Inspektorat Kota Sukabumi

-

Alamat : Jl. Suryakencana No 24
No. Telepon : (0266) 21513
E-Mail : -



 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

 

 

NOMOR  30 2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR   30  TAHUN  2016

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  TUGAS POKOK, FUNGSI,  DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

 

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

 

Menimbang    :    bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;

 

 

Mengingat      :    1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

  1. Undang-Undang .....

 

 

- 2 -

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994  Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan ........

- 3 -

 

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan    :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT.

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

  1. Walikota adalah Walikota Sukabumi.

 

  1. Wakil ........

- 4 -

 

 

  1. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sukabumi.

 

  1. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

 

BAB II

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS POKOK, DANFUNGSI

 

Bagian Kesatu

 

Kedudukan

 

Pasal 2

 

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota  dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

 

Bagian ....

- 5 -

 

 

Bagian Kedua

 

Susunan Organisasi

 

Pasal 3

 

  • Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

 

  1. inspektur
  2. sekretariat, terdiri dari :
  • subbagian perencanaan,evaluasi, dan pelaporan;
  • subbagian administrasi dan umum.

 

  1. inspektur pembantu I;
  2. inspektur pembantu II;
  3. inspektur pembantu III; dan
  4. kelompok Jabatan Fungsional

 

(2)   Bagan strukturorganisasi Inspektoratsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

 

 

Bagian Ketiga

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Pasal 4

 

 

 

  1. perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;

 

  1. pelaksanaan .....

 

  1. pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya;
  2. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
  3. penyusunan laporan hasil Pengawasan;
  4. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

BAB III

 

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR INSPEKTORAT

 

Bagian Kesatu  

 

Inspektur

 

Pasal 5

 

 

  1. membantuWalikota dalampelaksanaantugas di bidangPengawasanterhadappelaksanaanurusanpemerintahan di Daerah;
  2. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, danmengendalikankegiatanInspektorat;
  3. membuatrencanastrategis, rencanakerja, danlaporanakuntabilitaskinerjaInspektoratdalamrangkapelaksanaantugas;
  4. mengadakankoordinasi atau kerjasamadenganinstansi atau lembagaterkaitlainnyauntukkepentinganpelaksanaantugas Inspektorat;
  5. membinadanmemotivasiseluruhpegawai di lingkunganInspektoratdalamupayameningkatkanproduktivitaskerja;
  6. mengevaluasi ……..

 

- 7 -

 

 

  1. mengevaluasi, mengkaji, danmerumuskanhasilpelaksanaanpengawasansebagaibahanpenetapankebijakanWalikota;
  2. membimbing, mengendalikan, dan monitoring pelaksanaanPengawasanterhadappelaksanaanurusanpemerintahan di Daerah;
  3. memberikan saran danpendapat yang berhubungandengankebijakanbidangPengawasanterhadappelaksanaanurusanpemerintahan di Daerah yang akanditetapkanolehWalikota;
  4. mempertanggungjawabkantugasInspektoratkepadaWalikota; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikanolehWalikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. sekretariat;
  2. inspektur pembantu I;
  3. inspektur pembantu II;
  4. inspektur pembantu III; dan
  5. kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Paragraf 1

 

Sekretaris

 

Pasal 6

 

 

  1. a. penyusunan .....

- 8 -

 

 

  1. penyusunan rencana kerja sekretariat;
  2. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Inspektorat;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat;
  4. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Inspektorat;
  5. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan;
  6. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Inspektorat;
  7. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  8. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  9. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Inspektorat;
  10. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Pengawasan;
  11. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil Pengawasan aparat Pengawasan fungsional Daerah;
  12. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
  13. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas atau instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

 

  1. Subbagian.......

- 9 -

 

 

  1. subbagian perencanaan,evaluasi, dan pelaporan; dan
  2. subbagian administrasi dan umum.

 

 

Paragraf 2

 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

 

Pasal 7

 

 

  1. pengoordinasian penyiapan rencana kerja Pengawasan dan fasilitasi;
  2. penghimpunan dan penyiapan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, pengolahan data, dan informasi Pengawasan;
  3. pelaksanaan administrasi pengaduan masyarakat;
  4. penyelenggaraan kerja sama Pengawasan dan fasilitasi rencana audit eksternal;
  5. inventarisasi hasil Pengawasan dan tindak lanjut hasil Pengawasan;
  6. pengadministrasian laporan hasil Pengawasan;
  7. pelaksanaan evaluasi laporan hasil Pengawasan;
  8. penyusunan statistik hasil Pengawasan;
  9. penyiapan bahan, pengadministrasian, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan atau Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  10. penghimpunan atau pengolahan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan atau Pengawasan aparat fungsional;
  11. fasilitasi hasil audit eksternal;

 

 

  1. penyediaan .......

- 10 -

 

 

  1. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat; dan
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

 

  1. pengelola data perundang-undangan dan dokumentasi;
  2. pengelola administrasi pengaduan masyarakat;
  3. pengelola data laporan hasil Pengawasan; dan
  4. pengelola pemutakhiranhasil Pengawasan.

 

Paragraf 3

 

Subbagian Administrasi dan Umum

 

Pasal 8

 

 

  1. penyusunan rencana kegiatanoperasionalbidang pelayananadministrasiumum;
  2. penerimaan, pendistribusian,danpengirimansurat-surat, naskahdinasdanpengelolaandokumentasidankearsipan;
  3. pengelolaanadministrasi, inventarisasi, pengkajiandananalisispelaporan;
  4. pengelolaanurusanperlengkapandanrumahtanggameliputipenerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusianperlengkapan, danpemeliharaan, sertapengendalianbaranginventaris;
  5. fasilitasi .......

 

  1. fasilitasipemeliharaandanperawatansertapengelolaanlingkungankantor, gedungkantor, kendaraandinas,dan aset lainnya;
  2. penyusunan danpenyiapanpengelolaandanpengendalianadministrasiperjalanandinas;
  3. penyusunandanpenyiapanrencanakebutuhansaranadanprasaranaperlengkapankantor;
  4. penyimpanan, pendistribusian,daninventarisasiperlengkapankantor;
  5. pelaksanaanpengumpulan, pengelolaan, penyimpanan,danpemeliharaan data sertadokumentasikepegawaian;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

 

  1. pengelola urusan perlengkapan, rumah tangga, dan keamanan Inspektorat;
  2. pengelola administrasi dan kepegawaian; dan
  3. pengelola penatausahaan

 

Bagian Ketiga

 

Inspektur Pembantu

 

Pasal 9

 

 

  1. pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja Pengawasan atau pemeriksaan;
  2. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang meliputibidangpemerintahan, bidangpembangunan, danbidangkemasyarakatan;
  3. pemberian .......

- 12 -

 

 

  1. pemberian petunjuk, pengawasan, dan bimbingan pelaksanaan tugas Pengawasan atau pemeriksaan;
  2. pelaksanaan Pengawasan atau pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan yang meliputibidangpemerintahan, bidangpembangunan, danbidangkemasyarakatan;
  3. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Pengawasan;
  4. penyampaian laporan hasil Pengawasan atau pemeriksaan; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

BAB IV

 

PEMBAGIAN TUGAS PEMBINAAN

INSPEKTUR PEMBANTU

 

Pasal 10

 

Pembagian tugas pembinaan inspektur pembantu ditetapkan lebih lanjut dalam program kerja pengawasan tahunan dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V .......

 

- 13 -

 

 

BAB V

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 11

 

 

 

  1. Jabatan Fungsional bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
  2. Jabatan Fungsional lainnya.

 

 

 

 

Pasal 12

 

 

 

 

(2) Setiap .......

 

 

 

- 14 -

 

 

 

 

 

BAB VI

 

TATA KERJA

 

Bagian Kesatu

 

Umum

 

Pasal 13

 

 

 

 

(3) Setiap .......

- 15 -

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

 

Hal Berhalangan

 

Pasal 14

 

 

BAB VII .......

 

BAB VII

 

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 15

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 16

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 33 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat  Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 .......

- 17 -

 

 

Pasal 17

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

 

 

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Desember 2016

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

 

MOHAMAD MURAZ

 

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Desember 2016

 

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

 

  1. N. HANAFIE ZAIN

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR  30

 

 

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

TAHUN 2016 NOMOR 30

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

 

 

 

TANGGAL   :    14 Desember 2016

 

NOMOR      :    30 TAHUN 2016

 

TENTANG   :    KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

 

 

 

 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016