Dinas PU

-

Alamat : Jl. Babakan Sirna No 25
No. Telepon : (0266) 22117
E-Mail : -



 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

 

 

NOMOR 36 2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR  36  TAHUN 2016

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS POKOK, FUNGSI,

DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

 

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

 

Menimbang :  bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;

 

Mengingat    :  1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

  1. Undang-Undang …….

- 2 -

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tetang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tetang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan …….

- 3 -

 

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

 

 

MEMUTUSKAN:

 

 

Menetapkan    :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,  FUNGSI,  DAN TATA KERJA,  DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN.

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

  1. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
  2. 5. Wakil ......

- 4 -

 

 

  1. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman,dan Pertanahan Kota Sukabumi.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis yangselanjutnya  disingkat   UPTadalah unsurpelaksanatugasteknispada Dinas.

 

  1. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

 

BAB II

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

 

Bagian Kesatu

 

Kedudukan

 

Pasal 2

 

Dinas merupakan unsur pelaksana urusanpemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian ......

- 5 -

 

 

Bagian kedua

 

Susunan Organisasi

 

Pasal 3

 

  • Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

 

  1. Kepala Dinas;

 

  1. sekretariat, terdiri atas:
  2. subbagian umum dan kepegawaian;dan
  3. subbagian perencanaan dan keuangan.

 

  1. bidang bina tata bangunan, terdiri atas:
  2. seksi perencanaan dan pengendalian tata bangunan;
  3. seksibinateknikdan bangunan negara; dan
  4. seksi pengawasan dan pengendalian bangunan.

 

  1. bidang penataan ruang, terdiri atas:
  2. seksi perencanaan tata ruang;
  3. seksi pembinaan tata ruang; dan
  4. seksi pengendalian pemanfaatan r

 

  1. bidang sumber daya air, terdiri atas:
  2. seksi perencanaan sumber daya air;
  3. seksi pembangunan sumber daya air; dan
  4. seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

 

  1. bidangperumahan dan permukiman, terdiri atas:
  2. seksi perencanaan perumahan dan permukiman;
  3. seksi perumahan; dan
  4. seksi penyehatan lingkungan permukiman.

 

  1. g. UPT ......

- 6 -

 

 

  1. UPT;dan
  2. kelompok Jabatan F

 

(2)   Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

 

 

Bagian Ketiga

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Pasal 4

 

 

 

  1. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, danpertanahan;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  4. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikotaterkait dengan tugas dan fungsinya.

 

BAB III ……..

BAB III

 

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

 

Bagian Kesatu

 

Kepala Dinas

 

Pasal 5

 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

 

  1. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  2. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
  3. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  4. mengadakankoordinasi dan konsultasi  dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait  lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. melaksanakan pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum,penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  7. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Walikota di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  8. memberikan rekomendasi, perizinan, dan sertifikasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

 

  1. j. memberi ......

- 8 -

 

 

  1. memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  2. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
  3. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan 
  4. melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya.

 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh:

 

  1. sekretariat;
  2. bidang bina tata bangunan;
  3. bidang penataan ruang;
  4. bidang sumber daya air;
  5. bidangperumahan dan permukiman;
  6. UPT; dan
  7. kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Paragraf 1

 

Sekertaris

 

Pasal 6

 

  1. a. pemberian ......

 

- 9 -

 

 

  1. pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  2. penyusunan rencana kerja sekretariat; 
  3. pengoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
  4. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja  Dinas;
  5. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota  lingkup Dinas;
  6. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  7. pengumpulan dan penyusunan bahan serta sosialisasi peraturan-peraturan  bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  8. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan  barang inventaris Dinas;
  9. pembinaan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan Dinas;
  10. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas; 
  11. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas atau instansi dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;   
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  2. subbagian perencanaan dan k

 

 

Paragraf 2 ......

 

- 10 -

 

 

Paragraf 2

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian

 

Pasal 7

 

(1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada sekretaris dalam hal:

 

  1. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  4. pencatatan, pemeliharaan, dan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
  5. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  6. penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
  7. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
  8. pelaksanaan pengelolaan  kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Dinas; dan 
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian umum dan kepegawaian dibantu oleh:

 

  1. pengelola administrasi umum;
  2. pengelola administrasi kepegawaian; dan 
  3. pengelola rumah tangga dan p

 

Paragraf 3 ......

- 11 -

 

 

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
  2. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota lingkup Dinas;
  3. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  4. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  5. pengumpulan bahan atau data persediaan dan aset terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  6. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  7. pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat-surat berharga; dan 
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola anggaran keuangan;
  2. pengelola administrasi k
  3. pengelola data perencanaan; dan 

 

  1. d. Pengelola ......
  1. pengelola  data monitoring, evaluasi, dan p

 

 

Bagian Ketiga

 

Bidang Bina Tata Bangunan

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang


Pasal 9

 

 

  1. penyusunan rencana kerja bidang tata bangunan sesuai dengan program kerja Dinas;
  2. pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, standar serta petunjuk teknis di bidang perencanaan, pembangunan, perizinan, dan pengawasan bangunan gedung dan rumah negara;
  3. pelaksanaan rencana kegiatan bidang tata bangunan sesuai dengan program kerja Dinas;
  4. pemberian pelayanan pengelolaan teknis pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal yang ada di Daerah;
  5. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
  6. pelaksanaan penilaian permohonan dan penyiapan bahan perizinan bangunan gedung;

 

  1. g. pelaksanaan ......

- 13 -

 

 

  1. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara;
  2. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. seksi perencanaan dan pengendalian tata bangunan;
  2. seksi bina teknik dan bangunan negara; dan
  3. seksi pengawasan dan pengendalian bangunan.

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Bangunan


Pasal 10

 

 

  1. pelaksanaan perencanaan, bantuan, dan bimbingan teknis perencanaan bangunan gedung Negara;
  2. pelaksanaan survei teknis, survei harga material, menyiapkan dan menyusun norma, pedoman, standar bangunan, dan standar harga bangunan gedung dan rumah negara;
  3. penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis bangunan gedung dan rumah Negara;
  4. d. pelaksanaan ......

- 14 -

 

 

  1. pelaksanaan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan adat, bangunan cagar budaya, dan bangunan herritage lainnya;
  2. pelaksanaan pendataan dan penetapan status bangunan gedung dan bangunan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal; dan
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengumpul bahan perencanaan bangunan gedung dan rumah negara; dan
  2. pengelola data status b

 

Paragraf 3

 

Seksi Bina Teknik dan Bangunan Negara

 

Pasal 11

 

 

  1. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan,penyelenggaraan, kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi;
  2. pemberian bimbingan dan pembinaan teknis jasa konstruksi, dan bangunan gedung;
  3. pengelolaan bangunan gedung negara;
  4. pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan bangunan kepada instansi pemerintah lainnya, baik itu instansi vertikal maupun instansiPemerintah Daerah;
  5. penyelenggaraan ……

- 15 -

 

 

  1. penyelenggaraan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dalam aspek pemberdayaan terkait konstruksi bangunan gedung, yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, teknologi,   sistem informasi, penelitian dan jasa konstruksi,
  2. pemberian laporan dan masukan melalui evaluasi dan pemantauan kepada kepala dinas terhadap permasalahan bangunan yang dianggap membahayakan keselamatan manusia atau mengganggu keindahan kota;
  3. pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa konstruksi;
  4. evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa  konstruksi; dan
  5. pelaksanaan tugaslain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengolah data bina teknik dan bangunan negara; dan
  2. pengelola data kebijakanjasa konstruksi.

 

Paragraf 4

 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

 


Pasal 12

 

  1. a. pelaksanaan ......

- 16 -

 

 

  1. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalianbangunan;
  2. pelaksanaan pembinaan dalam aspek pengaturan dan pengawasan bidang jasa konstruksi dan gedung negara;
  3. pelaksanaan penyiapan bahan dalam pengaturan dan pengawasan dan pengendalian gedung negara;
  4. pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung negara;
  5. pelaksanaan dan penyusunan program pengendalian pembangunan tahunan, jangka menegah, dan jangka panjang;
  6. evaluasi terhadap keadaan bangunan gedung, usia seluruh bangunan, gedung-gedung negara dalam rangka untuk pemeliharaan, rehabilitasi, renovasi guna keselamatan pengguna bangunan, dan membuat pertimbangan teknis dalam rangka penghapusan;
  7. inventarisasi pendaftaran bangunan gedung negara dalam rangka untuk mengetahui jenis masing-masing fungsi bangunan;
  8. pengawasan bangunan terhadap pendirian bangunan, penggunaan bangunan, dan penghapusan bangunan;
  9. melakukan pengkajian terhadap kelengkapan administrasi dan aspek teknis rekomendasi izin mendirikan bangunan;
  10. pemberian teguran baik terhadap pendirian bangunan tanpa izin, penyalahgunaan izin bangunan, penggunaan bangunan maupun penghapusan bangunan;
  11. penertiban terhadap bangunan liar;
  12. penyelesaian sengketa, baik pendirian bangunan, penggunaan bangunan maupun penghapusan bangunan;
  13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengawasan dan pengendalian bangunan; dan
  14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(2)Dalam ......

 

 

  1. pengelola data pengawas bangunan; dan 
  2. pengelola data bangunan gedung negara.

 

 

Bagian Keempat


Bidang Penataan Ruang

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

Pasal 13

 

  1. penyusunan rencana kerja bidang tata ruang sesuai dengan program kerja Dinas;
  2. pelaksanaan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan di bidang penataan ruang  meliputi perencanaan, pembinaan, dan pemanfaatan,  serta pengawasan penataan ruang;
  3. pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, serta standar teknis bidang penataan ruang;
  4. pengumpulan dan pengolahan data bidang penataan ruang yang meliputi pengelolaan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  5. pengoordinasian dan kerja sama dengan dinas atau instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan  tugas;

 

  1. f. pemberian ......

- 18 -

 

  1. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal penerbitan surat keterangan kesesuaian tata ruang dan pengesahan siteplan;
  2. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi di bidang tata ruang;
  3. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. seksi perencanaan tata ruang;
  2. seksi pembinaan tata ruang; dan
  3. seksi pengendalian pemanfaatan r

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 14

 

 

  1. pelaksanaan pengumpulan data dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penataan ruang;
  2. pelaksanaan penyusunan rencana rinci tata ruang dan rencana tata bangunan lingkungan kawasan;
  3. penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
  4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja,    atau Lembaga terkait lainya di dalam atau luar Daerah;
  5. e. pelaksanaan ......

- 19 -

 

 

  1. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan tata ruang bagi aparat pemerintah;
  2. evaluasidan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

  1. pengelola data bahan tata ruang; dan
  2. pengelola sistem informasi g

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Pembinaan Tata  Ruang


Pasal 15

 

 

  1. pelaksanaan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang
  2. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
  3. pelaksanaan penerbitan surat keterangan kesesuaian tata ruang pada masyarakat;
  4. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan sosialisasi rencana umum, rencana rinci tata ruang, dan aturan teknis tata ruang kepada masyarakat;
  5. pelaksanaan sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
  6. f. pelaksanaan ......

- 20 -

 

 

  1. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam kota, kabupaten lain, provinsi dan pusat.
  2. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis di bidang sosialiasi tata ruang bagi aparat pemerintah;
  3. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pemprosespembinaan tata ruang kota; dan
  2. pengelola sistem informasi dan komunikasi penataan r

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang


Pasal 16

 

 

  1. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  2. pemberian saran atau masukan sebagai bahan evaluasi rencana tata ruang;
  3. pemberian arahan pelaksanaan pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas daerah bekerja sama dengan lintas sektor, masyarakat, dan dunia usaha;
  4. d. pelaksanaan ......

- 21 -

 

 

  1. pelaksanaan penilaian permohonan dan penyiapan bahan perizinan pemanfaatan ruang;
  2. pelaksanaan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
  3. pelaksanaan koordinasi dengan dinas, instansi atau lembaga di dalam dan luar daerah;
  4. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pemanfaatan ruang bagi aparat pemerintah;
  5. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola program dan anggaran bidang penataan ruang;
  2. pengawas teknis pembangunan; dan
  3. pengelola sistem informasi g

                                                 

 

Bagian Kelima

 

Bidang Sumber Daya Air

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

                                                                                     

Pasal 17

 

  1. a. penyusunan ......

 

  1. penyusunan rencana kerjabidang sumber daya air;
  2. penyusunan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air;
  3. penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi pengembangan sumber daya air;
  4. penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan pengendalian serta pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air;
  5. pelaksanaan pengamanan fungsi sumber daya air;
  6. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pengamanan jaringan irigasi dan bangunan sungai;
  7. pembinaan dan penanggulangan akibat daya rusak air dan bencana alam;
  8. evaluasi dan pelaporan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan dan rehabilitasi sarana sumber daya air; dan
  9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. seksi perencanaan sumber daya air;
  2. seksi pembangunan sumber daya air;dan
  3. seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

 

Paragraf 2 ......

 

 

- 23 -

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

 

Pasal 18

 

 

  1. penyusunan rencana seksi perencanaan sumber daya air sesuai rencana kerja Dinas;
  2. penyusunan pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi sumber daya air bendung, saluran irigasi dan turap atau talud, bronjong;
  3. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air sepertibendung, saluran irigasi dan turap, atau talud, atau bronjong;
  4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi sumber daya air bendung, saluran irigasi, dan turap, atau talud,atau bronjong;
  5. pemonitoran dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air bendung, saluran irigasi, dan turap,  talud, atau bronjong;
  6. pelaksanaan fasilitasi program instansi vertikal terkait sumber daya air bendung, saluran irigasi dan turap, talud, atau bronjong;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  8. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2) Dalam ......

- 24 -

 

 

 

  1. pengelola data perencanaan sumber daya air; dan
  2. penyusun standar pengelolaan sumber daya a

 

 

Paragraf  3

                                                          

Seksi Pembangunan Sumber Daya Air

 

Pasal 19

 

 

  1. penyusunan rencana seksi pembangunan sumber daya air sesuai rencana kerja Dinas;
  2. pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air bendung, saluran irigasi dan turap atau talud, atau bronjong;
  3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air bendung, saluran irigasi dan turap atau talud, atau  bronjong;
  4. pelaksanaan fasilitasi program instansi vertikal terkait sumber daya air bendung, saluran irigasi dan turap atau talud, atau bronjong;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  6. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam ......

- 25 -

 

 

 

  1. pengelola data pembangunan sumber daya air; dan
  2. pengawas pembangunan sumber daya air.

 

Paragraf 4

 

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

                                                                               

Pasal 20

                

  1. penyusunan rencana seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air sesuai rencana kerja Dinas;
  2. penyusunan pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, bendung, saluran irigasi, dan turap, atau talud, atau bronjong;
  3. pengumpulan dan penyusun data untuk rencana tata tanam;
  4. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian daya rusak air akibat bencana alam dan pengamanan sumber daya air, sepertibendung, saluran irigasi, dan turap, talud, ataubronjong;
  5. pemeliharaan dan pengamanan jaringan irigasi dan bangunan sungai akibat bencana alam;
  6. pemberian rekomendasiteknis perizinan sumber daya air;
  7. pengoordinasian dengan instansi vertikal dalam bidang energi sumber daya mineral;
  8. pelaksanaan ......

 

- 26 -

 

 

  1. pelaksanaan fasilitasi program instansi vertikal terkait sumber daya air sepertibendung, saluran irigasi, dan turap, talud, ataubronjong;
  2. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  3. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

  1. analis pelestarian dan pemulihan sumber daya air; dan
  2. pengolah data sumber daya a

 

Bagian Keenam

 

Bidang Perumahan dan Permukiman

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 21

 

 

  1. penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang perumahan dan prasarana permukiman;

 

  1. penyusunan ......

 

- 27 -

 

 

  1. penyusunan bahan koordinasi perencanaan bidang perumahan dan prasarana permukiman;
  2. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pembangunan serta pengelolaan bidang perumahan;
  3. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pembangunan serta pengelolaan bidang prasarana permukiman; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. seksi perencanaan perumahan dan permukiman;
  2. seksi perumahan; dan
  3. seksi penyehatan lingkungan permukiman.

 

Paragraf 2

 

Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman

 

Pasal 22

 

 

  1. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan perumahan;

 

  1. pelaksanaan ......
  1. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, dalam rangka evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan perumahan;
  2. pelaksanaan pengumpulan data, survei, pemetaan, dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program perumahan dan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan bidang permukiman yang memuat identifikasi dan rencana penanganan kawasan kumuh perkotaan serta perencanaan prioritas penanganan infrastuktur lingkungan permukiman;
  4. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan permukiman;
  5. pelaksanaan fasilitasi program instansi vertikal terkait penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  7. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

                                         

  1. pelaksana perencana pembangunan perumahan;
  2. pelaksana perencana pembangunan prasarana permukiman; dan
  3. pelaksana survei dan pemetaan perumahan dan permukiman.

 

Paragraf 3......

- 29 -

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Perumahan

 

Pasal 23

 

 

  1. pelaksanaan pembangunan, pengendalian, dan pengawasan bidang perumahan;
  2. pelaksanaan fasilitasi dan pembangunan rumah susun;
  3. pelaksanaan fasilitasi stimulan pembangunan prasarana, dan sarana, dan utilitas umum perumahan, serta pengembangan pemberdayaan perumahan swadaya
  4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perumahan yang meliputi pemeliharaan dan pengawasan terhadap prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah;
  5. pelaksanaan pembinaan terhadap pengusahapengembang  perumahan, pengelola, atau pengusaha rumah sewa dan rumah kost atau pondokan;
  6. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan perumahan dan permukiman;
  7. pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan perumahan dan permukiman;
  8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  9. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanaan ......

- 30 -

 

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pelaksana pembangunan perumahan;
  2. pelaksana pengawasan pembangunanperumahan; dan
  3. pelaksana pengendalian pembangunan perumahan.

 

Paragraf 4

 

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

 

Pasal 24

 

 

  1. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan air minum kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
  2. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan standar pelayanan air minum;
  3. pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah;
  4. pelaksanaan penyelesaian masalah dan permasalahan operasionali sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
  5. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman sesuai dokumen perencanaan dan aspirasi masyarakat yang berkembang;
  6. pelaksanaan ......

- 31 -

 

 

  1. pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman;
  2. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  3. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi penyehatan lingkungan permukiman dibantu oleh:

 

  1. pelaksana teknis air minum dan air limbah;
  2. pelaksana teknis drainase; dan
  3. pelaksana pengawasanl

 

 

Bagian Ketujuh

 

UPT

 

Pasal 25

 

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur tersendiri dengan peraturan Walikota.

 

BAB IV

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 26

 

 

(2) Kelompok ......

- 32 -

 

 

     

 

Pasal 27

 

 

 

 

BAB V

 

TATA KERJA

 

Bagian Kesatu

 

Umum

 

Pasal 28

 

(2) Setiap ......

- 33 -

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

 

Hal Berhalangan

 

Pasal 29

 

 

BAB VI......

BAB VI

 

KEPEGAWAIAN


Pasal 30

 

     

     

 

            

 

 

BAB VII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 31


Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, peraturan Walikota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja  Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 32 ……

- 35 -

 


Pasal 32


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

 

 

Ditetapkan di   Sukabumi

pada tanggal14 Desember 2016

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

MOHAMAD MURAZ

 

 

Diundangkan di  Sukabumi

pada tanggal  14 Desember 2016       

 

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

M.N. HANAFIE ZAIN

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 36

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

TAHUN 2016 NOMOR 36

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

 

         

TANGGAL    :    14 Desember 2016

 

NOMOR       :     36 TAHUN 2016

 

TENTANG  :  KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

 

 

 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016