Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

-

Alamat : Jl. Suryakencana No.76
No. Telepon : (0266)221954
E-Mail : -



Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

 

PROFIL DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SUKABUMI

VISI DAN MISI DINAS TAHUN 2013-2018

  • VISI

Visi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 sebagai berikut : “Terwujudnya Pelayanan Jasa Perdagangan Sebagai Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi  Dilandasi Iman dan Taqwa”

  • Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan koperasi dan UMKM;
  2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah;
  3. Meningkatkan tertib usaha dan iklim perdagangan yang kondusif

 

RANCANGAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SUKABUMI

 

KEDUDUKAN

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Serkretaris Daerah.

 

TUGAS POKOK

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

 

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian, dan Perdagangan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian, dan Perdagangan;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian, dan Perdagangan.
  •  Kepala Dinas
  1. Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :
  2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian, dan Perdagangan;
  3. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
  4. Membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  5. Mengadakan kerja sama dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  7. Melaksanakan pembinaan teknis di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian, dan Perdagangan;
  8. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian, dan Perdagangan;
  9. Mengkaji dan mengkoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian, dan Perdagangan;
  10. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian, dan Perdagangan;
  11. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
  12. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wakil Kepala Daerah;
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

         Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh;

  1. Sekertariat
  2. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
  3. Bidang Perindustrian
  4. Bidang Perdagangan
  5. UPT; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsi
  • Sekretariat
  1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam hal:
  2. Pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan dilingkungan Dinas;
  3. Penyusunan rencana kerja Sekertariat;
  4. Penyediaan dan pengolahan data untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
  5. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  6. Penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  7. Pengumpulan dan penyusunan peraturan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian, dan Perdagangan;
  8. Pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  9. Pembinaan dan pengendalian dibidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
  10. Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  11. Pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  12. Pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan tugas sekertariat;
  13. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait untuk kelancaran pelaksaan tugas; dan
  14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

         Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dibantu oleh;

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Perencanaan Program.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dalam hal:
  2. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
  3. Penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  4. Penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  5. Pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris dinas;
  6. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  7. Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
  8. Pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh dinas;
  9. Pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan dinas;
  10. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  11. Dalam melaksanakan tugas , kepala subbagian umum dan kepegawaian dibantu oleh:
  12. Pengelola administrasi umum;
  13. Pengelola administrasi kepegawaian;
  14. Pengelola rumah tangga dan perlengkapan.

Subbagian Keuangan

  1. Subbagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:
  2. Penyiapan bahan rencana anggaran keuangan dinas;
  3. Pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan dinas;
  4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan dinas;
  5. Pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat berharga;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  7. Dalam melaksanakan tugas, kepala subbagian keuangan dibantu oleh:
  8. Pengelola anggaran keuangan;
  9. Pengelola administrasi keuangan.

Subbagian Perencanaan Program

  1. Subbagian perencanaan program dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Sekertaris dalam hal;
  2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis ( Rentra ) dan Rencana Kerja ( Renja ) program kegiatan Dinas;
  3. Pengkoordinasian program dan kegiatan dilingkungan Dinas;
  4. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas:
  5. Pemonitoran dan evaluasi kegiatan dilingkungan Dinas;
  6. Perlengkapan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  7. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Perencanaan Program dibantu oleh:
  8. Pengelolaan Rencana Kegiatan:
  9. Pengelolaan Pemonitoran, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.

 

BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

  1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
  2. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan program mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
  3. Pemberian bimbingan pendirian dan perubahan Badan Hukum Koperasi;
  4. Pemberian pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil;
  5. Penerbitan izin usaha Simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kota;
  6. Pengawasan dan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah kota;
  7. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
  8. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
  9. Fasilitas kerjasama/kemitraan antara koperasi dan usaha mikro kecil dengan swasta, BUMN skala Nasional, dan BUMD skala daerah serta pelayanan bantuan akses promosi/pemasaran dan permodalan;
  10. Pengendalian dan evaluasi kredit program dan dana bergulir;
  11. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  12. Melakukan koordinasi teknis dengan Bidang di Lingkungan Dinas;
  13. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) dibantu oleh :

  1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi;
  2. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan UMK;
  3. Seksi Fasilitas Usaha Koperasi dan UMK.

 

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi

  1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam hal :
  2. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan program pembinaan dan pemberdayaan koperasi;
  3. Pemberian bimbingan pendirian dan perubahan Badan Hukum Koperasi;
  4. Penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan perkoperasian ;
  5. Pemberian bimbingan teknis administrasi dan manajemen koperasi;
  6. Penerbitan izin usaha Simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kota;
  7. Pengawasan dan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah kota;
  8. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Melakukan Koordinasi Teknis dengan Seksi lain Bidang di Lingkungan Dinas;
  10. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi di bantu oleh :

  1. Pengelola data koperasi; dan
  2. Petugas penyuluh dan pengawasan koperasi.

 

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)

  1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan UMK dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam hal :
  2. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan program mengembangkan Usaha Mikro Kecil;
  3. Pemberian pendidikan dan pelatihan Usaha Mikro  Kecil ;
  4. Pemberian bimbingan teknis administrasi dan manajemen Usaha Mikro Kecil;
  5. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
  6. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
  7. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Melakukan Koordinasi Teknis dengan Seksi lain Bidang di Lingkungan Dinas;
  9. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di bantu oleh :

  1. Pengelola data usaha mikro kecil (UMK); dan
  2. Petugas penyuluh dan pengawasan lembaga usaha mikro kecil.

 

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK)

  1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam hal :
  2. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi pengembangan usaha  Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
  3. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional fasilitasi pembiayaan dan fasilitasi kemitraan;
  4. Pelayanan bantuan akses promosi/pemasaran produk koperasi dan UMK;
  5. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kredit program dan dana bergulir;
  6. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  9. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Seksi lain Bidang di Lingkungan Dinas.

      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) di bantu oleh :

  1. Pengelola data dan perencanaan fasilitasi usaha bagi Koperasi dan usaha mikro kecil (UMK); dan
  2. Petugas pengawasan fasilitasi usaha bagi koperasi dan usaha mikro kecil.

 

Bidang Perindustrian

  1. Bidang perindustrian dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a.         Merencanakan program dan kegiatan pembinaan pengembangan,pelatihan dan fasilitasi usaha dan saran industri;

b.         Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan  pada seksi di Bidang Industri;

c.         Mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Seksi dalam rangka pembinaan usaha, pengembangan dan pelatihan industri;

d.         Memberikan bimbingan teknis dalam pembinaan di Seksi Bidang Industri;

e.         Melaksanakan Koordinasi dengan lembaga Pemerintah maupun Swasta dalam rangka pembinaan industri;

f.          Melakukan koordinasi teknis dengan Bidang di Lingkungan Dinas;

g.         Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Industri;

h.         Melaksanakan analisis perkembangan Kinerja Bidang;

i.           Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Dinas;

 

     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh:

  1. Seksi Bina Usaha Industri;
  2. Seksi Pengembangan dan Pelatihan Industri;
  3. Seksi Fasilitasi Usaha dan Sarana Industri.

 

Seksi Bina Usaha Industri

  1. Seksi Bina Usaha Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perindustrian dalam hal:
  2. Menyiapkan bahan dan data pembinaan usaha Bidang Industri’
  3. Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pembinaan usaha di Bidang Industri’
  4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga Pemerintah maupun Swasta dalam rangka pembinaan usaha di bidang Industri;
  5. Melakukan Koordinasi teknis dengan Seksi lain Bidang di lingkungan Dinas;
  6. Memberikan konsultasi teknis pembinaan usaha industri;
  7. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bina Usaha Industri’
  8. Menganalisa dan mengembangkan kinerja Seksi Bina Usaha Industri;
  9. Melaporkan kegiatan Seksi Bina Usaha Industri kepada Kepala Bidang;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang di bebankan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepala Seksi Bina Usaha Industri dibantu oleh:

  1. Pengelola administrasi dan data Bina Usaha Industri; dan
  2. Pelaksana teknis Bina Usaha Industri.

 

Seksi Pengembangan dan Pelatihan Industri

  1. Seksi Pengembangan dan Pelatihan Industri dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang perindustrian dalam hal:
  2. Menyiapkan bahan dan data untuk pengembangan dan pelatihan industri;
  3. Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengembangan dan Pelatihan di Bidang Industri;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga Pemerintah maupun Swasta dalam rangka pengembangan dan Pelatihan di Bidang Industri;
  5. Melakukan Koordinasi teknis dengan Seksi lain Bidang di lingkungan Dinas;
  6. Memberikan konsultasi teknis dalam pengembangan dan pelaksanaan Pelatihan industri;
  7. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Pelatihan Industri;
  8. Menganalisa dan mengembangkan kinerja Seksi Pengembangan dan Pelatihan Industri;
  9. Melaporkan kegiatan Seksi Pengembagan dan Pelatihan Industri kepada Kepala Bidang;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang di bebankan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Seksi Pengembangan dan Pelatihan Industri dibantu oleh :

  1. Pengelola administrasi dan data Pengembangan dan Pelatihan Industri; dan
  2. Pelaksanaan teknis Pengembangan dan Pelatihan Industri.

 

Seksi Fasilitasi Usaha dan Sarana Industri

  1. Seksi Fasilitasi Usaha dan sarana Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian dalam hal:
  2. Menyiapkan bahan dan data untuk memfasilitasi Usaha dan Sarana Industri;
  3. Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan Fasilitasi Usaha dan Sarana Industri;
  4. Melaksankan koordinasi dengan lembaga Pemerintah maupun Swasta rangka Fasilitasi Usaha dan Sarana Industri;
  5. Melakukan koordinasi teknis dengan Seksi lain dan Bidang di lingkungan Dinas;
  6. Fasilitasi dunia Usaha dalam penggunaan mesin dan pengolahan bahan baku, bahan pendukung;
  7. Fasilitasi dunia Usaha dalam penggunaan legalitas Usaha Industri;
  8. Fasilitasi dunia usaha dalam mempromosikan produksi dan produk industri;
  9. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Fasilitasi dan Sarana Industri;
  10. Menganalisa dan mengembangkan kinerja Seksi Fasilitasi Usaha dan Sarana Industri;
  11. Melaporkan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha dan sarana Industri kepada Kepala Bidang;
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepala seksi Fasilitasi Usaha dan sarana Industri dibantu oleh:
  14. Pengelola administrasi dan data Fasilitasi Usaha dan sarana Industri;
  15. Pelaksanaan Teknis Fasilitasi Usaha dan Sarana Industri.

 

Bidang Perdagangan

  1. Bidang perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
  2. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan bidang perdagangan yang meliputi bina usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen, dan metrologi, pengadaan dan penyaluran;
  3. Pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, dan standar teknis bidang perdagangan;
  4. Pelayanan penyediaan informasi peluang pasar dan bantuan akses promosi dagang dalam rangka penetrasi pasar produk daerah;
  5. Pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrologian, pengadaan dan penyaluran;
  6. Pelayanan pemberian rekomendasi untuk proses penerbitan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya;
  7. Pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
  8. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Dokumen Ekspor dan Impor lainnya;
  9. Pembinaan pola kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan besar;
  10. Melakukan Koordinasi Teknis dengan Seksi lain Bidang di Lingkungan Dinas
  11. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas: dan
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

     Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepala bidang perdagangan dibantu oleh;

  1. Seksi bina usaha dan sarana perdagangan;
  2. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Metrologi; dan
  3. Seksi pengadaan dan penyaluran.

 

Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan

  1. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perdagangan dalam hal:
  2. Penyiapan data untuk perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
  3. Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan;
  4. Penyelenggaraan promosi bidang perdagangan;
  5. Fasilitasi pendidikan dan latihan teknis dan manajemen bagi perusahaan kecil dan menengah;
  6. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor dan dokumen ekspor/impor lainnya;
  7. Pembinaan/rekomendasi pola kemitraan antar pengusaha skala kecil, menengah, dan besar;
  8. Fasilitasi Sarana Pedagang;
  9. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan Dinas/Instasi/Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksaan tugas;
  10. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas: dan
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepala seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan dibantu oleh:

  1. Pengelola data perusahaan;
  2. Pengelola data perdagangan dalam dan luar negeri; dan
  3. Pengelola data sarana dan promosi perdagangan.

 

Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Metrologi

  1. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Metrologi dipimpin oleh oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perdagangan dalam hal;
  2. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Metrologi;
  3. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Metrologi;
  4. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  5. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. Menyusun konsep kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Konsumen;
  7. Menyusun konsep kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan, Pengawasan, dan Pengamatan Kemetrologian;
  8. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
  9. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pengawasan, dan pengamatan terhadap pengguna/pemilik alat Ukur, Takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan volume Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT):
  10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  11. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
  12. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas;
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepala seksi Pemberdayaan Konsumen dan Metrologi dibantu oleh;

  1. Pengelola Pemberdayaan Konsumen;
  2. Petugas Pengawasan, Penyuluhan dan Pengamatan kemetrologian;
  3. Pengelola Data pemberdayaan Konsumen dan Metrologi.

 

Seksi Pemantauan dan Monitoring Barang Penting

  1. Seksi Pemantauan dan Monitoring Barang Penting dipimpin oleh seorang kepala seksi,mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perdagangan dalam hal;
  2. Penyiapan bahan fasilitasi kegiatan distribusi bahan pokok dan barang strategis lainnya;
  3. Pemonitoran pengadaan barang penting dan barang strategis lainnya;
  4. Pemantauan perkembangan harga bahan pokok dan barang startegis lainnya serta kegiatan perdagangan;
  5. Penyiapan bahan pelaksananan pengawasan peredaran minuman beralkohol;
  6. Perkoordinasian dalam rangka penanganan masalah yang timbul atas pengadaan dan penyaluran barang jasa;
  7. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepala seksi pengadaan dan penyaluran dibantu oleh;
  11. Pengelola data bahan pokok dan barang penting;
  12. Petugas pemonitoran barang penting;
  13. Pengelola data monitor.