Dinas Pengelola Sampah, Pertamanan & Pemakaman

-

Alamat : Jl. Pemuda No. 71 Sukabumi
No. Telepon : (0266) 22007
E-Mail : -



PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR 45 TAHUN 2012

 

TENTANG :

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS PENGELOLAAN SAMPAH, PERTAMANAN, DAN PEMAKAMAN

KOTA SUKABUMI

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

Menimbang:         bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Sukabumi;

 

Mengingat   :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang……

- 2 -

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

 

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan         :         PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN SAMPAH, PERTAMANAN, DAN PEMAKAMAN KOTA SUKABUMI.

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

 

  1. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

 

  1. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Sukabumi.

 

 

  1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.

 

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

 

BAB II

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

 

Bagian Pertama

 

Kedudukan

 

Pasal 2

 

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang pengelolaan sampah, pertamanan, dan pemakaman, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah,

 

 

Bagian Kedua

 

Tugas Pokok

 

Pasal 3

 

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan sampah, pertamanan, dan pemakaman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

 

Bagian Ketiga

 

Fungsi

 

Pasal 4

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

 

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, pertamanan, dan pemakaman;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan sampah, pertamanan, dan pemakaman;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan sampah, pertamanan, dan pemakaman; dan
  4. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang pengelolaan sampah, pertamanan, dan pemakaman.

 

BAB III

 

BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR DINAS

 

Bagian Pertama

 

Kepala Dinas

 

Pasal 5

 

(1)      Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

 

  1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan pemakaman;
  2. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
  3. membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  4. mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. melaksanakan pembinaan teknis di bidang pengelolaan sampah, pertamanan, dan pemakaman;
  7. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang pengelolaan sampah, pertamanan, dan pemakaman;
  8. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang pengelolaan sampah, pertamanan, dan pemakaman;
  9. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang pengelolaan sampah, pertamanan, dan pemakaman;
  10. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
  11. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wakil Kepala Daerah; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh:

 

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Pengelolaan Sampah;
  3. Bidang Pertamanan;
  4. Bidang Pemakaman;
  5. UPT; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)      Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

 

  1. pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  2. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  6. pengumpulan dan penyusunan peraturan di bidang pengelolaan sampah, pertamanan, dan pemakaman;
  7. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  8. penyelenggaraan kegiatan pemungutan retribusi kebersihan;
  9. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  10. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  11. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  12. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan tugas Sekretariat;
  13. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh :

 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan Program.

 

 

Paragraf 1

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian

 

Pasal 7

 

(1)      Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

 

  1. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  4. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
  5. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  6. penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
  7. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
  8. pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Dinas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Administrasi Umum;
  2. Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
  3. Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan.

 

 

Paragraf 2

 

Subbagian Keuangan

 

Pasal 8

 

(1)      Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  2. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  4. penyelenggaraan kegiatan penagihan dan pengelolaan retribusi kebersihan;
  5. pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat berharga; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Anggaran Keuangan;
  2. Pengelola Administrasi Keuangan; dan
  3. Pengelola Retribusi Sampah.

 

 

Paragraf 3

 

Subbagian Perencanaan Program

 

Pasal 9

 

(1)      Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) program kegiatan Dinas;
  2. pengkoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  3. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan Program dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Rencana Kegiatan; dan
  2. Pengelola Pemonitoran, Evaluasi dan Laporan Kegiatan.

 

Bagian Ketiga

 

Bidang Pengelolaan Sampah

 

Pasal 10

 

(1)      Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

 

  1. penyusunan kebijakan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  2. penyusunan rencana kerja di bidang pengelolaan sampah yang meliputi peningkatan peran serta masyarakat, pelayanan kebersihan dan kemitraan dan penerapan teknologi;
  3. penyelenggaraan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  4. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang pengelolaan sampah;
  5. pemilihan, pemantauan, dan evaluasi lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Stasiun Peralihan Antara (SPA), Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
  6. penyelenggaraan pengelolaan TPS, TPST, SPA, dan IPLT;
  7. penumbuhkembangan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  8. penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
  9. pelaksanaan pengelolaan sampah dan penyediaan fasilitas, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

 

  1. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
  2. penyusunan dan penyelenggaraan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
  3. pengawasan dan pengaturan pemeliharaan kebersihan di lingkungan perkotaan, pasar, jalan, dan pemukiman;
  4. pengaturan pelaksanaan kegiatan penanganan limbah tinja;
  5. pembinaan teknis operasional, bimbingan, dan petunjuk kepada semua petugas pengelolaan sampah yang ada di lapangan;
  6. pengaturan dan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan penyuluhan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
  7. evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dibantu oleh :

 

  1. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
  2. Seksi Pelayanan Kebersihan; dan
  3. Seksi Kemitraan dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah.

 

 

 

Paragraf 1

 

Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Sampah

 

Pasal 11

 

(1)      Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  2. penyusunan pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  3. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan penyuluhan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
  4. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah;
  5. pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan aparat pengelolaan sampah dalam pelaksanaan sosialisasi dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  6. pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan dan penumbuh-kembangan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  7. pembentukan dan pembinaan kelompok pengelolaan sampah di tingkat wilayah serta masyarakat;
  8. pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  9. penyediaan dukungan dan fasilitas pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
  10. pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
  11. pelaksanaan fasilitasi pengelola kawasan/wilayah permukiman, komersial, industry dan kawasan khusus untuk menyediakan TPS/TPST yang memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. pelaksanaan fasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kecamatan, kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dibantu oleh Penyuluh Lapangan.

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Pelayanan Kebersihan

 

Pasal 12

 

(1)      Seksi Pelayanan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dalam hal :

 

  1. penyusunan dan penyiapan bahan rencana kegiatan pelayanan kebersihan;
  2. penyusunan jadwal kegiatan operasional dan pola penanganan pengangkutan sampah serta kebersihan jalan dan lingkungan;
  3. penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan kebersihan jalan dan lingkungan;
  4. penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan penanganan pada Petugas angkutan, penyapu jalan, pasar, dan fasilitas umum lainnya;
  5. pengelolaan sumber daya angkutan, dan penyapu;
  6. peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  7. pengangkutan sampah dari TPS, TPST, SPA, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPA;
  8. pelaksanaan pengangkutan sampah dengan menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas sumber daya yang ada;
  9. pemenuhan persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan alat pengangkut sampah;
  10. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan perkotaan, pasar, jalan, dan permukiman;
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan dibantu oleh:

 

  1. Pengelola Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah;
  2. Petugas Kebersihan Jalan dan Lingkungan.

 

 

Paragraf 3

Seksi Kemitraan dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah

Pasal 13

 

(1)      Seksi Kemitraan dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dalam hal :

  1. penyiapan bahan dan pengolahan data bidang kemitraan dan penerapan teknologi;
  2. penyusunan rencana kegiatan bidang Kemitraan dan Penerapan Teknologi;
  3. penyusunan bahan penetapan kebijakan kerja sama pengelolaan sampah;
  4. pengembangan teknologi pengelolaan sampah, pelaksanaan kerjasama pengelolaan sampah;
  5. pengelolaan TPS, SPA, Transfer Depo, TPA, dan IPLT;
  6. penentuan lokasi penimbunan sampah dan sentra produksi sampah;
  7. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi serta kerja sama kemitraan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kemitraan dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampat dibantu oleh :

  1. Pelaksana Kerjasama Pengelolaan Sampah;
  2. Pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
  3. Pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Induk Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT).

 

Bagian Keempat

 

Bidang Pertamanan

 

Pasal 14

 

(1)      Bidang Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

 

  1. penyusunan rencana operasional penanganan kegiatan pertamanan yang meliputi perencanaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, penataan dan pemeliharaan taman kota dan jalur hijau;
  2. penyelenggaraan analisis data kebutuhan keperluan sarana dan prasarana kegiatan pertamanan;
  3. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang pertamanan;
  4. penyelenggaraan kegiatan penertiban, pengawasan dan pemanfaatan lahan pertamanan;
  5. penyelenggaraan kegiatan penataan, pengelolaan, dan pemeliharaan taman, dan jalur hijau;
  6. pengkoordinasian kegiatan pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan pertamanan dengan instansi terkait;
  7. evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertamanan dibantu oleh :

 

  1. Seksi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  2. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota; dan
  3. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Jalur Hijau.

 

 

Paragraf 1

 

Seksi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

 

Pasal 15

 

(1)      Seksi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan perencanaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
  2. penyediaan data kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
  3. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
  4. pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pertamanan;
  5. pengkoordinasian dengan dinas/instansi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Data Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; dan
  2. Pengelola Data Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

 

Paragraf 2

 

Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota

 

Pasal 16

 

(1)      Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dalam hal :

 

  1. penyusunan dan penyiapan bahan rencana kegiatan penataan dan pemeliharaan taman kota;
  2. penyelenggaraan penataan dan pengelolaan ruang taman kota, keindahan tata rias kota serta penyelenggaraan pelayanan pertamanan;
  3. pengadaan tanaman untuk taman kota dan sarana pendukung pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penanganan taman kota;
  4. pengkoordinasian dengan dinas/instansi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. pemonitoran, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pengelolaan taman kota; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Teknis Pengadaan Tanaman;
  2. Pemelihara Taman; dan
  3. Petugas Retribusi Izin Penebangan Pohon.

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Penataan dan Pemeliharaan Jalur Hijau

 

Pasal 17

 

(1)      Seksi Penataan dan Pemeliharaan Jalur Hijau dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dalam hal :

 

  1. penyusunan dan penyiapan bahan rencana kegiatan penataan dan pemeliharaan jalur hijau;
  2. penyusunan kebutuhan dn pengadaan pohon dan areal jalur hijau;
  3. pengadaan pohon dan sarana pendukung pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penanganan jalur hijau;
  4. penyelenggaraan penataan, pemeliharaan, pengelolaan dan pengendalian serta pelaksanaan rekomendasi perizinan ruang jalur hijau;
  5. pengkoordinasian dengan dinas/instansi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. pemonitoran, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)      Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan dan Pemeliharaan Jalur Hijau dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Teknis Penataan Taman Jalur Hijau;
  2. Pemelihara taman Jalur Hijau.
  3. Petugas pelaksana rekomendasi perizinan ruang jalur hijau.

 

Bagian Kelima

 

Bidang Pemakaman

 

Pasal 18

 

(1)      Bidang Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data bidang pemakaman;
  2. peyusunan rencana program kegiatan bidang pemakaman;
  3. penyusunan data inventarisasi dan analisis kebutuhan areal lahan pemakaman;
  4. penyelenggaraan kegiatan penataan, pengelolaan, dan pemeliharaan areal pemakaman;
  5. pembinaan teknis operasional kepada petugas lapangan;
  6. penyelenggaraan kegiatan pemungutan retribusi pemakaman;
  7. evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pemakaman; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemakaman dibantu oleh :

 

  1. Seksi Pendataan dan Inventarisasi Lahan Pemakaman; dan
  2. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman.

 

 

 

Paragraf 1

 

Seksi Pendataan dan Inventarisasi Lahan Pemakaman

 

Pasal 19

 

(1)      Seksi Pendataan dan Inventarisasi Lahan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemakaman dalam hal:

 

  1. penyelenggaraan kegiatan, pengendalian perizinan, registrasi, dan fasilitasi penetapan retribusi pemakaman, serta pemanfaatan tempat pemakaman;
  2. penyelenggaraan kegiatan pendataan penyediaan lahan, penataan, dan pengelolaan areal/lahan pemakaman;
  3. pelaksanaan kegiatan inventarisasi lahan pemakaman;
  4. penyelenggaraan kegiatan pemungutan dan penyetoran retribusi pemakaman;
  5. pengumpulan bahan rekomendasi perizinan, registrasi dan fasilitasi penetapan retribusi pemakaman; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan dan Inventarisasi Lahan Pemakaman dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Data Lahan Pemakaman;
  2. Petugas Inventarisasi Lahan Pemakaman; dan
  3. Petugas Retribusi Pelayanan Pemakaman.

 

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman

 

Pasal 20

 

(1)      Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemakaman dalam hal :

 

  1. pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana, program penataan, dan pemeliharaan pemakaman;
  2. penyelenggaraan kegiatan pembangunan, penataan, dan pengelolaan pemakaman;
  3. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan penertiban lahan pemakaman;
  4. penyelenggaraan bantuan pemulasaraan, penggalian, dan atau pemindahan jenazah;
  5. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan pemakaman;
  6. penyelenggaraan bimbingan teknis operasional kepada petugas lapangan;
  7. penyelenggaraan kegiatan angkutan jenazah;
  8. pengkoordinasian dengan dinas/instansi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Penataan Areal Pemakaman; dan
  2. Pemelihara Pemakaman.

 

 

Bagian Keenam

 

UPT

 

Pasal 21

 

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

 

BAB IV

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 22

 

(1)      Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

 

(2)      Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal 23

 

(1)      Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

 

(2)      Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

 

(3)     Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB V

 

TATA KERJA

 

Bagian Pertama

 

Umum

 

Pasal 24

 

(1)      Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

 

(2)      Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

 

(3)      Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Kedua

 

Pelaporan

 

Pasal 25

 

(1)      Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

 

(2)      Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

 

(3)      Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

 

(4)      Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Ketiga

 

Hal Berhalangan

 

Pasal 26

 

(1)      Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat Sekretaris mewakili Kepala Dinas.

 

(2)      Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

 

BAB VI

 

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 27

 

(1)      Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

 

(2)      Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

 

(3)      Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

(4)      Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

 

(5)      Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB VII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 28

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

Pasal 29

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi 26 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 30

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

 

DOWNLOAD FILE