Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

-

Alamat : Jl. Bhayangkara
No. Telepon : (0266) 21826
E-Mail : -



PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

 

NOMOR 44 TAHUN 2012

 

TENTANG :

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

 

Menimbang:         bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Sukabumi;

 

Mengingat   :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

 

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

 

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

 

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan         :         PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI.

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

 

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

 

  1. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

 

  1. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

 

  1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

 

  1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Sukabumi.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.

 

  1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

 

 

BAB II

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

 

Bagian Pertama

 

Kedudukan

 

Pasal 2

 

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

 

 

Bagian Kedua

 

Tugas Pokok

 

Pasal 3

 

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

 

Bagian Ketiga

 

Fungsi

 

Pasal 4

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

 

  1. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

 

 

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

 

Bagian Pertama

 

Kepala Dinas

 

Pasal 5

 

(1)      Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

 

  1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;  
  2. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
  3. membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
  4. mengadakan kerja sama dengan perangkat daerah/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. melaksanakan pembinaan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  8. menandatangani biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat keterangan kependudukan dan catatan sipil;
  9. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  10. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh:

 

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Kependudukan;
  3. Bidang Pencatatan sipil;
  4. UPT; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

Bagian Kedua

 

Sekretariat

 

Pasal 6

 

(1)      Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

 

  1. pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
  2. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
  6. pengumpulan dan penyusunan peraturan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan dan barang inventaris Dinas;
  8. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  9. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  10. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
  11. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan tugas Sekretariat;
  12. pengkoordinasian dan konsultasi dengan perangkat daerah/instansi/lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh :

 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan Program.

 

 

Paragraf 1

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian

 

Pasal 7

 

(1)      Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

 

  1. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
  4. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Dinas;
  5. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  6. penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
  7. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
  8. pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan Dinas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Administrasi Umum;
  2. Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
  3. Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan.

 

 

Paragraf 2

 

Subbagian Keuangan

 

Pasal 8

 

(1)      Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  2. pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
  3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  4. pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan dokumen surat-surat berharga; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Administrasi Keuangan; dan
  2. Pengelola Anggaran.

 

 

Paragraf 3

 

Subbagian Perencanaan Program

 

Pasal 9

 

(1)      Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

 

  1. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) program kegiatan Dinas;
  2. pengkoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  3. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  4. pemonitoran dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan Program dibantu oleh :

  1. Pengelola Perencanaan; dan
  2. Pengelola Laporan.

 

Bagian Ketiga

 

Bidang Kependudukan

 

Pasal 10

 

(1)      Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

  1. penyusunan rencana kerja bidang kependudukan yang meliputi pendaftaran, pengendalian kependudukan, pemonitoran, evaluasi, dan data;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan yang meliputi pendaftaran dan pengendalian penduduk, data dan pengkajian;
  3. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan meliputi pendaftaran dan pengendalian penduduk, data dan pengkajian;
  4. pelaksanaan pendaftaran dan pengendalian penduduk;
  5. pembinaan dan pengembangan data statistik;
  6. penyelenggaraan pengkajian bidang kependudukan;
  7. pengkoordinasian dan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan dinas/instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kependudukan dibantu oleh :

 

  1. Seksi Pendaftaran Kependudukan;
  2. Seksi Pengendalian Kependudukan; dan
  3. Seksi Data dan Pengkajian.

 

 

Paragraf 1

 

Seksi Pendaftaran Kependudukan

 

Pasal 11

 

(1)      Seksi Pendaftaran Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kependudukan dalam hal :

 

  1. penyusunan rencana kerja seksi pendaftaran kependudukan;
  2. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pendaftaran kependudukan;
  3. pengelolaan kegiatan pendaftaran kependudukan;
  4. pendistribusian dokumen pendaftaran penduduk;
  5. penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan aplikasi sistem pelayanan pendaftaran kependudukan;
  6. pelaksanaan verifikasi aspek legalitas pendaftaran kependudukan;
  7. penerbitan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kartu keluarga untuk warga negara asing;
  8. pemonitoran dan pembinaan para register dan petugas pelayanan pendaftaran kependudukan;
  9. pengkoordinasian dan konsultasi dengan perangkat daerah/ instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendaftaran Kependudukan dibantu oleh :

 

  1. Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
  2. Pengelola Data Kependudukan.

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Pengendalian Kependudukan

 

Pasal 12

 

(1)      Seksi Pengendalian Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kependudukan dalam hal :

 

  1. penyusunan rencana kerja seksi pengendalian kependudukan;
  2. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pengendalian kependudukan;
  3. pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan;
  4. pengawasan dan pengendalian penduduk tetap, sementara dan orang asing;
  5. penataan dan pemantauan penyebaran penduduk menurut geografis administratif;
  6. pengkoordinasian dan konsultasi dengan perangkat daerah/ instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. pemonitoran dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas pengendalian penduduk;
  8. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Kependudukan dibantu oleh :

 

  1. Pelaksana Administrasi Pengendalian Penduduk; dan
  2. Pengelola Data Kependudukan.

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Data dan Pengkajian

 

Pasal 13

 

(1)      Seksi Data dan Pengkajian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kependudukan dalam hal:

 

  1. penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Pengkajian;
  2. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis Data dan Pengkajian;
  3. pemeliharaan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. pemonitoran dan pemantauan perkembangan kependudukan;
  5. pelaksanaan penyajian dan pelayanan data kependudukan dan pencatatan sipil;
  6. penyelenggaraan kegiatan penetapan proyeksi keadaan penduduk yang meliputi jumlah, mutu, struktur, dan komposisi;
  7. penyusunan laporan administrasi kependudukan;
  8. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

(2)     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Data dan Pengkajian dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Data Kependudukan; dan
  2. Pengelola Data Pencatatan Sipil.

 

 

Bagian Keempat

 

Bidang Pencatatan sipil

 

Pasal 14

 

(1)      Bidang Pencatatan sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

 

  1. penyusunan rencana kerja bidang pencatatan sipil;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil;
  3. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang pencatatan sipil yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan peristiwa penting lainnya;
  4. penyelenggaraan kegiatan pencatatan sipil;
  5. pembinaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang dokumentasi dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  6. penyelenggaraan kegiatan informasi dan penyuluhan pencatatan sipil;
  7. penyelenggaraan pendokumentasian kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil
  8. pengkoordinasian dengan perangkat daerah/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. pemonitoran dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas bidang pencatatan sipil; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencatatan sipil dibantu oleh :

 

  1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
  2. Seksi Peristiwa Penting Lainnya; dan
  3. Seksi Dokumentasi dan Informasi.

 

 

Paragraf 1

 

Seksi Kelahiran dan Kematian

 

Pasal 15

 

(1)      Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil dalam hal :

 

  1. penyusunan rencana kerja di bidang kelahiran dan kematian;
  2. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang kelahiran dan kematian;
  3. fasilitasi pendistribusian dokumen akta kelahiran dan akta kematian;
  4. pelayanan yang menyangkut penerbitan akta kelahiran dan akta kematian;
  5. pengkoordinasian dengan perangkat daerah/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. pelaporan, pemonitoran, dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kelahiran dan kematian; dan

 

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

(2)     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian dibantu oleh :     

                            

  1. Pengelola Data Kelahiran dan Kematian; dan
  2. Petugas Pelayanan Akta Catatan Sipil.

 

 

Paragraf 2

 

Seksi Peristiwa Penting Lainnya

 

Pasal 16

 

(1)      Seksi Peristiwa Penting Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil dalam hal :

 

  1. penyusunan rencana kerja di bidang peristiwa penting lainnya;
  2. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang peristiwa penting lainnya;
  3. fasilitasi pendistribusian dokumen akta peristiwa penting lainnya;
  4. pelayanan yang menyangkut penerbitan akta peristiwa penting lainnya;
  5. pemonitoran dan pembinaan para register dan petugas pelayanan akta catatan sipil;
  6. pengkoordinasian dengan perangkat daerah/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. pemonitoran dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang peristiwa penting lainnya; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peristiwa Penting Lainnya dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Data Peristiwa Penting Lainnya; dan
  2. Petugas Pelayanan Akta Catatan Sipil.

 

 

Paragraf 3

 

Seksi Dokumentasi dan Informasi

 

Pasal 17

 

(1)      Seksi Dokumentasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil dalam hal :

 

  1. penyusunan rencana dan program kerja di bidang dokumentasi dan informasi;
  2. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang dokumentasi dan informasi;
  3. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pemeliharaan sistem teknologi informasi kependudukan dan catatan sipil;
  4. pembinaan dan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil;
  5. penyiapan bahan dan data sistem informasi kependudukan dan catatan sipil;
  6. pengkoordinasian dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. pemonitoran dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang informasi dan penyuluhan; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

 

(2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi dibantu oleh :

 

  1. Pengelola Data Informasi; dan
  2. Petugas Penyuluh Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 

Bagian Kelima

 

UPT

 

Pasal 18

 

Pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas UPT diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

BAB IV

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 19

 

(1)      Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

 

(2)      Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal 20

 

(1)      Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

 

(2)      Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

 

(3)      Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB V

 

TATA KERJA

 

Bagian Pertama

 

Umum

 

Pasal 21

 

(1)      Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

 

(2)      Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

 

(3)      Pertanggungjawaban pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

Bagian Kedua

 

Pelaporan

 

Pasal 22

 

(1)      Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

 

(2)      Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

 

(3)      Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

 

(4)      Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 

 

Bagian Ketiga

 

Hal Berhalangan

 

Pasal 23

 

(1)      Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat Sekretaris mewakili Kepala Dinas.

 

(2)      Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

 

 

BAB VI

 

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 24

 

(1)      Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

 

(2)      Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

 

(3)      Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

 

(4)      Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

(5)      Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB VII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 25

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

Pasal 26

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 27

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

 

DOWNLOAD FILE