Kantor Kersatuan Bangsa dan Politik

-

Alamat : Jl. Lettu Bakri
No. Telepon : (0266) 24524
E-Mail : -



 

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SUKABUMI

 

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang        :     bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi;

Mengingat          :    

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
  7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
  10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       :     PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SUKABUMI.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
  5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
  6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
  7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi.
  8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi.
  9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Kantor adalah lembaga teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;  
  2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

 

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR KANTOR

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidangkesatuan bangsa dan politik;  
  2. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor;
  3. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas Kantor dalam rangka pelaksanaan tugas;
  4. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kantor dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. melaksanakan pengembangan kegiatan kesatuan bangsa dan politik;
  7. menyelenggarakan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  8. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  9. memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidangkesatuan bangsa dan politik yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  10. menyelenggarakan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  11. mempertanggungjawabkan tugas Kantor secara operasional kepada Kepala Daerah melaluiWakil Kepala Daerah;
  12. mempertanggungjawabkan tugas Kantor secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor dibantu oleh :

  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  3. Seksi Kewaspadaan Dini Daerah dan Politik Dalam Negeri;
  4. Seksi Ketahanan Bangsa; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam hal :

  1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  2. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kantor;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kantor;
  4. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Kantor secara terpadu;
  5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kantor;
  6. pengumpulan peraturan di bidang kesatuan bangsa dan politik
  7. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kantor;
  8. pembinaan dan pengendalian bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  9. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  10. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Kantor;
  11. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
  12. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  13. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :

  1. Pengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  2. Pengelola Administrasi Keuangan;
  3. Pengelola Administrasi Perlengkapan Kantor; dan
  4. Pengelola Bahan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja.

Bagian Ketiga

Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 7

(1) Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaandipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam hal:

  1. penyusunan rencana kerja bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan ketahanan ideologi negara, pengembangan wawsan kebangsaan dan pembinaan pembauran bangsa;
  3. pengkajian program pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap ketahanan ideologi negara, pengembangan wawasan kebangsaan dan pembinaan pembauran bangsa;
  4. penyuluhan/sosialisasi materi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  5. pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, yang berkaitan dengan ideologa bangsa, pelaksanaan demokrasi, dan wawasan kebangsaan;
  6. pelaksanaan fasilitasi Forum Pembauran Kemasyarakatan (FPK);
  7. pengkoordinasian/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaandibantu oleh :

  1. Pengelola Data Ideologi Negara; dan
  2. Pengelola Data Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.

Bagian Keempat

Seksi Kewaspadaan Dini Daerah dan Politik

Dalam Negeri

Pasal 8

(1)Seksi Kewaspadaan Dini Daerah dan Politik Dalam Negeridipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam hal :

  1. penyusunan rencana kerja kegiatan kewaspadaan dini daerah dan politik dalam negeri;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan kewaspadaan dini daerah dan politik dalam negeri;
  3. pengkajian program pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
  4. pengkajian program pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap fasilitasi parpol dan pemilu, kelembagaan dan pendidikan budaya politik;
  5. pelaksanaan penanganan dan koordinasi masalah yang timbul antar lembaga dan masalah strategis Daerah;
  6. pemantauan kegiatan penyelenggaraan Pemilu di Daerah;
  7. pelaksanaan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
  8. pengkoordinasian dan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  9. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Daerah dan Politik Dalam Negeridi bantu oleh :

  1. Pengelola Data Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
  2. Pengelola Data Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing;
  3. Pengelola Data Fasilitasi Pendidikan Politik, Parpol dan PEMILU.

Bagian Kelima

Seksi Ketahanan Bangsa

Pasal 9

(1)Seksi Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam hal :

  1. penyusunan rencana kerjaSeksi Ketahanan Bangsa;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan ketahanan bangsa dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bela negara;
  3. pengkajian program pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap ketahanan bangsa dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bela negara;
  4. pengkoordinasian penetapan teknis di bidang ketahanan bangsa dan organisasi kemasyarakatan;
  5. pengkoordinasian dan kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  6. pelaksanaan pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta masalah strategis daerah;
  7. pengkajian program pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  8. pelaksanaan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
  9. penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhadap Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  10. penerbitan surat izin penelitian bagi para mahasiswa dan masyarakat yang mengadakan penelitian di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
  11. penerbitan rekomendasi perizinan penyelenggaraan kegiatan terkait ideologi, politik, sosial, ekonomi, seni, budaya, keamanan, keagamaan dan kemasyarakatan;
  12. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan di bantu oleh :

  1. Pengelola data ketahanan sosial dan kemasyarakatan;
  2. Pengelola data bela negara.

 

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan;

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 11

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2)Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor;

(3)Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;

(2)Setiap pimpinan pada Kantor wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya;

(3)Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pelaksanaannya melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

(1)Setiap pimpinan pada Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2)Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di lingkungan Kantor di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

(3)Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4)Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

(1)Apabila Kepala Kantor tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala Kantor;

(2)Apabila Kepala Kantor berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural pada Kantor untuk mewakilinya.

 

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1)Kepala kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;

(2)Kepala Kantor bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian;

(3)Kepala Kantor wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai dilingkungannya setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4)Kepala Kantor menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah;

(5)Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya Berita Daerah

 

DOWNLOAD FILE