Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

-

Alamat : Jl. Perpustakaan Umum
No. Telepon : (0266)21082
E-Mail : -



 

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

TAHUN 2012 NOMOR 49

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL     :    5 DESEMBER 2012

NOMOR       :    49 TAHUN 2012

TENTANG     :    KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA SUKABUMI

 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN  WALIKOTA  SUKABUMI

NOMOR  49  TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH
KOTA SUKABUMI


WALIKOTA SUKABUMI,


Menimbang    :

bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat    :

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

9.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

10.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);


MEMUTUSKAN :


Menetapkan    :    PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

7.Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi.

8.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi.

9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.


BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Kantor adalah lembaga teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang perpustakaan dan arsip Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perpustakaan dan arsip Daerah.


Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip Daerah;   
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang perpustakaan dan arsip Daerah;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perpustakaan dan arsip Daerah; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang perpustakaan dan arsip Daerah.


BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR KANTOR

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 5

(1)Kepala Kantor mempunyai tugas sebagai berikut :

a.membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang perpustakaan dan arsip Daerah;   
b.memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor;
c.membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas Kantor dalam rangka pelaksanaan tugas;
d.mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
e.membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kantor dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
f.melaksanakan pengembangan kegiatan perpustakaan dan arsip Daerah;
g.menyelenggarakan pembinaan bidang perpustakaan dan arsip Daerah;
h.mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang perpustakaan dan arsip Daerah;
i.memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang perpustakaan dan arsip Daerah yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
j.menyelenggarakan pelayanan perpustakaan dan arsip Daerah;
k.mempertanggungjawabkan tugas Kantor secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
l.mempertanggungjawabkan tugas Kantor secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor dibantu oleh :
a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
c.Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan;
d.Seksi Arsip Daerah; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam hal :

a.penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
b.pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kantor;
c.penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kantor;
d.pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Kantor secara terpadu;
e.penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kantor;
f.pengumpulan peraturan di bidang perpustakaan;
g.penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kantor;
h.pembinaan dan pengendalian bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
i.penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
j.pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Kantor;
k.pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
l.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
m.pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

a.Pengelola Administrasi Umum;
b.Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
c.Pengelola Administrasi Keuangan;


Bagian Ketiga

Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka

Pasal 7

(1)Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam hal :

a.penyiapan bahan rencana kerja pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;
b.pelaksanaan kegiatan pengembangan perpustakaan dan pengadaan bahan pustaka;
c.menyiapkan bahan serta melaksanakan pengkajian pengembangan sistem dan jaringan perpustakaan serta pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar;
d.pelaksanaan kegiatan pengolahan bahan pustaka;
e.pemeliharaan/perawatan/restorasi bahan pustaka, serta melakukan konservasi sesuai prosedur;
f.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka dibantu oleh :

a.Pengelola Pengadaan Bahan Pustaka;
b.Pengelola Bahan Pustaka; dan
c.Pengolah Bahan Pustaka.

Bagian Keempat

Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan

Pasal 8

(1)    Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam hal :

a.penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pembinaan dan pelayanan perpustakaan;
b.pelaksanaan kegiatan pelayanan perpustakaan pada masyarakat yang meliputi layanan keanggotaan, peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan;
c.penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan yang ada di Daerah;
d.penyelenggaraan peningkatan minat baca masyarakat;
e.penyiapan bahan peningkatan mutu SDM pengelolaan perpustakaan meliputi bimtek, diklat, sosialisasi serta pembinaan tenaga fugsional pustakawan;
f.pemeliharaan administrasi peminjaman/pengembalian buku-buku perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, layanan perpustakaan keliling, serta layanan lainnya;
g.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan dibantu oleh :
a.Pengelola Data Perpustakaan;
b.Pelaksana Pembinaan Perpustakaan;
c.Petugas Layanan Perpustakaan; dan
d.Pengelola Administrasi Keanggotaan.


Bagian Kelima

Seksi Arsip Daerah

Pasal  9

(1)Seksi Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam hal :
a.penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
b.penyiapan bahan pembinaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi yang berhubungan dengan bidang kearsipan;
c.peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia bidang kearsipan  di lingkungan Pemerintah Daerah;
d.pengkajian sistem dalam rangka pengembangan kearsipan serta pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar;
e.penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan/restorasi arsip;
f.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Arsip Daerah dibantu oleh :

a.Pengelola Data Arsip;
b.Pengelola Arsip; dan
c.Arsiparis.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal  10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal  11

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam    Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor.

(3)Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(2)Setiap pimpinan pada Kantor wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta pemberian bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

(3)Pertanggungjawaban pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pelaksanaannya melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.


Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

(1)Setiap pimpinan pada Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2)Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

(3)Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4)Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.


Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

(1)Apabila Kepala Kantor tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala Kantor.

(2)Apabila Kepala Kantor berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural pada Kantor untuk mewakilinya.


BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1)Pejabat struktural di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2)Kepala Kantor bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3)Setiap pimpinan pada Kantor wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungannya setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)Kepala Kantor menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

(5)Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

DOWNLOAD FILE