SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

-

Alamat : Jl.R.Syamsudin, SH No.25
No. Telepon : (0266) 22112
E-Mail : -



BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

 

 

NOMOR 28 2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR  28  TAHUN  2016

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

 

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

 

Menimbang     :     bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

 

 

Mengingat       :     1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

  1. Undang-Undang …….
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan .......

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan    :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

 

 

  1. Walikota …….

 

 

- 4 -

 

 

  1. Walikota adalah Walikota Sukabumi.

 

  1. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak  seorang pegawai  negeri  sipil  dalam suatu  satuan  organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya  didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

 

BAB II

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  

TUGAS POKOK, DANFUNGSI

 

Bagian Kesatu

 

Kedudukan

 

Pasal 2

 

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf  mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratifdipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

 

Bagian …….

Bagian Kedua

 

Susunan Organisasi

 

Pasal  3

 

 

  1. Sekretaris Daerah;

 

  1. asisten pemerintahan, terdiri atas:
  2. bagian tata pemerintahan, terdiri atas:
  3. subbagian pemerintahan umum;
  4. subbagian otonomi Daerah; dan
  5. subbagian bina perangkat kecamatan dan kelurahan.

 

  1. bagian hukum, terdiri atas:
  2. subbagian perundang-undangan;
  3. subbagianbantuan hukum dan hak asasi manusia; dan
  4. subbagian dokumentasi dan informasi hukum.

 

  1. bagian organisasi, terdiri atas :
  2. subbagian kelembagaan;
  3. subbagian ketatalaksanaan; dan
  4. subbagian pendayagunaan aparatur.

 

  1. asisten perekonomian dan pembangunan terdiri atas:
  2. bagian kesejahteraan rakyat, terdiri atas:
  3. subbagian kesejahteraan sosial;
  4. subbagiankeagamaan; dan
  5. subbagian pendidikan dan kesehatan.

 

  1. bagian perekonomian, pembangunan, dan kerjasama Daerah, terdiri atas:
  2. subbagian perekonomian;
  3. b) subbagian …….

- 6 -

 

 

  1. subbagian program dan pengendalian pembangunan; dan
  2. subbagian kerjasama Daerah.

 

  1. bagian pengadaan barang atau jasa, terdiri atas:
  2. subbagian pelayanan pengadaan barang atau jasa;
  3. subbagian pengelolaan sanggah; dan
  4. subbagian informasi elektronik.

 

  1. asisten administrasi terdiri atas:
  1. subbagian tata usaha pimpinan
  2. subbagian humas; dan
  3. subbagian protokol.

 

  1. subbagian inventarisasi dan analisa kebutuhan;
  2. subbagian pengadaan dan distribusi; dan
  3. subbagian pemeliharaan.

 

  1. bagian keuangan dan kepegawaian setda, terdiri atas :
  2. subbagian anggaran dan perbendaharaan;
  3. subbagian akuntansi dan pelaporan; dan
  4. subbagian kepegawaian setda.

 

  1. kelompok Jabatan Fungsional.
(2)   Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

 

Bagian …….

- 7 -

 

 

Bagian Ketiga

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 
Pasal 4

 

 

 

  1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat Daerah;
  3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

BAB III

 

BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR

SEKRETARIAT DAERAH

 

Bagian Kesatu

 

Sekretaris Daerah

 

Pasal 5

 

 

  1. membantu …….

 

  1. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, perekonomian,dan administrasi umum lainnya;
  2. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
  3. membina dan mengoordinasi kegiatan perangkat Daerah;
  4. melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal;
  5. mengoordinasi penyusunan rencana kerja dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan administrasi umum lainnya;
  6. membina dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan administrasi umum lainnya;
  7. menerima dan melaksanakan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Wakil Walikota;
  8. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah;
  9. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan tugasnya;
  10. memberikan pelayanan teknis administratif kepada Walikota dan seluruh perangkat Daerah;
  11. mempertanggungjawabkan tugas secara teknis operasional dan administratif kepada Walikota atau Wakil Walikota; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. asisten .......

- 9 -

 

 

  1. asisten pemerintahan;
  2. asisten perekonomian dan pembangunan; dan
  3. asisten administrasi.

 

 

Bagian Kedua

 

Asisten Pemerintahan

 

Paragraf 1

 

Asisten

 

Pasal  6

 

 

  1. mengoordinasi bidang pemerintahan, hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan;
  2. memimpin, mengoordinasi, dan mengendalikan semua kegiatan bagian-bagian yang ada dalam lingkungan asisten pemerintahan;
  3. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
  4. membagi tugas pada bagian yang ada dalam lingkungan asisten pemerintahan;
  5. membina kemampuan dan prestasi kerja pegawai di lingkungan asisten pemerintahan;
  6. mengadakan koordinasi dengan semua dinas, instansi, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. mengkaji, menilai, dan mengoreksi usulan perencanaan, perumusan, dan penataan bidang pemerintahan, hukum, dan perangkat daerah;
  8. membina dan mengoordinasi kegiatan kecamatan dan kelurahan;
  9. mengoreksi …….

- 10 -

 

 

  1. mengoreksi, menyempurnakan, dan memaraf atau menandatangani naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
  2. mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan asisten pemerintahan secara operasional dan administratif kepada Sekretaris Daerah;
  3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah dalam penetapan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. bagian tata pemerintahan;
  2. bagian hukum; dan
  3. bagian organisasi.

 

 

Paragraf 2

 

Bagian Tata Pemerintahan

 

Pasal 7

 

 

  1. penyusunan rencana kerja bagian tata pemerintahan;
  2. penganalisisan bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pemerintahan umum, otonomi Daerah, kecamatan, dan kelurahan, serta hubungan antar lembaga;
  3. penyelenggaraan …….

 

  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan umum, kecamatan dan kelurahan, dan otonomi Daerah;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan dan otonomi Daerah, kecamatan, kelurahan, dan instansi vertikal;
  3. penyelesaian proses administrasi pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Walikota, Wakil Walikota, dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
  4. pelaksanaan pembinaan kepada kecamatan dan kelurahan;
  5. pemantauandanevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan pembinaan kecamatan dan kelurahan;
  6. fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
  7. pembinaan dan motivasi pegawai di bagian tata pemerintahan dalam upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan karier; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. subbagian pemerintahan umum;
  2. subbagian otonomi Daerah; dan
  3. subbagianbina perangkat kecamatan dan kelurahan.

 

Pasal 8

 

(1)  Subbagian pemerintahan umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian tata pemerintahan dalam hal:

 

  1. penyusunan program kerja di subbagianpemerintahan umum;
  2. b. penyiapan .....

- 12 -

 

 

  1. penyiapan data untuk proses administrasi pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Walikota, Wakil Walikota, dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
  2. fasilitasi dukungan penyelenggaraan pemilihan umumdewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat Daerah, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota;
  3. persiapan bahan koordinasi unsur forum komunikasi pimpinan Daerah dan pejabat Pemerintah Daerah;
  4. fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah di Daerah;
  5. persiapan proses pengadaan tanah dan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
  6. persiapan bahan dalam rangka penyuluhan hukum pertanahan;
  7. fasilitasi penerimaan studi banding atau kunjungan kerja dari pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah lain, lembaga pemerintah non kementerian dan instansi vertikal lainnya;
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian pemerintahan umum dibantu oleh:

 

  1. pengadministrasi pemerintahan umum; dan
  2. pengelola data pertanahan.

 

Pasal 9

 

  1. a. penyusunan .....

- 13 -

 

 

  1. penyusunan program kerja pada subbagian otonomi Daerah;
  2. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan otonomi Daerah;
  3. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah;
  4. fasilitasi dan koordinasi evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh pemerintah pusat dan provinsi;
  5. pengumpulan dan pengolahan bahan penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerahkepada masyarakat;
  6. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
  7. fasilitasi dan koordinasi evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah oleh pemerintah pusat dan provinsi;
  8. pengumpulan dan penyiapan data dalam rangka fasilitasi pelaksanaan kegiatan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia;
  9. fasilitasi penyelesaian batas wilayah administrasi antar daerah; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengolah data penyelenggaraan otonomi Daerah;
  2. pengumpul dan pengolah data kinerja; dan
  3. pengelola data batas Daerah.

 

 

Pasal 10 .....

- 14 -

 

 

Pasal 10

 

 

  1. penyusunan program kerja pada subbagianbina perangkat kecamatan dan kelurahan;
  2. pengumpulan dan pengolahan data pembinaan kecamatan dan kelurahan;
  3. fasilitasi pembuatan telaahan, evaluasi, dan saran tindak pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan;
  4. pengumpulan dan pengolahan data kewenangan yang akan dilimpahkan ke kecamatan dan kelurahan;
  5. penyusunan bahan dalam rangka penghapusan, pembentukan, atau perubahan batas wilayah kecamatan dan kelurahan;
  6. fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pembentukan wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
  7. penyiapan dan penyusunan bahan untuk perubahan batas dan nama wilayah kecamatan dan kelurahan, administrasi kota dan pemindahan atauperubahan pusat Pemerintahan Daerah;
  8. penyusunan petunjuk pelaksanaan pembentukan, penghapusan,dan penggabungan wilayah administrasi rukun tetangga dan rukun warga;
  9. penyusunan petunjuk pelaksanaan administrasi rukun tetangga dan rukun warga;
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. a. analis .....

- 15 -

 

 

  1. analis penyelenggaraan bina pemerintahan kelurahan;
  2. analis penyelenggaraan bina pemerintahan kecamatan;dan
  3. pengelola data perangkat Daerah kelurahan dan k

 

 

Paragraf 3

 

Bagian Hukum

 

Pasal 11

 

 

  1. penyusunan rencana program kegiatan bagian hukum;
  2. penyelenggaraan kegiatan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah, penyuluhan hukum, bantuan hukum, publikasi produk hukum Daerah, dokumentasi hukum, dan informasi hukum;
  3. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyusunan rancangan peraturan Daerah, peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, penyuluhan hukum, bantuan hukum, publikasi produk hukum Daerah, dokumentasi hukum, dan informasi hukum;
  4. pembinaaan keluarga sadar hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
  5. pemberian bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah dan pegawai Pemerintah Daerah;
  6. pelaksanaan pembinaan dokumentasi dan informasi hukum kepada Kecamatan dan Kelurahan;
  7. g. pembinaan .....

 

  1. pembinaan dan motivasi pegawai di bagian hukum dalam upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan karier; dan
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. subbagian perundang-undangan;
  2. subbagian bantuan hukum dan hak asasi manusia; dan
  3. subbagian dokumentasi dan informasi h

 

 

Pasal 12

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana subbagian perundang-undangan
  2. penyusunan dan pengoreksian terhadap konsep awal peraturan Daerah, peraturan Walikota, keputusan Walikota, dan naskah dinas lainnya;
  3. penyiapan bahan legalitas peraturan Daerah, peraturan Walikota, keputusan Walikota, dan naskah dinas lainnya;
  4. penyiapan bahan telaahan peraturan Daerah, peraturan Walikota, keputusan Walikota, dan naskah dinas lainnya; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

(2)Dalam .....

 

- 17 -

 

 

 

  1. pengelola rancangan peraturan Daerah;
  2. pengelola peraturan Walikota dankeputusan Walikota; dan
  3. pengelola naskah dinas l

 

 

Pasal 13

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja subbagian bantuan hukum
  2. penyusunan, perumusan, dan pengoreksian terhadap konsep bantuan hukum, dan rencana aksi nasional hak asasi manusia;
  3. perencanaan dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk bantuan hukum dan rencana aksi nasional hak asasi manusia;
  4. pembuatan telaahan, evaluasi, dan perumusan kembali bantuan hukum; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola bahan litigasi;
  2. pengelola bahan non litigasi; dan
  3. pengelola bahan hak asasi m

 

(1)Subbagian .....

 

- 18 -

 

 

Pasal 14

 

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan bidang pendokumentasian produk hukum, kelurahan sadar hukum, dan keluarga sadar hukum;
  2. penyusunan dan penyiapan produk hukum yang akan diundangkan dalam lembaran Daerah dan berita Daerah;
  3. pelaksanaan publikasi peraturan Daerah dan peraturan Walikota;
  4. pelaksanaan unifikasi dan kodifikasi produk hukum Daerah dan naskah dinas lainnya;
  5. pemonitoran dan pembinaan kegiatan yang berkaitan dengan pendokumentasian produk hukum Daerah dan informasi hukum di tingkat kecamatan dan kelurahan;
  6. perencanaan dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan hukum, kelurahan sadar hukum, dan lomba keluarga sadar hukum; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pendokumentasi produk hukum Daerah;
  2. pendokumentasidata peraturan perundang-undangan;
  3. pengadministrasi penyuluhan hukum; dan
  4. pengelola kelurahan sadar hukum dan keluarga sadar hukum.

 

Paragraf 4 .....

- 19 -

 

 

Paragraf 4

 

Bagian Organisasi

 

Pasal 15

 

 

  1. penyusunan rencana program kegiatan bidang organisasi;
  2. penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pendayagunaan aparatur;
  3. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur;
  4. pelaksanaan pembinaan dan pengkajian tata kerja, metode kerja, dan prosedur kerja perangkat Daerah;
  5. pembinaan penyelenggaraan pendayagunaan aparatur;
  6. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
  7. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pembinaan pendayagunaan aparatur;
  8. penelitian dan pengkajian organisasi dan tata laksana perangkat Daerah;
  9. pelaksanaaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan seluruh perangkat Daerah;
  10. pengaturan sistem ketatalaksanaan organisasi perangkat Daerah;
  11. pembinaan dan motivasi pegawai di bagian organisasi dalam upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan karier; dan
  12. l. pelaksanaan .....

- 20 -

 

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. subbagian kelembagaan;
  2. subbagian ketatalaksanaan; dan
  3. subbagian pendayagunaan aparatur.

 

 
Pasal 16

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan program kerja di subbagian kelembagaan;
  2. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan kelembagaan;
  3. pelaksanaan pengoordinasian tugas teknis dalam peraturan kelembagaan Daerah;
  4. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pembentukan, penyempurnaan, dan perubahan organisasi perangkat Daerah;
  5. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  6. pengolahan dan penyajian data kelembagaan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah; dan
  7. pemonitoran, evaluasi dan pelaporan dalam rangka evaluasi organisasi perangkat Daerah; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)Dalam .....

 

- 21 -

 

 

 

  1. pengolah data kelembagaan; dan
  2. pengumpul data bahan analisis jabatan dan analisis beban k

 

 

Pasal 17

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan program kerja di subbagian ketatalaksanaan;
  2. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan ketatalaksanaan;
  3. penyusunan bahan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan sistem ketatalaksanaan;
  4. penganalisaan masalah ketatalaksanaan sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan ketatalaksanaan;
  5. penyusunan dan pengembangan naskah dinas, sistem dan prosedur kerja, metode kerja, tata hubungan dan koordinasi kerja;
  6. penyiapan bahan asistensi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pelayanan publik
  7. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi survei pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat
  8. pembuatan telaahan, evaluasi, dan saran tindak urusan ketatalaksanaan;
  9. penyusunan tata kerja, prosedur, dan metode kerja Pemerintah Daerah; dan
  10. j. pelaksanaan .....

- 22 -

 

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. analis ketatalaksanaan;
  2. pengelola data evaluasi ketatalaksanaan.
  3. pengelola data survei dan pengaduan pelayanan publik; dan
  4. pengelola data fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan publik.

 

 

Pasal 18

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan program kerja atau rencana dan pelaporan kinerja subbagian pendayagunaan aparatur;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendayagunaan aparatur;
  3. penyiapan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
  4. penyiapan bahan pengembangan kinerja dan evaluasi kinerja pegawai;
  5. penyiapan bahan laporan kinerja Sekretariat Daerah;
  6. penyiapan bahan penyusunan evaluasi jabatan dan pola karir aparatur sipil negara;
  7. penyiapan bahan pembinaan budaya kerja dalam rangka pengembangan kinerja;
  8. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  9. f. pelaksanaan .....

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola data pengembangan kinerja;
  2. analis pengembangan kinerja;
  3. pengelola data evaluasi jabatan dan pola karir aparatur sipil negara;
  4. analis evaluasi jabatan dan pola karir aparatur sipil negara; dan
  5. pengelola data pelaksanaan reformasi b

 

 

Bagian Ketiga

 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

 

Paragraf 1

 

Asisten

 

Pasal 19

 

 

  1. mengoordinasi bidang perekonomian,kesejahteraan rakyat dan pembangunan;
  2. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan bagian yang ada dalam lingkungan Asisten perekonomian dan pembangunan;
  3. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

 

  1. d. membagi .....

- 24 -

 

 

  1. membagi tugas kepada bagian yang ada dalam lingkungan asisten perekonomian dan pembangunan;
  2. membina kemampuan dan prestasi kerja pegawai di lingkungan asisten perekonomian dan pembangunan;
  3. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. mengkaji, menilai, dan mengoreksi usulan perencanaan pengembangan perekonomian, administrasi program dan pengendalian pembangunan, kerjasama antar Daerah, kesejahteraan rakyat, dan layanan pengadaan barang atau jasa;
  5. mengoreksi, menyempurnakan, dan memaraf atau menandatanganinaskah dinas yang menjadi kewenangannya;
  6. mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan asisten perekonomian dan pembangunan (asda II) secara operasional dan administratif kepada Sekretaris Daerah;
  7. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah dalam penetapan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian, administrasi program dan pengendalian pembangunan, kerjasama antar Daerah, kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi layanan pengadaan barang atau jasa; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. bagian perekonomian, pembangunan, dan kerjasama Daerah;
  2. bagian kesejahteraan rakyat; dan
  3. bagian pengadaan barang atau j

Paragraf 2 .......

- 25 -

 

 

Paragraf 2

 

Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Kerjasama Daerah

 

Pasal  20

 

(1)Bagian perekonomian, pembangunan, dan kerjasama Daerah dipimpin oleh seorang kepala bagian,  mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada asisten perekonomian dan pembangunan dalam hal:

 

  1. penyusunan rencana kerja bidang perekonomian, pembangunan, dan kerjasama daerah;
  2. penyelenggaraan pembinaan kegiatan di bidang perekonomian;
  3. pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perekonomian;
  4. pengoordinasian dan penyiapan bahan program administrasi pembangunan;
  5. pengoordinasian pengendalian pelaksanaan pembangunan;
  6. pengoordinasian dan fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri;
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bagian perekonomian, pembangunan, dan kerjasama Daerahdibantu oleh:

 

  1. subbagian perekonomian;
  2. subbagian program dan pengendalian pembangunan; dan
  3. subbagian kerjasama Daerah.

 

Pasal 21 .......

- 26 -

 

 

Pasal  21

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana subbagian perekonomian
  2. pengumpulan dan pengolahan data perekonomian Daerah;
  3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang perekonomian;
  4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kinerja badan usaha milik Daerah;
  5. pelaksanaan ketatausahaan bagian perekonomian, pembangunan, dan kerjasama Daerah; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian perekonomian dibantu oleh:

 

  1. pengumpul data perekonomian; dan
  2. pengolah data p

 

 

Pasal  22

 

(1)  Subbagian program dan pengendalian pembangunandipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian perekonomian, pembangunan, dan kerjasama Daerah dalam hal:

 

 

  1. a. penyiapan .......

- 27 -

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana program subbagian program dan pengendalian pembangunan;
  2. pengumpulan, pengolahan, dan perumusan updating data standar harga dan standar biaya pembangunan;
  3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan;
  4. penyusunan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
  5. pemonitoran dan pengendalian kinerja pembangunan sebagai input untuk kebijakan pimpinan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian program dan pengendalian pembangunan dibantu oleh:

 

  1. pengelola bahan penetapan standar harga dan biaya pembangunan; dan
  2. pengelola data evaluasi pengendalian pembangunan dan p

 

 

Pasal  23

 

(1)  Subbagian kerjasama Daerah dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian perekonomian, pembangunan, dan kerjasama Daerah dalam hal:

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana program subagian kerjasama Daerah;
  2. pengoordinasian seluruh kerjasama Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negeri;
  3. c. pelaksanaan .......

- 28 -

 

 

  1. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara perangkat Daerah dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negeri;
  2. penyiapan bahan penyelenggaraan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negeri;
  3. pengadministrasian penyelenggaraan kerja sama Daerah;
  4. pelaksanaan evaluasi kerja sama Daerah; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian kerja sama Daerah dibantu oleh:

 

  1. pengumpul data kerjasama Daerah; dan
  2. pengelola data kerjasama Daerah.

 

 

Paragraf  3

 

Bagian Kesejahteraan Rakyat

 

Pasal 24

 

 

  1. penyusunan rencana program bidang kesejahteraan rakyat;
  2. penyelenggaraan pembinaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan;
  3. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan;
  4. d. pemantauan .......

- 29 -

 

 

  1. pemantauan dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan;
  2. pengoordinasian dan pemantauan serta pengadministrasian pelaksanaan pemberian bantuan di bidang pelayanan dan bantuan sosial;
  3. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. subbagian kesejahteraan sosial;
  2. subbagian keagamaan; dan
  3. subbagian pendidikan dan k

 

 

Pasal 25

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana program subbagian kesejahteraan sosial;
  2. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan sosial;
  3. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
  4. pemonitoran atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
  5. e. pembinaan .......

 

  1. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
  2. fasilitasi pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial untuk peningkatan kesejahteraan sosial; dan
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengolah dan pengumpul data masalah dan potensi kesejahteraan sosial;
  2. ppengelola kegiatan pembinaan atau pengembangan kesejahteraan sosial;
  3. pengelola dana bantuan kesejahteraan sosial; dan
  4. pengadministrasi kesejahteraan s

 

 

Pasal 26

 

 

  1. penyiapan bahan penysunan rencana program keagamaan
  2. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan dalam bidang keagamaan;
  3. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pelaksanaan urusan haji dan umroh;
  4. fasilitasi dalam rangka pembinaan di bidang keagamaan;
  5. penyiapan bahan pengaturan bantuan pendidikan dan hal keagamaan;
  6. f. pemonitoran .......

- 31 -

 

 

  1. pemonitoran atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama dan hal keagamaan; dan
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola kegiatan pembinaan keagamaan; dan
  2. pengelola dana bantuan k

 

 

Pasal 27

 

 

  1. penyiapan bahan dan data tentang kegiatan pendidikandan kesehatan;
  2. pembinaan dan pemberian bantuan bagi pengembangan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
  3. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pendidikan dan kesehatan;
  4. fasilitasi penilaian keluarga sakinah;
  5. fasilitasi penilaian sekolah sehat dalam penerapan usaha kesehatan sekolah;
  6. pemonitoran atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan;dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. a. pengelola .......

- 32 -

 

 

 

  1. pengelola data pendidikan dan kesehatan; dan
  2. pengelola dana bantuan pendidikan dan kesehatan.

 

 

Paragraf 4

 

Bagian Pengadaan Barang atau Jasa

 

Pasal 28

 

  1. penyusunan rencana program bidang pengadaan barang atau jasa;
  2. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan bidang pengadaan barang atau jasa;
  3. penyusunan bahan penetapan kebijakan bidang pengadaan barang atau jasa;
  4. pengoordinasian penyusunan rencana umum pengadaan;
  5. penyelenggaraan pelayanan di bidang pengadaan barang atau jasa;
  6. penyelenggaraan pembinaan bidang pengadaan barang atau jasa;
  7. penyiapan bahan penetapan kebijakan Walikota di bidang pengadaan barang atau jasa;
  8. pengoordinasian dan kerjasama dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya
  9. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa;
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)Dalam .......

- 33 -

 

 

 

  1. subbagian pelayanan pengadaan barang atau jasa;
  2. subbagian pengelolaan sanggah; dan
  3. subbagian informasi dan e

 

 

Pasal 29

 

 

  1. penyusunan rencana kerja kegiatan bidang layanan pengadaan barang atau jasa;
  2. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian kegiatan bidang layanan pengadaan barang atau jasa;
  3. inventarisasi paket pengadaan yang meliputi pelelangan atau seleksi, e-purchasingataupenunjukan langsung, dan pengadaan langsung, serta pembagian beban kerja kelompok kerja sesuai dengan paket;
  4. penyiapan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja pengadaan barang atau jasa;
  5. fasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilaksanakan kelompok kerja;
  6. penyiapan bahan pembinaan proses pengadaan barang atau jasa kepada perangkat Daerah;
  7. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis bagi para pelaksana pengadaan;
  8. pelaksanaan pengendalian kegiatan layanan konsultasi pengadaan barang atau jasa;
  9. pengendalian kegiatan konsolidasi pengadaan dan manajemen informasi aset;
  10. j. pengarsipan .......

- 34 -

 

 

  1. pengarsipan dan pendokumentasian data pengadaan barang atau jasa;
  2. pemonitoran dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. kelompok kerja pengadaan; dan
  2. pengelola data pengadaan barang atau jasa.

 

 

Pasal 30

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan bidang informasi dan sanggah;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan dan sanggah;
  3. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis advokasi dan penyelesaian sanggah;
  4. fasilitasi penyelesaian sanggah atau aduan dan layanan konsultansi pengadaan barang atau jasa pemerintah.
  5. penyiapan bahan atau dokumen penyelesaian sanggah atau aduan;
  6. pengarsipan dokumen hasil advokasi, penyelesaian sanggah dan layanan konsultansi pengadaan barang atau jasa pemerintah;
  7. pengendalian kegiatan layanan konsultasi permasalahan hukum;
  8. pemonitoran dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;dan
  9. i. pelaksanaan .......

- 35 -

 

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. penyelenggara konsultasi hukum dan pengevaluasi perikatan hukum;
  2. penelaah kebijakan dan permasalahan hukum pengadaan; dan
  3. pengelola data sanggahan atau aduan.

 

 

Pasal 31

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan informasi dan elektronik;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan informasi dan elektronik;
  3. pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan pemanfaatan sistem informasi pada pengadaan barang atau jasa;
  4. pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif pengadaan barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi procurement;
  5. pelaksanaan pembinaan kepada perangkat Daerah dalam proses penyusunan rencana umum pengadaan dalam sistem informasi rencana umum pengadaan, e-monev, e-pengadaanlangsung, dan e-purchasing;
  6. pelaksanaan dan pengelolaan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik;

 

  1. g. pemeliharaan .......

- 36 -

 

 

  1. pemeliharaan hardware dan software sarana pengadaan barang atau jasa;
  2. pemonitoran dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. admin lembaga pengadaan secara elektronik; dan
  2. pemeliharaan hardware dan j

 

 

Bagian Keempat

 

Asisten Administrasi

 

Paragraf 1

 

Asisten

 

Pasal  32

 

 

  1. mengoordinasi bidang pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kehumasan, protokol, rumah tangga dan perlengkapan setda, dan rumah jabatan, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
  2. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan bagian yang ada dalam lingkungan asisten administrasi;
  3. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
  4. d. membagi .......

- 37 -

 

 

  1. membagi tugas kepada bagian yang ada dalam lingkungan asisten administrasi;
  2. membina kemampuan dan prestasi kerja pegawai dalam lingkungan asisten administrasi;
  3. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. mengkaji, menilai, dan mengoreksi usulan perencanaan administrasi umum, ketatausahaan, kehumasan, protokol, rumah tangga dan perlengkapan setda dan rumah jabatan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
  5. mengoreksi, menyempurnakan, dan memaraf atau menandatangani naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
  6. memberikan pelayanan administratif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah;
  7. mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan asisten administrasi secara operasional dan administratif kepada Sekretaris Daerah;
  8. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah dalam penetapan kebijakan di bidang administrasi umum, ketatausahaan, kehumasan, protokol, rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat dan rumah jabatan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. bagian humas dan protokol;
  2. bagian perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan; dan
  3. c. bagian .......

- 38 -

 

 

  1. bagian keuangan dan kepegawaian Sekretariat Daerah.

 

 

Paragraf 2

 

Bagian Humas dan Protokol

 

Pasal 33

 

 

  1. penyusunan rencana kerja bidang kehumasan, protokol,dan tata usaha pimpinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  2. penyelenggaraan kegiatan di bidang kehumasan, protokol, dan tata usaha pimpinan;
  3. pengoordinasian pengawasan dan pengendalian kegiatan perumusan kehumasan, protokol, dan tata usaha pimpinan;
  4. pengoordinasian kegiatan peliputan, dokumentasi, publikasi kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. pengoordinasian kegiatan protokoler Walikotadan Wakil Walikota;
  6. pengoordinasian rapat-rapat forum koordinasi pimpinan Daerah dan seluruh perangkat Daerah;
  7. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan pimpinan Daerah yang terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, staf ahli Walikota, dan Asisten Sekretaris Daerah;
  8. evaluasi kegiatan kehumasan, protokol, dan tata usaha pimpinan; dan
  9. i. pelaksanaan .......

- 39 -

 

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. subbagian tata usaha pimpinan;
  2. subbagian humas; dan
  3. subbagianprotokol.
 
 
Pasal  34

 

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan tata usaha pimpinan;
  2. pelayanan administrasi ketatausahaan pimpinan Daerah yang terdiri dari Walikota atau Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, staf ahli Walikota dan Asisten Sekretaris Daerah;
  3. penyiapan bahan pembinaan di bidang tata usaha pimpinan;
  4. pembuatan telaahan, evaluasi, dan perumusan urusan tata usaha pimpinan;
  5. pelaksanaan administrasi surat masuk dan keluar;
  6. pelaksanaan urusan arsip dan ekspedisi surat;
  7. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)Dalam .......

 

 

  1. pengelola administrasi surat;
  2. pengelola administrasi perjalanan dinas pimpinan;
  3. pengelola kearsipan; dan
  4. c
 
 
Pasal  35

 

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja kehumasan Pemerintah Daerah;
  2. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang kehumasan;
  3. penyiapan bahan penyajian informasi kegiatan dan pers releaseWalikota dan Wakil Walikota untuk materi pemberitaan pers;
  4. pelaksanaan kehumasan Pemerintah Daerah;
  5. pelaksanaan analisis umpan balik bidang kehumasan;
  6. pelaksanaan kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
  7. pengelolaan dan pendokumentasian hasil peliputan dalam bentuk klipping media cetak, foto, rekaman video, dan film;
  8. pelaksanaan administrasi kehumasan dan pemberitaan Pemerintah Daerah; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)Dalam .......

- 41 -

 

 

 

  1. pranata humas;
  2. pengelola press release;
  3. peliput kegiatan Walikota atau Wakil Walikota; dan
  4. pengelola dokumentasi kegiatanWalikota atau Wakil Walikota
 

 

Pasal 36

 

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencanakerja keprotokolan dan perjalanan dinas pimpinan;
  2. penyiapan bahan penyusunan jadwal kegiatan Walikota dan Wakil Walikota,dan jadwal rencanaperjalanan dinas pimpinan;
  3. pembuatan telaahan, evaluasi, dan perumusan urusan-urusan keprotokolan;
  4. pemberian pelayanan kepada tamu Pemerintah Daerah;
  5. penyiapan dan pelaksanaan acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik upacara rutin ataupun upacara peringatan hari besar nasional maupun acara keprotokolan lainnya;
  6. penyiapan kegiatan rapat koordinasi Pimpinan Daerah; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)Dalam .......

- 42 -

 

 

 

  1. petugas protokol;
  2. penata usaha keprotokolan;
  3. peramusaji jamuan dan acara; dan
  4. pengelola

 

 
Paragraf 4

 

Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
dan Rumah Jabatan
 
Pasal  37

 

 

  1. penyusunan rencana kerja bagian perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  2. perumusan dan penetapan bahan kebijakan teknis administratif di bidang inventarisasi dan analisis kebutuhan, pengadaan dan distribusi, dan pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
  3. penyelenggaraan kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan dan distribusi barang serta pemeliharaan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
  4. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan, dan distribusi barang serta pemeliharaan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
  5. e. penyelenggaraan .......

- 43 -

 

 

  1. penyelenggaraan administrasi pengadaan barang dan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
  2. pengelolaan pengamanan dan pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan; 
  3. evaluasi dan penilaian kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan, dan pemeliharaan perlengkapan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. subbagian inventarisasi dan analisis kebutuhan;
  2. subbagian pengadaan dan distribusi; dan
  3. subbagian p

 

 

Pasal 38

 

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis pengadministrasian inventarisasi dan penganalisisan kebutuhan barang;
  2. penyiapan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bidang inventarisasi dan analisis kebutuhan;

 

  1. c. pelaksanaan .......

- 44 -

 

 

  1. pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
  2. pelaksanaan analisis dan penelitian terhadap rencana kebutuhan barang perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
  3. pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan;
  4. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian inventarisasi dan analisis kebutuhan; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola inventarisasi perlengkapan setda dan rumah jabatan; dan
  2. pengelola data analisis kebutuhan p

 

 

Pasal 39

 

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengadaan dan distribusi perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
  2. penyiapan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan bidang pengadaan dan distribusi perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
  3. c. pengoordinasian .......

 

- 45 -

 

 

  1. pengoordinasian tugas pengadministrasian pengadaan barang perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
  2. pelaksanaan penelitian terhadap kelengkapan data rekanan dalam rangka pemilihan dan penunjukan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
  3. pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan pengadministrasian pengadaan barang;
  4. pelaksanaan pendistribusian barang perlengkapan sesuai rencana kebutuhan yang telah disusun;
  5. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian pengada