PERUBAHAN UU NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 10 - 11 - 2015


Ditulis Oleh: DEDI SUNARDI

Kasi Dokumentasi dan Informasi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

 

             Perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 Nopember 2013 adalah merupakan perubahan substansi yang mendasar dibidang Administrasi Kependudukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.  Perubahan tersebut meliputi 12 macam perubahan antara lain:

  1. Masa berlaku KTP-el, yang semula 5 tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup dengan catatan tidak ada perubahan elemen data dalam KTP elektronik.
  2. Penggunaan Data Kependudukan Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan Kab/Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.
  3. Pencetakan dokumen / Personalisasi KTP-el yang selama ini pencetakannya dilakukakn di pusat jakarta, selanjutnya mulai 2014 diserahkan ke Kab/Kota.
  4. Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 tahun tidak lagi memerlukan penetapan pengadilan negeri, tetapi cukup dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
  5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang termaktub pada pasal 27 UU No.23 tahun 2006 yang semula pencatatan Akta Kelahiran berazaskan peristiwa kelahiran diubah penerbitannya menjadi azas domisili.
  6. Sebagaimana pasal 49 dan 50 UU No.23 Tahun 2006 mengenai Pengakuan dan Pengesahan Anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak.
  7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (Gratis) untuk semua dokumen kependudukan diantaranya: KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dll.
  8. Pelaporan Pencatatan Kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada instansi pelaksana. Pelaporannya dilakukan secara berjenjang melalui RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
  9. Stelsel aktif yang semula diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif yang diwajibkan kepada Pemerintah melalui petugas.
  1. di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur.
  2. Di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur.
  3. Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.
  1. Pendanaan program dan kegiatan di Provinsi akan dialokasikan melalui dana dekonsentrasi
  2. Pendanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota dialokasikan melalui Tugas Pembantuan (TP).
  1. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75 juta.
  2. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75 juta.
  3. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan penjara 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 M.

 

Demikian penjelasan Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil tahun 2013 di Jakarta 9 Desember 2013.