Inspektorat Kota Sukabumi

-

Alamat : Jl. Suryakencana
No. Telepon : (0266)215136
E-Mail : -



PERATURAN  WALIKOTA  SUKABUMI

NOMOR  33  TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

 

Menimbang        :     bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Sukabumi;

Mengingat          :    

      1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

           dan Jawa Barat    (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

           tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

           Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

      7.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

      8.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

      9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13,           Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

     10.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi

         (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  1. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
  1. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
  1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
  1. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sukabumi.
  1. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

  1. perencanaan program Pengawasan;
  2. perumusan kebijakan dan fasilitasi Pengawasan; dan
  3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan.

 

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR INSPEKTORAT

 

Bagian Pertama

Inspektur

Pasal 5

(1) Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;
  2. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Inspektorat;
  3. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas;
  4. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas Inspektorat;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. mengevaluasi, mengkaji, dan merumuskan hasil pelaksanaan Pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah;
  7. membimbing, mengendalikan, dan monitoring pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;
  8. memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  9. mempertanggungjawabkan tugas Inspektorat kepada Kepala Daerah; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur dibantu oleh :

  1. Sekretariat;
  2. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  3. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  4. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  5. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur dalam hal :

  1. penyusunan rencana kerja sekretariat;
  2. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Inspektorat;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat;
  4. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Inspektorat;
  5. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan;
  6. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Inspektorat;
  7. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  8. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  9. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Inspektorat;
  10. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Pengawasan;
  11. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil Pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah;
  12. penyusunan bahan/data dan informasi dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
  13. penyusunan, inventarisasi, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
  14. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
  15. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
  16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh :

  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Subbagian Administrasi dan Umum.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan

Pasal 7

(1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

  1. pengkoordinasian penyiapan rencana kerja Pengawasan dan fasilitasi;
  2. penyusunan anggaran Inspektorat;
  3. penghimpunan dan penyiapan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, pengolahan data, dan informasi Pengawasan;
  4. pelaksanaan administrasi pengaduan masyarakat;
  5. penyelenggaraan kerja sama Pengawasan dan fasilitasi rencana audit eksternal; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Perundang-undangan dan Dokumentasi; dan
  2. Pengelola Data Pengawasan dan Administrasi Pengaduan Masyarakat.

Paragraf 2

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

  1. inventarisasi hasil Pengawasan dan tindak lanjut hasil Pengawasan;
  2. pengadministrasian laporan hasil Pengawasan;
  3. pelaksanaan evaluasi laporan hasil Pengawasan;
  4. penyusunan statistik hasil Pengawasan;
  5. penyiapan bahan, pengadministrasian, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan/Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  6. penghimpunan/pengolahan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan/Pengawasan aparat fungsional;
  7. fasilitasi hasil audit eksternal; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Laporan Hasil Pengawasan Fungsional; dan
  2. Pengelola Pemutahiran Data.

Paragraf 3

Subbagian Administrasi dan Umum

Pasal 9

(1) Subbagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

  1. pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, dan kearsipan;
  2. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
  3. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga meliputi penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, dan pemeliharaan, serta pengendalian barang-barang inventaris;
  4. pengelolaan urusan kepegawaian dan penatausahaan keuangan;
  5. pengelolaan ketertiban, kebersihan, dan keamanan di lingkungan Inspektorat; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaSubbagian Administrasi dan Umum dibantu oleh :

  1. Pengelola Administrasi Umum;
  2. Pengelola Urusan Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Keamanan Inspektorat;
  3. Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
  4. Pengelola Penatausahaan

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur dalam hal :

  1. pengusulan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja Pengawasan/pemeriksaan;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan wilayah I;
  3. pemberian petunjuk, pengawasan, dan bimbingan pelaksanaan tugas Pengawasan/pemeriksaan;
  4. pelaksanaan Pengawasan/pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan di wilayah I;
  5. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan;
  6. penyampaian laporan hasil Pengawasan/pemeriksaan; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I dibantu oleh :

  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I; dan
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.

Paragraf 1

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I

Pasal 11

(1)  Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kerja Pengawasan bidang pembangunan;
  2. pengkoordinasian pengawasan bidang pembangunan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang pembangunan;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pembangunan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan bidang pembangunan;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Pembangunan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

Paragraf 2

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I

Pasal 12

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kerja Pengawasan bidang pemerintahan;
  2. pengkoordinasian Pengawasan bidang pemerintahan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang pemerintahan;
  4. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pemerintahan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan bidang pemerintahan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Pemerintahan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah I

Pasal 13

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kerja Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  2. pengkoordinasian Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang kemasyarakatan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan bidang kemasyarakatan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Kemasyarakatan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 14

 (1) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur dalam hal :

  1. pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja Pengawasan/pemeriksaan;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan wilayah II;
  3. pemberian petunjuk, Pengawasan, dan bimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan;
  4. pelaksanaan Pengawasan/pemeriksaan terhadap kegiatan urusan pemerintahan di wilayah II;
  5. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
  6. penyampaian laporan hasil Pengawasan/pemeriksaan; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II dibantu oleh :

  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II; dan
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.

Paragraf 1

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II

Pasal 15

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kerja Pengawasan bidang pembangunan;
  2. pengkoordinasian Pengawasan bidang pembangunan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang pembangunan;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pembangunan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas Pengawasan bidang pembangunan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Pembangunan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

Paragraf 2

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II

Pasal 16

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana Pengawasan bidang pemerintahan;
  2. pengkoordinasian Pengawasan bidang pemerintahan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang pemerintahan;
  4. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pemerintahan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan bidang pemerintahan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Pemerintahan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

Paragraf 3

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II

Pasal 17

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kerja Pengawasan bidang kemasyarakatan ;
  2. pengkoordinasian Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahn Daerah bidang kemasyarakatan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan bidang kemasyarakatan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Kemasyarakatan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 18

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur dalam hal :

  1. pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja Pengawasan/ pemeriksaan;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan wilayah III;
  3. pemberian petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
  4. pelaksanaan Pengawasan/pemeriksaan terhadap kegiatan urusan pemerintahan wilayah III;
  5. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan;
  6. penyampaian laporan hasil Pengawasan/pemeriksaan; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III dibantu oleh :

  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III; dan
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.

Paragraf 1

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III

Pasal 19

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kerja Pengawasan bidang pembangunan ;
  2. pengkoordinasian Pengawasan bidang pembangunan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang pembangunan;
  4. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pembangunan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan bidang pembangunan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Pembangunan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

Paragraf 2

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III

Pasal 20

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kerja Pengawasan bidang pemerintahan ;
  2. pengkoordinasian Pengawasan bidang pemerintahan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang pemerintahan;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pemerintahan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan bidang pemerintahan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Pemerintahan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

Paragraf 3

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III

Pasal 21

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kerja Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  2. pengkoordinasian Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang kemasyarakatan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Kemasyarakatan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 22

(1)  Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur dalam hal :

  1. pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja Pengawasan/pemeriksaan;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan wilayah IV;
  3. pemberian petunjuk, pengawasan, dan bimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan;
  4. pelaksanaan Pengawasan/pemeriksaan terhadap kegiatan urusan pemerintahan wilayah IV;
  5. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan;
  6. penyampaian laporan hasil Pengawasan/pemeriksaan; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV dibantu oleh :

  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV; dan
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.

Paragraf 1

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Wilayah IV

Pasal 23

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kerja Pengawasan bidang pembangunan;
  2. pengkoordinasian Pengawasan bidang pembangunan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang pembangunan;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pembangunan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan bidang pembangunan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Pembangunan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

Paragraf 2

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV

Pasal 24

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kerja Pengawasan bidang pemerintahan ;
  2. pengkoordinasian Pengawasan bidang pemerintahan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang pemerintahan;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pemerintahan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan bidang pemerintahan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Pemerintahan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

Paragraf 3

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV

Pasal 25

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam hal :

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengusulan rencana kerja Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  2. pengkoordinasian Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  3. penyiapan bahan Pengawasan bidang kemasyarakatan;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang kemasyarakatan;
  5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan bidang kemasyarakatan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV dibantu oleh :

  1. Pengelola Data Pengawasan Bidang Kemasyarakatan; dan
  2. Pemeriksa Pembantu.

 

BAB IV

 

PEMBAGIAN TUGAS PEMBINAAN KEWILAYAHAN

INSPEKTUR PEMBANTU

 

Pasal 26

 

Pembagian tugas pembinaan kewilayahan Inspektur Pembantu ditetapkan lebih lanjut dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan Inspektorat secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

 (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 28

 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai  kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

 (2)Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga  fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat.

 (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB VI

TATA KERJA

 

Bagian Pertama

Umum

Pasal 29

 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara vertikal dan  horizontal.

 (2) Setiap pimpinan pada Inspektorat wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi  pelaksanaan tugasnya.

 (3) Pertanggungjawaban pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Inspektur Pembantu sesuai  dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 30

 (1) Setiap pimpinan di lingkungan Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta  menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

 (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di lingkungan Inspektorat di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan  petunjuk teknis.

 (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

 (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 31

(1) Apabila Inspektur tidak berada di tempat, Sekretaris mewakili Inspektur.

(2) Apabila Inspektur berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural pada Inspektorat yang eselonnya satu tingkat di bawah Inspektur untuk mewakilinya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2) Inspektur bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3)Setiap pimpinan pada Inspektorat wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungannya setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Inspektur menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

(5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat  Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

 

DOWNLOAD FILE