Dinas Kesehatan

-

Alamat : Jl. Suryakencana 45
No. Telepon : (0266) 22121
E-Mail : -



 

BERITA  DAERAH  KOTA  SUKABUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMOR 32 2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR 32 TAHUN 2016

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,

FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

 

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

 

Menimbang     :  bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,  Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

 

 

Mengingat        :  1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

  1. Undang-Undang…..

 

 

- 2 -

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan …….

- 3 -

 

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan    :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA  DINAS KESEHATAN.

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

  1. Walikota adalah Walikota Sukabumi.

 

  1. Wakil …….

- 4 -

 

 

  1. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana  tugas teknis pada Dinas.

 

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,  wewenang,  dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan  tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

 

BAB  II

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DANFUNGSI

 

Bagian Kesatu

                                  
Kedudukan

 

Pasal  2

 

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab  kepada  Walikota melalui Sekretaris Daerah.

 

Bagian …….

- 5 -

 
 
Bagian Kedua

 

Susunan Organisasi

 

Pasal  3

 

 

  1. Kepala Dinas;

 

  1. sekretariat, terdiri atas:
  2. subbagian perencanaan program;
  3. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  4. subbagian keuangan.

 

  1. bidang kesehatan masyarakat, terdiri atas:

 

  1. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
  2. seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga.

 

  1. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit,

      terdiri atas:

 

  1. seksi surveilansdan imunisasi;
  2. seksi pencegahan pengendalian penyakit menular; dan
  3. seksi pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

 

  1. bidang pelayanan kesehatan, terdiri atas:

 

  1. seksi pelayanan kesehatan primer;
  2. seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
  3. seksi pelayanan kesehatan dan tradisional dan perawatan kesehatan masyarakat.

     

  1. bidang …….

 

 

- 6 -

 

 

  1. bidang sumber daya kesehatan, terdiri atas :
  2. seksi kefarmasian;
  3. seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
  4. seksi sumber daya manusia kesehatan.

 

  1. UPT;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

(2)   Bagan susunanorganisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

 

 
Bagian Ketiga

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Pasal  4

 

 

 

  1. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
  4. pelaksanaan administrasi Dinas bidang kesehatan; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

BAB III …….

 

 

- 7 -

 

 
BAB  III

 

BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR DINAS

 

Bagian Kesatu

 

Kepala Dinas

 

Pasal  5

 

 

  1. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang kesehatan;
  2. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
  3. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  4. mengadakan kerja sama dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. melaksanakan pembinaan teknis di bidang kesehatan;
  7. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Walikota di bidang kesehatan;
  8. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang kesehatan;
  9. memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota di bidang kesehatan;
  10. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

 

  1. mempertanggungjawabkan …….

 

  1. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wakil Walikota; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

 

 

  1. sekretariat;
  2. bidang kesehatan masyarakat
  3. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
  4. bidang pelayanan kesehatan;
  5. bidang sumber daya kesehatan;
  6. UPT; dan
  7. kelompok Jabatan Fungsional.

                                                                        

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Paragraf 1

 

Sekretaris

 

Pasal 6

 

 

  1. penyusunan rencana kerja sekretariat;
  2. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  3. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;

 

  1. pemberian …….

 

- 9 -

 

 

  1. pemberian pelayanan program dan informasi, keuangan dan barang milik negara, hukum, administrasi umum, perlengkapan, dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  2. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
  3. penyelengaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
  4. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  5. pengumpulan dan penyusunan peraturan di bidang kesehatan;
  6. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  7. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  8. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  9. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  10. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan tugas sekretariat;
  11. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris  dibantu     oleh:

 

  1. subbagian perencanaan program;
  2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  3. subbagian keuangan.

                                                                       

 

Paragraf 2 …….

 

- 10 -

 

 

Paragraf 2

 

Subbagian Perencanaan Program

 

Pasal 7

 

(1)  Subbagian perencanaan program dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:

                                                                        

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
  2. penyiapan bahan perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan manajemen data kesehatan;
  3. pengoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  4. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  5. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaran Pemerintah Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota lingkup Dinas;
  6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan;
  7. pengelolaan sistem informasi kesehatan;
  8. pengoordinasian pengelolaan data kesehatan;
  9. pengelolaan layanan hubungan masyarakat;
  10. pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian perencanaan program dibantu oleh:

                    

 

  1. pengelola …….

 

- 11 -

 

 

  1. pengelola data perencanaan; dan 
  2. pengelola data monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

 

 

Paragraf 3

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian

 

Pasal 8

 

seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:

 

  1. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  3. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  4. penyiapan bahan usulan program diklat kepegawaian;
  5. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
  6. pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Dinas;
  7. penyiapan dan pengelolaan produk hukum; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola …….

 

 

 

- 12 -

 

 

  1. pengelola administrasi umum;
  2. pengelola administrasi kepegawaian; dan 
  3. pengelola rumah tangga dan perlengkapan.

 

 

Paragraf 4

 

Subbagian Keuangan

 

Pasal 9

 

 

  1. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  2. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  4. pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat berharga;
  5. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara;
  6. pemeliharaan dan pengendalian Barang Milik Negara;dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tuagas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola anggaran keuangan; dan
  2. pengelola administrasi keuangan.

 

 

Bagian  …..

 

- 13 -

 

 

Bagian Ketiga

 

Bidang Kesehatan Masyarakat

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 10

 

 

  1. perencanaan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang meliputi kesehatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olahraga;
  2. pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, anak prasekolah, remaja, dan lanjut usia, program kesehatan wilayah yang spesifik, dan program perawatan kesehatan masyarakat;
  3. pelayanan gizi masyarakat termasuk penanggulangan kekurangan energi protein, vitamin A, GAKY, dan zat besi;
  4. penyelenggaraan program promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
  5. pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat, seperti posyandu, posbindu, poskestren, dan saka bhakti husada;
  6. peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;

 

  1. pelaksanaan .......

 

- 14 -

 

 

  1. pelaksanaan bimbingan, pemantauan, pembinaan, koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyrakat, dan pihak swasta, serta evaluasi program dan penyehatan lingkungan;

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang kesehatan keluarga dibantu oleh:

 

  1. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
  2. seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga.

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

 

Pasal 11

                                           

 

  1. penyiapan bahan perencanaan kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, bayi dan balita;
  2. pelaksanaan program pelayanan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan lanjut usia, penanggulangan dan pencegahan masalah gizi;
  3. pemonitoran dan evaluasi program kesehatan ibu dan anak dan Gizi;
  4. koordinasi dan konsultasi dengan Dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan …….

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola program kesehatan ibu, bayi, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
  2. pengelola program kesehatan balita, anak usia sekolah, dan remaja;
  3. pengelola program kesehatan lanjut usia, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kelompok berkebutuhan khusus; dan
  4. pengelola program gizi masyarakat.

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

 

Pasal 12

                                                        

                                                                    

 

  1. penyiapan bahan perencanaan kegiatan dalam peningkatan upaya promosi kesehatan, peran serta masyarakat, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
  2. penyelenggaraan program promosi dan pendidikan kesehatan masyarakat dalam rangka mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat;
  3. pengembangan .....

 

- 16 -

 

 

  1. pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, posbindu, poskestren, usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan gigi sekolah, usaha kesehatan gigi masyarakat, dan saka bhakti husada;
  2. peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
  3. pemonitoran dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan;
  4. koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola program promosi kesehatan;
  2. pengelola kelompok usaha kesehatan berbasis masyarakat; dan
  3. pengelola program pendidikan kesehatan dan media promosi kesehatan.

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja,

dan Olahraga

 

Pasal 13

 

 

  1. penyiapan .....

 

- 17 -

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
  2. pelaksanaan upaya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
  3. pengawasan upaya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
  4. pemonitoran dan evaluasi kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
  5. pengawasan pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  6. pembinaan dan penilaian kesehatan lingkungan untuk rekomendasi penerbitan laik sehat tempat pengelolaan makanan, depot air minum, tempat-tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan;
  7. koordinasi dan konsultasi upaya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola tempat-tempat umum dan industri;
  2. pengelola sanitasi makanan;
  3. pengelola sanitasi dasar;
  4. pengelola limbah medis; dan
  5. pengelola administrasi.

 

 

 

Bagian .....

 

- 18 -

 

 

Bagian Keempat

 

Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit 

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal  14

 

 

  1. penyusunan rencana program bidang pencegangan dan pengendalian penyakit;
  2. perumusan Kebijakan di bidang pencegahan dan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  5. evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

 

  1. pelaksanaan .....

- 19 -

 

 

  1. pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  2. koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam program pencegahan dan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pencegahan dan pengedalian penyakit  dibantu oleh:

 

  1. seksi surveilansdan imunisasi;
  2. seksi pencegahan pengendalian penyakit menular; dan
  3. seksi pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

 

Paragraf  2

 

Seksi Surveilans dan Imunisasi

 

Pasal 15

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program bidang surveilans dan immunisasi yang meliputi imunisasi, kesehatan matra dan program surveilanspenyakit menular, tidak menular, dan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi;
  2. pelaksanaan .....

- 20 -

 

 

  1. pelaksanaan program imunisasi, kegiatan kesehatanmatra, dan surveilans kejadian luar biasa atau wabah;
  2. pemonitoran dan evaluasi kegiatan surveilans, kesehatan matra dan imunisasi;
  3. koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola program imunisasi;
  2. pengelola program surveilanspenyakit menular; dan
  3. pengelola program surveilans

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular

 

Pasal 16

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  2. pelaksanaan pencegahan penyakit menular;
  3. pelaksanaan pengendalian penyakit menular;
  4. pemonitoran dan evaluasi kegiatan pengendalian penyakit menular;
  5. koordinasi .....

- 21 -

 

 

  1. koordinasi atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola program pengendalian penyakit menular langsung;
  2. pengelola program pengendalian penyakit bersumber binatang; dan
  3. pengelola program HIV-AIDS, IMS.

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

 

Pasal 17

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, napza, dan kesehatan indera;
  2. pelaksanaan upaya pengendalian penyakit dan kesehatan jiwa, napza, dan Kesehatan indera
  3. pemonitoran dan evaluasi kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, napza, dan kesehatan indera;

 

  1. koordinasi .....

 

  1. koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola program penyakit tidak menular;
  2. pengelola program kesehatan jiwa dan penyalahgunan nafza; dan
  3. pengelola program kesehatan indra.

 

 

Bagian Kelima

 

Bidang Pelayanan Kesehatan

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 18

 

 

  1. perumusan kebijakan dibidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
  2. pelaksana kebijakan dibidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

 

  1. penyusunan .....

- 23 -

 

 

  1. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
  2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
  4. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan;
  5. koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pelayanan kesehatan dibantu oleh:

 

  1. seksi pelayanan kesehatan primer;
  2. seksi pelayanan kesehayan rujukan; dan
  3. seksi fasilitas pelayanan kesehatan tradisional dan perawatan kesehtan masyarakat.

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

 

Pasal 19

                                      

  1. penyiapan .....

 

- 24 -

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan primer termasuk peningkatan mutu;
  2. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan fasilitas kesehatan tingkat pertama;
  3. pelaksanaan proses rekomendasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
  4. pelaksanaan pelayanan sertifikasi, akreditasi, total quality management;
  5. pembinaan fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam hal sertifikasi, akreditasi, total quality management;
  6. pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi;
  7. pengembangan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan badan layanan umum Daerah;
  8. pemonitoran dan evaluasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan fasilitas kesehatan tingkat pertama, rekomendasi fasilitas kesehatan tingkat pertama, sertifikasi, akreditasi, total quality management, pengelolaan kapitasi dan non kapitasi, serta badan layanan umum Daerah;
  9. koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola program fasilitas kesehatan tingkat pertama;
  2. pengelola program pengobatan tradisional;
  3. pengelola administrasi.

 

 

Paragraf 3 .....

- 25 -

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

 

Pasal 20

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pembiayaan jaminan kesehatan;
  2. pelaksanaan program pembinaan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pembiayaan jaminan kesehatan;
  3. pelaksanaan proses rekomendasi fasilitas kesehatan tingkat lanjut;
  4. monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, rekomendasi fasilitas kesehatan tingkat lanjut serta pembiayaan jaminan kesehatan;
  5. koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola program dan mutu fasilitas kesehatan tingkat lanjut;
  2. pengelola rekomendasi fasilitas kesehatan tingkat lanjut; dan
  3. pengelola pembiayaan jaminan kesehatan.

 

Paragraf 4 .....

- 26 -

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan

Perawatan Kesehatan Masyarakat

 

Pasal 21

 

 

  1. penyusunan perencanaan program dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan perawatan kesehatan masyarakat;
  2. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan perawatan kesehatan masyarakat;
  3. pelaksanaan proses rekomendasi pengobat tradisional komplementer;
  4. pemonitoran dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan perawatan kesehatan masyarakat;
  5. koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

              

  1. pengelola program kesehatan tradisional komplementer;

 

  1. pengelola .....

- 27 -

 

 

  1. pengelola rekomendasi pengobat tradisional komplementer; dan
  2. pengelola perawatan kesehatan masyarakat.

                    

 

Bagian Keenam

 

Bidang Sumber Daya Kesehatan

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 22

 

 

  1. perencanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
  2. perumusan kebijakan di bidang upaya peningkatkan mutu kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang upaya peningkatkan mutu kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang upaya peningkatan mutu kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang upaya peningkatan mutu kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
  6. pelaksanaan .....

- 28 -

 

 

  1. pelaksanaan administrasi di bidang upaya peningkatan mutu kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
  2. koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang sumber daya kesehatan dibantu oleh:

 

  1. seksi kefarmasian;
  2. seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
  3. seksi sumber daya manusia kesehatan.

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Kefarmasian

 

Pasal 23

 

 

  1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dalam upaya meningkatkan pengelolaan obat, vaksin, reagensia dan bahan medis habis pakai;
  2. penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, reagensia dan bahan medis habis pakai;
  3. pengadaan obat, vaksin, reagensia dan bahan medis habis pakai;
  4. pengendalian mutu obat, vaksin, reagensia dan bahan medis habis pakai;
  5. penyimpanan .....

 

  1. penyimpanan dan pemeliharaan obat, vaksin, reagensia dan bahan medis habis pakai;
  2. pendistribusian obat, vaksin, reagensia dan bahan medis habis pakai ke UPT;
  3. pencatatan dan pelaporan data logistik obat, vaksin, reagensia dan bahan medis habis pakai;
  4. monitoring ketersediaan dan evaluasi pengelolaan obat, vaksin, reagensia dan bahan medis habis pakai;
  5. pelayanan administrasi dan rekomendasi perizinan sarana farmasi;
  6. pengamanan dan sertifikasi produk makanan dan minuman kemasan
  7. pengawasan peredaran produk obat, makanan, dan kosmetika
  8. koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola administrasi; dan
  2. asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian.

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

 

Pasal 24

 

  1. penyiapan .....

 

- 30 -

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dalam upaya meningkatkan pengelolaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
  2. penyusunan rencana kebutuhan alat kesehatan;
  3. pengadaan alat kesehatan dan pengendalian mutu alat kesehatan;
  4. penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian alat kesehatan ke UPT;
  5. pencatatan dan pelaporan data logistik alat kesehatan;
  6. monitoring ketersediaan dan evaluasi pengelolaan alat kesehatan;
  7. pemeliharaan dan penyelenggaraan kalibrasi alat kesehatan;
  8. pelayanan administrasi dan rekomendasi sarana produksi serta distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
  9. koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola alat kesehatan;
  2. pengelola administrasi rekomendasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
  3. pengelola kalibrasi alat kesehatan.

 

 

 

Paragraf 4 .....

- 31 -

 

 

Paragraf 4

 

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

 

Pasal 25

 

 

  1. penyiapan bahan Penyusunan perencanaan program dalam upaya peningkatan sumber daya manusia kesehatan;
  2. analisis kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan;
  3. analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan tenaga kesehatan;
  4. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional tenaga kesehatan;
  5. pengelolaan pelaksanaan magang, praktek lapangan mahasiswa, atau sumber daya manusia kesehatan;
  6. pelayanan administrasi dan rekomendasi atau perizinan perorangan bidang kesehatan;
  7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi, kebutuhan dan pengembangan pelatihan,   pengendalian mutu pelatihan tenaga kesehatan, pengelolaan magang, praktek mahasiswa, atau sumber daya manusia kesehatan serta perijinan perorangan;
  8. koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

(2) Dalam  .....

- 32 -

 

 

 

  1. pengelola analisis kompetensi, pendayagunaan tenaga kesehatan dan pelaksanaan magang, praktik lapangan mahasiswa, atau sumber daya manusia kesehatan;
  2. pengelola pendidikan dan pelatihan fungsional sumber daya manusia Kesehatan termasuk pengendalian mutunya; dan                  
  3. pengelola rekomendasi praktek perorang

 

 

Bagian Ketujuh

 

UPT

 

Pasal 26

 

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok dan  fungsi diatur dengan atau berdasarkan peraturan Walikota.

       

 

BAB IV

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 27

 

 

 

Pasal 28 .....

 

- 33 -

 

 

Pasal 28

 

 

 

 

 

BAB V

 

TATA KERJA

 

Bagian Kesatu

 

Umum

 

Pasal 29

                                                                             

 

 

(2) Setiap .....

- 34 -

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

 

Hal Berhalangan

 

Pasal 30

 

 

BAB VI …….

- 35 -

 

 

BAB VI

 

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 31

 

 

 

 

 

 

BAB VII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 32

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 33 ......

- 36 -

 

 

Pasal 33

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

 

                                            

Ditetapkan di Sukabumi    

pada tanggal 14 Desember 2016

                                            

WALIKOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

 

MOHAMAD MURAZ

 

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal 14  Desember  2016

 

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI

 

cap. ttd.

 

 

 

  1. N. HANAFIE ZAIN

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 32

 

                                              

 

 

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

 

TAHUN 2016 NOMOR 32

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

TANGGAL   :    14 Desember 2016

 

NOMOR      :    32 TAHUN 2016

 

TENTANG   :    KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

 

 

 

 

 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016