Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

Alamat : Jl. Bhayangkara No 224 / 84
No. Telepon : (0266) 21826
E-Mail : -



 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

 

 

NOMOR  41                                                            2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR  41  TAHUN  2016

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,

DAN TATA KERJADINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

 

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

 

Menimbang    :  bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 3Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

 

 

Mengingat      :  1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

  1. Undang-Undang .....

- 2 -

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tetang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Keputusan .....

- 3 -

 

 

  • Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

 

 

MEMUTUSKAN:

 

 

Menetapkan    :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA  DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

  1. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
  2. Pemerintah .....

- 4 -

 

 

  1. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana  tugas teknis pada Dinas.

 

10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung  jawab,  wewenang, dan hak seorang pegawai  negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian danatau keterampilan tertentu.

 

 

BAB II

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,DAN FUNGSI

 

Bagian Kesatu

 

Kedudukan

 

Pasal 2

 

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan  di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian .....

- 5 -

 

 

Bagian Kedua

 

Susunan Organisasi

 

Pasal 3

 

 

  1. Kepala Dinas;

 

  1. sekretariat, terdiri atas:
  2. subbagian umum dan kepegawaian;dan
  3. subbagian perencanaan dan keuangan.

 

  1. bidangpelayanan pendaftaran kependudukan, terdiriatas:
  2. seksi identitas penduduk;dan
  3. seksi pindah datang dan pendataan penduduk.

 

  1. bidang pelayanan pencatatan sipil, terdiri atas:
  2. seksi kelahiran dan kematian; dan
  3. seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

 

  1. bidangpengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, terdiri atas:
  2. seksi pengelolaaninformasi administrasi kependudukan; dan
  3. seksi kerjasamadan inovasi pelayanan.

 

  1. UPT; dan
  2. kelompok Jabatan F

 

 

Bagian .....

 

Bagian Ketiga

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Pasal 4

 

 

 

  1. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. pelaksanaan administrasi Dinas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikotaterkait dengan tugas dan fungsinya.

 

BAB III

 

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

 

Bagian Kesatu

 

Kepala Dinas

 

Pasal 5

 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

 

  1. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. memimpin .....

- 7 -

 

 

  1. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan urusan administrasi kependudukan;
  2. membuat dokumen rencana dan dokumen evaluasi Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. mengadakan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. membina dan memotivasi seluruh pegawai dilingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  5. melaksanakan pembinaan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data;
  6. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan dan kebijakan Walikota di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  7. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  8. mengelola dan menyajikan data kependudukan;
  9. melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan;
  10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  11. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Walikota melalui Wakil Walikota;

 

  1. mempertanggungjawabkan .....

- 8 -

 

 

  1. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

 

  1. sekretariat;
  2. bidang pelayanan pendaftaran kependudukan;
  3. bidang pelayanan pencatatan sipil;
  4. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  5. UPT; dan
  6. kelompok Jabatan F

 

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Paragraf 1

 

Sekretaris

 

Pasal 6

 

 

  1. penyusunan penyusunan rencana kerja sekretariat;
  2. pemberian .....

- 9 -

 

 

  1. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  2. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  3. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  4. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  5. pengumpulan peraturan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  6. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  7. penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
  8. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  9. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  10. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  11. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
  12. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas atau instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris  dibantu oleh:

 

  1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  2. subbagianperencanaan dan k

 

Paragraf 2 .....

- 10 -

 

 

Paragraf 2

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian

 

Pasal 7

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  4. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
  5. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
  6. pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan Dinas;
  7. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  8. penyiapan bahan usulan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pegawai;
  9. pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola administrasi umum;
  2. pengelola rumah tangga dan perlengkapan; dan
  3. pengelola administrasi k

Paragraf 3 .....

 

Bagian Ketiga

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Pasal 4

 

 

 

  1. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. pelaksanaan administrasi Dinas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikotaterkait dengan tugas dan fungsinya.

 

BAB III

 

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

 

Bagian Kesatu

 

Kepala Dinas

 

Pasal 5

 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

 

  1. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. memimpin .....

- 7 -

 

 

  1. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan urusan administrasi kependudukan;
  2. membuat dokumen rencana dan dokumen evaluasi Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. mengadakan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. membina dan memotivasi seluruh pegawai dilingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  5. melaksanakan pembinaan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data;
  6. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan dan kebijakan Walikota di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  7. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  8. mengelola dan menyajikan data kependudukan;
  9. melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan;
  10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  11. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Walikota melalui Wakil Walikota;

 

  1. mempertanggungjawabkan .....

- 8 -

 

 

  1. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

 

  1. sekretariat;
  2. bidang pelayanan pendaftaran kependudukan;
  3. bidang pelayanan pencatatan sipil;
  4. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  5. UPT; dan
  6. kelompok Jabatan F

 

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Paragraf 1

 

Sekretaris

 

Pasal 6

 

 

  1. penyusunan penyusunan rencana kerja sekretariat;
  2. pemberian .....

- 9 -

 

 

  1. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  2. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  3. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  4. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  5. pengumpulan peraturan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  6. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
  7. penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
  8. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  9. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  10. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  11. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
  12. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas atau instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris  dibantu oleh:

 

  1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  2. subbagianperencanaan dan k

 

Paragraf 2 .....

- 10 -

 

 

Paragraf 2

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian

 

Pasal 7

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  4. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
  5. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
  6. pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan Dinas;
  7. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  8. penyiapan bahan usulan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pegawai;
  9. pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

  1. pengelola administrasi umum;
  2. pengelola rumah tangga dan perlengkapan; dan
  3. pengelola administrasi kepegawaian

Paragraf 3 .....

 

 

Paragraf 3

 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

 

Pasal 8

 

 

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja program kegiatan Dinas;
  2. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  3. pengoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  4. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  5. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  6. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  7. pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
  8. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  9. pelaksanaan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2) Dalam .....

- 12 -

 

 

 

  1. pengelola perencanaan dan pelaporan;
  2. pengelola anggaran; dan
  3. pengelola administrasi k

 

 

Bagian Ketiga

 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 9

 

 

  1. penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan pendaftaran kependudukan;
  2. penetapan kebijakan teknis dan pengelolaan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan;
  3. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan pendaftaran kependudukan;
  4. penetapan penyusunan kebutuhan blanko atau formulir pelayanan pendaftaran kependudukan;
  5. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan;
  6. penetapan upaya pemecahan permasalahan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan;
  7. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran kependudukan;
  8. pelaksanaan .....

- 13 -

 

 

  1. pelaksanaan koordinasi dengan dinas atau instansi di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan;dan
  2. pelaksanaan tugas Dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalabidang pelayanan pendaftaran kependudukan dibantu oleh:

 

  1. seksi identitas penduduk; dan
  2. seksi pindah datang dan pendataan penduduk.

 

Paragraf 2

 

Seksi Identitas Penduduk

 

Pasal 10

 

 

  1. penyusunan rencana dan program kerja operasional seksi identitas penduduk;
  2. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis urusan identitas penduduk;
  3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan identitas penduduk;
  4. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal urusan identitas penduduk;
  5. pelaksanaan pengelolaan kegiatan pendaftaran penduduk dan perubahan elemen data kependudukan
  6. pelaksanaan usulan dan pendistribusian formulir dan blanko urusan identitas penduduk;
  7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan identitas penduduk;dan
  8. pelaksanaan .....

- 14 -

 

 

  1. pelaksanaan tugas Dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

  1. petugas input data atau operator;
  2. petugas pelayanan;dan
  3. pengelola arsip.

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

 

Pasal 11

 

 

  1. penyusunan rencana dan program kerja operasional seksi pindah datang dan pendataan penduduk;
  2. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis urusan pindah datang dan pendataan penduduk;
  3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pindah datang dan pendataan penduduk;
  4. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal urusan pindah datang dan pendataan penduduk;
  5. pelaksanaan pengelolaan kegiatan pendaftaran penduduk dan perubahan elemen data kependudukan;
  6. pelaksanaan usulan dan pendistribusian formulir dan blanko urusan pindah datang dan pendataan penduduk;
  7. pelaksanaan .....

- 15 -

 

 

  1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pindah datang dan pendataan penduduk; dan
  2. pelaksanaan tugas Dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

  1. petugas input data atau operator;
  2. petugas pelayanan;dan
  3. pengelola arsip.

 

Bagian Keempat

 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 12

 

 

  1. penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan pencatatan sipil;
  2. penetapan kebijakan teknis dan pengelolaan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
  3. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan pencatatan sipisl;
  4. penetapan penyusunan kebutuhan blanko atau formulir pelayanan pencatatan sipil;
  5. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan pencatatan sipil;
  6. penetapan upaya pemecahan permasalahan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
  7. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil;
  8. pelaksanaan .....

 

  1. pelaksanaan koordinasi dengan dinas atau instansi di bidang pelayanan pencatatan sipil;dan
  2. pelaksanaan tugas Dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalabidang pelayanan pencatatan sipil dibantu oleh:

 

  1. seksi kelahirandan kematian; dan
  2. seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan pewarganegaraan.

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Kelahiran dan Kematian

 

Pasal 13

 

 

  1. penyusunan rencana dan program kerja operasional seksi kelahiran dan kematian;
  2. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis urusan kelahirandan kematian;
  3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan kelahiran dan kematian;
  4. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal urusan kelahiran dan kematian;
  5. pelaksanaan pengelolaan kegiatan kelahiran, perubahan status anak dan kematian;
  6. pelaksanaan usulan dan pendistribusian formulir dan blanko urusan kelahirandan kematian;
  7. pelaksanaan .....

- 17 -

 

 

  1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kelahiran dan kematian; dan
  2. pelaksanaan tugas Dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

  1. petugas input data atau operator;
  2. petugas pelayanan; dan
  3. pengelolaa

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan

Status Anak, dan Pewarganegaraan

 

Pasal 14

 

 

  1. penyusunan rencana dan program kerja operasional seksi seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan pewarganegaraan;
  2. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis urusan seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan pewarganegaraan;
  4. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal urusan seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  5. pelaksanaan .....

- 18 -

 

 

  1. pelaksanaan pengelolaan kegiatan seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  2. pelaksanaan usulan dan pendistribusian formulir dan blanko urusan perkawinan, perceraian, peubahan status anak, dan pewarganegaraan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan; dan
  4. pelaksanaan tugas Dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

  1. petugas input data atau operator;
  2. petugas pelayanan; dan
  3. pengelolaa

 

 

Bagian Kelima

 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

 

Paragraf 1

 

Kepala Bidang

 

Pasal 15

 

 

  1. penyusunan .....

 

- 19 -

 

 

  1. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data meliputi teknologi informasi, kerjasama, komunikasi, dan inovasi pelayanan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  3. pembinaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugasbidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  4. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  5. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi, lembaga, atau pihak ketiga pada tingkat Dinas
  6. pelaksanaan koordinasi dengan dinas atau instansi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  7. pemonitoran dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  8. pelaksanaan tugas Dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalabidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data  dibantu oleh:

 

  1. seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;dan
  2. seksi kerjasama dan inovasi pelayanan.

 

 

Pararaf 2 .....

- 20 -

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Pengelolaan Informasi  Administrasi Kependudukan

 

Pasal 16

 

 

  1. penyusunan rencana kerja seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukanmengacu pada rencana kerja bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan  dan pemanfaatan data;
  2. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaaninformasi administrasi kependudukan;
  3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi teknologi informasi, pengolahan, dan penyajian data;
  4. pelaksanaan pengelolaaninformasi administrasi kependudukan;
  5. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  6. pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan seksi pengelolaaninformasi administrasi kependudukan;
  7. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaaninformasi administrasi kependudukan;
  8. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pengelolaaninformasi administrasi kependudukan; dan

 

  1. pelaksanaan .....

- 21 -

 

 

  1. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

  1. pengelolaan databasekependudukan;
  2. pengelola jaringan; dan
  3. petugas input data atau operator.

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

 

Pasal 17

 

 

  1. penyusunan rencana dan program kerjasamadan   inovasi pelayanan;
  2. pelaksanaan penyusunan kebijakan kerjasama dan inovasi pelayanan;
  3. pelaksanaan pelayanan kerjasama daninovasi  pelayanan;
  4. pelaksanaan koordinasi kerjasamadan inovasi pelayanan;
  5. pelaksanaan pengadaan   media   komunikasi    elektronik, media cetak yang dapat di akses oleh masyarakat;
  6. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan   tugas;
  7. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam .....

- 22 -

 

 

 

  1. pengelola kerjasama dan inovasi pelayanan;
  2. petugas input data atau operator; dan
  3. petugas informasi.

 

Bagian Keenam

 

UPT

 

Pasal 18

 

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan peraturan Walikota.

 

 

BAB IV

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 19

 

 

 

Pasal 20

 

(2) Setiap.....

 

 

 

 

BAB V

 

TATA KERJA

 

Bagian Kesatu

 

Umum

 

Pasal 21

 

 

 

 

(2) Setiap .....

- 24 -

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

 

Hal Berhalangan

 

Pasal 22

 

 

 

 

BAB VI

 

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 23

 

(2) Kepala .....

- 25 -

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 24

 

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

Pasal 25

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

- 26 -

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

 

 

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Desember 2016

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

MOHAMAD MURAZ

 

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Desember 2016

 

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

 

 

  1. N. HANAFIE ZAIN

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR

 

 

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

 

 

 

 

 

TAHUN 2016 NOMOR 41

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

 

 

 

TANGGAL   :    14 Desember 2016

 

NOMOR      :    41 TAHUN 2016

 

TENTANG   :    KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL0

 

 

 

 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016