UP Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

Alamat : Jl. Yulius Usman
No. Telepon : (0266) 22215
E-Mail : -



 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

 

NOMOR 53 2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR  53  TAHUN 2016

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,

DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

 

Menimbang        :     bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan penanggulangan bencana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya kelembagaan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi;

 

Mengingat.........

 

- 2 -

 

 

Mengingat    :    1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994  Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

 

5.Peraturan........

 

- 3 -

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

 

Memperhatikan       :     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan             :     PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

2.Pemerintahan.........

- 4 -

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

  1. Walikota adalah Walikota Sukabumi.

 

  1. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Unsur Pengarah BPBD adalah Unsur Pengarah BPBD Kota Sukabumi.

 

  1. Unsur Pelaksana BPBD adalah Unsur Pelaksana BPBD Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kota Sukabumi.

 

12.Jabatan.........

- 5 -

 

 

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

 

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal  2

 

BPBD adalah lembaga lainnya yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala     BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab      kepada Walikota yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

 

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

 

 

  1. unsur pengarah;
  2. unsur pelaksana, terdiri atas:

 

  1. Kepala Pelaksana;
  2. sekretariat unsur pelaksana;
  3. seksi pencegahan dan kesiapsiagan;
  4. seksi kedaruratan dan logistik;
  5. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;

6.seksi..........

  1. seksi pemadam kebakaran; dan
  2. kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

 

BPBD mempunyai tugas pokok:

 

  1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

h.melaksanakan........

 

- 7 -

 

  1. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi:

 

  1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
  3. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana Daerah;
  4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana Daerah; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang penanggulangan bencana Daerah.

 

 

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR BPBD

Bagian Kesatu

Kepala BPBD

Pasal  6

 

 

a.membantu.......

 

- 8 -

 

  1. membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang penanggulangan bencana Daerah yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
  2. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;
  3. mengoordinasi perumusan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana yang mencakup penetapan standarisasi, prosedur tetap, kebutuhan, dan informasi peta rawan bencana;
  4. memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang penanggulangan bencana Daerah yang akan ditetapkan oleh Walikota;
  5. mempertanggungjawabkan tugas BPBD secara operasional kepada Walikota;
  6. melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh Walikota.

 

 

  1. Unsur Pengarah BPBD;
  2. Unsur Pelaksana BPBD.

 

Bagian Kedua
Unsur Pengarah BPBD
Pasal 7

 

 

(2)Pembentukan.........

 

- 9 -

 

 

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana BPBD

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 8

 

 

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang penanggulangan bencana Daerah yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
  2. mengkaji dan merumuskan bahan penetapan kebijakan Kepala BPBD di bidang penanggulangan bencana Daerah;
  3. mengkaji dan merumuskan bahan penetapankebijakanoperasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  4. mengkaji dan merumuskan bahan penetapankebijakanoperasional penyusunan, penetapan dan pengembangan infomasi peta rawan bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
  5. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD;
  6. mengadakan koordinasi atau kerja sama dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  7. menyelenggarakan pembinaan bidang penanggulangan bencana Daerah;

h.membimbing......

- 10 -

 

  1. membimbing, mengendalikan, dan memonitor pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah;
  2. memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang penanggulangan bencana Daerah yang akan ditetapkan oleh Walikota;
  3. mempertanggungjawabkan tugas Unsur Pelaksana BPBD secara operasional kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
  4. mempertanggungjawabkan tugas Unsur Pelaksana BPBD secara teknis administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. sekretariat unsur pelaksana;
  2. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  3. seksi kedaruratan dan logistik;
  4. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
  5. seksi pemadam kebakaran; dan
  6. kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

Paragraf 2

 

Sekretariat Pelaksana BPBD

 

Pasal  9

 

 

  1. penyusunan rencana kerja sekretariat;

 

b.pemberian.........

 

  1. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD;
  2. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja BPBD;
  3. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  4. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan BPBD;
  5. pengumpulan peraturan di bidang penanggulangan bencana Daerah;
  6. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Unsur Pelaksana BPBD;
  7. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  8. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  9. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Unsur Pelaksana BPBD;
  10. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD;
  11. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat Daerah atau instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola administrasi umum dan kepegawaian; dan
  2. pengelola administrasi keuangan.

 

 

Paragraf 3........

- 12 -

 

Paragraf  3

 

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

 

Pasal  10

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada  prabencana  serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
  2. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  4. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  5. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi  atau lembaga terkait di bidang  pencegahan,     mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  6. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  7. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

a.pengelola.......

 

- 13 -

 

 

  1. pengelola data rawan bencana;
  2. petugas pemetaan wilayah b

 

 

Paragraf  4

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal  11

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik yang meliputi pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana, penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, penyediaan, dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
  3. pembinaan dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana, serta pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  4. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  5. pengendalian dan pengoordinasian bantuan penanggulangan bencana;
  6. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;

 

g.pemantauan.......

 

- 14 -

 

  1. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

  1. pengelola data korban bencana;
  2. pengelola bantuan logistik.

 

Paragraf 5
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 12

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  2. penyiapan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan bencana pada pascabencana;
  3. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan Daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan kepada masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana;

d.pelaksanaan......

 

- 15 -

 

 

  1. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  2. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya,

 

 

  1. pengelola data rehabilitasi dan rekonstruksi.
  2. pelaksana rehabilitasi korban bencana.

 

 

Paragraf 6
Seksi Pemadam Kebakaran
Pasal 13

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan kebakaran;
  2. penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran;
  3. pembinaan penanganan kebakaran;
  4. penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
  5. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran;
  6. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran;

 

g.pelaksanaan.......

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

 

 

  1. anggota pemadam kebakaran;
  2. penyuluh penanganan kebakaran;
  3. pemeriksa alat pemadam kebakaran.

 

 

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal  14

 

 

 

Pasal 15

 

 

 

(3)Jumlah......

 

 

 

 

BAB V

 

TATA KERJA

 

Bagian Kesatu

 

Umum

 

Pasal  16

 

 

 

 

 

 

(5)Setiap........

 

 

 

 

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal  17

 

 

 

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

 

 

 

(3)Kepala.........

 

 

 

 

 

 

BAB VII

 

ESELONERING

 

Pasal 19

 

 

 

 

BAB VIII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  20

 

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 21.........

- 20 -

 

 

Pasal 21

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

 

 

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

MOHAMAD MURAZ

 

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Desember 2016

 

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

 

 

cap. ttd.

 

 

M.N. HANAFIE ZAIN

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 53

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

TAHUN 2016 NOMOR 53

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

   TANGGAL :    14 Desember 2016

 

   NOMOR    :    53 TAHUN 2016

 

   TENTANG :    KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 

 

 

 

 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016