Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

Alamat : Jl.Veteran
No. Telepon : (0266) 23857
E-Mail : -



PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR 42 TAHUN 2012

 

TENTANG :

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF

KOTA SUKABUMI

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

Menimbang:         bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi;

 

Mengingat   :

 

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

 

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan         :         PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA SUKABUMI.

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

 

  1. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

 

  1. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.

 

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang   dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

 

BAB II

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

 

Bagian Pertama

 

Kedudukan

 

Pasal 2

 

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

 

Bagian Kedua

 

Tugas Pokok

 

Pasal 3

 

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

 

 

Bagian Ketiga

 

Fungsi

 

Pasal 4

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

 

  1. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif;

 

 

BAB III

 

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

 

Bagian Pertama

 

Kepala Dinas

 

Pasal 5

 

(1)      Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

 

  1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
  2. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
  3. membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  4. mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. melaksanakan pembinaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
  7. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
  8. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
  9. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
  10. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh:

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  4. UPT; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)      Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

 

  1. pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  2. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  6. pengumpulan dan penyusunan peraturan-peraturan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
  7. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  8. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  9. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  10. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  11. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan tugas Sekretariat;
  12. pengkoordinasian dan konsultasi dengan perangkat Daerah/ instansi/lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh :

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan Program.

 

 

Paragraf 1

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian

 

Pasal 7

 

(1)      Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

  1. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  4. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
  5. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  6. penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
  7. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
  8. pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Dinas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Administrasi Umum;
  2. Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
  3. Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan.

 

 

Paragraf 2

 

Subbagian Keuangan

 

Pasal 8

 

(1)      Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  2. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  4. pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan dokumen surat-surat berharga; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh :

  1. Pengelola Anggaran Keuangan; dan
  2. Pengelola Administrasi Keuangan.

 

 

Paragraf 3

 

Subbagian Perencanaan Program

 

Pasal 9

 

(1)      Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

  1. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  2. pengkoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  3. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan Program dibantu oleh :

  1. Pengelola Rencana Kegiatan; dan
  2. Pengelola Pemonitoran, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan.

 

 

Bagian Ketiga

 

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

 

Pasal 10

 

(1)      Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

  1. penyusunan petunjuk teknis manajemen pengelolaan bidang kepemudaan dan olahraga;
  2. perencanaan dan pelaksanaan dalam penanganan pengelolaan kepemudaan dan olahraga;
  3. perumusan bahan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
  4. pengkajian dan pemberian pelayanan advis/rekomendasi teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
  5. pembinaan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga;
  6. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
  7. pengkoordinasian dan kerja sama dengan dinas/instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Bantu oleh :

 

  1. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan;
  2. Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga; dan
  3. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga.

 

 

Paragraf 1

 

Seksi Bina Organisasi Kepemudaan

 

Pasal 11

 

(1)      Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam hal :

 

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program kerja bidang pembinaan organisasi kepemudaan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan organisasi kepemudaan;
  3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan organisasi kepemudaan;
  4. fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam organisasi kepemudaan;
  5. pengkoordinasian dengan instansi terkait; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dibantu oleh Pengelola Data Organisasi Kepemudaan.

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga

 

Pasal 12

 

(1)      Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam hal :

 

  1. penyusunan rencana kerja di bidang bina dan pengembangan olahraga;
  2. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga (olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat );
  3. pembinaan dan pengendalian dalam pengembangan prestasi di bidang olahraga secara optimal;
  4. pembinaan terhadap organisasi dan pengurus cabang olahraga;
  5. pelaksanaan upaya peningkatan kesegaran jasmani dan pembinaan olahraga masyarakat;
  6. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  7. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Data Pembinaan Cabang Olahraga; dan
  2. Pengelola Data Prestasi Olahraga.

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

 

Pasal 13

 

(1)      Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam hal :

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
  2. penyediaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga;
  3. pendataan dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga;
  4. pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
  5. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. pemonitoran, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga dibantu oleh :

 

  1. Pengelola data sarana prasarana kepemudaan; dan
  2. Pengelola data sarana prasarana olahraga.

 

 

Bagian Keempat

 

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

 

Pasal 14

(1)      Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

 

  1. penyusunan rencana kerja bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  2. pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, standar serta petunjuk teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  3. pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan program kerja dinas;
  4. pengkajian dan pemberian pelayanan advis/rekomendasi teknis bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  5. pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengembangan ekonomi kreatif;
  6. pengelolaan perizinan usaha kepariwisataan;
  7. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran/ promosi pariwisata serta ekonomi kreatif;
  8. pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. pengendalian monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibantu oleh :

  1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pariwisata;
  2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
  3. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

 

Paragraf 1

 

Seksi Promosi dan Pengembangan Pariwisata

 

Pasal 15

 

(1)      Seksi Promosi dan Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi dan pengembangan pariwisata termasuk pemanfaatan budaya lokal untuk daya tarik wisata mulai atraksi budaya, seni kreatif sampai promosi budaya;
  2. penyiapan bahan petunjuk teknis operasional pengembangan pariwisata meliputi pariwisata, seni dan budaya lokal (daerah);
  3. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian perizinan bidang kepariwisataan;
  4. penyelenggaraan pemungutan retribusi pada obyek dan kawasan pariwisata sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  5. penyiapan bahan pembinaan dalam rangka promosi pariwisata yang mencakup bidang seni dan budaya daerah;
  6. pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. pemonitoran, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Pariwisata di bantu oleh :

         

  1. Pengelola Data Pariwisata;
  2. Pelaksana Promosi Pariwisata; dan
  3. Pengelola Laporan Kegiatan.

 

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

 

Pasal 16

 

(1)      Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal :

 

  1. pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
  2. penyiapan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
  3. pengumpulan dan pengolahan data lembaga ekonomi kreatif;
  4. pembinan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan kreativitas dan kapabilitas inovasi bidang ekonomi yang mendukung program kepariwisataan
  5. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pada kelompok ekonomi kreatif dalam rangka penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk mendorong transaksi pasar yang lebih atraktif tetapi efisien;
  6. pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Data; dan
  2. Penyuluh lapangan.

 

Paragraf 3

 

Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

 

Pasal 17

 

(1)      Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal :

 

  1. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja peningkatan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
  2. penyediaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  3. pendataan dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  4. pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
  5. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
  6. pengkoordinasian dan fasilitas dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. pemonitoran, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peningatakan Sarana Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibantu oleh :

 

 

  1. Pelaksana Pembinaan Sarana Pariwisata;
  2. Pelaksana Pembinaan Sarana Ekonomi Kreatif; dan
  3. Pengelola Data Sarana dan Prasarana.

 

 

Bagian Kelima

 

UPT

 

Pasal 18

 

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

 

BAB IV

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 19

 

(1)      Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

 

(2)      Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal 20

 

(1)      Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

 

(2)      Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

 

(3)      Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB V

 

TATA KERJA

 

Bagian Pertama

 

Umum

 

Pasal 21

 

(1)      Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

 

(2)      Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

 

(3)      Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

Bagian Kedua

 

Pelaporan

 

Pasal 22

 

(1)      Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

 

(2)      Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

 

(3)      Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

 

(4)      Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 

 

Bagian Ketiga

 

Hal Berhalangan

 

Pasal 23

 

(1)      Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat Sekretaris mewakili Kepala Dinas.

 

(2)      Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

 

BAB VI

 

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 24

 

(1)      Pejabat struktural dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

 

(2)      Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

 

(3)      Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

 

(4)      Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

(5)      Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB VII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 25

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

Pasal 26

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 27

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

 

DOWNLOAD FILE