Staf Ahli

..

Alamat : Jl.R.Syamsudin, SH No.25
No. Telepon : ..
E-Mail : ..



Staf Ahli Bidang Hukum, Politik & Pemerintahan

Drs. H. DADANG SUDARYAT

Jl.R.Syamsudin, SH No.25

(0266)221123 Ext.222

 

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

 
 

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

 

 

 


 

 

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG : 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

STAF AHLI WALIKOTA SUKABUMI

 

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang        :     bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 60 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Sukabumi;

Mengingat          :   

  1.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
  7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
  10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       :     PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA SUKABUMI.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  1. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
  1. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
  1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
  1. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Sukabumi.
  1. Pembantu Staf Ahli adalah Pembantu Staf Ahli Walikota Sukabumi.

 

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Staf Ahli merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Staf Ahli mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam hal melaksanakan telaahan, kajian, saran, dan pertimbangan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam bidang :

  1. hukum, politik, dan pemerintahan;
  2. ekonomi, keuangan, dan pembangunan; dan
  3. kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Walikota menyelenggarakan fungsi :

  1. pengkajian dan penelaahan atas kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  2. pengkajian atas usul penyusunan kebijakan yang berasal dari Perangkat Daerah yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  3. pemberian masukan, saran pertimbangan kepada Kepala Daerah atas hasil pengkajian yang telah dilakukan;
  4. turut serta dalam perumusan kebijakan yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai bidang tugas masing-masing.

 

BAB III

URAIAN TUGAS STAF AHLI

Bagian Pertama

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan

Pasal 5

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan mempunyai tugas dalam hal :

  1. menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
  2. melakukan pengkajian atas kebijakan hukum, politik, dan pemerintahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  3. menganalisis rumusan kebijakan hukum, politik, dan pemerintahan yang akan diterbitkan Pemerintah Daerah;
  4. mengkoordinasikan kegiatan perumusan kebijakan hukum, politik, dan pemerintahan dengan Staf Ahli bidang lainnya, Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, atau instansi lainnya baik swasta maupun pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. menyiapkan bahan berupa pendapat dan saran maupun rekomendasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membantu memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum, politik, dan pemerintahan baik diminta ataupun tidak;
  6. membuat naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas dalam hal :

  1. menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
  2. melakukan pengkajian atas kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  3. menganalisis rumusan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang akan diterbitkan Pemerintah Daerah;
  4. mengkoordinasikan kegiatan perumusan kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan dengan Staf Ahli bidang lainnya, Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, atau instansi lainnya baik swasta maupun pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. menyiapkan bahan berupa pendapat dan saran maupun rekomendasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membantu memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, keuangan, dan pembangunan baik diminta ataupun tidak;
  6. membuat naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dalam hal :

  1. menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  2. melakukan pengkajian atas kebijakan kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  3. menganalisis rumusan kebijakan kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang akan diterbitkan Pemerintah Daerah;
  4. mengkoordinasikan kegiatan perumusan kebijakan kemasyarakatan dan sumber daya manusia dengan Staf Ahli bidang lainnya, Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, atau instansi lainnya baik swasta maupun pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. menyiapkan bahan berupa pendapat dan saran maupun rekomendasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membantu memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek kemasyarakatan dan sumber daya manusia baik diminta ataupun tidak;
  6. membuat naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam bidang tugasnya.

 

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

(1)Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menyelenggarakan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan, swasta, dan/atau pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(2)Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(3)Staf Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara rutin 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

 

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

 

DOWNLOAD FILE