Dinas Kesehatan

-

Alamat : Jl. Suryakencana 45
No. Telepon : (0266) 22121
E-Mail : -



 

PERATURAN  WALIKOTA  SUKABUMI

NOMOR  36  TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang    :    bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi;

Mengingat    :    

1.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7.    Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

9.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

10.    Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);


MEMUTUSKAN :


Menetapkan    :    PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA  DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.    Daerah adalah Kota Sukabumi.

2.    Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam unsur dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.    Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.    Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5.    Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

6.    Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

7.    Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

8.    Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

9.    Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah  unsur pelaksana  tugas teknis pada Dinas.

10.    Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang  menunjukkan tugas, tanggung jawab,  wewenang,  dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan  tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB  II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal  2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah  di bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab  kepada  Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal  3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal  4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.    perumusan kebijakan teknis  bidang kesehatan;
b.    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan; dan
d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kesehatan.


BAB  III

BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR DINAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal  5

(1)  Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

a.    membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang kesehatan;
b.    memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
c.    membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
d.    mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e.    membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
f.    melaksanakan pembinaan teknis di bidang kesehatan;
g.    mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang kesehatan;
h.    mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang kesehatan;
i.    memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang kesehatan;
j.    mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
k.    mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wakil Kepala Daerah; dan
l.    melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh:

a.    Sekretariat;
b.    Bidang Kesehatan Keluarga;
c.    Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
d.    Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan;
e.    UPT; dan
f.    Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1)    Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

a.    pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
b.    penyusunan rencana kerja sekretariat;
c.    penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
d.    pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
e.    penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
f.    penyelengaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
g.    penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
h.    pengumpulan dan penyusunan peraturan di bidang kesehatan;
i.    pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan  barang inventaris Dinas;
j.    pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
k.    penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
l.    pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
m.    pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan tugas Sekretariat;
n.    pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
o.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris  dibantu oleh :

a.    Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.    Subbagian Keuangan; dan
c.    Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1)    Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
b.    penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
c.    penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
d.    pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
e.    penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
f.    penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
g.    pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
h.    pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Dinas; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh :

a.    Pengelola Administrasi Umum;
b.    Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
c.    Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 8

(1)    Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
b.    pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
c.    penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
d.    pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat berharga; dan
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh :

a.    Pengelola Anggaran Keuangan; dan
b.    Pengelola Administrasi Keuangan.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 9

(1)    Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.    penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
b.    penyiapan bahan perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan manajemen data kesehatan;
c.    pengkoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
d.    pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
e.    pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
f.    pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes);
g.    pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan Program dibantu oleh :

a.    Pengelola Rencana Kegiatan; dan
b.    Pengelola Pemonitoran, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 10

(1)    Bidang Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas  dalam hal :

a.    perencanaan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang meliputi kesehatan ibu, anak, dan gizi, kesehatan komunitas, dan kesehatan khusus;  
b.    pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), anak prasekolah, remaja, dan lanjut usia, program kesehatan wilayah yang spesifik, dan program perawatan kesehatan masyarakat;
c.    pelayanan gizi masyarakat termasuk penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), vitamin A, GAKY, dan zat besi;
d.    pelayanan kesehatan khusus yang meliputi kesehatan gigi dan mulut, kesehatan mata, kesehatan jiwa, kesehatan sekolah, kesehatan kerja, kesehatan olah raga, pelayanan P3K, pelayanan darah, program kesehatan pada kelompok berkebutuhan khusus;
e.    monitoring dan evaluasi kegiatan;
f.    pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
g.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dibantu oleh :

a.    Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi;
b.    Seksi Kesehatan Komunitas; dan
c.    Seksi Kesehatan Khusus.

Paragraf 1

Seksi Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi

Pasal 11

(1)    Seksi Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dalam hal :

a.    penyiapan bahan perencanaan kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan KIA dan Gizi, Bayi dan Balita;
b.    pelaksanaan program pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Penanggulangan dan Pencegahan Masalah Gizi;
c.    pemonitoran dan evaluasi program Kesehatan KIA dan Gizi;
d.    koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/ Instansi/ Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan  
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi di bantu oleh :

a.    Pengelola Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berancana (KB);
b.    Pengelola Program Kesehatan Bayi dan Balita;
c.    Pengelola Program Penanggulangan dan Pencegahan Masalah Gizi.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Komunitas

Pasal 12

(1)    Seksi Kesehatan Komunitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dalam hal :

a.    penyiapan bahan perencanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan komunitas;
b.    pelayanan kesehatan komunitas meliputi :
       1.    perawatan kesehatan masyarakat;
       2.    upaya kesehatan reproduksi;
       3.    upaya kesehatan anak dan remaja;
       4.    upaya kesehatan sekolah;
c.    koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan  
d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Komunitas dibantu oleh :

a.    Pengelola Program Perawatan Kesehatan Masyarakat;
b.    Pengelola Program Kesehatan Reproduksi;
c.    Pengelola Program UKS, Anak dan Remaja;

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Khusus

Pasal 13

(1)    Seksi Kesehatan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dalam hal :

a.    penyiapan bahan perencanaan kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan khusus;
b.    pelayanan kesehatan khusus yang meliputi  Kesehatan gigi dan mulut, kesehatan mata, kesehatan jiwa, kesehatan kerja, kesehatan olah raga, pelayanan P3K, kesehatan lansia, pelayanan darah, dan upaya kesehatan kelompok berkebutuhan khusus;
c.    program kesehatan wilayah spesifik;
d.    pemonitoran dan evaluasi program kesehatan khusus;
e.    koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan  
f.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Khusus dibantu oleh :

a.    Pengelola Program Kesehatan Jiwa, Mata, Gigi dan Mulut, Pelayanan Darah;
b.    Pengelola Program Pelayanan Kesehatan Lansia;
c.    Pengelola Program Kesehatan Kerja, Olahraga, dan Pelayanan P3K; dan
d.    Pengelola Program Kesehatan Kelompok Berkebutuhan Khusus.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Penyakit  dan Penyehatan Lingkungan

Pasal  14

(1)    Bidang  Pengendalian Penyakit  dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.    perencanaan program bimbingan, pencegahan, pengamatan, pengendalian penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan;
b.    pelaksanaan bimbingan, pencegahan, pengamatan, pengendalian penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan;
c.    penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah dan bencana;
d.    pemantauan, pembinaan dan pengendalian program pencegahan, pengamatan, pengendalian penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan;
e.    koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, LSM, dan pihak swasta program pencegahan, pengamatan, pengendaian penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan;
f.    evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan;
g.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  dibantu oleh :

a.    Seksi Surveillance dan Imunisasi;
b.    Seksi Pengendalian Penyakit; dan
c.    Seksi Penyehatan Lingkungan.

Paragraf  1

Seksi Surveillance dan Imunisasi

Pasal 15

(1)    Seksi Surveillance dan Imunisasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam hal :

a.    penyusunan perencanaan program Surveillance penyakit menular, tidak menular, penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi;
b.    penyusunan perencanaan program imunisasi;
c.    pelaksanaan program imunisasi;
d.    pelaksanaan kegiatan Surveillance matra;
e.    pelaksanaan Surveillance penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa;
f.    pelaksanaan Surveillance penyakit menular, tidak menular dan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi;
g.    pemonitoran dan evaluasi kegiatan surveillance dan imunisasi;
h.    koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan  
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi dibantu oleh :

a.    Pengelola Program Imunisasi;
b.    Pengelola Program Surveillance Penyakit Menular;
c.    Pengelola Program Surveillance Matra;
d.    Pengelola Surveillance Bencana dan Kejadian Luar Biasa; dan
e.    Pengelola Administrasi.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Penyakit

Pasal 16

(1)    Seksi Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam hal :

a.    penyusunan perencanaan dalam upaya pengendalian penyakit;
b.    pelaksanaan pengendalian penyakit;
c.    pemonitoran dan evaluasi kegiatan pengendalian penyakit;
d.    koordinasi/konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan  
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Penyakit dibantu oleh :

a.    Pengelola Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
b.    Pengelola Program Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
c.    Pengelola Program Penyakit Tidak Menular;
d.    Pengelola Program HIV-AIDS, IMS dan Penyalahgunaan NAPZA; dan
e.    Pengelola Administrasi.

Paragraf 3

Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 17

(1)    Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam hal :

a.    penyusunan perencanaan kegiatan dalam upaya penyehatan lingkungan;
b.    koordinasi program dan pelaksanaan program penyehatan lingkungan di Daerah;
c.    pembinaan higiene sanitasi pada Tempat-Tempat Umum Dan Industri (TTUI) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), dan Tempat Umum Pengelolaan Makanan (TUPM) dengan rekomendasi laik sehat;
d.    penilaian higiene sanitasi pada TTUI dan TPM serta TUPM untuk penerbitan sertifikat laik sehat;
e.    pengawasan kesehatan lingkungan pada lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum;
f.    pengawasan pengelolaan limbah medis dan infectius dari sarana kesehatan;
g.    penilaian resiko pencemaran air, udara, tanah, dan makanan;
h.    pemonitoran dan evaluasi kegiatan program penyehatan lingkungan;
i.    koordinasi dan konsultasi dengan dinas/ instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan  
j.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan  dibantu oleh :

a.    Pengelola TTUI;
b.    Pengelola Sanitasi Makanan;
c.    Pengelola Sanitasi Dasar;
d.    Pengelola Limbah Medis;
e.    Pengelola Administrasi.


Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan

Pasal 18

(1)    Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.    perencanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan obat, vaksin dan alat kesehatan, bina sarana kesehatan, perizinan, pengawasan terhadap perbekalan kesehatan, promosi kesehatan, peran serta masyarakat, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
b.    penyelenggaraan program promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
c.    pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat, seperti Posyandu, Posbindu, Poskestren, dan Saka Bhakti Husada;
d.    peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
e.    penyelenggaraan program jaminan kesehatan;
f.    pengelolaan obat, reagensia, alat kesehatan habis Pakai, dan alat kesehatan bagi pelayanan kesehatan masyarakat di UPT;
g.    pelayanan administrasi, dan rekomendasi perizinan sarana perorangan, badan, kelompok, maupun institusi yang berkaitan dengan kesehatan;
h.    pemonitoran dan evaluasi kegiatan pada bidang promosi kesehatan dan sarana kesehatan;
i.    koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan  
j.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan dibantu oleh :
a.    Seksi Perbekalan Kesehatan;
b.    Seksi Bina Sarana Kesehatan; dan
c.    Seksi Promosi Kesehatan.

Paragraf 1

Seksi Perbekalan Kesehatan

Pasal 19

(1)    Seksi Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan dalam hal:

a.    perencanaan kegiatan dalam upaya meningkatkan pengelolaan obat, vaksin, reagensia, alat kesehatan habis pakai, dan alat kesehatan;
b.    penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, reagensia, alat kesehatan habis pakai, dan alat kesehatan;
c.    Pengendalian mutu obat, vaksin, reagensia, alat kesehatan habis pakai, dan alat kesehatan;
d.    penyimpanan dan pemeliharaan obat, vaksin, reagensia, alat kesehatan habis pakai, dan alat kesehatan;
e.    pendistribusian obat, vaksin, reagensia, alat kesehatan habis pakai, dan alat kesehatan ke UPT Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan;
f.    pencatatan dan pelaporan data logistik obat, vaksin, reagensia, alat kesehatan habis pakai, dan alat kesehatan;
g.    monitoring ketersediaan dan evaluasi pengelolaan obat, vaksin, reagensia, alat kesehatan habis pakai, dan alat kesehatan;
h.    koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan  
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan dibantu oleh :

a.    Pengelola Administrasi; dan
b.    Asisten Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian.

Paragraf 2

Seksi Bina Sarana Kesehatan

Pasal 20

(1)    Seksi Bina Sarana Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan dalam hal :

a.    penyiapan bahan perencanaan kegiatan dalam upaya peningkatan, pembinaan sarana kesehatan Pemerintah maupun swasta, dan pelayanan perizinan dalam bidang kesehatan;
b.    pelayanan administrasi dan rekomendasi perizinan, sarana perorangan, badan, kelompok maupun institusi yang berkaitan dengan kesehatan;
c.    pengawasan produk dan peredaran obat, alat kesehatan, kosmetika, makanan dan minuman, serta bahan berbahaya;
d.    pelaksanaan sampling produk obat, alat kesehatan, kosmetika, makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan, palsu dan kadaluarsa;
e.    pengamanan dan sertifikasi produk makanan minuman kemasan;
f.    penyelidikan bersama unsur terkait terhadap produk palsu dan tidak memenuhi syarat kesehatan;
g.    unit layanan pengaduan konsumen bidang obat, alat kesehatan, kosmetika, makanan, dan minuman;
h.    koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i.    pelayanan dasar, meliputi penguatan manajemen puskesmas, jaminan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kinerja puskesmas, dan akreditasi;
j.    penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan
k.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Sarana Kesehatan dibantu oleh :

a.    Pengelola Administrasi;
b.    Pengawas Produk; dan
c.    Petugas Lapangan.
   
Paragraf 3

Seksi Promosi Kesehatan

Pasal 21

(1)    Seksi Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan dalam hal:

a.    penyiapan bahan perencanaan kegiatan dalam peningkatan upaya promosi kesehatan, peran serta masyarakat, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
b.    penyelenggaraan program promosi dan pendidikan kesehatan masyarakat dalam rangka mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat;
c.    pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat  seperti Posyandu, Posbindu, Poskestren dan Saka Bhakti Husada (SBH);
d.    peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
e.    pemonitoran dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan;
f.    koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan  
g.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi Kesehatan dibantu oleh :

a.    Pengelola Administrasi;
b.    Pengelola Program Promosi dan Pendidikan Kesehatan.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 22

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok dan  fungsi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.


BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan  tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)    Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(3)    Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

(1)    Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(2)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

(3)    Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

(1)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2)    Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

(3)    Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4)    Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 27

(1)    Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, Sekretaris mewakili Kepala Dinas.

(2)    Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1)    Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2)    Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3)    Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)    Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

(5)    Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.


DINAS KESEHATAN