Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman

-

Alamat : Jl. Babakan Sirna No.23
No. Telepon : (0266) 22117
E-Mail : -



PERATURAN  WALIKOTA  SUKABUMI

NOMOR  41  TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS TATA RUANG, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang    :    bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman Kota Sukabumi;

Mengingat     :

  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

    2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

    3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    4.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);

    5.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);


    6.    Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

    7.    Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

    8.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

    9.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

    10.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);


    MEMUTUSKAN :


    Menetapkan    :    PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA  DINAS TATA RUANG, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN KOTA SUKABUMI.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

  2.  Daerah adalah Kota Sukabumi.

    2.    Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    3.    Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

    4.    Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

    5.    Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

    6.    Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

    7.    Dinas adalah Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman Kota Sukabumi.

    8.    Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman Kota Sukabumi.

    9.    Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah  unsur pelaksana  tugas teknis pada Dinas.

    10.    Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,  wewenang, dan hak  seorang Pegawai  Negeri  Sipil dalam suatu satuan organisasi yang   dalam pelaksanaan tugasnya  didasarkan   pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.


    BAB II

    KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

    Bagian Pertama

    Kedudukan

    Pasal 2

    Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tata ruang, perumahan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


    Bagian Kedua

    Tugas Pokok

    Pasal 3

    Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tata ruang, perumahan, keciptakaryaan, dan sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


    Bagian Ketiga

    Fungsi

    Pasal 4

    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

    a.    perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang, perumahan, keciptakaryaan, dan sumber daya air;
    b.    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tata ruang, perumahan, keciptakayaan dan sumber daya air;
    c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang, perumahan, keciptakaryaan dan sumber daya air; dan
    d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang tata ruang, perumahan, keciptakaryaan dan sumber daya air.


    BAB III

    BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

    Bagian Pertama

    Kepala Dinas

    Pasal 5

    (1)     Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

    a.    membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang tata ruang, perumahan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
    b.    memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
    c.    membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
    d.    mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait  lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    e.    membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
    f.    melaksanakan pembinaan teknis di bidang tata ruang, perumahan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
    g.    mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang tata ruang, perumahan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
    h.    mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang tata ruang, perumahan, keciptakaryaan dan sumber daya air;
    i.    memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang tata ruang, perumahan, keciptakaryaan, dan sumber daya air;
    j.    mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
    k.    mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
    l.    melaksanakan  tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang dan tugasnya.


    (2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh :
    a.    Sekretariat;
    b.    Bidang Tata Ruang;
    c.    Bidang Perumahan dan Permukiman;
    d.    Bidang Tata Bangunan;
    e.    UPT; dan
    f.    Kelompok Jabatan Fungsional.


    Bagian Kedua

    Sekretariat

    Pasal 6

    (1)    Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
    a.    pemberian pelayanan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
    b.    penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kegiatan Dinas;
    c.    penyusunan anggaran dan pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
    d.    pembuatan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
    e.    pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
    f.    pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan  barang inventaris Dinas;
    g.    pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
    h.    pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan; dan
    i.    pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

    (2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh :

  3.  Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b.    Subbagian Keuangan; dan
    c.    Subbagian Program dan Pelaporan.


    Paragraf 1

    Subbagian Umum dan Kepegawaian

    Pasal 7

    (1)    Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
    a.    pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
    b.    penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
    c.    penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
    d.    pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
    e.    penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
    f.    penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
    g.    pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
    h.    pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Dinas; dan
    i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

    (2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh :

    a.    Pengelola Administrasi Umum;
    b.    Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
    c.    Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan.


    Paragraf 2

    Subbagian Keuangan

    Pasal 8

    (1)    Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

    a.    penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
    b.    pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
    c.    penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
    d.    pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan dokumen surat berharga; dan
    e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    (2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh :

    a.    Pengelola Anggaran Keuangan; dan
    b.    Pengelola Administrasi Keuangan.



    Paragraf 3

    Subbagian Program dan Pelaporan

    Pasal 9

    (1)    Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
        
    a.    penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) program kegiatan Dinas;
    b.    pengkoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
    c.    pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
    d.    pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
    e.    pengkoordinasian dan penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    f.    pengkoordinasian bahan laporan pencapaian standar pelayanan minimal Dinas;
    g.    pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan dinas; dan
    h.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

    (2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Program dan Pelaporan dibantu oleh :

    a.    Pengelola Rencana Kegiatan; dan
    b.    Pengelola Pemonitoran, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan.

    Bagian Ketiga

    Bidang Tata Ruang

    Pasal 10


(1)    Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
a.    penyusunan rencana kerja bidang tata ruang sesuai dengan program kerja Dinas;
b.    pelaksanaan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai  bahan penetapan kebijakan di bidang penataan ruang  meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalan  serta pengawasan penataan ruang;
c.    pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman serta standar teknis bidang penataan ruang;  
d.    pengumpulan dan pengolahan data bidang penataan ruang yang meliputi pengelolaan perencanaan, pemanfaatan dan  pengendalian pemanfaatan ruang;
e.    pengkoordinasian dan kerja sama dengan dinas/instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f.    pelaksanaan penyuluhan di bidang tata ruang;
g.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
h.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Ruang dibantu oleh :
a.    Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b.    Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
c.    Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 11

(1)    Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dalam hal :
a.    pelaksanaan pengumpulan data, pengukuran, pengaturan teknis survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penataan ruang;
b.    pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang;
c.    pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana rinci tata ruang;
d.    pelaksanaan penyiapan data dan informasi melalui survey dan pemetaan bahan penyusunan rencana tata ruang ;
e.    pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan perumusan rencana tata ruang;
f.    pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan  tata ruang ;
g.    pelaksanaan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria  bidang penataan ruang dan standar pelayanan minimal  bidang penataan ruang;
h.    pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
i.    pelaksanaan penyebarluasan informasi rencana umum dan rencana rinci tata ruang kepada masyarakat;
j.    pelaksanaan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota;
k.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
l.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dibantu oleh :
a.     Pelaksana Perencana Tata Ruang;
b.    Pelaksana Survei dan Pemetaan; dan
c.    Pelaksana Sistem Informasi Geografis.


Paragraf 2

Seksi Pemanfaatan Ruang

Pasal 12

(1)    Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dalam hal :

a.    pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
b.    pelaksanaan penyusunan program dan anggaran di bidang penataan ruang;
c.    pelaksanaan pemanfaatan norma, standar, pedoman, dan kriteria  bidang penataan ruang;
d.    pelaksanaan pemanfaatan kawasan strategis sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
e.    pelaksanaan pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
f.    pelaksanaan pemanfaatan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
g.    pelaksanaan perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang;
h.    pelaksanaan perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang;
i.    pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan program pemanfaatan ruang rencana rinci tata ruang;
j.    pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
k.    pelaksanaan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
l.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
m.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dibantu oleh :
a.    Pelaksana Program dan Anggaran Bidang Penataan Ruang;
b.    Pelaksana Teknis Pembangunan; dan
c.    Pelaksana Sistem Informasi Geografis.


Paragraf 3

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 13

(1)    Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dalam hal :
a.    penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
b.    penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan ruang;
c.    penyiapan pedoman/standar teknis pengendalian pemanfaatan ruang;
d.    pelaksanaan sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
e.    pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
f.    penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
g.    pelaksanaan penilaian permohonan dan penyiapan bahan perizinan pemanfaatan ruang;
h.    pemberian saran/masukan sebagai bahan evaluasi  rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang;
i.    monitoring evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
j.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


(2)    Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dibantu oleh :

a.    Pelaksana Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b.    Pelaksana Pengawasan Pemanfaatan Ruang; dan
c.    Pelaksana Sistem Informasi Geografis.


Bagian Keempat

Bidang Perumahan dan Permukiman

Pasal 14

(1)    Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.    penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perumahan, prasarana permukiman, dan sumber daya air;
b.    penyiapan bahan koordinasi perencanaan bidang perumahan, prasarana permukiman, dan sumber daya air;
c.    penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta pengelolaan bidang perumahan;
d.    penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta pengelolaan bidang sarana permukiman;
e.    penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta pengelolaan bidang sumber daya air;
f.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dibantu oleh :

a.    Seksi Perumahan;
b.    Seksi Prasarana Permukiman; dan
c.    Seksi Sumber Daya Air.


Paragraf 1

Seksi Perumahan

Pasal 15

(1)    Seksi Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dalam hal:

a.    pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan perumahan;
b.    pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, dalam rangka evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan perumahan;
c.    pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan perumahan;
d.    pelaksanaan pendataan, perencanaan, pembangunan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
e.    pelaksanaan fasilitasi dan pembangunan rumah susun;
f.    pelaksanaan penilaian permohonan dan penyiapan bahan pembinaan teknis dalam rangka pengesahan site plan;
g.    pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan permukiman;
h.    pelaksanaan fasilitasi bantuan bidang pembiayaan dan pengembangan kawasan serta peningkatan pengembangan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
i.    pelaksanaan fasilitas stimulasi pembangunan prasarana dan sarana umum perumahan, pengembangan pemberdayaan perumahan swadaya dan permukiman kumuh;
j.    pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perumahan yang meliputi pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana (fasilitasi umum dan fasilitas sosial) yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah;
k.    pelaksanaan pembinaan terhadap pengusaha/pengembang perumahan, pengelola/pengusaha rumah sewa dan rumah kost (pondokan);
l.    pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
m.    penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
n.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perumahan dibantu oleh :
a.    Pelaksana Perencana Pembangunan Perumahan;
b.    Pelaksana Survey dan Pemetaan Perumahan; dan
c.    Pelaksana Pengawasan Pembangunan Perumahan.


Paragraf 2

Seksi Prasarana Permukiman

Pasal 16

(1)     Seksi Prasarana Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman  dalam hal :


a.    pelaksanaan pengumpulan data, survei, dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.    pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan bidang permukiman yang memuat identifikasi dan rencana penanganan kawasan kumuh perkotaan serta perencanaan prioritas penanganan infra struktur lingkungan permukiman;
c.    pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan air minum kepada kecamatan,  kelurahan  serta  kelompok masyarakat;
d.    pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan standar pelayanan air minum;
e.    pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan standar pelayanan air minum;
f.    pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah;
g.    pelaksanaan penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
h.    pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana permukiman sesuai dokumen perencanaan dan aspirasi masyarakat yang berkembang;
i.    pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
j.    pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di bidang prasarana permukiman;
k.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
l.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Prasarana Permukiman dibantu oleh :
a.    Pelaksana Teknis Air Minum dan Air Limbah;
b.    Pelaksana Teknis Drainase; dan
c.    Pelaksana Pengawasan Lapangan.


Paragraf 3

Seksi Sumber Daya Air

Pasal 17

(1)    Seksi Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman dalam hal :
a.    pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, dan standar teknis bidang sumber daya air;
b.    pelaksanaan pengumpulan data, survei dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program sumber daya air;
c.    pelaksanaan pembinaan dan memberdayakan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
d.    pelaksanaan penyelenggaraan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan atau pada wilayah sungai dalam satu kota;
e.    pelaksanaan penetapan dan pemberian rekomendasi penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air;
f.    pelaksanaan pemberian rekomendasi pembangunan, pemanfaatan, pengubah, dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
g.    pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
h.    pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha.
i.    Pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada sungai dan mata air pada wilayah sungai;
j.    pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air;
k.    pengkoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya air antar dinas/instansi di tingkat Daerah maupun regional;
l.    pelaksanaan pelestarian dan perlindungan sungai sebagai sumber air yang berpengaruh terhadap pengairan irigasi;
m.    pelaksanaan kegiatan investasi dan pengelolaan data pemanfaatan air bawah tanah di Daerah;
n.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
o.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sumber Daya Air dibantu oleh :

a.    Pelaksana Survei dan Teknis Pengairan;
b.    Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bawah Tanah; dan
c.    Penyuluh Lapangan.

Bagian Kelima

Bidang Tata Bangunan

Pasal 18

(1)    Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.    penyusunan rencana kerja bidang tata bangunan sesuai dengan program kerja Dinas;
b.    pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, standar serta petunjuk teknis di bidang perencanaan, pembangunan, perizinan, dan pengawasan bangunan gedung dan rumah negara;
c.    pelaksanaan rencana kegiatan bidang tata bangunan sesuai dengan program kerja Dinas;
d.    pemberian pelayanan pengelolaan teknis pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal yang ada di Daerah;
e.    pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
f.    pelaksanaan penilaian permohonan dan penyiapan bahan perizinan bangunan gedung;
g.    pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara;
h.    pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
i.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Bangunan dibantu oleh :

a.    Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
b.    Seksi Pembangunan; dan
c.    Seksi Pemeliharaan.


Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 19

(1)    Seksi Perencanaan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan dalam hal :

a.    penyiapan bahan penyusunan norma, pedoman, dan standar teknis bangunan gedung;
b.    pelaksanaan survei teknis, survei harga material, dan upaya secara berkala bagi penunjang kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan rumah negara;
c.    penyiapan bahan penyusunan  perencanaan teknis bangunan gedung dan rumah negara;
d.    penyusunan program tahunan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara;
e.    pelaksanaan dan penyusunan program pengendalian pembangunan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
f.    pelaksanaan pendataan bangunan gedung;
g.    pelaksanaan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
h.    pelaksanaan penyusunan dan penetapan  Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
i.    pelaksanaan pendataan dan penetapan status bangunan gedung dan bangunan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
j.    pelaksanaan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
k.    pelaksanaan penyusunan pedoman harga standar bangunan gedung dan rumah negara;
l.    pelaksanaan penilaian permohonan dan penyiapan bahan perizinan bangunan gedung; dan
m.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian di bantu oleh :

a.    Pelaksana Survei;
b.    Pelaksana Teknis Perencana Konstruksi Bangunan;
c.    Pelaksana Teknis Perencana Arsitektur Bangunan; dan
d.    Pelaksana Teknis Penggambaran.


Paragraf 2

Seksi Pembangunan

Pasal 20

(1)     Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata  Bangunan dalam hal :

a.     pelaksana penyiapan bahan penyusunan program kerja kegiatan bidang pembangunan gedung dan rumah negara;
b.    pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
c.    pelaksanaan pelayanan teknis selaku pengelola teknis pada kegiatan pembangunan bangunan gedung dan rumah negara baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal atau instansi lainnya yang ada di Daerah;  
d.    pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan bangunan gedung dan rumah negara;
e.    pelaksanaan penilaian permohonan dan penyiapan bahan penghapusan bangunan  gedung dan rumah negara;
f.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
g.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan dibantu oleh :
a.     Pelaksana Teknis Konstruksi Bangunan;
b.    Pelaksana Teknis Arsitektur Bangunan; dan
c.    Pelaksana Teknis Pengawas Lapangan.

Paragraf 3

Seksi Pemeliharaan

Pasal 21

(1)    Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan dalam  hal :

a.    pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja kegiatan bidang pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara;
b.    pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
c.    pelaksanaan pelayanan teknis selaku  pengelola teknis pada bagian pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara baik di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi vertikal atau instansi lainnya yang ada di daerah;
d.    pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pemeliharaan dan pembongkaran bangunan gedung dan rumah negara;
e.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
f.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang  tugasnya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan dibantu oleh :

a.    Pelaksana Teknis Kontruksi Bangunan;
b.    Pelaksana Teknis Arsitektur Bangunan; dan
c.    Pelaksana Teknis Pengawas Lapangan.


Bagian Keenam

UPT

Pasal 22

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal  23

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


Pasal  24

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)    Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(3)    Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

(1)    Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(2)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta pemberian bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

(3)    Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

(1)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2)    Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

(3)    Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4)    Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 27

(1)    Apabila Kepala Dinas tidak berada di tempat, Sekretaris mewakili Kepala Dinas.

(2)    Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1)    Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2)    Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3)    Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

(4)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahannya dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungannya setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5)    Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.


Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja  Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal  31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.



DOWNLOAD FILE