PENATAAN DAN PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENUJU DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG VALID DAN AKURAT.

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 10 - 11 - 2015


Ditulis Oleh : DEDI SUNARDI, S.IP.

Kasi Dokumentasi dan Informasi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

 

                             Menurut UU. Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

 

Seiring dengan pengertian tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) Kota Sukabumi mengimplementasikan dalam bentuk visi dan misi, Visi DKPS tersebut adalah, “Terwujudnya Sistem Administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dinamis, yang menyelaraskan juga pada visi dan misi pemerintah Kota Sukabumi. Sehingga pada intinya bermuara pada penataan dan penertiban administrasi kependudukan agar pemerintah Kota Sukabumi memiliki data base yang akurat dan valid melalui proses verifikasi dan validasi sebagaimana pada Perda No.4 Tahun 2009 pasal 11 (f).

 

Dasar hukum pelayanan:

Sebagai dasar regulasi pelayanan pada administrasi kependudukan telah diatur oleh beberapa aturan hukum yang baku dan terkait yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU.No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  6. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No.4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Sukabumi No.18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

Regulasi tersebut diimplementasikan sebagai payung hukum dan referensi dalam sebuah pelayanan administrasi kependudukan yang menghasilkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik    (e-KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan,Akta Perceraian, Akta Kematian dan Dokumen kependudukan lainnya.

Demikian tersebut dibawah ini, data-data hasil penataan dan penertiban pencatatan administrasi kependudukan sebagai berikut:

  1. Jumlah Penduduk Kota Sukabumi per 31 Desember 2012

Laki-laki             = 185.030

Perempuan        = 179.575

Penduduk total    = 364.605

 

  1. Data kepemilikan hasil pencatatan administrasi kependudukan bisa kita lihat sebagaimana berikut;

Kepemilikan

Target

Pencapaian

Kesenjangan

Kartu Keluarga

85 %

92,51 %

     > 7,51 %

KTP

80 %

78,76 %

< 1,24 %

Akta Kelahiran

90 %

89,19 %

< 0,81 %

Sumber: Lakip tahun 2012

Dari data tersebut diatas menunjukan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) telah mencapai 92,51 % dari target kota 85 % berarti menggambarkan masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya kepemilikan KK, walaupun sebagian kecil dari masyarakat masih ada juga yang belum tersentuh kesadaran untuk memilikinya.

Begitu pula dengan kepemilikan KTP, dari target 80 % telah mencapai 78,76 %, berarti 1,24 % belum mencapai target yang diharapkan.

Kemudian kepemilikan Akta Kelahiran, telah mencapai 89,19 % dari target 90 %, berarti 0,81 % belum mencapai target sasaran jika dibandingkan dengan target kota, namun apabila angan-angan pencapaian lebih dari itu, hal ini masih terhambat oleh beberapa masalah diantaranya adalah pertama sasaran sudah usia tua dan tidak memiliki kepentingan lain, kemudian yang kedua masyarakat masih terhambat oleh keberadaan pasal 27 UU. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan pencatatan akta kelahiran berazaskan tempat peristiwa kelahiran. 

Dari berbagai macam masalah yang ada, hal ini masih menuai hambatan yang perlu terus disuarakan melalui berbagai media sarana informasi yang dapat menjangkau masyarakat bawah, karena kenyataan yang ada masih ada sebagian kecil dari masyarakat hingga saat ini kurang menyadari pentingnya identitas kependudukan, mereka membuat KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan, manakala diperlukan untuk kepentingan sekolah, melamar pekerjaan, naik haji/umroh, keringanan biaya rumah sakit, kredit, perbankan, daftar gaji, pensiun, asuransi kematian, maupun kepentingan lainnya, disadari ketika mereka sadar setelah terhambat segala urusan yang berhubungan dengan kepentingannya.  Beberapa contoh kasus yang biasa terjadi di masyarakat, mereka membutuhkan Akta kelahiran ketika pihak sekolah menjadikan salah satu persyaratan untuk memasukan anak sekolah, atau mereka tergopoh-gopoh manakala dari imigrasi meminta untuk kelengkapan adminitrasi dalam pembuatan paspor, dan mereka membutuhkan Kartu Keluarga dan KTP ketika mereka sadar bahwa salah satu persyaratan untuk keringanan pembayaran perawatan Rumah Sakit adalah KK dan KTP.

Sungguh ironis memang di jaman globalisasi yang lengkap dengan sarana teknologi dan informasi ini masih ada masyarakat yang belum menganggap penting dokumen-dokumen kependudukan dalam kehidupan bernegara sehingga penyampaian informasi administrasi kependudukan yang disuguhkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi melalui media cetak dan elektronik belum juga menyentuh kesadaran masyarakat secara utuh.

Sebetulnya membuat Administrasi Kependudukan tidak sulit kok, selama yang bersangkutan mau dan sadar bahwa adminitrasi kependudukan adalah kebutuhan dasar bernegara.  Janganlah dianggap sepele hal ini, karena akan mempersulit diri anda sendiri.

Empat hal yang penting sekali dari Adminitrasi Kependudukan yang perlu anda miliki sebagai dokumen pokok dari kelengkapan administrasi kependudukan yaitu; Akta Kelahiran, Kartu Keluraga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Akta Nikah/Akta Perkawinan. Kenapa demikian ?, karena sebagian besar urusan yang bersifat kelengkapan administrasi selalu dipertanyakan 4 hal tersebut, walaupun ada akta-akta lainnya yang dibutuhkan, namun hanya sebagai pendukung data perubahan.

4 hal penting yang perlu dimiliki serta manfaatnya adalah :

  1. MANFAAT AKTA KELAHIRAN:
  2. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang
  3. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang
  4. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya Ijazah
  5. Masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi
  6. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI
  7. Pembuatan KTP, KK dan NIK
  8. Pembuatan SIM
  9. Pembuatan Pasport
  10. Pengurusan tunjangan keluarga
  11. Pengurusan warisan
  12. Pengurusan beasiswa
  13. Pengurusan Pensiun bagi Pegawai
  1. Melaksanakan ibadah haji
  2. Pengurusan kematian
  3. Pengurusan Perceraian
  4. Pengurusan pengakuan anak
  5. Pengurusan pengangkatan anak/adopsi

 

 

 

  1. MANFAAT KARTU KELUARGA (KK)

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (UU.23 Tahun 2006).

Dimana manfaat dari Kartu Keluarga tersebut adalah:

  1. Sebagai bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan keberadaan kependudukan seseorang.
  2. Sebagai dasar proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pelayanan kependudukan lainnya.
  3. Sebagai kelengkapan persyaratan pada setiap urusan administrasi

 

  1. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU.23 Tahun 2006), yang memiliki manfaat sbb:

  1. Sebagai Identitas jati diri;
  2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dsb;
  3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

 

  1. AKTA NIKAH/AKTA PERKAWINAN

Manfaat Surat Nikah (UU.No. 1 Tahun 1974)/Akta Perkawinan (UU.No.23 Tahun 2006) sbb:

  1. Bukti otentik perkawinan
  2. Adanya jaminan dan kepastian hukum
  3. Menjamin hak-hak waris
  4. Membuat Akta Kelahiran
  5. Menjamin hak-hak anak
  6. Pengurusan dokumen penting:

Demikian sekelumit tulisan mengenai Penataan dan Penertiban Administrasi Kependudukan Menuju Dokumen Kependudukan yang Valid dan Akurat, semoga dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat untuk lebih mengedepankan administrasi kependudukan yang tertib dan akurat demi menuju Pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi yang Rahmatan Lil Alamin.