Dinas Koperasi

-

Alamat : Jl. Suryakencana No 78
No. Telepon : (0266) 22195
E-Mail : -



 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

 

 

NOMOR  37 2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR  37  TAHUN 2016

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN,  SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATAKERJA, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

 

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

 

Menimbang  :  bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,  Fungsi,  dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian;

 

 

Mengingat    :  1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

  1. Undang-Undang .……

- 2 -

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan .……

- 3 -

 

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan    :  PERATURAN WALIKOTA TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNAN  ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI,  USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN.

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

  1. Walikota adalah Walikota S

 

  1. Wakil Walikota adalah wakil Walikota S
  2. Sekretaris .……

- 4 -

 

 

  1. Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,Perdagangan, dan Perindustrianyang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,Perdagangan, dan Perindustrian Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,Perdagangan, dan Perindustrian Kota Sukabumi.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana  tugas teknis pada Dinas.

 

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak  seorang pegawai  negeri  sipil  dalam suatu  satuan  organisasi yang   dalam  pelaksanaan  tugasnya  didasarkan pada keahlian danatau keterampilan tertentu.

 

 

BAB II

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

 

Bagian Kesatu

 

Kedudukan

 

Pasal 2

 

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian .……

- 5 -

 

 

Bagian Ketiga

 

Susunan Organisasi

 

Pasal 3

 

 

  1. Kepala Dinas;

 

  1. sekretariat, terdiri atas:
  2. subbagian umum dan kepegawaian;dan
  3. subbagian perencanaan dan keuangan.

 

  1. bidang koperasi dan usaha mikro, terdiri atas:
  2. seksi pembinaan dan pemberdayaan koperasi;
  3. seksi pembinaan danpemberdayaan usaha mikro; dan
  4. seksi fasilitasi usaha koperasi dan usaha mikro.

 

  1. bidang perdagangan, terdiri atas:
  2. seksi bina usaha dan sarana perdagangan;
  3. seksi pemberdayaan konsumen dan metrologi; dan
  4. seksi pengawasan barang strategis.

 

  1. bidang perindustrian, terdiri atas:
  2. seksi bina Usaha Industri;
  3. seksi pengembangan dan pelatihan Industri; dan
  4. seksi fasilitasi usaha dan sarana Industri.

 

  1. UPT; dan
  2. kelompok Jabatan Fungsional.

 

(2) Bagan .……

 

 

Bagian Kedua

 

Tugas Pokok danFungsi

 

Pasal 4

 

 

 

  1. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
  4. pelaksanaan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil menengah , perdagangan, dan perindustrian; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

BAB III .……

 

 

- 7 -

 
 
BAB III

 

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

 

Bagian Kesatu

 

Kepala Dinas

 

Pasal 5

 

 

  1. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang koperasi, usaha kecil menengah,  perdagangan,  dan perindustrian;
  2. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
  3. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  4. mengadakan kerja sama dengan dinas,instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. melaksanakan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangandan perindustrian;
  7. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Walikota di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
  8. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;

 

  1. memberi .……

- 8 -

 

 

  1. memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
  2. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
  3. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

  1. sekretariat;
  2. bidang koperasi dan usaha mikro;
  3. bidang perdagangan;
  4. bidang perindustrian;
  5. UPT; dan
  6. kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Paragraf 1

 

Sekretaris

 

Pasal 6

 

 

  1. penyusunan rencana kerja sekretariat;

 

  1. pemberian .......

- 9 -

 

 

  1. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  2. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  3. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  4. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  5. pengumpulan peraturan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
  6. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  7. penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
  8. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  9. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  10. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  11. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
  12. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas, atau instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

                                                                                         

  1. subbagian umum dan kepegawaian;
  2. subbagianperencanaan dan k

 

Paragraf 2 .......

- 10 -

 

 

Paragraf 2

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian

 

Pasal 7

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  4. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
  5. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
  6. pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan Dinas;
  7. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  8. penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
  9. monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola administrasi umum;
  2. pengelola rumah tangga dan perlengkapan; dan
  3. pengelola administrasi k

Paragraf 3 .......

 

Paragraf 3

 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

 

Pasal 8

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja program kegiatan Dinas;
  2. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  3. pengoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  4. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  5. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  6. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  7. pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, dan pelayanan administrasi keuangan lainnya;
  8. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  9. pelaksanaan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2) Dalam .......

 

- 12 -

 

 

                          

  1. pengelola perencanaan dan pelaporan
  2. pengelola anggaran; dan
  3. pengelola administrasi k

 

 

Bagian Ketiga

 

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 9

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan koperasi dan usaha mikro dan kecil;
  2. pemberian bimbingan pendirian dan perubahan badan hukum koperasi;
  3. pemberian pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan usaha mikro dan Kecil;
  4. penerbitan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas untuk koperasi yang  wilayah keanggotaan dalam Daerah;
  5. pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
  6. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
  7. pemberdayaan .......

- 13 -

 

 

  1. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
  2. fasilitas kerjasama atau kemitraan antara koperasi dan usaha mikro kecil dengan swasta, badan usaha skala nasional, dan badan usaha milik daerah, serta pelayanan bantuan akses promosi atau pemasaran dan permodalan;
  3. pengendalian dan evaluasi kredit program dan dana bergulir;
  4. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

                                                                     

 

  1. seksi pembinaan dan pemberdayaan koperasi;
  2. seksi pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro; dan
  3. seksifasilitasiusaha koperasi dan usaha mikro.

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi

 

Pasal 10

 

  1. penyiapan .......

- 14 -

 

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan program pembinaan dan pemberdayaan koperasi;
  2. pemberian bimbingan pendirian dan perubahan badan hukum koperasi;
  3. penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
  4. pemberian bimbingan teknis administrasi dan manajemen koperasi;
  5. penerbitan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas untuk koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
  6. pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
  7. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas, instansi, kantor danlembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola data koperasi; dan

b.    petugas penyuluh dan pengawasan koperasi.

 

Paragraf  3

 

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

 

Pasal 11

 

(1)  Seksi pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang koperasi dan usaha mikro dalam hal:

  1. penyiapan .......

- 15 -

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan program mengembangkan usaha mikro kecil;
  2. pemberian pendidikan dan pelatihan usaha mikro  kecil;
  3. pemberian bimbingan teknis administrasi dan manajemen usaha mikro kecil;
  4. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
  5. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasidenganpara pemangku kepentingan;
  6. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro dibantu oleh:

 

  1. pengelola data usaha mikro kecil; dan
  2. petugas penyuluh dan pengawasan lembaga usaha mikro kecil.

 

Paragraf 4

 

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

 

Pasal 12

 

  1. penyiapan .......

 

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi pengembangan usaha  koperasi dan usaha mikro kecil;
  2. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional fasilitasi pembiayaan dan fasilitasi kemitraan;
  3. pelayanan bantuan akses promosi atau pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil;
  4. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kredit program dan dana bergulir;
  5. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola data dan perencanaan fasilitasi usaha bagi koperasi dan usaha mikro kecil; dan
  2. petugas pengawasan fasilitasi usaha bagi koperasi dan usaha mikro kecil.

 

 

Bagian Keempat

 

Bidang Perdagangan

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 13

 

(1)   Bidang perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam  hal:

 

  1. penyiaapan .......

 

- 17 -

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan bidang perdagangan yang meliputi bina usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen, dan metrologi, pengadaan, dan penyaluran;
  2. pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, dan standar teknis bidang perdagangan;
  3. pelayanan penyediaan informasi peluang pasar dan bantuan aksespromosi dagang dalam rangka penetrasi pasar produk Daerah;
  4. pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrologian, pengadaan dan penyaluran;
  5. pelayanan pemberian rekomendasi untuk proses penerbitan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
  7. pelayanan penerbitan surat keterangan asal dan dokumen ekspor dan impor lainnya;
  8. pembinaan pola kemitraan antara pengusaha kecil, menengah, dan besar;
  9. pengoordinasian dan konsultasi dengan Dinas, Instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas: dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. seksi bina usaha dan sarana perdagangan;
  2. seksi pemberdayaan konsumen dan metrologi; dan
  3. seksi pengawasan barang strategis.

Paragraf 2 .......

 

- 18 -

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan

 

Pasal 14

 

 

  1. penyiapan data untuk perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
  2. penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, pendaftaran perusahaan, dan penyajian buku daftar perusahaan;
  3. penyelenggaraan promosi bidang perdagangan;
  4. fasilitasi pendidikan dan latihan teknis dan manajemen bagi perusahaan kecil dan menengah;
  5. penyiapan bahan dan data pelayanan perizinan di bidang perdagangan barang dan/atau jasa lainnya;
  6. pelayanan penerbitan surat keterangan asal barang ekspor dan dokumen ekspor atau impor lainnya;
  7. pembinaan pola kemitraan antar pengusaha skala kecil, menengah, dan besar;
  8. pengoordinasian dan konsultasi dengan Dinas, Instansi, ataulembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksaan tugas;
  9. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas: dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. penyediaan .......

 

- 19 -

 

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi  bina usaha dan sarana perdagangan di bantu oleh :

     

  1. pengelola data perusahaan;
  2. pengelola data perdagangan dalam dan luar negeri; dan
  3. pengelola data sarana dan promosi perdagangan.

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Metrologi

 

Pasal 15

 

 

  1. penyusunan rencana dan program kerja seksi pemberdayaan konsumen dan metrologi;
  2. penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pemberdayaan konsumen dan kemetrologian
  3. pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
  4. pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilaksanakan oleh petugas teknis metrologi;
  5. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengawasan, dan pengamatan terhadap pengguna atau pemilik alat ukur, takar, timbang serta perlengkapannya dan volume barang dalam keadaan terbungkus;

 

  1. pengoordinasian .......

 

- 20 -

 

 

  1. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas, instansi, ataulembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  2. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

               

 

  1. pengelola pemberdayaan konsumen;
  2. petugas pengawas, penyuluh, dan pengamat kemetrologian;
  3. petugas kemetrologian; dan
  4. pengelola data pemberdayaan konsumen dan m

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Pengawasan Barang Strategis

 

Pasal 16

                                              

 

  1. penyiapan bahan fasilitasi kegiatan distribusi bahan pokok dan barang strategis lainnya;
  2. pengawasan pengadaan barang penting dan barang strategis lainnya;
  3. pengawasan perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya serta kegiatan perdagangan;
  4. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol;
  5. pengoordinasian .......

 

  1. pengoordinasian dalam rangka penanganan masalah yang timbul atas pengadaan dan penyaluran barang atau jasa;
  2. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola data bahan pokok dan barang strategis;
  2. petugas pengawasan barang strategis; dan
  3. pengelola data pengawasanan.

 

 

Bagian Kelima

 

Bidang Perindustrian

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 17

 

 

  1. penyusunan rencana program kerja bidang perindustrian;
  2. penyelenggaraan pembinaan pengembangan,pelatihan dan fasilitasi usaha dan saran industri;
  3. penyelenggaraan .......

- 22 -

 

 

  1. penyelenggaraan pembinaan usaha, pengembangan dan pelatihan industri;
  2. penyelenggaraan bimbingan teknis dalam pembinaan di seksi bidang industri;
  3. melaksanakan analisis perkembangan kinerja bidang;
  4. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Dinas;
  5. pengoordinasian dan kerja sama dengan dinas dan instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan;
  6. evaluasidan pelaporan program dan kegiatan bidang perindustrian;
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala bidang perindustrian dibantu oleh:

 

  1. seksi bina usaha industri;
  2. seksi pengembangan dan pelatihan industri;
  3. seksi fasilitasi usaha dan sarana i

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Bina usaha industri

 

Pasal 18

 

 

  1. menyiapkan bahan dan data pembinaan usaha bidang industri;
  2. menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pembinaan usaha di bidang industri;
  3. melaksanakan .......

- 23 -

 

 

  1. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka pembinaan usaha di bidang Industri;
  2. koordinasi teknis dengan seksi lain  di lingkungan Dinas;
  3. memberikan konsultasi teknis pembinaan usaha industri;
  4. mngevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bina usaha industri;
  5. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi bina usaha industri;
  6. melaporkan kegiatan seksi bina usaha industri kepada kepala bidang;
  7. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

                          

  1. pengelola administrasi dan data bina usaha industri; dan
  2. pelaksana teknis bina usaha i

 

 

Paragraf  3

 

Seksi Pengembangan dan Pelatihan Industri

 

Pasal 19

 

(1)  Seksi pengembangan dan pelatihan industri dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perindustrian dalam hal:

 

  1. menyiapkan bahan dan data untuk pengembangan dan pelatihan industri;
  2. menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengembangandan pelatihan di bidang industri;
  3. melaksanakan .......

- 24 -

 

 

  1. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka pengembangan dan pelatihan di bidang industri;
  2. mengoordinasi dengan seksi lain  di lingkungan Dinas;
  3. memberikan konsultasi teknis dalam pengembangan dan pelaksanaan pelatihan industri;
  4. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan pelatihan industri;
  5. menganalisa dan mengembangkan kinerja Seksi pengembangan dan pelatihan industri;
  6. melaporkan kegiatan seksi pengembangan dan pelatihan Industri kepada kepala bidang; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengembangan dan pelatihan industri dibantu  oleh:

 

  1. pengelola administrasi dan data pengembangan dan pelatihan industri; dan
  2. pelaksanaan teknis pengembangan dan pelatihan industri.

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Fasilitasi Usaha dan Sarana Industri

 

Pasal 20

 

  1. menyiapkan .......

 

- 25 -

 

 

  1. menyiapkan bahan dan data untuk memfasilitasi usaha dan sarana industri;
  2. menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan fasilitasi usaha dan sarana industri;
  3. mengoordinasi dengan lembaga Pemerintah maupun swasta dalam rangka fasilitasi usaha dan sarana industri;
  4. mengoordinasi teknis dengan seksi lain dan bidang di lingkungan Dinas;
  5. memfasilitasi dunia usaha dalam penggunaan mesin dan pengolahan bahan baku dan bahan pendukung;
  6. memfasilitasi dunia usaha dalam penggunaan legalitas usaha industri;
  7. memfasilitasi dunia usaha dalam mempromosikan produksi dan produk industri;
  8. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan fasilitasi dan sarana Industri;
  9. menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi fasilitasi usaha dan sarana industri;
  10. melaporkan kegiatan seksi fasilitasi usaha dan sarana industri kepada kepala bidang; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola administrasi dan data fasilitasi usaha dan sarana industri; dan
  2. pelaksanaan teknis fasilitasi usaha dan sarana i

 

Bagian .......

 

 

- 26 -

 

 

Bagian Keenam

 

UPT

 

Pasal 21

 

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan peraturan Walikota.

 

 

BAB IV

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 22

 

 

 

 

Pasal 23

 

 

 

(3) Jumlah .......

- 27 -

 

 

 

 

BAB V

 

TATA KERJA

 

Bagian Kesatu

 

Umum

 

Pasal 24

 

 

 

 

 

(5) Setiap .......

 

 

 

 

Bagian Kedua

`

Hal Berhalangan

 

Pasal 25

 

 

 

 

BAB VI

 

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 26

 

.

(3) Kepala .......

 

 

- 29 -

 

 

                            

 

 

 

BAB VII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 27

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

Pasal 28

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar .......

 

 

- 30-

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

 

 

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Desember 2016

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

 

MOHAMAD MURAZ

 

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal

 

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

 

  1. N. HANAFIE ZAIN

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 37

 

 

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

 

TAHUN  2016  NOMOR  37

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

 

TANGGAL      :    14 DESEMBER 2016

NOMOR         :    37 TAHUN 2016

TENTANG      : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

 

 

 

 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

BAGIAN HUKUM

2016