Dinas Komunikasi dan Informatika

-

Alamat : Jl. R Syamsudin SH No 25
No. Telepon : (0266) 22971
E-Mail : -



 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

 

 

 

 

NOMOR  44 2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR 44 TAHUN 2016

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS POKOK, FUNGSI,

DANTATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

 

Menimbang     :  bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 3Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

 

 

Mengingat       :  1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

  1. Undang-Undang …….

- 2 -

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994  Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan .......

- 3 -

 

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

 

 

MEMUTUSKAN:

 

 

Menetapkan    :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

  1. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
  2. Wakil …….

- 4 -

 

 

  1. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana  tugas teknis pada Dinas.

 

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

 

BAB  II

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

 

Bagian Kesatu

 

Kedudukan

 

Pasal  2

 

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian,dipimpin oleh seorang KepalaDinasberkedudukandi bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian …….

- 5 -

 

 

Bagian Kedua

 

Susunan Organisasi

 

Pasal  3

 

 

  1. Kepala Dinas;

 

  1. sekretariat, terdiri atas:

 

  1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  2. subbagian perencanan dan keuangan.

 

  1. bidangpengelolaan informasi publik dan statistik, terdiri atas:

 

  1. seksi pengelolaan informasi dan opini publik;
  2. seksi diseminasi informasi publik; dan
  3. seksi pengelolaan data statistik.

 

  1. bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian, dan integrasi data, terdiri atas:

 

  1. seksi infrastruktur teknologi informasi komunikasi;
  2. seksi persandian dan keamanan informasi; dan
  3. seksi integrasi data e-government.

 

  1. UPT; dan
  2. kelompok Jabatan Fungsional.

 

(2)   Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian ……..

- 6 -
 
 
Bagian Ketiga

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Pasal  4

 

 

 

  1. perumusan kebijakan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  4. pelaksanaan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 
BAB  III

 

BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR DINAS

 

Bagian Kesatu

 

Kepala Dinas

 

Pasal  5

 

  1. membantu …….

 

  1. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang meliputi pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengelolaan komunikasi publik, infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian, dan keamanan informasi layanan e-government;
  2. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
  3. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  4. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. melaksanakan pembinaan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  7. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Walikota di bidang komunikasi dan informatika;
  8. penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah;
  9. memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  10. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
  11. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wakil Walikota; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

 

  1. sekretariat ......

- 8 -

 

 

  1. sekretariat;
  2. bidangpengelolaan informasi publik dan statistik;
  3. bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian, dan integrasi data;
  4. UPT; dan
  5. kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Paragraf 1

 

Sekretaris

 

Pasal 6

 

 

  1. pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  2. penyusunan rencana kerja sekretariat;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  6. pengumpulan dan penyusunan peraturan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  7. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  8. pembinaan …….

- 9 -

 

 

  1. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  2. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  3. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  4. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan tugas Sekretariat;
  5. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  2. subbagian perencanaan dan keuangan.

 

Paragraf 2

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian

 

Pasal 7

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi umum dan kepegawaian;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  4. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
  5. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
  6. pengelolaan …….

- 10 -

 

 

  1. pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan Dinas;
  2. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  3. penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
  4. pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola administrasi umum;
  2. pengelola rumah tangga dan perlengkapan; dan
  3. pengelola administrasi kepegawaian.

 

Paragraf 3

 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

 

Pasal 8

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja program kegiatan Dinas;
  2. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  3. pengoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  4. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  5. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  6. pelaksanaan …….

- 11 -

 

 

  1. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  2. pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
  3. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang untuk keperluan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  4. pelaksanaan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas;
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola perencanaan dan pelaporan;
  2. pengelola anggaran; dan
  3. pengelola administrasi keuangan.

 

Bagian Ketiga

 

Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 9

 

 

  1. perumusanrencanakerja dibidangpengelolaan opini publik, informasi, data dan statistik, dan media publik;
  2. perumusan …….

- 12 -

 

 

  1. perumusankebijakanteknispenyelenggaraan di bidangpengelolaan opini publik, informasi, data dan statistik, dan media publik;
  2. pelaksanaankoordinasi, fasilitasi, dan pembinaantugas dibidanginformasi, komunikasi,dan kemitraankomunikasi;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik, informasi, data dan statistik, dan media publik;
  4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini publik, informasi, data dan statistik, dan media publik;
  5. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini publik, informasi, data dan statistik, dan media publik;
  6. pemantauan,evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini publik, informasi, data dan statistik, dan media publik;
  7. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengelolaan informasi publik dan statistik dibantu oleh:

 

  1. seksi pengelolaan informasi dan opini publik;
  2. seksi diseminasi informasi publik; dan
  3. seksi pengelolaan data statistik.

 

Paragraf 2

 

Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik

 

Pasal 10

 

  1. penyusunan …….

 

  1. penyusunan rencana dan perumusan program kerja bidang pengelolaan informasi dan opini publik;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan informasi dan opini publik;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan informasi dan opini publik;
  4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan opini publik;
  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan informasi dan opini publik;
  6. pemantauan, evaluasi, dan pembuatan laporan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan informasi dan opini publik;
  7. pemonitoran isu publik di media masa dan sosial;
  8. pelaksanaan pengumpulan pendapat umum, survei, atau jajak pendapat;
  9. pelaksanaan pengolahanpengaduan masyarakat di Daerah;
  10. pelaksanaan bahan koordinasi dan kerja sama kelembagaan mengenai pengelolaan informasi dan opini publik;
  11. evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola informasi dan publikasi;
  2. pengelola dokumentasi informasi; dan
  3. pengelola survei kepuasan masyarakat.

 

Paragraf 3 …….

- 14 -

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Diseminasi Informasi Publik

 

Pasal 11

 

 

  1. penyusunan rencana dan program kerja bidang diseminasi informasi publik;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi layanan informasi publik;
  3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi layanan informasi publik;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi layanan diseminasi informasi publik;
  5. pemantauan, evaluasi, dan pembuatan laporan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi layanan komunikasi publik;
  6. pengolahan informasi publik untuk implementasi pelaksanaan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik;
  7. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
  8. penyiapan bahan dan data lingkup informasi publik;
  9. penyiapan bahan dan data pelayanan penyebarluasan informasi pembangunan melalui komunikasi tatap muka dan media cetak;
  10. penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam .............

- 15 -

 

 

 

  1. pengelola data dan informasi;
  2. pengolah data informasi masyarakat; dan
  3. peliput dan penyusun berita.

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Pengelolaan Data Statistik

 

Pasal 12

 

 

  1. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengelolaan data statistik;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan data dan statistik;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan data dan statistik;
  4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan data dan statistik;
  5. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan data dan statistik;
  6. fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen data dan statistik;
  7. pemantauan, evaluasi, dan pembuatan laporan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan data dan statistik;
  8. penyiapan …….

- 16 -

 

 

  1. penyiapan bahan penyebarluasan informasi publik, data, dan statistik;
  2. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan dalam pengelolaan data dan statistik;
  3. penyiapan bahan penyebarluasan data dan statistik;
  4. pelaksanaan statistik sektoral skala Daerah, kegiatan teknis pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerahdan menyusun data makro Daerah;
  5. penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengumpul data;
  2. pengolah data; dan
  3. pelaksana analisis data dan pelaporan.

 

 

Bagian Keempat

 

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi,

Persandian, dan Integrasi Data

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal  13

 

  1. penyiapan …….

- 17 -

 

 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian dan keamanan informasi, serta integrasi sistem informasi dan database;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian, dan keamanan informasi, serta integrasi sistem informasi dan database;
  3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian, dan keamanan informasi, serta integrasi sistem informasi dan database;
  4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian dan keamanan informasi, serta integrasi sistem informasi dan database;
  5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian, dan keamanan informasi serta integrasi sistem informasi dan database;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

 

(2)     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian, dan integrasi datadibantu oleh:

 

 

  1. seksi …….

- 18 -

 

 

  1. seksi infrastruktur teknologi informasi komunikasi;
  2. seksi persandian dan keamanan informasi; dan
  3. seksi integrasi data e-government.
 
 
Paragraf  2

 

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi

 

Pasal 14

 

 

  1. penyusunanrencana dan perumusan program kerja;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
  4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
  6. pemantauan, evaluasi, dan pembuatan laporan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
  7. penyelenggaraan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi e-government;
  8. penyelenggaraan …….

 

 

  1. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
  2. penyelenggaraan filtering konten negatif;
  3. penyelenggaraan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
  4. penyelenggaraan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
  5. pelaksanaan pengembangan layanan akses internet, intranet, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
  6. penyiapan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

 

 

  1. pengelola data sistem manajemen aplikasi informasi;dan
  2. pengelola data pengembangan telematika.

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

 

Pasal 15

 

 

  1. penyusunan …….

- 20 -

 

 

  1. penyusunan rencana program kerja bidang pengawasan persandian dan keamanan informasi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengendalian, pengawasan persandian, dan keamanan informasi;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengendalian, pengawasan persandian, dan keamanan informasi;
  4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengendalian, pengawasan persandian, dan keamanan informasi;
  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi pengendalian, pengawasan persandian, dan keamanan informasi serta pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah;
  6. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi, dan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
  7. pelaksanaan tugas menerima dan mengagendakan berita sandi;
  8. pengelolaan berita sandi menjadi berita plain atau sebaliknya dan mendistribusikannya;
  9. pemonitoran lalu lintas elektronik;
  10. penyelenggaraan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
  11. penyelenggaraan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
  12. pelaksanaan audit teknologi informasi komunikasi;
  13. penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif, dan produktif;
  14. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  15. pelaksanaan …….

- 21 -

 

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

  1. analis persandian;
  2. pranata alat persandian; dan
  3. pramu berita sandi.

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Integrasi Data E-Government

 

Pasal 16

 

 

  1. penyusunan rencana program kegiatan tata kelola e-government;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi tata kelola e-government;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi tata kelola e-government;
  4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi tata kelola e-government;
  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi tata kelola e-government;
  6. pemantauan …….

- 22 -

 

 

  1. pemantauan, evaluasi, dan pembuatan laporan di bidang program, pemonitoran, dan evaluasi tata kelola e-government;
  2. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
  3. penyiapanbahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government Daerah;
  4. penyelenggaraan layanan koordinasi kerja sama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah kabupaten atau kota, dan lintas pemerintah pusat, serta non pemerintah;
  5. penyelenggaraan layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan e-government Pemerintah Daerah;
  6. penyelenggaraan pengembangan dan layanan data center dan disaster recovery center;
  7. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi;
  8. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city;
  9. penyelenggaraan layanan implementasi e-government dan smart city dan promosi pemanfaatan layanan smart city;
  10. penyelenggaraan government chief information officer Daerah;
  11. pengembangan e-government tingkatDaerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat;
  12. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola …….

- 23 -

 

 

  1. pengelola dan pemelihara piranti teknologi informasi;
  2. pengelola jaringan;
  3. instalator jaringan teknologi informasi;
  4. administrator jaringan komputer; dan
  5. teknisi jaringan database.

 

Bagian Kelima

 

UPT

 

Pasal 17

 

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok dan fungsi diatur dengan atau berdasarkan peraturan Walikota.

 

 

BAB IV

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 18

 

 

 

Pasal 19

 

(2) Setiap …….

- 24 -

 

 

 

 

 

BAB V

 

TATA KERJA

 

Bagian Kesatu

 

Umum

 

Pasal 20

 

 

 

 

(4) Setiap …….

 

 

 

 

Bagian Kedua

 

Hal Berhalangan

 

Pasal 21

 

 

 

 

BAB VI

 

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 22

 

(2) Kepala …….

- 26 -

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 24

 

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 25

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar …….

 

 

- 27 -

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

 

 

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Desember 2016

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

 

MOHAMAD MURAZ

 

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Desember 2016

 

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

 

  1. N. HANAFIE ZAIN

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR  44

 

 

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

 

TAHUN  2016  NOMOR  44

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

 

 

TANGGAL      :    14 DESEMBER 2016

NOMOR         :    44 TAHUN 2016

TENTANG      : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

BAGIAN HUKUM

2016