Dinas Perhubungan

-

Alamat : Jl. Arif Rahman hakim No 25
No. Telepon : (0266) 22214
E-Mail : -



 

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

 

 

NOMOR2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR            TAHUN  2016

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,

DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

 

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

 

Menimbang  :    bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok,  Fungsi,  dan Tata Kerja  Dinas Perhubungan;

 

 

Mengingat    :    1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

 

  1. Undang-Undang .....

- 2 -

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. 7. Keputusan .....

                                 -3 -

 

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan  :    PERATURAN WALIKOTA  TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA  DINAS PERHUBUNGAN.  

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

  1. Walikota adalah Walikota Sukabumi.

 

5.Wakil.........

                                         

-4 -

 

 

  1. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana  tugas teknis pada Dinas.

 

10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung  jawab,  wewenang, dan hak seorang Pegawai  Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian danatau keterampilan tertentu.

 

 

BAB II

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

 

Bagian Kesatu

 

Kedudukan

 

Pasal 2

 

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan  di bidang perhubungan, dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

 

Bagian .....

- 5 -

 

 

Bagian Kedua

 

Susunan Organisasi

 

Pasal 3

                 

 

  1. Kepala Dinas;

 

  1. Sekretariat, terdiri atas:
  2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  3. subbagian perencanaan dan keuangan.

 

  1. bidanglalu lintas dan angkutan, terdiri atas:
  2. seksi angkutan;
  3. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  4. seksi pengendalian operasional lalu l

 

  1. bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan, terdiri atas:
  2. seksi keselamatan lalu lintas;
  3. seksi perlengkapan jalan; dan
  4. seksi penerangan jalan u

 

  1. bidang bina marga, terdiri atas:
  2. seksi perencanaan dan pengendalian jalan dan jembatan;
  3. seksi pembangunan jalan dan jembatan; dan
  4. seksi pemeliharaan jalan dan j

 

  1. UPT; dan
  2. kelompok Jabatan Fungsional.

 

(2)   Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian .....

- 6 -

 

 

Bagian Ketiga

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Pasal 4

 

 

 

  1. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
  4. pelaksanaan administrasi Dinas bidang perhubungan; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

BAB III

 

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

 

Bagian Kesatu

 

Kepala Dinas

 

Pasal 5

 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

 

  1. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang perhubungan yang meliputi penanganan lalu lintas, angkutan, teknik, sarana lalu lintas, prasarana jalan, dan penerangan jalan umum;

 

a.membantu.....

-7 -

 

 

  1. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
  2. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  3. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, dan lembaga terkait  lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. membina dan memotivasi pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  5. melaksanakan pembinaan teknis di bidang perhubungan;
  6. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Walikota di bidang perhubungan;
  7. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang perhubungan;
  8. memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota di bidang perhubungan;
  9. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
  10. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

 

 

  1. sekretariat;
  2. bidang lalu lintas dan angkutan;
  3. bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
  4. bidang bina marga;
  5. UPT; dan
  6. kelompok Jabatan Fungsional.

 

Bagian .....

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Paragraf 1

 

Sekretaris

 

Pasal 6

 

 

  1. penyusunan rencana kerja sekretariat;
  2. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  6. pengumpulan peraturan di bidang perhubungan;
  7. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  8. penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
  9. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  10. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  11. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  12. pemonitoran .....

 

- 9 -

 

 

  1. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
  2. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas atau instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

          

  1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  2. subbagian perencanaan dan keuangan.

 

 

Paragraf 2

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian

 

Pasal 7

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  4. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
  5. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
  6. pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan Dinas;

 

g.penyiapan.....

-10-

 

 

  1. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  2. penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
  3. pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola administrasi umum;
  2. pengelola rumah tangga dan perlengkapan; dan
  3. pengelola administrasi k

 

 

Paragraf 3

 

Subbagian perencanaan dan keuangan

 

Pasal 8

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja program kegiatan Dinas;
  2. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  3. pengoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  4. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  5. pelaksanaan.....

-11 -

 

 

  1. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  2. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  3. pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
  4. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang untuk keperluan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  5. pelaksanan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

                   

  1. pengelola perencanaan dan pelaporan;
  2. pengelola anggaran atau bendahara; dan
  3. pengelola administrasi k

 

Bagian Ketiga

 

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 9

 

  1. penyusunan .....

- 12 -

 

 

  1. penyusunan petunjuk teknis di bidang lalu lintas dan angkutan;
  2. penyusunan rencana kerja bidang lalu lintas dan angkutan;
  3. perencanaan dan pelaksanaan dalam penanganan angkutan orang dan barang, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;
  4. perumusan bahan kebijakan bidang lalu lintas dan angkutan;
  5. penyiapan bahan dan pemberian perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi lalu lintas dan angkutan;
  6. pengoordinasian dan kerjasama dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalabidang lalu lintas dan angkutan dibantu oleh:

 

  1. seksi angkutan;
  2. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  3. seksi pengendalian operasional lalu l

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Angkutan

 

Pasal 10

 

  1. pengumpulan .....

- 13 ­-

 

 

  1. pengumpulan data dan analisis penataan jaringan trayek, kebutuhan kendaraan, dan petunjuk pelaksanaan teknis angkutan di Daerah;
  2. penyiapan bahan penetapan kebijakan tarif angkutan penumpang umum di Daerah;
  3. penyiapan bahan pemberian perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi angkutan orang dan barang;
  4. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan dalam daerah;
  5. pengawasan pengendalian trayek angkutan kota;
  6. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
  7. pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola data angkutan; dan
  2. pengelola perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi a

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

 

Pasal 11

 

  1. penyiapan .....

- 14 -

 

  1. penyiapan bahan penyusunan dalam penetapan jaringan transportasi jalan, kelas jalan, dan arah kebijakan transportasi di Daerah;
  2. penyiapan bahan, perencanaan, evaluasi, dan pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Daerah;
  3. pemantauan terhadap kegiatan yang menimbulkan bangkitan, tarikan perjalanan, atau dampak lalu lintas;
  4. penyiapan bahan rekomendasi analisis dampak lalu lintas di Daerah;
  5. pengumpulan bahan penyuluhan jaringan transportasi dan dampak lalu lintas;
  6. pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola data jaringan transportasi; dan
  2. pengelola pemberian rekomendasi analisis dampak lalu lintas.

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas

 

Pasal 12

 

 

  1. pelaksanaan pengawasan dan pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
  2. pelaksanaan .....

- 15 -

 

 

  1. pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
  2. pengawasan pelaksanaan perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas;
  3. pelaksanaan pengawalan kendaraan di jalan;
  4. penyiapan bahan pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang berada di Daerah;
  5. pelaksanaan pelayanan kendaraan derek;
  6. pelaksanaan koordinasi penertiban pelanggaran parkir;
  7. pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. pemonitoran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

                            

 

  1. pengelola data dan administrasi perizinan; dan
  2. petugas operasional pengawasan, pengendalian, dan pengawalan lalu l

 

 

Bagian Keempat

                                                     

Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 13

 

  1. penyiapan .....

- 16 -

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
  2. penyusunan rencana kerja bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
  3. perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum;
  4. penyusunan petunjuk teknis dan sosialisasi keselamatan lalu lintas;
  5. pelaksanaan audit keselamatan dan analisis kecelakaan lalu lintas;
  6. penyiapan bahan pemberian rekomendasi penyelenggaraan sekolah mengemudi;
  7. pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalabidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalandibantu oleh:

                                

  1. seksi keselamatan lalu lintas;
  2. seksi perlengkapan jalan; dan
  3. seksi penerangan jalan u

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Keselamatan Lalu Lintas

 

Pasal 14

 

  1. perencanaan ....

- 17 -

 

 

  1. perencanaankegiatan, pengkajianstandarteknisdanmanajemen keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
  2. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, tentang keselamatan lalu lintas danangkutanjalan;
  3. pelaksanaan audit keselamatan dan analisis kecelakaan lalu lintasdanangkutanjalan;
  4. pengoordinasiandengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola data; dan
  2. petugas audit k

 

 

Paragraf 3

 

Seksi PerlengkapanJalan

 

Pasal 15

 

 

  1. perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
  2. inventarisasi dan pelaporan secara berkala tentang keadaan perlengkapan jalan;
  3. pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

 

  1. pemonitoran .....

 

  1. pemonitoran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas; dan
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

                                    

 

  1. pengelola data; dan
  2. petugas pemeliharaan perlengkapan jalan.

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Penerangan Jalan Umum

 

Pasal 16

 

        

  1. perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
  2. inventarisasi dan pelaporan secara berkala tentang keadaanpenerangan jalan umum;
  3. pengawasanteknis, penertiban, danoperasionaldibidang penerangan jalan umum;
  4. pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. pemonitoran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas;dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. petugas .....

- 19 -

 

 

  1. petugas pemeliharaan penerangan jalan umum; dan
  2. pengelola data penerangan jalan umum.

 

 

Bagian Kelima

 

Bidang Bina Marga

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 17

 

                    

  1. pelaksanaan teknis operasional di bidang bina marga yang meliputi pengendalian, operasional, pembangunan, dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, serta pemeliharaannya;
  2. perencanaan dan penyiapan pelaksanaan dalam penetapan kelas jalan Daerah;
  3. perencanaan dan pengembangan jalan dan jembatan;
  4. pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan daerah manfaat jalan;
  5. penyusunan perencanaan pembangunan transportasi jalan;
  6. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas,instansi, ataulembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2) Dalam .....

- 20 -

 

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepalabidang bina marga dibantu oleh:

 

  1. seksi perencanaan dan pengendalian jalan danjembatan;
  2. seksi pembangunan jalan dan jembatan; dan
  3. seksi pemeliharaan jalan dan j

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan

 

Pasal 18

 

 

  1. penyusunan perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
  2. pelaksanaan survei dan studi kelayakan dalam rangka perencanaan pembangunan jalan dan jembatan;
  3. pengelolaan data perencanaan teknis bangunan konstruksi jalan dan jembatan;
  4. penetapan desain dan penggambaran pembangunan jalan dan jembatan;
  5. penaksiran rencana anggaran biaya bangunan konstruksi jalan dan jembatan;
  6. pelaksanaan penyusunan program, analisis, dan evaluasi pengembangan jaringan jalan;
  7. penyusunan perencanaan teknis dan leger atau penyangga jalan;
  8. pengujian tanah dan bahan;
  9. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas,instansi,dan/ataulembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 
  10. evaluasi .....

- 21 -

 

 

  1. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. perancang jaringan jalan; dan
  2. perancang teknik jalan dan j

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

 

Pasal 19

 

 

  1. penyiapan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jalan dan jembatan;
  2. pelaksanaan dan pengelolaan legeratau penyangga jalan dan jembatan;
  3. pengumpulan dan pengelolaan kondisi jalan dan jembatan;
  4. pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan sebagian daerah manfaat jalan yang bersifat tetap;
  5. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas,instansi, dan/atau lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

 

  1. evaluasi .....

- 22 -

 

 

  1. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengawas lapangan; dan
  2. pengelola data pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan dan j

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

 

Pasal 20

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
  2. pengumpulan dan pengolahan data kondisi serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
  3. pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemanfaatannya;
  4. pengelolaan alat berat yang meliputi perbaikan atas kerusakan, pengaturan, penggunaan, dan pengadministrasian kontrak sewa alat berat;
  5. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas,instansi, dan atau lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2) Dalam .....

- 23 -

 

 

 

  1. petugas pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
  2. petugas pemeliharaan alat b

 

 

Bagian Keenam

 

UPT

 

Pasal 21

 

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan peraturan Walikota.

 

 

BAB IV

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 22

 

 

 

Pasal 23

 

(2) Setiap.....

 -24 -

 

 

 

                                                  

 

BAB V

 

TATA KERJA

 

Bagian Kesatu

 

Umum

 

Pasal 24

 

 

 

 

 

(4) Setiap.....

 

 

     

 

 

Bagian Kedua

 

Hal berhalangan

 

Pasal 25

 

 

 

 

BAB VI

 

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 26

 

(2) Kepala .....

 

-26 -

 

 

               

 

 

 

 

BAB VII

                                                       

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 27

 

Pada saat PeraturanWalikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 28

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar …….

 

- 27 -

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

 

           

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Desember 2016

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

 

MOHAMAD MURAZ

 

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Desember 2016

 

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

 

  1. N. HANAFIE ZAIN

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 38

 

 

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

 

TAHUN  2016  NOMOR  38

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

 

 

TANGGAL      :    14 DESEMBER 2016

NOMOR         :    38 TAHUN 2016

TENTANG      : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

BAGIAN HUKUM

2016