Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah

-

Alamat : Jl. R.Syamsudin SH. No.25
No. Telepon : (0266)625087
E-Mail : -



 

PERATURAN  WALIKOTA  SUKABUMI

NOMOR  39  TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN
ASET DAERAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang    :    bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat    :    

1.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7.    Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

9.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

10.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :    PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA  DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.    Daerah adalah Kota Sukabumi.

2.    Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.    Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.    Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5.    Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

6.    Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

7.    Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi.

8.    Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi.

9.    Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah  unsur pelaksana  tugas teknis pada Dinas.

10.    Jabatan  Fungsional adalah kedudukan yang  menunjukkan tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  dalam suatu  satuan  organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.    perumusan kebijaksanaan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
b.    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Daerah;
c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Daerah; dan
d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 5

(1)    Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

a.    membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan umum dan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;   
b.    memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
c.    membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
d.    mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait  lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e.    menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD, dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
f.    menyusun pedoman teknis pelaksanaan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
g.    membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
h.    melaksanakan pembinaan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Daerah;
i.    memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Daerah;
j.    mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara teknis administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
k.    mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wakil Kepala Daerah; dan
l.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh:

a.    Sekretariat;
b.    Bidang Penagihan dan Penyuluhan;
c.    Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
d.    Bidang Anggaran;
e.    Bidang Perbendaharaan;
f.    Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
g.    Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
h.    UPT; dan
i.    Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1)    Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.    pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
b.    penyusunan rencana kerja sekretariat;
c.    penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
d.    pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
e.    penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
f.    pengumpulan dan penyusunan peraturan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Daerah;
g.    pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan  barang inventaris Dinas;
h.    pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
i.    penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
j.    pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
k.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan tugas Sekretariat;
l.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh :

a.    Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.    Subbagian Keuangan; dan
c.    Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1)    Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
b.    penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
c.    penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
d.    pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
e.    penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
f.    penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
g.    pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
h.    pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Dinas; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh:

a.    Pengelola Administrasi Umum;
b.    Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
c.    Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 8

(1)    Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
b.    pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
c.    penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
d.    pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat berharga; dan
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh:

a.    Pengelola Anggaran; dan
b.    Pengelola Administrasi Keuangan.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 9

(1)    Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
b.    pengkoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c.    pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
d.    pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan Program dibantu oleh:

a.    Pengelola Rencana Kegiatan; dan
b.    Pengelola Laporan Kegiatan.

Bagian Ketiga

Bidang Penagihan dan Penyuluhan

Pasal 10

(1)    Bidang Penagihan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.    pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis manajemen penagihan dan penyuluhan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya;
b.    penyusunan rencana kerja bidang penagihan dan penyuluhan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya;
c.    penyelenggaraan kegiatan penagihan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.    pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang penagihan dan penyuluhan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya;
e.    pembinaan teknis operasional pada petugas lapangan;
f.    penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di bidang penagihan dan penyuluhan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya;
g.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h.    evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Penyuluhan; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan dibantu oleh :

a.    Seksi Penagihan;
b.    Seksi Penyuluhan dan Piutang; dan
c.    Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
 
Paragraf 1

Seksi Penagihan

Pasal 11

(1)    Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan dalam hal :

a.    penyiapan bahan dan analisa data yang berkaitan dengan penagihan berupa peraturan perundang–undangan yang berlaku;
b.    penyusunan rencana kegiatan bidang penagihan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya;
c.    pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya;
d.    pencatatan semua surat dan bukti penerimaan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pajak Daerah lainnya;
e.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f.    evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya; dan
g.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penagihan dan Penyuluhan dibantu oleh :

a.    Kolektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya;
b.    Pengolah Data Pajak; dan
c.    Pengolah Data Retribusi.

Paragraf 2

Seksi Penyuluhan dan Piutang

Pasal 12

(1)    Seksi Penyuluhan dan Piutang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan teknis operasional penyuluhan dan piutang;
b.    pelaksanaan penyuluhan secara sistematis dan kronologis mengenai pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya;
c.    penghitungan piutang dan sisa persediaan benda berharga;
d.    pelaksanaan analisis kebutuhan pengelolaan piutang dan sisa persediaan benda berharga;
e.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
f.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan dan Piutang dibantu oleh :

a.    Pengelola Piutang;
b.    Pengelola Benda Berharga; dan
c.    Petugas Penyuluhan.

Paragraf 3

Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Pasal 13

(1)    Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan dalam hal :

a.    pengkoordinasian penerimaan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak;
b.    pencatatan dan pelaporan hasil penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
c.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d.    evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dibantu oleh Pengelola Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Bagian Keempat

Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Pasal 14
 
(1)    Bidang Pendaftaran dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.    penyusunan program kegiatan bidang pendaftaran dan penetapan yang meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan, keberatan, pengolahan data, dan pelaporan pajak, retribusi Daerah, dan pajak Daerah;
b.    penyusunan rencana kerja bidang;
c.    pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, standar serta petunjuk teknis bidang;
d.    penyiapan data dan pelaksanaan pemeriksaan objek/subjek wajib pajak dan lokasi lapangan wajib pajak dan retribusi Daerah;
e.    pelaksanaan penghitungan penetapan pajak dan retribusi Daerah serta jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi yang disetujui;
f.    pembantuan perumusan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKPP), dan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, serta mendistribusikan pada  para wajib pajak dan unit lain yang terkait;
g.    pengkoordinasian dengan Sekretaris, Bidang, dan dinas/instansi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h.    pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan bidang; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan dibantu oleh :

a.    Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
b.    Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan; dan
c.    Seksi Penetapan dan Keberatan.

Paragraf 1

Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 15

(1)    Seksi Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan dalam hal :

a.    penyiapan bahan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan rencana program kegiatan pendataan dan pendaftaran;
b.    pengumpulan data wajib pajak dan retribusi Daerah;
c.    pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi Daerah;
d.    pencatatan nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi Daerah;
e.    pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada yang telah mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi Daerah;
f.    pencatatan data objek dan subjek pajak serta retribusi Daerah;
g.    pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap wajib pajak guna penetapan wajib pajak;
h.    pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran di bantu oleh :    
            
a.    Petugas Pendataan; dan
b.    Petugas Administrasi.

Paragraf 2

Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan

Pasal 16

(1)    Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran dalam  hal :

a.    penyiapan bahan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan rencana pendapatan Daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan Daerah;
b.    pembuatan Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
c.    penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
d.    penghitungan penetapan pajak dan retribusi Daerah;
e.    penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/ penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui;
f.    pembuatan laporan secara periodik mengenai pendapatan Daerah yang meliputi realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi Daerah; dan
g.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan dibantu  oleh :

a.    Pengelola Data Wajib Pajak; dan
b.    Pengelola Laporan Periodik.

Paragraf  3

Seksi Penetapan dan Keberatan

Pasal 17

(1)    Seksi Penetapan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran dalam  hal :

a.    penetapan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui;
b.    penetapan secara jabatan atas pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya;
c.    penetapan tambahan pajak dan retribusi Daerah;
d.    penerbitan dan penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan;
e.    penerbitan Surat Keterangan/Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keterangan/Ketetapan Retribusi (SKR), surat perjanjian angsuran dan surat keterangan lainnya;
f.    pelayanan permohonan keberatan atau banding atas surat ketetapan pajak/retribusi Daerah;
g.    pendistribusian arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah;
h.    pemberian pelayanan angsuran pajak dan retribusi Daerah;
i.    penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui; dan
j.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan dibantu  oleh :

a.    Petugas Administrasi; dan
b.    Petugas Penerbit Surat Berharga.

Bagian Kelima

Bidang Anggaran

Pasal 18

(1)    Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a.    penyusunan rencana kerja bidang keuangan dan anggaran;
b.    penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
c.    penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan anggaran Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD dan pengelolaan keuangan Daerah;
d.    pembinaan, pengendalian, dan pengawasan tugas di bidang keuangan dan anggaran Daerah;
e.    pengkoordinasian dengan dinas/lembaga teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
f.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan bidang penganggaran Daerah; dan
g.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Anggaran dibantu :

a.    Seksi Perencanaan Anggaran;
b.    Seksi Anggaran Penerimaan; dan
c.    Seksi Anggaran Pengeluaran.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Anggaran

Pasal 19

(1)    Seksi Perencanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan program kegiatan dalam hal perencanaan anggaran;
b.    pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data untuk rencana penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
c.    pengkoordinasian pelaksanaan, penelaahan rencana kerja dan anggaran dinas/lembaga deknis Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD;
d.    penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman tentang kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran APBD dan Perubahan APBD;
e.    perumusan secara teknis maupun administratif mengenai pengelolaan perencanaan dan anggaran Daerah;
f.    pengkoordinasian dengan dinas/lembaga teknis Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan perencanaan anggaran; dan
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Anggaran dibantu oleh :

a.    Pengelola Perencanaan Anggaran Pendapatan; dan
b.    Pengelola Perencanaan Anggaran Belanja dan Pembiayaan.

Paragraf 2

Seksi Anggaran Penerimaan

Pasal 20

(1)    Seksi Anggaran Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan program kegiatan dalam hal anggaran penerimaan/pendapatan;
b.    pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data untuk rencana anggaran pendapatan  dan penerimaan Daerah sebagai bahan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
c.    pelaksanaan, penelaahan rencana kerja dan anggaran SKPD, dan verifikasi terhadap dokumen pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD yang terkait dengan anggaran penerimaan;
d.    penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan pembiayaan untuk rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
e.    perumusan secara teknis maupun administratif mengenai pengelolaan anggaran penerimaan Daerah;
f.    pengkoordinasian dengan dinas/lembaga teknis Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan bidang perencanaan belanja Daerah; dan
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Anggaran Penerimaan dibantu oleh :

a.    Pengelola Anggaran Pendapatan Asli Daerah; dan
b.    Pengelola Anggaran Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah.

Paragraf 3

Seksi Anggaran Pengeluaran

Pasal 21

(1)    Seksi Anggaran Pengeluaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan program kegiatan dalam hal anggaran pengeluaran/belanja;
b.    pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data untuk rancangan APBD sebagai bahan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
c.    pelaksanaan, penelaahan rencana kerja dan anggaran SKPD, dan verifikasi terhadap dokumen pelaksanaan APBD dan perubahan APBD yang terkait dengan anggaran pengeluaran/belanja;
d.    penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran belanja dan pembiayaan untuk rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
e.    perumusan secara teknis maupun administratif mengenai pengelolaan anggaran belanja Daerah;
f.    pengkoordinasian dengan dinas/lembaga teknis Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan anggaran pengeluaran; dan
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Kepala Seksi Anggaran Pengeluaran dibantu oleh :

a.    Pengelola Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
b.    Pengelola Anggaran Belanja Langsung.

Bagian Keenam

Bidang Perbendaharaan

Pasal 22

(1)    Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a.    penyusunan rencana kerja bidang perbendaharaan yang meliputi bantuan sosial dan hibah,  perbendaharaan penerimaan Daerah, dan perbendaharaan pengeluaran Daerah;
b.    penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan sebagai dasar pedoman dalam pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan Daerah;
c.    pembinaan, pengendalian, dan pengawasan tugas bidang perbendaharaan;
d.    pengkoordinasian dengan sekretaris dan bidang lain di lingkungan Dinas dalam pengelolaan administrasi keuangan Daerah;
e.    pengkoordinasian penyusunan laporan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan; dan
f.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu :

a.    Seksi Administrasi Bantuan Sosial dan Hibah;
b.    Seksi Perbendaharaan Penerimaan; dan
c.    Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.

Paragraf 1

Seksi Administrasi Bantuan Sosial dan Hibah

Pasal 23

(1)    Seksi Administrasi Bantuan Sosial dan Hibah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan anggaran bantuan sosial dan hibah;
b.    pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data untuk penyusunan pedoman pelaksanaan bantuan sosial dan hibah;
c.    penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial dan hibah;
d.    penyelenggaraan dan pengadministrasian bantuan sosial dan hibah;
e.    pengkoordinasian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
f.    penyusunan laporan yang terkait dengan bantuan sosial dan hibah; dan
g.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Administrasi Bantuan Sosial dan Hibah dibantu oleh :

a.    Pengelola Bantuan Hibah;
b.    Pengelola Bantuan Sosial; dan
c.    Pengelola Administrasi.

Paragraf 2

Seksi Perbendaharaan Penerimaan

Pasal 24

(1)    Seksi Perbendaharaan Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan program/kegiatan dalam hal perbendaharaan penerimaan;
b.    pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data untuk penyusunan pedoman pelaksanaan perbendaharaan penerimaan dalam pelaksanaan APBD;
c.    pelaksanaan pengkajian dan penelaahan perencanaan kas pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan APBD;
d.    pelaksanaan penempatan uang Daerah dan mengelola investasi;
e.    perumusan secara teknis maupun administratif mengenai kebijakan pengelolaan administrasi perbendaharaan penerimaan Daerah;
f.    pengkoordinasian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
g.    pemantauan penerimaan APBD oleh bank/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
h.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan administrasi perbendaharaan daerah; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbendaharaan Penerimaan dibantu oleh :

a.    Pengelola Administrasi Penerimaan Asli Daerah; dan
b.    Pengelola Administrasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan Daerah.

Paragraf 3

Seksi Perbendaharaan Pengeluaran

Pasal 25

(1)    Seksi Perbendaharaan Pengeluaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan program/kegiatan dalam hal perbendaharaan pengeluaran;
b.    pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data untuk penyusunan pedoman pelaksanaan perbendaharaan pengeluaran dalam pelaksanaan APBD;
c.    penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap tagihan yang diajukan oleh pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;
d.    perumusan secara teknis maupun administratif mengenai kebijakan pengelolaan administrasi perbendaharaan pengeluaran Daerah;
e.    pengkoordinasian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
f.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan administrasi perbendaharaan Daerah; dan
g.    pemantauan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
h.    pengadministrasian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pengajuan anggaran; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbendaharaan Pengeluaran dibantu oleh :

a.    Pengelola Administrasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung; dan
b.    Pengelola Administrasi Pengeluaran Belanja Langsung.

Bagian Ketujuh

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 26

(1)    Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.    penyusunan rencana kerja bidang akuntansi dan pelaporan;
b.    penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelaporan dan verifikasi, akuntansi penerimaan dan akuntansi pengeluaran;
c.    pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d.    pelaksanaan pembinaan sistem akuntansi Pemerintah Daerah kepada dinas/lembaga teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
e.    penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
f.    penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
g.    penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
h.    penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk enam bulan berikutnya; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dibantu :

a.    Seksi Pelaporan dan Verifikasi;
b.    Seksi Akuntansi Penerimaan; dan
c.    Seksi Akuntansi Pengeluaran.

Paragraf 1

Seksi Pelaporan dan Verifikasi

Pasal 27

(1)    Seksi Pelaporan dan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
b.    pengkoordinasian pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
c.    pelaksanaan prosedur akuntansi aset dan selain kas;
d.    konsolidasi laporan keuangan dinas/lembaga teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
e.    verifikasi atas rekening kas umum Daerah dan laporan keuangan dinas/lembaga teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
f.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelaporan dan Verifikasi dibantu oleh :

a.    Pengelola Laporan Keuangan Konsolidasi;
b.    Pengelola Akuntansi Aset dan Selain Kas;
c.    Verifikator Rekening Umum Kas Daerah; dan
d.    Verifikator Laporan Keuangan SKPD.

Paragraf 2

Seksi Akuntansi Penerimaan

Pasal 28

(1)    Seksi Akuntansi Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja Seksi Akuntansi Penerimaan;
b.    penyelenggaraan prosedur akuntansi penerimaan;
c.    verifikasi atas penerimaan termasuk pendapatan Daerah dan penerimaan pembiayaan; dan
d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dibantu oleh :

a.    Pengelola Akuntansi Penerimaan Kas;
b.    Verifikator Penerimaan Kas; dan
c.    Pengelola Laporan Penerimaan Kas.

Paragraf 3

Seksi Akuntansi Pengeluaran

Pasal 29

(1)    Seksi Akuntansi Pengeluaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana program kerja Seksi Akuntansi Pengeluaran;
b.    penyelenggaraan prosedur akuntansi pengeluaran;
c.    verifikasi atas pengeluaran termasuk belanja Daerah dan pengeluaran pembiayaan; dan
d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran dibantu oleh :

a.    Pengelola Akuntansi Pengeluaran Kas;
b.    Verifikator pengeluaran Kas; dan
c.    Pengelola Laporan Pengeluaran Kas.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Pasal  30

(1)    Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

a.    penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan aset Daerah, yang meliputi inventarisasi aset Pemerintah Daerah dan pengelolaan serta pemeliharaan aset bergerak dan aset tidak bergerak pada Dinas
b.    penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan aset Daerah yang meliputi inventarisasi aset Daerah dan penyusunan neraca aset Daerah;
c.    penyelenggaraan pemeliharaan dan pengelolaan aset bergerak dan aset tidak bergerak pada Dinas;
d.    penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan inventarisasi aset Pemerintah Daerah;
e.    evaluasi dan penilaian kegiatan inventarisasi aset Daerah, pengelolaan dan pemeliharaan aset bergerak dan aset tidak bergerak; dan
f.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibantu oleh :

a.    Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak;
b.    Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak; dan
c.    Seksi Inventarisasi Aset.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak

Pasal  31

(1)    Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam hal:

a.    pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan pedoman pembinaan urusan–urusan pengelolaan dan pemeliharaan aset bergerak Pemerintah Daerah;
b.    penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengelolaan dan pemeliharaan aset bergerak Pemerintah Daerah;
c.    pemonitoran, evaluasi, dan saran tindak urusan-urusan pengelolaan dan pemeliharaan aset bergerak Pemerintah Daerah;
d.    penyusunan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan aset bergerak Pemerintah Daerah;
e.    pemonitoran perjanjian/pemakaian atas aset bergerak Pemerintah Daerah; dan
f.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak dibantu  oleh :

a.    Pengelola Administrasi Aset Bergerak;
b.    Pengelola Izin Pemakaian Aset Bergerak; dan
c.    Bendaharawan Barang.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak

Pasal  32

(1)    Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan pedoman pembinaan urusan pengelolaan dan pemeliharaan aset tidak  bergerak Pemerintah Daerah;
b.    penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengelolaan dan pemeliharaan aset tidak bergerak Pemerintah Daerah;
c.    pemonitoran, evaluasi, dan saran tindak urusan pengelolaan dan pemeliharaan aset tidak bergerak Pemerintah Daerah;
d.    penyusunan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan aset tidak bergerak Pemerintah Daerah;
e.    penyerahan hasil penyertifikatan hak-hak atas tanah Pemerintah Daerah dan pelepasan hak atas tanah serta perubahan status tanah negara kepada unit kerja terkait;
f.    pengelolaan, pemanfaatan, dan penyelesaian permasalahan aset tidak bergerak;
g.    pemonitoran dan evaluasi perjanjian/pemakaian aset tidak bergerak Pemerintah Daerah; dan
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak dibantu oleh :

a.    Pengelola Administrasi Aset Tidak Bergerak;
b.    Pengelola Izin Pemakaian Aset Tidak Bergerak; dan
c.    Bendaharawan Barang.

Paragraf 3

Seksi Inventarisasi Aset

Pasal  33

(1)    Seksi Inventarisasi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam hal :

a.    pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan untuk penyusunan program kegiatan inventarisasi aset Pemerintah Daerah;
b.    pengkoordinasian kegiatan inventarisasi aset Pemerintah Daerah;
c.    pengelolaan administrasi, inventarisasi, dan perubahan status hukum aset Pemerintah Daerah;
d.    penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit di lingkungan Pemerintah Daerah;
e.    pelaksanaan telaahan, pemonitoran, dan evaluasi penggunaan aset-aset Pemerintah Daerah; dan
f.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Inventarisasi Aset dibantu oleh :

a.    Pengelola Administrasi; dan
b.    Pengelola Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

UPT

Pasal 34

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)    Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(3)    Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 37

(1)    Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(2)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

(3)    Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 38

(1)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2)    Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

(3)    Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4)    Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 39

(1)    Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat Sekretaris mewakili Kepala Dinas.

(2)    Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.


BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

(1)    Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2)    Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)    Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

(5)    Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

 

DOWNLOAD FILE