HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 10 - 11 - 2015


Pengertian:

Hak:

Hak adalah Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.(Kamus Bahasa Indonesia)                                                     

Kewajiban:

Kewajiban adalah sesuatu yg dilakukan dengan tanggung jawab.          

 

Hak dan Kewajiban Penduduk dalam bidang Administrasi kependudukan adalah hak mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk, baik hak dan kewajiban memiliki Akta Pencatatan Sipil maupun hak dan kewajiban memiliki Dokumen Kependudukan, Kartu Keluarga, KTP dan dokumen kependudukan lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi dengan  visinya yakni Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat dan dinamis, adalah merupakan atmosvir prospektif dan positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Disdukcapil dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,  guna mendapatkan data base kependudukan yang valid dan akurat.  Data yang benar dan akurat tentu akan memberikan output atau dampak yang positif bagi kelangsungan pembangunan pemerintah kota sukabumi, baik fisik maupun non fisik, karena sebagaimana kecilnya kesalahan dalam penyusunan data kependudukan maka akan berdampak kurangnya manfaat dan sasaran program perencanaan pembangunan dari pemerintah.  Dengan demikian Disdukcapil Kota Sukabumi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang sudah dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan berupaya terus untuk memberikan data yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam persoalan seperti itulah keberadaan data yang benar dan akurat akan menjadi lebih vital, karena tidak hanya menyajikan angka, tetapi dapat memberikan data by name by adress yang lebih real sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis. Hal ini tentunya dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan.

 

 

Hak bagi Penduduk:

        Sebagaimana UU. Nomor 23 Tahun 2006 yang terdapat pada pasal 2 bahwa; setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

  1. Dokumen Kependudukan;
  2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;
  3. Perlindunagan atas data pribadi;
  4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  5. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh instansi Pelaksana.

 

Kewajiban Penduduk:

        Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana (Disdukcapil) dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

        Bagi Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah NKRI wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.