Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

Alamat : Jl. Ciaul Pasir
No. Telepon : (0266) 24522
E-Mail : dinsosnakertrans_smikota@yahoo.c



PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

 

Menimbang       :               bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Sukabumi;

 

Mengingat          :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

 

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan      :               PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

 

  1. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

 

  1. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Sukabumi.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.

 

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

 

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

 

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

 

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

 

  1. perumusan kebijakan teknis bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya.

 

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 5

 

(1)          Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

 

  1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
  2. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
  3. membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  4. mengadakan kerja sama dengan perangkat daerah/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. melaksanakan pembinaan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
  7. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
  8. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  9. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
  10. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
  11. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh:

 

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Sosial;
  3. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  4. UPT; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

 

(1)          Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

 

  1. pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  2. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  6. pengumpulan dan penyusunan peraturan di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
  7. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  8. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  9. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  10. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  11. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan tugas Sekretariat;
  12. pengkoordinasian dan konsultasi dengan perangkat daerah/ instansi/lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh :

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan Program.

 

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

 

(1)          Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

 

  1. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  4. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
  5. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  6. penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
  7. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
  8. pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Dinas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Administrasi Umum;
  2. Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
  3. Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan.

 

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 8

 

(1)          Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  2. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  4. pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan dokumen surat-surat berharga; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Anggaran Keuangan; dan
  2. Pengelola Administrasi Keuangan.

 

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 9

 

(1)          Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) program kegiatan Dinas;
  2. pengkoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  3. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan Program dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Rencana Kegiatan; dan
  2. Pengelola Pemonitoran, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan.

 

 

Bagian Ketiga

Bidang Sosial

Pasal 10

 

(1)          Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

 

  1. penyiapan bahan untuk penyusunan pedoman dan kebijakan umum bidang sosial;
  2. pengumpulan dan pengolahan data bidang kesejahteraan sosial yang meliputi potensi sumber kesejahteraan sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional usaha kesejahteraan sosial yang meliputi pemulihan sosial, pengembangan, dan perlindungan sosial serta bantuan sosial;
  4. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang sosial;
  5. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. evaluasi dan pemonitoran hasil pelaksanaan tugas; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial dibantu oleh :

 

  1. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Sosial;
  2. Seksi Pemulihan Sosial; dan
  3. Seksi Bantuan Sosial.

 

Paragraf 1

Seksi Pengembangan dan Perlindungan Sosial

Pasal 11

 

(1)          Seksi Pengembangan dan Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan perlindungan sosial;
  2. pengumpulan dan penyiapan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  3. penyiapan bahan untuk pengembangan dan perlindungan sosial;
  4. penyelenggaraan pembinaan, pelatihan dan bimbingan sosial kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  5. penyelenggaraan pengangkatan anak/adopsi;
  6. penyelenggaraan, pelestarian nilai kepahlawanan dan kejuangan serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP);
  7. penyelenggaraan perlindungan sosial bagi balita terlantar, anak terlantar serta lanjut usia melalui panti sosial;
  8. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Sosial dibantu oleh :

  1. Pelaksana Pengembangan dan Perlindungan Sosial; dan
  2. Pengelola Data Pengembangan dan Perlindungan Sosial.

 

Paragraf 2

Seksi Pemulihan Sosial

Pasal 12

 

(1)          Seksi Pemulihan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pemulihan sosial;
  2. pengumpulan dan penyiapan bahan untuk penanganan dan pemulihan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  3. pelayanan, pembinaan, dan pemulihan sosial;
  4. pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  5. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pemulihan Sosial dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  2. Pelaksana Pemulihan Sosial; dan
  3. Pengelola Rumah Singgah.

 

Paragraf 3

Seksi Bantuan Sosial

Pasal 13

 

(1)          Seksi Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bantuan sosial;
  2. pengumpulan dan penyiapan bahan untuk penanganan bantuan untuk korban bencana dan keluarga fakir miskin;
  3. pengumpulan dan penyediaan bahan untuk pengumpulan uang dan barang;
  4. pelayanan/pemberian bantuan stimulan bagi korban bencana dan keluarga fakir miskin;
  5. pengawasan dan pengendalian terhadap pengumpulan sumbangan sosial;
  6. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bantuan Sosial dibantu oleh :

 

  1. Pelaksana Bantuan Sosial; dan
  2. Pengelola Data Bantuan.

 

Bagian Keempat

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 14

(1)          Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

  1. penyusunan kebijakan dan rencana kerja bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  2. pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, standar serta petunjuk teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  3. pengumpulan dan pengolahan data bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  4. penelitian dan pengaturan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA), Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
  5. pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja serta pengawasan ketenagakerjaan;
  6. pembinaan dan pelatihan ketenagakerjaan;
  7. pelaksanaan program kegiatan ketransmigrasian;
  8. pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibantu oleh :

 

  1. Seksi Penempatan, Pendayagunaan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  2. Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja; dan
  3. Seksi Transmigrasi.

 

Paragraf 1

Seksi Penempatan, Pendayagunaan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 15

 

(1)          Seksi Penempatan, Pendayagunaan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penempatan, pendayagunaan, dan produktivitas tenaga kerja;
  2. pengumpulan dan penyiapan data penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja;
  3. penyusunan perencanaan tenaga kerja;
  4. pendayagunaan tenaga kerja, penganggur, dan setengah penganggur melalui sistem padat karya;
  5. penyiapan bahan rekomendasi perizinan Lembaga Latihan Swasta (LLS) dan Balai Latihan Kerja (BLK);
  6. penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan latihan kerja serta pengembangan sektor informal dan usaha mandiri;
  7. pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan;
  8. pelaksanaan magang dalam negeri;
  9. penelitian, pengaturan, dan pelaksanaan pemonitoran perizinan tenaga kerja yang akan ke luar negeri dan datang dari luar negeri;
  10. pengaturan perizinan dan pengawasan tempat penampungan tenaga kerja dan Pengarah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
  11. pengaturan perizinan dan pengawasan perpanjangan izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
  12. penyelenggaraan, penyebarluasan, dan pemonitoran Informasi Pasar Kerja (IPK) dan bursa kerja khusus;
  13. pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  14. pengkoordinasian dengan perangkat daerah/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  15. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penempatan, Pendayagunaan, dan Produktivitas Tenaga Kerja dibantu oleh :            

 

  1. Pengelola Data Ketenagakerjaan;
  2. Pengelola Data Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
  3. Pengelola Penerbitan Kartu Kuning (AK I); dan
  4. Pelaksana Pengantar Kerja.

 

Paragraf 2

Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja

Pasal 16

 

(1)          Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal :

  1. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja;
  2. pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja;
  3. pembinaan kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, dan pemantauan perkembangan pertanggungan jaminan sosial;
  4. pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
  5. pengawasan keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan dan ergonomi;
  6. pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Data Perusahaan;
  2. Pengelola Data Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha;
  3. Pengelola Data Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
  4. Pengelola Data Kecelakaan Kerja.

 

Paragraf 3

Seksi Transmigrasi

Pasal 17

 

(1)          Seksi Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal :

  1. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program kegiatan pelaksanaan ketransmigrasian;
  2. penyiapan bahan rencana penataan kawasan transmigrasi, persebaran pemukiman, dan pembinaan masyarakat transmigrasi;
  3. pendataan penyebaran pemukiman dan kawasan transmigrasi;
  4. pembinaan dan bimbingan masyarakat transmigrasi;
  5. pelaksanaan penyuluhan transmigrasi;
  6. penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kota;
  7. pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)          Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Transmigrasi dibantu oleh :

  1. Pengelola Penataan Kawasan Transmigrasi dan Penyebaran Pemukiman;
  2. Pengelola Data Masyarakat Transmigrasi;
  3. Pengelola Informasi Ketransmigrasian.

 

Bagian Kelima

UPT

Pasal 18

 

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

 

(1)          Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

 

(2)          Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal 20

 

(1)          Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

 

(2)          Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

 

(3)          Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

 

(1)          Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

 

(2)          Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

 

(3)          Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

 

(1)          Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

 

(2)          Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

 

(3)          Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

 

(4)          Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 23

 

(1)          Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat Sekretaris mewakili Kepala Dinas.

 

(2)          Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

 

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

 

(1)          Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

 

(2)          Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

 

(3)          Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

 

(4)          Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(5)          Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

Pasal 26

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 27

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

 

DOWNLOAD FILE