Dinas Perhubungan

-

Alamat : Jl. Arief Rahman Hakim
No. Telepon : (0266) 22214
E-Mail : -



 

PERATURAN  WALIKOTA  SUKABUMI

NOMOR  38  TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang    :    bahwa sebagai tindak lanjut     dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang  Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi;

Mengingat    :    

1.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7.    Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

9.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

10.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :    PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA  DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1.    Daerah adalah Kota Sukabumi.

2.    Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.    Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.    Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5.    Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

6.    Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

7.    Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

8.    Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

9.    Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah  unsur pelaksana  tugas teknis pada Dinas.

10.    Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung  jawab,  wewenang, dan hak seorang Pegawai  Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan  urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.    perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
b.    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan; dan
d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang perhubungan.

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 5

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

a.    membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang perhubungan yang meliputi penanganan lalu lintas, angkutan, teknik, sarana lalu lintas, prasarana jalan, dan penerangan jalan umum;
b.    memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
c.    membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
d.    mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait  lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e.    membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
f.    melaksanakan pembinaan teknis di bidang perhubungan;
g.    mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang perhubungan;
h.    mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang perhubungan;
i.    memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang perhubungan;
j.    mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
k.    mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan  
l.    melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh:

a.    Sekretariat;
b.    Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
c.    Bidang Teknik, Sarana Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum;
d.    Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan;
e.    UPT; dan
f.    Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1)    Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

a.    pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
b.    penyusunan rencana kerja Sekretariat;
c.    penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
d.    pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
e.    penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
f.    pengumpulan dan penyusunan peraturan di bidang perhubungan;
g.    pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan  barang inventaris Dinas;
h.    pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
i.    penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
j.    pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
k.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan tugas Sekretariat;
l.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris  dibantu oleh :

a.    Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.    Subbagian Keuangan; dan
c.    Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1)    Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
b.    penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
c.    penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
d.    pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
e.    penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
f.    penyiapan bahan usulan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pegawai;
g.    pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
h.    pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Dinas; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh :

a.    Pengelola Administrasi Umum;
b.    Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
c.    Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 8

(1)    Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
b.    pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
c.    penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
d.    pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat-surat berharga; dan
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh :

a.    Pengelola Anggaran Keuangan; dan
b.    Pengelola Administrasi Keuangan.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 9

(1)    Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) program kegiatan Dinas;
b.    pengkoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c.    pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
d.    pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan Program dibantu oleh :

a.    Pengelola Rencana Kegiatan; dan
b.    Pengelola Pemonitoran, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 10

(1)    Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.    penyusunan petunjuk teknis di bidang lalu lintas dan angkutan;
b.    penyusunan rencana kerja bidang;
c.    perencanaan dan pelaksanaan dalam penanganan angkutan orang dan barang, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;
d.    perumusan bahan kebijakan bidang lalu lintas dan angkutan;
e.    penyiapan bahan dan pemberian perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi lalu lintas dan angkutan;
f.    pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dibantu oleh :

a.    Seksi Angkutan;
b.    Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
c.    Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.

Paragraf 1

Seksi Angkutan

Pasal 11

(1)    Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam hal :

a.    pengumpulan data dan analisis penataan jaringan trayek, kebutuhan kendaraan, dan petunjuk pelaksanaan teknis angkutan di Daerah;
b.    penyiapan bahan penetapan kebijakan tarif angkutan penumpang umum di Daerah;
c.    penyiapan pemberian perizinan, rekomendasi dan sertifikasi angkutan orang dan barang;
d.    penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan dalam kota;
e.    pengawasan pengendalian trayek angkutan kota;
f.    penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
g.    pengkoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Angkutan dibantu oleh :

a.    Pengelola Data Angkutan; dan
b.    Pengelola Perizinan, Rekomendasi, dan Sertifikasi Angkutan.

Paragraf 2

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 12

(1)    Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam hal :

a.    penyiapan bahan penyusunan dalam penetapan jaringan transportasi jalan, kelas jalan, dan arah kebijakan transportasi di Daerah;
b.    penyiapan bahan, perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Daerah;
c.    pemantauan terhadap kegiatan yang menimbulkan bangkitan/ tarikan perjalanan (dampak lalu lintas);
d.    penyiapan bahan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah;
e.    pengumpulan bahan penyuluhan jaringan transportasi dan dampak lalu lintas;
f.    pengkoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dibantu oleh :

a.    Pengelola Data Jaringan Transportasi; dan
b.    Pengelola Pemberian Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Pasal 13

(1)    Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam hal :

a.    pelaksanaan pengawasan dan pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
b.    pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
c.    pengawasan pelaksanaan perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh dinas;
d.    pelaksanaan pengawalan kendaraan di jalan;
e.    penyiapan bahan pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang berada di Daerah;
f.    pelaksanaan pelayanan kendaraan derek;
g.    pelaksanaan penderekan dan sanksi denda terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir;
h.    pengkoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
i.    pemonitoran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas; dan
j.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dibantu oleh :

a.    Pengelola Data dan Administrasi Perizinan; dan
b.    Petugas Operasional Pengawasan, Pengendalian, dan Pengawalan Lalu Lintas.

Bagian Keempat

Bidang Teknik, Sarana Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum
 
Pasal 14

(1)    Bidang Teknik, Sarana Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a.    penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan bidang teknik, sarana dan penerangan jalan umum;
b.    penyusunan recana kerja bidang;
c.    perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana lalu lintas dan penerangan jalan umum;
d.    penyusunan petunjuk teknis dan sosialisasi keselamatan lalu lintas;
e.    pelaksanaan audit keselamatan dan investigasi kecelakaan lalu lintas;
f.    penyiapan pemberian rekomendasi penyelenggaraan sekolah mengemudi dan bengkel umum kendaraan;
g.    penyiapan pemberian akreditasi, sertifikasi pengujian kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta;
h.    penentuan lokasi dan evaluasi fasilitas parkir umum;
i.    pengkoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
j.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
k.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Teknik, Sarana Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum dibantu oleh :

a.    Seksi Teknik, Sarana dan Perbengkelan;
b.    Seksi Keselamatan Lalu Lintas; dan
c.    Seksi Penerangan Jalan Umum.

Paragraf 1

Seksi Teknik, Sarana dan Perbengkelan

Pasal 15

(1)    Seksi Teknik, Sarana dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepala Bidang Teknik, Sarana Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum dalam hal :

a.    penyusunan rencana kebutuhan peralatan berat termasuk angkutan dan perbengkelan serta suku cadang untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas;
b.    pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan;
c.    pemeliharaan, pengawasan, dan pengelolaan tata usaha peralatan;
d.    inventarisasi dan pelaporan secara berkala tentang keadaan peralatan serta penggunaannya;
e.    pelaksanaan pembinaan dan pemberian ijin bengkel  umum;
f.    pelaksanaan pemeliharaan alat dan pengadaan kelengkapan operasional alat pengujian kendaraan bermotor;
g.    pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemberian akreditasi perbengkelan;
h.    pengkoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
i.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Teknik, Sarana dan Perbengkelan dibantu oleh :

a.    Pengelola Data; dan
b.    Pengelola Administrasi Perbengkelan.

Paragraf 2

Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Pasal 16

(1)    Seksi Keselamatan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik, Sarana Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum dalam hal :

a.    penyiapan bahan guna penyusunan standar teknis dan kelaikan sarana/prasarana keselamatan lalu lintas jalan;
b.    penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi keselamatan lalu lintas di jalan;
c.    pelaksanaan audit keselamatan dan investigasi kecelakaan lalu lintas;
d.    penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemberian rekomendasi pendidikan dan latihan mengemudi;
e.    penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor;
f.    penyiapan pelaksanaan sistem informasi kecelakaan lalu lintas;
g.    penyiapan penanganan daerah rawan kecelakaan;
h.    pengkoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
i.    pemonitoran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas; dan
j.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dibantu oleh :

a.    Petugas Audit Keselamatan;
b.    Petugas Investigasi Kecelakaan; dan
c.    Petugas Pelayanan dan Perizinan.

Paragraf 3

Seksi Penerangan Jalan Umum

Pasal 17

(1)    Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik, Sarana Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum dalam hal :

a.    perencanaan kebutuhan penanganan penerangan jalan umum sebagai bahan rancangan penanganan teknis;
b.    pelaksanaan pengelolaan, verifikasi teknis perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan serta penertiban dibidang penerangan jalan umum;
c.    pelaksanaan pengadaan suku cadang, peralatan dan sarana penunjang kegiatan pembangunan serta operasional penerangan jalan umum;
d.    pelaksanaan pengawasan teknis pelaksanaan bidang penerangan jalan umum;
e.    pendataan dan pengelolaan inventaris peralatan dan bahan bidang penerangan jalan umum;
f.    pengkoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g.    pemonitoran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas; dan
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum dibantu oleh :

a.    Petugas Pemeliharaan PJU; dan
b.    Pengelola Data PJU.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan

Pasal 18

(1)    Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.    pelaksanaan teknis operasional di bidang bina marga yang meliputi pengendalian, operasional, pembangunan/peningkatan kualitas jalan dan jembatan serta pemeliharaannya;
b.    penetapan kelas jalan kota;
c.    perencanaan pengembangan jalan dan jembatan;
d.    pemberian izin pemanfaatan/penggunaan daerah manfaat jalan;
e.    melakukan penyusunan perencanaan pembangunan transportasi kota yang seluruh wilayahnya berada dalam wilayah Daerah;
f.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/ lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan dibantu oleh :

a.    Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
b.    Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
c.    Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Pasal 19

(1)    Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan dalam hal :

a.    penyusunan perencanaan pembangunan transportasi kota yang seluruh wilayahnya berada dalam wilayah Daerah;
b.    penyusunan perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
c.    pelaksanaan survei dan studi kelayakan dalam rangka perencanaan pembangunan jalan dan jembatan;
d.    pengelolaan data perencanaan teknis bangunan konstruksi jalan dan jembatan;
e.    penetapan desain dan penggambaran pembangunan jalan dan jembatan;
f.    penaksiran rencana anggaran biaya bangunan konstruksi jalan dan jembatan;
g.    pelaksanaan penyusunan program, analisis, dan evaluasi pengembangan jaringan jalan;
h.    penyusunan perencanaan teknis dan leger (penyangga) jalan;
i.    pengujian tanah dan bahan;
j.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/ lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
k.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
l.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan dibantu oleh :

a.    Perancang Jaringan Jalan; dan
b.    Perancang Teknik Jalan dan Jembatan.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 20

(1)    Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan dalam hal :

a.    penyiapan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
b.    pelaksanaan dan pengelolaan leger (penyangga) jalan dan jembatan;
c.    pengumpulan dan pengelolaan kondisi jalan dan jembatan;
d.    pemberian izin pemanfaatan/penggunaan sebagian daerah manfaat jalan yang bersifat tetap;
e.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/ lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
g.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dibantu oleh :

a.    Pengawas Lapangan; dan
b.    Pengelola Data Pengendalian Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan.

Paragraf 3

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 21

(1)    Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan dalam hal :

a.    penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
b.    pengumpulan dan pengolahan data kondisi serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
c.    pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemanfaatannya;
d.    pengelolaan alat berat yang meliputi perbaikan atas kerusakan, pengaturan, penggunaan, dan pengadministrasian kontrak sewa alat berat;
e.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f.    evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
g.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dibantu oleh :

a.    Petugas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
b.    Petugas Pemeliharaan Alat Berat.

Bagian Kelima

UPT

Pasal 22

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan  sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan  tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)    Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(3)    Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

(1)    Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(2)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

(3)    Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

(1)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2)    Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

(3)    Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4)    Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 27

(1)    Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat Sekretaris mewakili Kepala Dinas.

(2)    Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1)    Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2)    Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)    Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

(5)    Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

 

DOWNLOAD FILE