Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-

Alamat : Jl. Pelabuhan II Sukabumi
No. Telepon : (0266) 22176
E-Mail : -



PERATURAN  WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR  35  TAHUN 2012
TENTANG : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA  DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI
WALIKOTA SUKABUMI,
Menimbang       : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
Mengingat          :              
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
  7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
  10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan      : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA  DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI.
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
  5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
  6. Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
  7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
  8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
  9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
  10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  dalam suatu  satuan  organisasi yang dalam  pelaksanaan  tugasnya  didasarkan  pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
 
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
 
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di  bidang pendidikan dan kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
 
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3
Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan.
 
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijaksanaan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
BAB III
BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR DINAS
 
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 5
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :
  1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
  2. membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  3. mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  5. melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  6. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  7. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  8. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  9. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Kepala Dinas dibantu oleh :
  1. Sekretariat;
  2. Bidang Bina Program;
  3. Bidang Pendidikan Dasar;
  4. Bidang Pendidikan Menengah;
  5. Bidang Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
  6. UPT; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
  1. pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  2. penyusunan rencana kerja sekretariat;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  6. pengumpulan dan penyusunan peraturan-peraturan di bidang pendidikan;
  7. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  8. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  9. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  10. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  11. monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas sekretariat;
  12. pengkoordinasian dan konsultasi dengan perangkat daerah/instansi/lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh :
  1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Subbagian Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan.
 
Paragraf 1
Subbagian Umum dan Perlengkapan
Pasal 7
(1) Subbagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
  1. pelaksanaan urusan administrasi umum dan perlengkapan yang diperlukan oleh Dinas;
  2. pelayanan informasi, komunikasi, dan hubungan masyarakat;
  3. pelayanan perjalanan dinas dan keperluan rumah tangga Dinas;
  4. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  5. pemeliharaan dan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
  6. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan Dinas;
  7. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan Dinas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan dibantu oleh :
  1. Pengelola Administrasi Umum;
  2. Petugas Rumah Tangga; dan
  3. Pengelola Perlengkapan.
 
Paragraf 2
Subbagian Kepegawaian
Pasal 8
(1) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
  1. penyediaan dan pengolahan bahan untuk penempatan, perpindahan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan tenaga kependidikan;
  2. penyediaan dan pengolahan bahan untuk pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, cuti, dan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. penyediaan dan pengolahan bahan untuk penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tenaga teknis dan non teknis;
  4. penyediaan dan pengolahan bahan untuk pengusulan program sertifikasi, diklat, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
  5. penyediaan dan pengolahan bahan untuk pengurusan izin perkawinan dan perceraian pendidik dan kependidikan;
  6. pelaksanaan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Kepegawaian dibantu oleh :
  1. Pengelola Administrasi Kepegawaian;
  2. Pengelola Pengembangan Karier; dan
  3. Pengelola Pemberhentian, Pensiunan, dan Penghargaan.
 
Paragraf 3
Subbagian Keuangan
Pasal  9   
(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
  1. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  2. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  4. pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan dokumen surat-surat berharga; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh :
  1. Pengelola Anggaran;
  2. Pengelola Gaji Pegawai; dan
  3. Pengelola Administrasi Keuangan.
 
Bagian Ketiga
Bidang Bina Program
Pasal 10
(1) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
  1. penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan operasional dalam rangka penetapan rencana kerja Perangkat Daerah bidang pendidikan;
  2. penyelenggaraan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi;
  3. pemberian pelayanan kepada seluruh perangkat Dinas yang meliputi pelaksanaan pendataan, penyusunan program, dan monitoring dan evaluasi program serta pembinaan prestasi bidang pendidikan;
  4. pengkoordinasian penyusunan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di lingkungan Dinas;
  5. penyediaan bahan dan pengolahan data dalam perencanaan kegiatan Dinas;
  6. penyusunan perencanaan pembinaan dan peningkatan prestasi bidang pendidikan;
  7. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  8. pelaksanaan evaluasi dan monitoring program Dinas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Program dibantu oleh :
  1. Seksi Pendataan;
  2. Seksi Penyusunan Program; dan
  3. Seksi Bina Prestasi.
 
Paragraf 1
Seksi Pendataan
Pasal 11
(1) Seksi Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program dalam hal :
  1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik pendidikan;
  2. pelaksanaan analisis dan validasi data pendidikan sebagai bahan penyusunan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi;
  3. pelaksanaan rekapitulasi hasil pendataan sebagai bahan dalam penyusunan rencana program pendidikan;
  4. penyampaian laporan hasil pendataan kepada pihak intern atau instansi terkait;
  5. pelaksanaan koordinasi hasil pendataan dengan instansi terkait; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dibantu oleh :
  1. Pengelola Data Pendidikan Dasar;
  2. Pengelola Data Pendidikan Menengah; dan
  3. Pengelola Tenaga Kependidikan.
 
Paragraf 2
Seksi Penyusunan Program
Pasal 12
(1) Seksi Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program dalam hal :
  1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan;
  2. perumusan dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  3. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pemonitoran, evaluasi, dan koordinasi pelaporan kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas;
  5. penyusunan laporan kegiatan Dinas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyusunan Program dibantu oleh :
  1. Pengelola Rencana Program Kegiatan;
  2. Pengelola Monitoring dan Evaluasi; dan
  3. Pengelola Laporan Kegiatan.
 
Paragraf 3
Seksi Bina Prestasi
Pasal 13
(1) Seksi Bina Prestasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program dalam hal :
  1. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data potensi sebagai bahan kebijakan pembinaan prestasi bidang pendidikan;
  2. penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan prestasi;
  3. pelaksanaan analisis, penyuluhan, dan bimbingan peningkatan bina prestasi;
  4. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan monitoring program kegiatan peningkatan prestasi;
  5. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Prestasi dibantu oleh :
  1. Pengelola Data Prestasi;
  2. Pengelola Penyuluhan dan Bimbingan; dan
  3. Pengelola Monitoring Dan Evaluasi.
 
Bagian Keempat
Bidang Pendidikan Dasar
Pasal 14
(1) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
  1. penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dasar;
  2. penyelenggaraan proses penyusunan kurikulum, pengujian, dan evaluasi pendidikan dasar;
  3. pembinaan teknis operasional, bimbingan, dan petunjuk kepada penyelenggara dan pendidikan dasar;
  4. penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan, dan pemberian informasi kepada penyelenggara pendidikan dasar;
  5. penyelenggaraan perizinan pendidikan dasar;
  6. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan pada pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar;
  7. penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  8. penyelenggaraan kegiatan pengadaan dan pengurusan perlengkapan kegiatan belajar mengajar pada pendidikan dasar;
  9. penyediaan bahan pengurusan tanah dan bangunan sekolah pada pendidikan dasar;
  10. penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana olahraga, kesenian, kesehatan sekolah dan perpustakaan pada pendidikan dasar;
  11. pengkoordinasian dengan bidang terkait; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Kepala Bidang Pendidikan Dasar dibantu oleh :
  1. Seksi Manajemen dan Kurikulum;
  2. Seksi Kesiswaan; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 
Paragraf 1
Seksi Manajemen dan Kurikulum
Pasal 15
(1) Seksi Manajemen dan Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam hal :
  1. penyelenggaraan SD dan SMP;
  2. proses perizinan dan rekomendasi penyelenggaraan SD dan SMP;
  3. pengkajian, penyusunan, sosialisasi, pengujian, dan evaluasi kurikulum SD dan SMP;
  4. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan SD dan SMP; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen dan Kurikulum dibantu oleh :
  1. Pengelola SD; dan
  2. Pengelola SMP;
 
Paragraf 2
Seksi Kesiswaan
Pasal 16
(1) Seksi Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam hal :
  1. pembinaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan kesiswaan SD dan SMP;
  2. penyelenggaraan kegiatan kesiswaan SD dan SMP;
  3. proses pemberian izin dan rekomendasi kegiatan kesiswaan SD dan SMP;
  4. pemonitoran dan evaluasi kegiatan kesiswaan SD dan SMP; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiswaan dibantu oleh :
  1. Pengelola SD; dan
  2. Pengelola SMP.
 
Paragraf 3
Seksi Sarana dan Prasarana 
Pasal 17
(1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam hal :
  1. penyediaan, pengadaan, dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP;
  2. bimbingan penggunaan sarana dan prasarana SD dan SMP;
  3. penyiapan bahan penilaian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana SD dan SMP;
d.pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana SD dan SMP; dan
  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana  dibantu oleh :
  1. Pengelola SD; dan
  2. Pengelola SMP.
 
Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Menengah
Pasal 18
(1) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
  1. penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan menengah;
  2. penyelenggaraan proses penyusunan kurikulum, pengujian, dan evaluasi pendidikan menengah;
  3. pembinaan teknis operasional, bimbingan, dan petunjuk kepada penyelenggara pendidikan menengah;
  4. penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan, dan pemberian informasi kepada penyelenggara pendidikan menengah;
  5. penyelenggaraan perizinan pendidikan menengah;
  6. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan pada pendidikan menengah;
  7. penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pendidikan menengah;
  8. penyelenggaraan kegiatan pengadaan dan pengurusan perlengkapan kegiatan belajar mengajar pada pendidikan menengah;
  9. penyediaan bahan pengurusan tanah dan bangunan sekolah pada pendidikan menengah;
  10. penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana olahraga, kesenian, kesehatan sekolah dan perpustakaan pada pendidikan menengah;
k.penyelenggaraan pengkoordinasian dengan bidang terkait; dan
  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Menengah dibantu oleh :
  1. Seksi Manajemen dan Kurikulum;
  2. Seksi Kesiswaan; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 
Paragraf 1
Seksi Manajemen dan Kurikulum
Pasal 19
(1) Seksi Manajemen dan Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dalam hal :
  1. penyelenggaraan SMA dan SMK;
  2. proses perizinan dan rekomendasi penyelenggaraan SMA dan SMK;
  3. pengkajian, penyusunan, sosialisasi, pengujian dan evaluasi kurikulum SMA dan SMK;
  4. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan SMA dan SMK; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen dan Kurikulum dibantu oleh :
  1. Pengelola SMA; dan
  2. Pengelola SMK.
 
Paragraf 2
Seksi Kesiswaan
Pasal 20
(1) Seksi Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dalam hal :
  1. pembinaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan kesiswaan SMA dan SMK;
  2. penyelenggaraan kegiatan kesiswaan SMA dan SMK;
  3. proses pemberian izin dan rekomendasi kegiatan kesiswaan SMA dan SMK;
  4. monitoring dan evaluasi kegiatan kesiswaan SMA dan SMK; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiswaan dibantu oleh :
  1. Pengelola SMA; dan
  2. Pengelola SMK.
 
Paragraf 3
Seksi Sarana dan Prasarana 
Pasal 21
(1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dalam hal :
  1. penyediaan, pengadaan, dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK;
  2. bimbingan penggunaan sarana dan prasarana SMA dan SMK;
  3. penyiapan bahan penilaian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana SMA dan SMK;
  4. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana SMA dan SMK; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dibantu oleh :
  1. Pengelola SMA; dan
  2. Pengelola SMK.
 
Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
Pasal  22
(1) Bidang Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam  hal :
  1. penyelenggaraan kegiatan di bidang kebudayaan, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal;
  2. pembinaan, bimbingan, dan petunjuk teknis kepada penyelenggara kebudayaan, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal;
  3. pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal;
  4. penyelenggaraan, penyusunan kurikulum, pengujian, dan evaluasi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal;
  5. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan warga belajar pada pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal;
  6. penyediaan, pengadaan, dan pendistribusian sarana dan prasarana pada bidang kebudayaan, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal;
  7. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana di bidang kebudayaan, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal;
  8. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kebudayaan yang meliputi pengembangan kesenian, bahasa, sastra, dan budaya daerah, serta sejarah dan kepurbakalaan;
  9. pemberian izin dan rekomendasi serta pengembangan kebudayaan daerah;
  10. penyelenggaraan bimbingan teknis pada kelompok organisasi kebudayaan;
  11. pengkoordinasian dengan instansi terkait; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dibantu  oleh :
  1. Seksi Kebudayaan;
  2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  3. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.
 
Paragraf 1
Seksi Kebudayaan
Pasal 23
(1) Seksi Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dalam hal :
  1. Penyiapan bahan data pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kebudayaan yang meliputi pengembangan kesenian, bahasa, sastra, dan budaya daerah, serta sejarah dan kepurbakalaan;
  2. Pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pada kelompok organisasi kebudayaan;
  3. Penyiapan data perizinan dan pengembangan kebudayaan;
  4. pemantauan dan pengawasan kegiatan kebudayaan daerah;
  5. pemonitoran dan evaluasi program kegiatan kebudayaan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kebudayaan dibantu oleh:
  1. Pengelola Kesenian, Bahasa, dan Sastra Daerah;
  2. Pengelola Sejarah dan Nilai Budaya; dan
  3. Pengelola Kepurbakalaan.
 
Paragraf 2
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 24
(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dalam hal :
  1. penyelenggaraan pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini;
  2. memproses pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
  3. pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan anak usia dini;
  4. penyediaan, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pada pendidikan
  5. pemonitoran dan evaluasi pendidikan anak usia dini; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dibantu oleh :
  1. Pengelola Manajemen dan Kurikulum;
  2. Pengelola Warga Belajar; dan
  3. Pengelola Sarana dan Prasarana.
 
Paragraf 3
Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat
Pasal 25
(1) Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dalam hal :
  1. penyelenggaraan pendidikan di bidang pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
  2. memproses pemberian izin penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
  3. pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
  4. penyediaan, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pada pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
  5. monitoring dan evaluasi pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat dibantu oleh :
  1. Pengelola Manajemen dan Kurikulum;
  2. Pengelola Warga Belajar; dan
  3. Pengelola Sarana dan Prasarana.
 
Bagian Ketujuh
UPT
Pasal 26
Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
 
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal  27
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 28
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
 
(3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
BAB V
TATA KERJA
 
Bagian Pertama
Umum
Pasal 29
(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
(2) Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta pemberian bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
(3) Pertanggungjawaban pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),
pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
 
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 30
(1) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
(3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
 
Bagian Ketiga
Hal Berhalangan
Pasal 31
(1) Apabila Kepala Dinas tidak berada di tempat, Sekretaris mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.
 
BAB VI
KEPEGAWAIAN
 
Pasal 32
(1) Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
(3) Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.
(4) Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungannya setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
 
Pasal  33
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 34
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 35
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.
DOWNLOAD FILE