Dinas Lingkungan Hidup

-

Alamat : Jl. Ciaul Pasir No.128
No. Telepon : (0266) 24343
E-Mail : -



PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA SUKABUMI

 

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang        :     bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi;

Mengingat          :   

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
  7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
  10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       :     PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
  5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
  6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
  7. Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi yang selanjutnya disebutKantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
  8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
  9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Kantor adalah lembaga teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris  Daerah.

 

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang lingkungan hidup.

 

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
  2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang lingkungan hidup;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang lingkungan hidup.
 

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR KANTOR

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 5

  1. membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang lingkungan hidup;  
  2. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor;
  3. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas Kantor dalam rangka pelaksanaan tugas;
  4. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kantor dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. melaksanakan pengembangan kegiatan lingkungan hidup;
  7. menyelenggarakan pembinaan bidang lingkungan hidup;
  8. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang lingkungan hidup;
  9. memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang lingkungan hidup yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  10. mempertanggungjawabkan tugas Kantor secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
  11. mempertanggungjawabkan tugas Kantor secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  3. Seksi Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
  4. Seksi Tata Kelola Lingkungan dan Kemitraan; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

  1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  2. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kantor;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kantor;
  4. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Kantor secara terpadu;
  5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kantor;
  6. pengumpulan peraturan di bidang lingkungan hidup;
  7. perencanaan dan koordinasi pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai media dan saluran komunikasi;
  8. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris kantor;
  9. pembinaan dan pengendalian bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
  10. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  11. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
  12. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
  13. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  14. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Pengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  2. Pengelola Perencanaan dan Program; dan
  3. Pengelola Administrasi Keuangan.

Bagian Ketiga

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 7

  1. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  2. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), pemulihan kualitas lingkungan hidup, serta kebijakan teknis di bidang penataan hukum lingkungan dan perangkat manajemen lingkungan;
  3. perencanaan dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah industri, domestik, perkotaan, pertanian, dan perkebunan yang menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara;
  4. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara, serta pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
  5. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan tertentu yang berupa pencemaran air, tanah, dan udara, serta pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
  6. pengkoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan, dan evaluasi teknis di bidang penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan;
  7. penyiapan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, dan pelaksanaan bidang laboratorium lingkungan;
  8. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Pengelola Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  2. Pengelola Penataan Hukum Lingkungan; dan
  3. Pengelola Laboratorium Lingkungan.

Bagian Keempat

Seksi Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pasal 8

  1. penyusunan rencana kerja Seksi Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
  2. perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  3. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan lahan dan tata air, kerusakan keanekaragaman hayati, dan perlindungan keselamatan hayati;
  4. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan akibat kerusakan lingkungan;
  5. pelaksanaan peningkatan konservasi sumber daya alam yang berkaitan dengan kerusakan lahan dan tata air, kerusakan keanekaragaman hayati, dan perlindungan keselamatan hayati;
  6. pengembangan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  7. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dibantu oleh :

  1. Pengelola Pengendalian Kerusakan Air dan Lahan;
  2. Pengelola Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati; dan
  3. Pengelola Pengembangan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Bagian Kelima

Seksi Tata Kelola Lingkungan dan Kemitraan

Pasal 9

  1. penyusunan rencana kerja Seksi Tata Kelola Lingkungan dan Kemitraan Lingkungan;
  2. perumusan kebijakan teknis pengembangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), kajian dampak lingkungan strategis dan kemitraan dalam pengendalian dampak lingkungan;
  3. pelaksanaan koordinasi penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dengan pihak terkait;
  4. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
  5. perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pengembangan kemitraan dengan berbagai kalangan masyarakat dari dunia usaha, pendidikan, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga keagamaan, serta pelaku pembangunan lainnya dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
  6. pengkoordinasian pengembangan, penerapan, pemantauan produksi bersih yang sifatnya sukarela dan teknologi ramah lingkungan;
  7. pengkoordinasian pelaksanaan program Adipura;
  8. pengkoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan, dan evaluasi teknis di bidang penaatan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan;
  9. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Pengelola AMDAL, dan UKL-UPL;
  2. Pengelola Kemitraan Lingkungan; dan
  3. Pengelola Produksi Bersih dan Teknologi Ramah Lingkungan;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

 

DOWNLOAD FILE