Satuan Polisi pamong Praja

-

Alamat : Jl. Lettu Bakri
No. Telepon : (0266) 22108
E-Mail : -



PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 54 TAHUN 2012

 

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SUKABUMI

 

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang        :     bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi;

Mengingat          :    

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
  7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
  10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       :     PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
  5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
  6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
  7. Satuan Polisi Pamong PrajaKota Sukabumi yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong PrajaKota Sukabumi.
  8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaKota Sukabumi;
  9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kasat Pol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Satpol PPmempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakatserta menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakatserta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  2. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
  3. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  4. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
  5. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakatserta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah, dan aparatur lainnya; dan
  6. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR SATPOL PP

Bagian Pertama

Kasat Pol PP

Pasal 5

(1)Kasat Pol PP mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakatserta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;  
  2. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Satpol PP;
  3. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas Satpol PPdalam rangka pelaksanaan tugas;
  4. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Satpol PP dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. melaksanakan pengembangan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
  7. menyelenggarakan pembinaan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakatserta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  8. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  9. memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidangketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakatserta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  10. menyelenggarakan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat;
  1. melaksanakan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
  2. mempertanggungjawabkan tugas Satpol PP secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
  3. mempertanggungjawabkan tugas Satpol PP secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 (2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasat Pol PP dibantu oleh:

  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Seksi Pengendalian, Ketenteraman, dan Ketertiban;
  3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  4. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  5. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PPdalam hal :

  1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  2. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Satpol PP;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satpol PP;
  4. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Satpol PP secara terpadu;
  5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Satpol PP;
  6. pengumpulan peraturan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  7. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Satpol PP;
  8. pembinaan dan pengendalian bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  9. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  10. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satpol PP;
  11. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
  12. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  13. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 (2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh:

  1. Pengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Pengelola Administrasi Keuangan;

Bagian Ketiga

Seksi Pengendalian, Ketenteraman, dan Ketertiban

Pasal 7

(1)Seksi Pengendalian, Ketenteraman, dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP dalam hal :

  1. pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan rencana kerja dan pengendalian operasional keamanan dan perizinan/rekomendasi;
  2. penyusunan rencana operasional pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
  3. mengadakan konsultasi dan kerja sama dengan aparatur pemerintah dalam rangka pengamanan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
  4. pengamanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan aset milik Pemerintah Daerah;
  5. pengolahan data masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya;
  6. penataan dan pengaturan lokasi pedagang kaki lima;
  7. penerbitan rekomendasi penyelenggaraan keramaian (hiburan umum) insidentil;
  8. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian, Ketenteraman, dan Ketertiban dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
  2. Pengelola Data Penerbitan Rekomendasi;

Bagian Keempat

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 8

(1)Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP dalam hal :

  1. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Satpol PP;
  2. pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan rencana kerja bidang pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  3. pelaksanaan penyuluhan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 (2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  2. Pengelola Data Sumber Daya Manusia Satpol PP.

Bagian Kelima

Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 9

(1)Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerahdipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PPdalam hal :

  1. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  2. penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  3. pengkoordinasian dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  4. pengumpulan dan pengolahan data bahan penerbitan izin pedagang kaki lima;
  5. penerbitan izin berdagang pedagang kaki lima;
  6. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 (2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dibantu oleh :

  1. Polisi Pamong Praja; dan
  2. Pengelola Izin Pedagang Kaki Lima.

Bagian Kelima

Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 9

(1)Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerahdipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PPdalam hal :

  1. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  2. penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  3. pengkoordinasian dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  4. pengumpulan dan pengolahan data bahan penerbitan izin pedagang kaki lima;
  5. penerbitan izin berdagang pedagang kaki lima;
  6. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dibantu oleh :

  1. Polisi Pamong Praja; dan
  2. Pengelola Izin Pedagang Kaki Lima.

Bagian Keenam

Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

(1)Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP dalam hal :

  1. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
  2. pengolahan data sumber daya manusia atau potensi satuan perlindungan masyarakat yang ada di setiap kecamatan/ kelurahan/kantor/dinas/instansi/lembaga/perusahaan;
  3. penyusunan program pendidikan latihan dasar perlindungan masyarakat;
  4. penyiapan materi dan penyelenggaraan pendidikan latihan dasar perlindungan masyarakat;
  5. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian keamanan lingkungan terhadap potensi satuan perlindungan masyarakat;
  6. membantu pelaksanaan pengamanan kegiatan Pemilu di tempat pemungutan suara;
  7. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  8. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 (2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat di bantu oleh :

  1. Pengelola Data Perlindungan Masyarakat; dan
  2. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

 

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Satpol PP secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP.

Pasal 12

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Satpol PP.

(3)Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

 (1)Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

 (2)Setiap pimpinan pada Satpol PPwajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

 (3)Pertanggungjawaban pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pelaksanaannya melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

 (1)Setiap pimpinan pada Satpol PPwajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2)Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan pada Satpol PPdi bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

(3)Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4)Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 15

(1)Apabila Kasat Pol PP tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kasat Pol PP.

(2)Apabila Kasat Pol PP berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural pada Satpol PP untuk mewakilinya.

 

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1)Pejabat struktural pada Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2)Kasat Pol PP bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3)Setiap pimpinan pada Satpol PP wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungannya setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)Kasat Pol PP menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

(5)Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

 

DOWNLOAD FILE