Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

-

Alamat : Jl. Sejahtera No.2 Sukabumi
No. Telepon : (0266)227330
E-Mail : -



 

PERATURAN  WALIKOTA  SUKABUMI

NOMOR  37  TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang    :    bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok,  Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan,  dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi;

Mengingat    :    

1.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7.    Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

9.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

10.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);


MEMUTUSKAN :


Menetapkan    :    PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA  DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN  KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.    Daerah adalah Kota Sukabumi.

2.    Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.    Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.    Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5.    Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

6.    Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

7.    Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi.

8.    Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi.

9.    Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah  unsur pelaksana  tugas teknis pada Dinas.

10.    Jabatan  Fungsional adalah kedudukan yang  menunjukkan tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  dalam suatu  satuan  organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya  didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.    perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan;
b.    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan;
c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan; dan
d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah di bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan.


BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 5

(1)    Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

a.    membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan;
b.    memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
c.    membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
d.    mengadakan koordinasi dan konsultasi  dengan dinas/instansi/lembaga terkait  lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e.    membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
f.    melaksanakan pembinaan teknis di bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
g.    mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
h.    memberikan rekomendasi/perizinan/sertifikasi di bidang agribisnis pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
i.    memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
j.    mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
k.    mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
l.    melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh :
a.    Sekretariat;
b.    Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
c.    Bidang Perikanan;
d.    Bidang Peternakan;
e.    Bidang Ketahanan Pangan;
f.    UPT; dan
g.    Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1)    Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

a.    pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
b.    penyusunan rencana kerja Sekretariat;
c.    pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dinas;
d.    penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
e.    pengumpulan dan penyusunan bahan serta sosialisasi peraturan-peraturan  bidang agribisnis pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
f.    pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan  barang inventaris Dinas;
g.    pembinaan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan dinas;
h.    pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
i.    pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;                      
j.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris  dibantu oleh :

a.    Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.    Subbagian Keuangan; dan
c.    Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1)    Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
b.    penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
c.    penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
d.    pencatatan, pemeliharaanan dan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
e.    penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
f.    penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
g.    pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
h.    pelaksanaan pengelolaan  kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Dinas; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh :

a.    Pengelola Administrasi Umum;
b.    Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
c.    Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 8

(1)    Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
b.    pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
c.    penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
d.    pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat-surat berharga; dan
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh :

a.    Pengelola Anggaran Keuangan; dan
b.    Pengelola Administrasi Keuangan.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 9

(1)    Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
b.    Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan; laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban walikota (LKPJ) lingkup dinas;
c.    Pemonitoran dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan lingkup dinas; dan
d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan Program dibantu oleh :
a.    Pengelola Data Perencanaan; dan
b.    Pengelola  Data Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pasal 10

(1)    Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab  kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.    penyusunan bahan perencanaan pembangunan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
b.    pembinaan dan pemonitoran pelaksanaan pembangunan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
c.    penyusunan bahan penetapan sasaran dan lokasi serta pengelolaan sumber daya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
d.    pemberian Informasi, fasilitasi promosi komoditas dan investasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, pengusaha dan lembaga keuangan;
e.    penyusunan bahan rekomendasi terhadap penerapan teknologi, serta pendampingan penggunaan alat dan mesin pertanian bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
g.    pembinaan dan pengawasan terhadap pengedaran,  penggunaan pupuk/benih dan pestisida, serta pengendalian penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
h.    Penyusunan bahan rekomendasi / perizinan / sertifikasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
i.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
j.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas;
k.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dibantu oleh :

a.    Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
b.    Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
c.    Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman.

Paragraf 1

Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 11

(1)    Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  dalam hal :

a.    penyusunan rencana program kerja dan kegiatan meliputi produksi padi, palawija, hortikultura, dan Perkebunan;
b.    pengumpulan data primer dan penyusunan sasaran tanam, panen, provitas serta produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
c.    penyiapan bahan petunjuk teknis penerapan teknologi peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
d.    pembinaan serta pengawasan penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
e.    penyiapan bahan rekomendasi untuk sertifikasi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
f.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dibantu oleh :

a.    Pengelola Data Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
b.    Pengelola Data Teknologi; dan
c.    Pengelola Data Aneka Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Paragraf 2

Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 12

(1)    Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam hal :

a.    penyusunan rencana program kerja dan kegiatan meliputi usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
b.    pengumpulan, pengolahan, analisis data serta bimbingan usaha produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
c.    penyiapan bahan Informasi,  fasilitasi promosi  komoditas dan investasi bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pembinaan dan pengembangan  kerjasama kemitraan petani,  pengusaha dan lembaga keuangan;
d.    penyiapan bahan rencana kebutuhan pengadaan alat pengolahan hasil tanaman  pangan, hortikultura dan perkebunan;
e.    pembinaan dan pengawasan pemanfaatan alat pengolahan hasil tanaman  pangan, hortikultura dan perkebunan;
f.    penyiapan bahan rekomendasi/ perizinan/ sertifikasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
g.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibantu oleh :

a.    Pengelola Data Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan  
b.    Pengelola Data dan Informasi Pasar Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Paragraf 3

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman

Pasal 13

(1)    Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam hal :

a.    penyusunan rencana program kerja dan kegiatan meliputi sarana prasarana tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta perlindungan tanaman;
b.    pembinaan dan bimbingan teknis serta pengawasan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya lahan, sumber daya air irigasi, serta pengembangan penanganan sarana prasarana;
c.    Inventarisasi dan pengembangan sumber daya lahan, sumber daya air irigasi serta alat dan mesin pertanian;
d.    pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan pestisida;
e.    pemantauan dan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim (DPI);
f.    pencatatan dan pemetaan penyebaran organisme pengganggu tanaman;
g.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi  Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman dibantu oleh :

a.    Pengelola Data Lahan Pertanian; dan
b.    Pengelola Teknologi Perlindungan Tanaman.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan

Pasal 14
 
(1)    Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a.    Penyusunan bahan perencanaan pembangunan agribisnis Perikanan;
b.    Penyusunan bahan penetapan sasaran dan lokasi pengembangan potensi budidaya perikanan air tawar dan perairan umum;
c.    Penyusunan bahan rekomendasi pengembangan teknologi budidaya panen dan pasca panen perikanan air tawar;
d.    Bimbingan penerapan standar teknis mutu budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
f.    Pengawasan dan pembinaan terhadap mutu produksi perikanan budidaya, usaha perikanan serta  pengendalian hama dan penyakit ikan;
g.    Memberikan Informasi, Fasilitasi promosi komoditas dan investasi perikanan serta pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ikan, pengusaha dan lembaga keuangan;
h.    Penyusunan bahan rekomendasi/ perizinan/ sertifikasi perikanan;
i.    pengkoordinasian dengan dinas/ instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
j.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
k.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh :

a.    Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
b.    Seksi Bina Usaha Perikanan; dan
c.    Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.

Paragraf 1

Seksi Produksi Perikanan Budidaya

Pasal 15

(1)    Seksi Produksi Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan dalam hal :

a.    penyusunan rencana program kerja dan kegiatan produksi perikanan;
b.    pengumpulan data primer komoditas ikan konsumsi, ikan hias, dan potensi hewan air tawar lainnya;
c.    pelaksanaan identifikasi dan pemetaan potensi sumberdaya budidaya perikanan serta pengkajian bahan penetapan sasaran areal intensifikasi produksi perikanan budidaya;
d.    pengumpulan, pengolahan, analisis data dan statistik perhitungan produksi budidaya perikanan dan perairan umum;
e.    pembinaan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya melalui penerapan standar teknis yang dianjurkan;
f.    pembinaan dan pengawasan terhadap pembenihan ikan air tawar;
g.    pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan pakan untuk budidaya perikanan;
h.    penyiapan bahan rekomendasi terhadap penerapan teknologi perikanan budidaya dan sertifikasi benih ikan;
i.    pelestarian sumber daya perairan perikanan;
j.    pengkoodinasian dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan  tugas;  
k.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
l.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 (2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Perikanan di bantu oleh :

a.    Pengawas Mutu Bibit;
b.    Pengawas Mutu Pakan; dan
c.    Pengelola Data Produksi Perikanan.

Paragraf 2

Seksi Bina Usaha Perikanan

Pasal 16

(1)    Seksi Bina Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan dalam hal :

a.    penyusunan rencana program kerja dan kegiatan usaha perikanan;
b.    pengumpulan, pengolahan, analisis data serta bimbingan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
c.    penyiapan data primer usaha komoditi perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
d.    pembinaan usaha produksi perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
e.    penyiapan bahan Informasi,  fasilitasi promosi komoditas dan investasi bidang perikanan  serta pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ikan, pengusaha dan lembaga keuangan;
f.    penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemantauan usaha perikanan serta bimbingan pemanfaatan alat dan mesin perikanan;
g.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan dibantu oleh :

a.    Pengelola Data Budidaya Perikanan; dan
b.    Pengelola Data Teknologi Hasil Perikanan.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

Pasal 17

(1)    Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan dalam hal :

a.    penyusunan rencana program kerja dan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan;
b.    pelaksanaan identifikasi, surveillance dan epidemiologi penyakit ikan;
c.    pengkajian standar teknis pengendalian penyakit ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
d.    pengawasan dan penyiapan bahan untuk penetapan, penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah;
e.    pembinaan, pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit ikan;
f.    penyiapan rencana pembangunan dan pengelolaan laboratorium hama dan penyakit ikan;
g.    pembinaan teknis operasional dan monitoring peredaran obat ikan;
h.    pemeriksaan patologi anatomi (visum) terhadap kejadian kematian ikan untuk kebutuhan bahan tindakan yang harus dilakukan;
i.    penyiapan bahan rekomendasi/perizinan peredaran obat ikan dan bahan kimia di depo, toko, kios dan pengecer;
j.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
k.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
l.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan dibantu oleh :

a.    Pengelola Data Penyakit Ikan; dan
b.    Pengawas Kesehatan Ikan.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan

Pasal 18
 
(1)    Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a.    Penyusunan bahan perencanaan pembangunan agribisnis Peternakan;
b.    Pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan agribisnis Peternakan;
c.    Pengawasan dan evaluasi wilayah sumber bibit ternak;
d.    Pembinaan dan pengembangan agribisnis peternakan;
e.    Pembinaan penerapan standar teknis, pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, dan manajemen usaha peternakan;
f.    Memberikan Informasi, Fasilitasi promosi komoditas dan investasi peternakan serta pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan peternak, pengusaha dan lembaga keuangan;
g.    Penyusunan bahan penetapan dan pengawasan karantina hewan serta penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah;
h.    Pengawasan dan pengendalian penyakit hewan serta Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan;
i.    Pembinaan sistem mutu dan keamanan pangan asal ternak pada unit pengolahan, alat transportasi, distribusi dan unit penyimpanan hasil usaha peternakan;
j.    Penyusunan bahan rekomendasi/perijinan/sertifikasi ternak/hewan dan produk asal ternak;
l.    pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
m.    evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
n.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peternakan dibantu oleh :

a.    Seksi Produksi Peternakan;
b.    Seksi Bina Usaha Peternakan; dan
c.    Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Paragraf 1

Seksi Produksi Peternakan

Pasal 19

(1)    Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dalam hal :

a.    penyusunan rencana program kerja dan kegiatan produksi peternakan;
b.    pengumpulan data primer komoditas peternakan serta pelaksanaan bimbingan, pemanfaatan, dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan;
c.    pengumpulan, pengolahan, analisis data dan statistik serta informasi produksi peternakan;
d.    pembinaan dan pengawasan produksi pakan ternak hygien dan bahan baku konsentrat;
e.    pembinaan dan pemantauan pelaksanaan registrasi inseminasi buatan (IB);
f.    pembinaan penerapan teknologi peternakan spesifikasi lokasi serta penerapan standar-standar teknis;
g.    penyiapan bahan rekomendasi untuk penerapan teknologi produksi peternakan, sertifikasi hewan/ternak dan produk asal ternak;
h.    pengawasan mutu bibit dan mutu pakan ternak;
i.    pembinaan, pengawasan, dan pengembangan produksi peternakan;
j.    pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
k.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Peternakan di bantu oleh :    

a.    Pengawas Mutu Bibit;
b.    Pengawas Mutu Pakan; dan
c.    Pengelola Data Produksi Peternakan.

Paragraf 2

Seksi Bina Usaha Peternakan

Pasal 20

(1)    Seksi Bina Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dalam  hal :

a.    penyusunan rencana program kerja dan kegiatan Bina usaha peternakan;
b.    penyiapan bahan Informasi, fasilitasi promosi komoditas dan investasi peternakan  serta pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan peternak, pengusaha dan lembaga keuangan;
c.    penyiapan bahan rekomendasi/perizinan peternakan dan hasil peternakan;
d.    pembinaan kelembagaan usaha peternakan dan manajemen usaha peternakan;
e.    bimbingan usaha budidaya peternakan dan pengolahan hasil peternakan;
g.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas;
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan dibantu  oleh :

a.    Pengelola Data Bina Usaha Peternakan; dan
b.    Pelaksana Data Teknologi Hasil Peternakan.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 21

(1)    Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dalam  hal :

a.    penyusunan rencana program kerja dan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
b.    pelaksanaan pencegahan, pengobatan, surveillance dan pemberantasan penyakit hewan dan wabah;
d.    penyiapan rencana, pengelolaan, dan perawatan pusat kesehatan hewan (PUSKESWAN), laboratorium serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
e.    penyiapan bahan penetapan untuk penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah;
f.    pemantauan, dan pengawasan  karantina hewan;
g.    pengawasan dan pemeriksaan sistem mutu dan keamanan pangan asal hewan pada unit pengolahan, alat transportasi, distribusi dan unit penyimpanan hasil usaha peternakan;
h.    pemberian keterangan kesehatan hewan, kesehatan pangan asal hewan, penyiapan bahan rekomendasi ijin pemasukan dan pengeluaran hewan serta penyiapan bahan untuk rekomendasi sertifikasi hewan;
i.    pelaksanaan pemeriksaan patologi anatomi (visum) terhadap kejadian kematian hewan/ternak untuk kebutuhan bahan tindakan yang harus dilakukan;
j.    pengawasan, pemantauan dan penyiapan bahan rekomendasi/perijinan peredaran obat hewan di depo atau toko obat hewan, poultry shop, toko hewan kesayangan/pet shop dan ijin praktek dokter hewan;
k.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
l.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
m.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dibantu  oleh :

a.    Petugas Kesehatan Hewan;
b.    Pengelola Data Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
c.    Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
d.    Pengawas Obat Hewan.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 22

(1)    Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a.    penyusunan dan analisis data ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan harga pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
b.    penyusunan bahan perencanaan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan harga pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
c.    penyusunan bahan perumusan kebijakan dan rencana program ketahanan pangan;
d.    pengembangan sistem informasi manajemen ketahanan pangan;
e.    pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan;
f.    pemantauan, pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
g.    penyusunan bahan evaluasi kondisi pangan dan gizi;
h.    identifikasi potensi wilayah rawan pangan;
i.    pelaksanaan dan pengawasan cadangan pangan daerah, penyaluran pangan pokok dan perkembangan harga pangan pokok;
j.    penyusunan bahan rekomendasi untuk sertifikasi dan pelabelan prima;
k.    pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
l.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
m.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Pangan dibantu oleh :

a.    Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
b.    Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
c.    Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan

Pasal 23

(1)    Seksi Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam hal :

a.    pengumpulan, pengolahan dan analisis data ketersediaan dan kerawanan pangan;
b.    penyusunan rencana kebutuhan dan ketersediaan pangan;
c.    penyiapan bahan identifikasi potensi wilayah rawan pangan;
d.    pembinaan dan pengembangan cadangan pangan daerah, diversifikasi produk  dan penyaluran cadangan pangan daerah;
e.    pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan serta cadangan pangan daerah;
f.    penyiapan bahan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta pencegahan kerawanan pangan;
g.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 (2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan dibantu oleh :

a.    Petugas Pendataan; dan
b.    Pengelola Administrasi Data.

Paragraf 2

Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Pasal 24

(1)    Seksi Distribusi dan Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam hal :

a.    pengumpulan, pengolahan dan analisis data distribusi dan harga pangan;
b.    pemantauan dan penyiapan bahan penyusunan laporan distribusi dan informasi harga pangan;
c.    penyiapan bahan rencana pengembangan distribusi dan akses pangan;
d.    penyiapan bahan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
e.    penyiapan bahan rencana pengembangan jaringan pasar untuk produk pangan lokal;
f.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait  lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 (2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan dibantu oleh :

a.    Petugas Pendataan; dan
b.    Pengelola Administrasi Data.

Paragraf 3

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 25

(1)    Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam hal :

a.    pengumpulan, pengolahan dan analisis data  pola konsumsi dan keamanan pangan;
b.    pembinaan dan pengembangan pola konsumsi dan mutu pangan;
c.    pemantauan, pembinaan, pengawasan mutu dan keamanan pangan;
d.    identifikasi pemanfaatan sumber pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
e.    pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
f.    penyiapan bahan rekomendasi untuk sertifikasi dan pelabelan prima;
g.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h.    evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh :

a.    Petugas Pendataan; dan
b.    Pengelola Administrasi Data.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 26

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)    Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(3)    Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 29

(1)    Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(2)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

(3)    Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 30

(1)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2)    Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

(3)    Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut

(4)    Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 31

(1)    Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat Sekretaris mewakili Kepala Dinas.

(2)    Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.


BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(1)    Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2)    Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)    Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

(5)    Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.


Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

 

DOWNLOAD FILE