KEDUDUKAN Pelapor dan Saksi dalam Pencatatan Akta Kelahiran

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 10 - 11 - 2015


Ditulis Oleh : DEDI SUNARDI

Kasi Dokumentasi dan Informasi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA SUKABUMI.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

 

Pengertian :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.(Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP)

 

Pelapor: adalah Orang yang melapor, Melapor adalah memberitahu atau mengadukan (Kamus Bahasa Indonesia)

Pelapor Pencatatan Akta Kelahiran adalah Orang yang melapor peristiwa pencatatan Akta Kelahiran yang wajib dilaporkan oleh penduduk/kepala keluarga untuk mendapatkan kutipan Akta Kelahiran dari Instansi Pelaksana.(DKPS Smi.Kota/DokInfo)  

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.(UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

Kedudukan Pelapor dan Saksi:

  1. Kedudukan Pelapor:

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pada pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Dengan demikian esensi dari isi undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa Pelaku pelaporan pencatatan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk. Namun sebagaimana Perpres no.25 tahun 2008 pada pasal 48 ayat 2 dan 3 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa bagi penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri yakni yang memiliki hambatan  yang diakibatkan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental, maka untuk melakukan pelaporan dalam pengurusan kutipan Akta Kelahiran dari Instansi Pelaksana,  pemohon dapat memberikan surat kuasa kepada keluarga atau yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai pelapor, dengan membubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) pada surat kuasa tersebut.  Kedudukan Saksi dan Pelapor sangat penting dalam pencatatan akta pencatatan sipil sebagai absahnya akta-akta yang dikeluarkan oleh Intansi Pelaksana, sebagaimana tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang merupakan regulasi dalam pelayanan kepada masyarakat.  

Diutamakannya pelaporan oleh orang tua biologis dalam pelaporan pencatatan akta pencatatan sipil adalah manakala  subjek akta mengalami pembetulan yang diakibatkan oleh kesalahan tulis redaksional, maka orang tua biologis tersebut dapat dengan segera mengeroksi dan kutipan akta pembetulan dapat  dibetulkan dan dicetak ulang oleh instansi pelaksana.

 

  1. Kedudukan Saksi:

Saksi menurut KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.  Begitupun kedudukan saksi dalam pencatatan pembuatan akta kelahiran merupakan saksi hidup yang turut menyaksikan bahwa benar anak tersebut dilahirkan dari orang tua biologis yang bersangkutan. Hal ini bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dimiliki atau ia dengar dan lihat sendiri.

Dalam pengisian form F-2.01 pada permohonan pembuatan kutipan akta kelahiran dibutuhkan dua saksi yang merupakan syarat pencatatan sipil sebagaimana termaktub dalam Perpres No. 25 Tahun 2008 pasal 52 huruf b yaitu dengan menyertakan nama dan identitas saksi kelahiran.  

Kedudukan saksi dalam register Akta Kelahiran diredaksikan dengan kalimat “Pencatatan kelahiran ini disaksikan oleh...”  sehingga dengan demikian bermakna bias/multi tafsir dan tidak ditegaskan sebagaimana saksi yang sesungguhnya berdasarkan KUHP yakni mendengar, melihat, dan mengalami sendiri.

Multi tafsir tersebut pada akhirnya  dilakukan dalam pengisian Form F-2.01 bahwa kedudukan saksi diutamakan dari pihak keluarga, kerabat atau tetanga yang menyaksikan kelahiran subjek pemohon, dan saksi kedua adalah pihak yang menyaksikan pencatatan permohonan pemohon dalam pembuatan kutipan akta kelahiran.

Agar diperhatikan, kedudukan saksi dan pelapor dalam pencatatan Akta Kelahiran janganlah dianggap sepele oleh masyarakat   karena jika terjadi sesuatu akan berakibat hukum,   sebagaimana undang-undang No.23 Tahun 2006 pasal 93 bahwa setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Demikian yang dapat penulis sampaikan tentang kedudukan saksi dan pelapor dalam pencatatan pembuatan Akta Kelahiran. Semoga bermanfaat.

 

 

 

 

 

Sukabumi, 22 Juli 2014

DKPS Kota Sukabumi.