Dinas PPKBPPPAPM

-

Alamat : Jl. Kenari No 1A
No. Telepon : (0266) 22109
E-Mail : -



 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

 

 

NOMOR  34 2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR  34   TAHUN 2016

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS POKOK, FUNGSI,

DAN TATA KERJA  DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

Menimbang  :  bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat;

 

Mengingat    :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang....

- 2 -

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Keputusan.....

- 3 -

 

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan    :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

[

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam unsur dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

  1. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
  2. Wakil ......

- 4 -

 

  1. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Dan Pemberdayaan MasyarakatKota Sukabumi.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana  tugas teknis pada Dinas.

 

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang  menunjukkan tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  dalam suatu  satuan  organisasi yang dalam  pelaksanaan  tugasnya  didasarkan  pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

BAB II

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

 

Bagian Kesatu

 

Kedudukan

 

Pasal 2

 

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di  bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian ……..

- 5 -

 

 

Bagian Kedua

 

Susunan Organisasi

 

Pasal 3

 

 

  1. Kepala Dinas;
  2. sekretariat, terdiri atas:
  3. subbagian umum dan kepegawaian;
  4. subbagian keuangan; dan
  5. subbagian perencanaan program.

 

  1. bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, terdiri atas:
  2. seksi peningkatan ketahanan keluarga;
  3. seksipemberdayaankeluargasejahtera; dan
  4. seksi pengendalian penduduk, data, dan informasi.

 

  1. bidang keluarga berencana, terdiri atas:
  2. seksipelayananpesertakeluarga berencana;
  3. seksikesehatan reproduksi dan remaja; dan
  4. seksi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi.

 

  1. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri atas:
  2. seksi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  3. seksiperlindungan perempuan dan anak; dan
  4. seksi pemenuhan hak anak.

 

  1. bidang pemberdayaan masyarakat, terdiri atas:

 

  1. Seksi ……..

 

  1. seksi peningkatan sumber daya dan peran serta masyarakat;
  2. seksi pengembangan kelembagaan masyarakat; dan
  3. seksi peningkatan dan pengembangan kemitraan.

 

  1. UPT;
  2. kelompok Jabatan Fungsional.

 

(2)   Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

 

 

Bagian Ketiga

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Pasal 4

 

 

 

  1. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;

 

  1. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
  2. pelaksanaan .....

- 7 -

 

 

  1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
  2. pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat; dan
  3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

BAB III

 

BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR DINAS

 

Bagian Kesatu

 

Kepala Dinas

 

 

Pasal 5

 

 

  1. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
  2. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
  3. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  4. mengadakan kerja sama dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;

f.melaksanakan....

- 8 -

 

 

  1. melaksanakan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
  2. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Walikota di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
  3. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
  4. memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
  5. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
  6. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan 
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. sekretariat;
  2. bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
  3. bidang keluarga berencana;
  4. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  5. bidang pemberdayaan masyarakat;
  6. UPT; dan
  7. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian....

- 9 -

 

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Paragraf 1

 

Sekretaris

 

Pasal 6

 

 

  1. pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  2. penyusunan rencana kerja sekretariat;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  6. pengumpulan dan penyusunan peraturan-peraturan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
  7. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  8. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  9. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  10. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  11. k. monitoring ....

- 10 -

 

 

  1. monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas sekretariat;
  2. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. subbagian umum dan kepegawaian;
  2. subbagian perencanaan program; dan
  3. subbagian keuangan.

 

 

Paragraf 2

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian

 

Pasal 7

 

 

  1. pelaksanaan urusan administrasi umum dan perlengkapan yang diperlukan oleh Dinas;
  2. pelayanan informasi, komunikasi, dan hubungan masyarakat;
  3. pelayanan perjalanan dinas dan keperluan rumah tangga Dinas;
  4. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  5. pemeliharaan dan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
  6. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan Dinas;

 

  1. g. penyelenggaraan ....

- 11 -

 

 

  1. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan Dinas;
  2. penyediaan dan pengolahan bahan untuk pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, cuti, dan penghargaan pegawai;
  3. penyediaan dan pengolahan bahan untuk penyusunan daftar urut kepangkatan dan sasaran kinerja pegawai  tenaga teknis dan non teknis;
  4. penyediaan dan pengolahan bahan untuk pengusulan program pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kompetensi pegawai;
  5. pelaksanaan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola administrasi umum;
  2. pengelola rumah tangga Dinas; dan
  3. pengelola administrasi kepegawaian;

 

 

Paragraf 3

 

Subbagian Perencanaan Program

 

Pasal  8   

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di lingkungan Dinas;

 

  1. b. pengoordinasian....

- 12 -

 

 

  1. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
  2. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan; laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota lingkup Dinas;
  3. pemonitoran dan evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan lingkup Dinas; dan 
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola data perencanaan; dan
  2. pengelola data pelaporan.

 

 

Paragraf 3

 

Subbagian Keuangan

 

Pasal 9

 

 

  1. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  2. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  4. pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan dokumen surat-surat berharga;

 

  1. e. pembuatan....

 

  1. pembutan laporan keuangn dinas untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
  2. pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
  3. pengelolaan penatausahaan aset dan barang persediaan;
  4. melaksanakan verifikasi laporan pertanggung jawaban pertanggung jawaban keuangan;
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian keuangan dibantu oleh:

 

  1. pengelola anggaran;
  2. pengelola administrasi keuangan;
  3. pengelola verifikasi laporan pertanggung-jawaban keuangan Dinas; dan
  4. pengelola laporan keuangan, aset, dan barang persediaan.

     

 

Bagian Ketiga

 
Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Sejahtera

 

Paragraf 1
 
Kepala Bidang
 
Pasal 10

 

 

  1. penyusunanrencanakerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
  2. b. pengkajian....

- 14 -

 

 

  1. pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan program pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
  2. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
  3. pengoordinasian kebijakan di bidang ketahanan keluarga, pemberdayaan keluarga sejahtera, dan pengolahan data serta informasi;
  4. pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro;
  5. peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang peningkatan pendapatan keluarga secara sinergis;
  6. pembinaan dan penilaian ketahanan keluarga;
  7. peningkatan dan pengendalian kelompok usaha mikro keluarga;
  8. penyelenggaraan kerja sama kelembagaan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
  9. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera dibantu oleh:

 

  1. seksi peningkatan ketahanan keluarga;
  2. seksi pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
  3. seksi pengendalian penduduk, data, dan Informasi.

 

Paragraf 2  ....

- 15 -

 
 
Paragraf 2
 
Seksi Peningkatan Ketahanan Keluarga

 

Pasal 11

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana kerja bidang ketahanan keluarga;
  2. penumbuhkembangan serta penyelenggaraan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lanjut usia;
  3. penumbuhkembangan serta penyelenggaraan kampung keluarga berencana;
  4. penumbuhkembangan serta penyelenggaraan pusat pelayanan keluarga sejahtera;
  5. pembinaan rutin bagi kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lanjut usia;
  6. pembinaan dan penilaian ketahanan keluarga serta bagi pasangan kawin perak (25 tahun) dan kawin emas (50 tahun) dan keluarga harmonis;
  7. penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga pemerintah dalam pemanfaatan program ketahanan keluarga;
  8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi peningkatan ketahanan keluarga dibantu oleh  pengelola data ketahanan keluarga.

Paragraf 3 ......

- 16 -

 

 

Paragraf 3

 
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

 

Pasal 12

 

(1)  Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera dalam hal:

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana kerja bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
  2. penumbuhkembangan minat wirausahaan bagi anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan usaha peningkatan pendapatan keluarga keluarga;
  3. pembinaan dan pemberian bimbingan kewirausahaan bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan usaha peningkatan pendapatan keluarga;
  4. pelaksanaan kemitraan untuk aksebilitasi permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan usaha peningkatan pendapatan keluarga;
  5. penyelenggaraan fasilitasi kegiatan yang mendukung usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga meliputi organisasi, permodalan, dan pemasaran produksi;
  6. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam ....

- 17 -

 

 

(2)  Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dibantu oleh pengelola data usaha keluarga.

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Pengendalian Penduduk, Data, dan Informasi

 

Pasal 13

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana kerja bidang pengendalian penduduk, data dan informasi;
  2. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk Daerah;
  3. pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
  4. pendataan, pengolahan, analisis, dan pelaporan hasil pendataan keluarga serta mutasi data keluarga dalam upaya pengumpulan data keluarga dan tahapan keluarga;
  5. penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga pemerintah dalam pemanfaatan data dan informasi keluarga sebagai bahan perencanaan kegiatan;
  6. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan dan klinik;
  7. penyusunan umpan balik berkala sebagai analisis, evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
  8. pengoordinasian .....

- 18 -

 

 

  1. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  2. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengendalian penduduk, data, dan informasi dibantu oleh:

 

  1. pengelola data pengendalian penduduk; dan

b.    pengelola data dan informasi.

 

 

Bagian Keempat

 
Bidang Keluarga Berencana

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal  14

 

 

  1. penyusunan rencana kerja bidang keluarga berencana;
  2. pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan program keluarga berencana;
  3. pengoordinasian kebijakan di bidang pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi, remaja, pembinaan institusi masyarakat, pengendalian peduduk, komunikasi, informasi, dan edukasi;
  4. d. peningkatan ....

-19 -

 

 

  1. peningkatan pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pembinaan institusi masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi;
  2. pengendalian penyelenggaraan jaminan pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pembinaan institusi masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi;
  3. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
  4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang keluarga berencana dibantu  oleh:

 

  1. seksi pelayanan peserta keluarga berencana;
  2. seksi kesehatan reproduksi dan remaja; dan
  3. seksi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi.

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Pelayanan Peserta Keluarga Berencana

 

Pasal 15

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kontrasepsi;

 

  1. b. pelaksanaan ......

 

  1. pelaksanaan pelayanan peserta keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana aktif;
  2. pengayoman sosial terhadap peserta keluarga berencana;
  3. inventarisasi dan fasilitasi peserta keluarga berencana yang mendapat perlindungan atau kegagalan dan komplikasi;
  4. penyusunan rencana pendistribusian alat kontrasepsi dan non kontrasepsi ke klinik keluarga berencana;
  5. pembinaan klinik keluarga berencana baik pemerintah maupun swasta;
  6. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(1)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pelayanan peserta keluarga berencana dibantu oleh:

 

  1. pengelola data peserta keluarga berencana; dan
  2. pengelola pelayanan keluarga berencana.

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Kesehatan Reproduksi dan Remaja

 

Pasal 16

 

(1)  Seksi kesehatan reproduksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang keluarga berencana dalam hal:

 

  1. a. penyiapan....

- 21 -

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional kesehatan reproduksi;
  2. pelaksanaan perlindungan hak–hak reproduksi;
  3. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang infeksi seksual menular;
  4. pelaksanaan peningkatan pelayanan kelangsungan hidup ibu bayi dan anak dan kesehatan reproduksi remaja;
  5. penumbuhkembangan serta penyelenggaraan kelompok pusat informasi remaja atau mahasiswa kelompok sebaya di luar sekolah atau satuan pramuka keluarga berencana;
  6. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi kesehatan reproduksi dibantu oleh:

 

a.    pengelola kesehatan reproduksi

b.    pengelola kesehatan remaja.

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

 

Pasal 17

 

a.penyiapan ......

 

- 22 -

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
  2. pelaksanaan advokasi atau komunikasi informasi dan edukasi dalam program keluarga berencana;
  3. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi, pencegahan pernikahan dini, seks bebas, bahaya narkotika dan zat adiktif lainnya;
  4. penyelenggaraan dukungan operasional, pencegahan pernikahan dini, seks bebas, bahaya narkotika dan zat adiktif lainnya;
  5. pembinaan institusi masyarakat peduli keluarga berencana dan, komunikasi, informasi, dan edukasi;
  6. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  7. pelaksanaan dukungan operasional kegiatan tentara nasional indonesia manunggal keluarga berencana kesehatan dan kesatuan gerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga– kesehatan;
  8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi Advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dibantu oleh:

 

  1. pengelola data komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
  2. pengelola komunikasi, informasi, dan edukasi.

 

 

Bagian....

- 23 -

 

 
Bagian Kelima
 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
 
Paragraf 1
 
Kepala Bidang
 
Pasal 18

 

 

  1. penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak;
  2. pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, peningkatan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak;
  4. perumusan bahan fasilitasi pengembangan pemberdayaan perempuan dan anak;
  5. pembinaan dan pengendalian program pemberdayaan perempuan dan anak;
  6. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h.pelaksanaan.....

- 24 -

 

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibantu oleh:

 

  1. seksi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  2. seksi perlindungan perempuan dan anak; dan
  3. seksi pemenuhan hak anak.
 
 
Paragraf 2
 
Seksi Pengarusutamaan Gender dan
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

 

Pasal 19

 

 

  1. penyusunan bahan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  2. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan peran perempuan dalam berpolitik;
  3. fasilitasi terhadap upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
  4. pengembangan penguatan kelembagaan perempuan;

e.pelaksanaan.....

- 25 -

 

 

  1. pelaksanaan pengembangan dan kemitraan jaringan kerja program pemberdayaan perempuan;
  2. pembinaan kerja sama organisasi perempuan;
  3. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuandibantu oleh:

 

  1. pengelola pengarusutamaan gender; dan
  2. pengelola kualitas hidup perempuan.

 

 

Paragraf 3

 
Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

 

Pasal 20

 

(1)  Seksi perlindungan perempuan dan anak dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal:

 

  1. penyusunan rencana program kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
  2. penyusunan bahan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
  3. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;

 

d.pencatatan.....

- 26 -

 

 

  1. pencatatan, pelaporan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
  2. pembinaan dan koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak;
  3. komunikasi, informasi, dan promosi perlindungan perempuan dan anak;
  4. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi perlindungan perempuan dan anak dibantu oleh:

 

  1. pengelola data perempuan dan anak; dan
  2. pengelola perlindungan perempuan dan anak.

 

 

Paragraf 4

 
Seksi Pemenuhan Hak Anak

 

Pasal 21

 

 

  1. penyusunan bahan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak;
  2. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak;

 

c.advokasi.....

 

- 27 -

 

 

  1. advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak;
  2. pembinaan dalam perluasan kesempatan pemenuhan hak anak;
  3. penguatan kelembagaan dan jejaring kota layak anak;
  4. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. pendataan profil perempuan dan anak;
  6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pemenuhan hak anak dibantu oleh:

 

  1. pengelola hak–hak anak; dan
  1. pengelola profil data perempuan dan anak.
 

 

Bagian Keenam

 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 22

 

 

a.penyusunan.....

 

  1. penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat;
  2. penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya, dan peran serta masyarakat;
  3. penyusunan program kerja atau kegiatan pengembangan kelurahan, kelembagaan masyarakat, dan sumber daya;
  4. merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan kelurahan, kelembagaan masyarakat, dan sumber daya;
  5. perumusan bahan fasilitas peningkatan atau pengembangan sumber daya manusia melalui perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat kelurahan;
  6. pengembangan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara sinergis di bidang pemberdayaan masyarakat;
  7. pembinaan dan pengendalian kegiatan kelembagaan, sumber daya dan peran serta masyarakat;
  8. pengoordinasian dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran peleksanaan tugas;
  9. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. seksi peningkatan sumber daya dan peran serta Masyarakat;
  2. seksi pengembangan kelembagaan masyarakat; dan
  3. seksi peningkatan dan pengembangan kemitraan.

 

Paragraf 2.....

 

 

- 29 -

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Peningkatan Sumber Daya dan

Peran Serta Masyarakat

 

Pasal 23

 

 

  1. pengumpulan dan analisis atau informasi tentang kegiatan prakarsa masyarakat, potensi sosial budaya, permodalan dan teknologi tepat guna;
  2. koordinasi dengan unit kerja terkait;
  3. penyusunan bahan fasilitasi pengembangan prakarsa masyarakat, potensi sosial budaya, permodalan, dan teknologi tepat guna;
  4. penyelenggaraan kegiatan pembinaan penumbuhan kesadaran, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola data potensi masyarakat; dan
  2. pengelola data pengembangan teknologi tepat guna.

 

 

Paragraf 3....

 

 

- 30 -

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Pengembangan Kelembagaan

Masyarakat

 

Pasal 24

 

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat;
  2. penyusunan kebijakan teknis pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat;
  3. pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat;
  4. pembinaan kelembagaan masyarakat Posyandu dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  5. penyusunan bahan fasilitasi pengembangan kelembagaan masyarakat;
  6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola data kelembagaan masyarakat; dan
  2. petugas pendata.

 

Paragraf 4....

 

 

- 31 -

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Peningkatan

dan Pengembangan Kemitraan

 

Pasal 25

 

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan kemitraan;
  2. penyusunan kebijakan teknis peningkatan dan pengembangan kemitraan;
  3. koordinasi dengan unit kerja terkait;
  4. penyusunan bahan fasilitasi peningkatan dan pengembangan kemitraan;
  5. penyelenggaraan kegiatan pembinaan penumbuhan kesadaran, kepedulian, dan peran serta tenaga teknis dan masyarakat;
  6. pengumpulan dan penyusunan profil kelurahan;
  7. pemantauan, evaluasi. dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi peningkatan dan pengembangan kemitraan dibantu oleh:

 

  1. pengelola data kemitraan; dan
  2. petugas koordinasi kemitraan.

 

Bagian ……..

- 32 -

 

 

Bagian Ketujuh

 

UPT

 

Pasal 26

 

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan peraturan Walikota.

 

 

BAB IV

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal  27

 

 

 

 

Pasal 28

 

 

 

(3)Jumlah.....

- 33 -

 

 

 

 

BAB V

 

TATA KERJA

 

Bagian Kesatu

 

Umum

 

Pasal 29

 

 

 

 

 

(5)Setiap.....

 

 

 

 

Bagian Kedua

 

Hal Berhalangan

 

Pasal 31

 

 

 

 

BAB VI

 

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 32

 

 

(3) Setiap ……..

 

 

- 35 -

 

 

 

 

 

 

BAB VII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  33

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

Pasal 34

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar ........

 

 

- 36 -

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

 

 

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Desember 2016

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

 

MOHAMAD MURAZ

 

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal

 

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

 

  1. N. HANAFIE ZAIN

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR  34

 

 

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

 

 

 

TAHUN 2016 NOMOR 34

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

 

 

 

TANGGAL   :    14 Desember 2016

 

NOMOR      :    34 TAHUN 2016

 

TENTANG   :    KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

 

 

 

 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016