Bagian Keuangan dan Kepegawaian

-

Alamat : Jl. R Syamsudin, SH No. 25
No. Telepon : (0266)221123
E-Mail : -



TAHUN 2012 NOMOR 31
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
TANGGAL : 5 DESEMBER 2012
NOMOR : 31 TAHUN 2012
TENTANG : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
 
NOMOR 31 2012
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI WALIKOTA SUKABUMI,
Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
Mengingat :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI.
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Sukabumi.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
 
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3
Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasi Perangkat Daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
 
BAB III
BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR
SEKRETARIAT DAERAH
 
Bagian Pertama
Sekretaris Daerah
Pasal 5
(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
a.membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, perekonomian,
dan administrasi umum lainnya;
b.memimpin, mengoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
c.membina dan mengoordinasi kegiatan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
d.mengoordinasi penyusunan rencana kerja dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan administrasi umum lainnya;
e.membina dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan administrasi umum lainnya;
f.menerima dan melaksanakan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah;
g.meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah;
h.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya;
i.memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah;
j.mempertanggungjawabkan tugas secara teknis operasional administratif kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh :
a.Asisten Pemerintahan (Asda I);
b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II);
c.Asisten Administrasi (Asda III).
 
Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan (Asda I)
Pasal 6
(1)Asisten Pemerintahan (Asda I), mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam hal :
a.mengoordinasi bidang pemerintahan, hukum, serta organisasi dan tata laksana;
b.memimpin, mengoordinasi, dan mengendalikan semua kegiatan bagian-bagian yang ada dalam lingkungan Asisten Pemerintahan (Asda I);
c.menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
d.membagi tugas pada bagian yang ada dalam lingkungan Asisten Pemerintahan (Asda I);
e.membina kemampuan dan prestasi kerja pegawai di lingkungan Asisten Pemerintahan (Asda I);
f.mengadakan koordinasi dengan semua Dinas/instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g.mengkaji, menilai, dan mengoreksi usulan perencanaan, perumusan, dan penataan bidang pemerintahan, hukum, serta organisasi dan tata laksana;
h.membina dan mengoordinasi kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
i.mengoreksi, menyempurnakan, dan memaraf atau menandatangani naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
j.mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan Asisten Pemerintahan (Asda I) secara operasional dan administratif kepada Sekretaris Daerah;
k.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah dalam penetapan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, serta organisasi
dan tata laksana;dan
l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan (Asda I) dibantu oleh :
a.Bagian Tata Pemerintahan;
b.Bagian Hukum;
c.Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
 
Paragraf 1
Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 7
(1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepada Asisten Pemerintahan (Asda I) dalam hal :
a.penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan;
b.penganalisisan bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pemerintahan umum, otonomi Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan,
sertahubungan antar lembaga;
c.penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan umum, Kecamatan dan Kelurahan, dan otonomi Daerah;
d.penyiapan bahan pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan dan otonomi Daerah, Kecamatan, Kelurahan,
instansi vertikal, dan pemberdayaan masyarakat;
e.penyelesaian proses administrasi pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Anggota DPRD;
f.pelaksanaan pembinaan kepada Kecamatan dan Kelurahan;
g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
h.fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
i.pembinaan dan motivasi pegawai di Bagian Tata Pemerintahan dalam upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan karier; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Pemerintahan dibantu oleh :
a.Subbagian Pemerintahan Umum;
b.Subbagian Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan; dan
c.Subbagian Otonomi Daerah.
Pasal 8
(1) Subbagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam hal :
a.penyiapan data untuk proses administrasi pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Anggota DPRD;
b.fasilitasi penerimaan studi banding/kunjungan kerja dari pemerintah daerah dan DPRD daerah lain, lembaga pemerintah
non kementerian dan instansi vertikal lainnya;
c.fasilitasi dukungan penyelenggaraan Pemilu DPR/DPD/DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
d.persiapan bahan koordinasi unsur Pimpinan Daerah dan pejabat Pemerintah Daerah;
e.persiapan dan pengkoordinasian dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah daerah lainnya;
f.fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
g.persiapan bahan dalam rangka penyuluhan hukum pertanahan;
h.penyusunan, penyiapan, dan pengurusan atas pengadaan dan pelepasan tanah/bangunan Pemerintah Daerah,
pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum, dan perubahan status tanah negara; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pemerintahan Umum dibantu oleh Pengelola Data Pemerintahan Umum.
Pasal 9
(1) Subbagian Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam hal :
a.pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
b.pembuatan telaahan, evaluasi, dan saran tindak pembinaan Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
c.pengumpulan dan pengolahan data kewenangan yang akan dilimpahkan ke Kecamatan dan Kelurahan;
d.penyusunan bahan dalam rangka penghapusan, pembentukan, atau perubahan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
e.fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pembentukan wilayah;
f.penyiapan dan penyusunan bahan dalam rangka perubahan batas dan nama wilayah, administrasi kota dan pemindahan/ perubahan pusat Pemerintahan Daerah;
g.penyusunan petunjuk pelaksanaan pembentukan dan administrasi rukun tetangga dan rukun warga;
h.fasilitasi bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan dibantu oleh :
a.Pengelola Data Perangkat Daerah Kecamatan; dan
b.Pengelola Data Perangkat Daerah
Pasal 10
(1) Subbagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam hal:
a.pengumpulan dan pengolahan bahan untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan otonomi Daerah;
b.pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah;
c.pengumpulan dan pengolahan bahan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat;
d.pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e.pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
f.pengumpulan dan penyiapan data dalam rangka fasilitasi pelaksanaan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI);
g.fasilitasi penyelesaian batas wilayah administrasi antar daerah; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Otonomi Daerah dibantu oleh :
a.Pengelola Data Urusan Otonomi Daerah;
b.Pengolah Data LPPD dan Laporan Kinerja; dan
c.Pengelola Data Batas Daerah.
 
Paragraf 2
Bagian Hukum
Pasal 11
(1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan (Asda I) dalam hal :
a.penyelenggaraan kegiatan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah, penyuluhan hukum, bantuan hukum,
publikasi produk hukum Daerah, dokumentasi hukum, dan informasi hukum;
b.penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,
dan Keputusan Kepala Daerah, penyuluhan hukum, bantuan hukum, publikasi produk hukum Daerah, dokumentasi hukum, dan informasi hukum;
c.pembinaaan keluarga sadar hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
d.pemberian bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah dan pegawai Pemerintah Daerah;
e.pelaksanaan pembinaan dokumentasi dan informasi hukum kepada Kecamatan dan Kelurahan;
f.pembinaan dan motivasi pegawai di Bagian Hukum dalam upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan karier; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dibantu oleh :
a.Subbagian Perundang-undangan;
b.Subbagian Bantuan Hukum; dan
c.Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Pasal 12
(1) Subbagian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Hukum dalam hal :
a.penyusunan dan pengoreksian terhadap konsep awal Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah,
Instruksi Kepala Daerah, dan naskah dinas lainnya;
b.penyiapan bahan legalitas Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah, dan naskah dinas lainnya;
c.penyiapan bahan telaahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah, dan naskah dinas lainnya; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perundang-undangan dibantu oleh :
a.Pengelola Peraturan Daerah;
b.Pengelola Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Instruksi Kepala Daerah; dan
c.Pengelola Naskah Dinas Lainnya.
Pasal 13
(1) Subbagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum
dalam hal :
a.penyusunan, perumusan, dan pengoreksian terhadap konsep awal bahan lomba keluarga sadar hukum, bantuan hukum, dan
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
b.perencanaan dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk pembinaan keluarga sadar hukum, bantuan hukum, dan
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
c.pembuatan telaahan, evaluasi, dan perumusan kembali materi lomba keluarga sadar hukum dan bantuan hukum; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Bantuan Hukum dibantu oleh :
a.Pengelola Perkara Perdata, Pidana, dan TUN;
b.Pengelola Bahan Lomba Keluarga Sadar Hukum; dan
c.Pengelola Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
Pasal 14
(1) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dalam hal :
a.pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan bidang pendokumentasian produk hukum;
b.penyusunan dan penyiapan produk hukum yang akan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
c.pelaksanaan publikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d.pelaksanaan unifikasi dan kodifikasi produk hukum Daerah dan naskah dinas lainnya;
e.monitoring dan pembinaan kegiatan yang berkaitan dengan pendokumentasian produk hukum Daerah dan informasi hukum di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
f.perencanaan dan penyiapan bahan yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan hukum; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum dibantu oleh :
a.Pengelola Dokumentasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
b.Pengelola Dokumentasi Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah, dan Perjanjian;
c.Pengelola Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Lainnya; dan
d.Pengelola Penyuluhan Hukum.
 
Paragraf 3
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Pasal 15
(1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan (Asda I) dalam hal :
a.penyusunan rencana program kegiatan bidang organisasi dan tata laksana;
b.penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pembinaan pelayanan publik;
c.penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pembinaan pelayanan publik;
d.pelaksanaan pembinaan dan pengkajian tata kerja, metode kerja, dan prosedur kerja Perangkat Daerah;
e.penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pembinaan pelayanan publik;
f.penelitian dan pengkajian organisasi dan tata laksana Perangkat Daerah;
g.pengaturan sistem ketatalaksanaan organisasi Perangkat Daerah;
h.pelaksanaaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan seluruh Perangkat Daerah;
i.pembinaan dan motivasi pegawai di Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan karier; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dibantu oleh :
a.Subbagian Kelembagaan;
b.Subbagian Ketatalaksanaan; dan
c.Subbagian Pelayanan Publik.
Pasal 16
(1) Subbagian Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal :
a.penyusunan program kerja di Subbagian Kelembagaan;
b.pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan kelembagaan;
c.pelaksanaan pengkoordinasian tugas teknis dalam peraturan kelembagaan Daerah;
d.penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam membentuk, menyempurnakan dan perubahan organisasi Perangkat Daerah;
e.pelaksanaan monitoring dalam rangka evaluasi mekanisme organisasi Perangkat Daerah;
f.pembuatan telaahan bidang kelembagaan sebagai bahan untuk penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi kelembagaan;
g.penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
h.pengolahan dan penyajian data kelembagaan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Kelembagaan dibantu oleh :
a.Pengelola Data Kelembagaan;
b.Pengelola Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Pasal 17
(1) Subbagian Ketatalaksanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal :
a.penyusunan program kerja di Subbagian Ketatalaksanaan;
b.pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan ketatalaksanaan;
c.penyusunan bahan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan sistem ketatalaksanaan;
d.penganalisaan masalah ketatalaksanaan sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan ketatalaksanaan;
e.pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan ketatalaksanaan, prosedur dan mekanisme kerja;
f.pembuatan telaahan, evaluasi, dan saran tindak urusan ketatalaksanaan;
g.pelaksanaan penelitian terhadap ketatalaksanaan dan sistem kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
h.penyusunan tata kerja, prosedur, dan metode kerja Pemerintah Daerah; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Ketatalaksanaan dibantu oleh :
a.Pengelola Data Ketatalaksanaan;
b.Pengelola Data SOP
Pasal 18
(1) Subbagian Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal :
a.penyusunan program kerja di Subbagian Pelayanan Publik;
b.pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan pengkoordinasian bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik;
c.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik;
d.pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dan pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Publik sesuai peraturan perundang- undangan;
e.pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang organisasi dan ketatalaksanaan secara sektoral, regional dan nasional;
f.penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik;
g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik;
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pelayanan Publik dibantu oleh :
a.Pengelola Data Pelayanan Publik;
b.Pengelola Data Pembinaan Pelayanan Publik.
 
Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 19
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat Daerah secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 20
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah.
(3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Bagian Ketiga
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II)
Pasal 21
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) dipimpin oleh seorang Asisten, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam hal :
a.mengoordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;
b.fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Daerah;
c.memimpin, mengoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan bagian yang ada dalam lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II);
d.menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
e.membagi tugas kepada bagian yang ada dalam lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II);
f.membina kemampuan dan prestasi kerja pegawai di lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II);
g.mengadakan koordinasi dengan Dinas/instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h.mengkaji, menilai, dan mengoreksi usulan perencanaan pengembangan perekonomian, kesejahteraan dan sosial serta administrasi pembangunan;
i.mengoreksi, menyempurnakan, dan memaraf atau menandatangani naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
j.mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) secara operasional dan administratif kepada Sekretaris Daerah;
k.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah dalam penetapan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian,
kesejahteraan, dan sosial, serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi pembangunan; dan
l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) dibantu oleh :
a.Bagian Administrasi Perekonomian;
b.Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Daerah;
c.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
 
Paragraf 1
Bagian Administrasi Perekonomian
Pasal 22
(1) Bagian Administrasi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) dalam hal :
a.penyelenggaraan pembinaan kegiatan di bidang ekonomi kerakyatan, jasa produksi, dan sarana perekonomian;
b.penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan ekonomi kerakyatan, jasa produksi, dan sarana perekonomian;
c.evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan ekonomi kerakyatan, jasa produksi, dan sarana perekonomian;
d.pemantauan dan analisis pemanfaatan dana Daerah yang digulirkan kepada masyarakat;
e.pemantauan dan pengendalian penambahan modal Daerah kepada perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
f.penyiapan bahan pengendalian Badan Pengawas perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dibantu oleh :
a.Subbagian Ekonomi Kerakyatan;
b.Subbagian Jasa Produksi; dan
c.Subbagian Sarana Perekonomian.
Pasal 23
(1) Subbagian Ekonomi Kerakyatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dalam hal :
a.pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan bahan kebijakan pengembangan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
b.penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
c.pemonitoran dan pemantauan bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
d.pembuatan telaahan, evaluasi, dan saran tindak dalam pembinaan bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Ekonomi Kerakyatan dibantu oleh Pengelola Data Ekonomi Kerakyatan.
Pasal 24
(1) Subbagian Jasa Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dalam hal :
a.pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan bahan kebijakan pengembangan di bidang perdagangan, perindustrian, perbankan Daerah, perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup;
b.penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian di bidang perdagangan, perindustrian, perbankan Daerah, perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pertambangan dan energi, dan lingkungan hidup;
c.monitoring dan pemantauan di bidang perdagangan, perindustrian, perbankan Daerah, perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup;
d.pembuatan telaahan, evaluasi dan saran tindak perdagangan, perindustrian, perbankan Daerah, perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Jasa Produksi dibantu oleh Pengelola Data Jasa Produksi.
Pasal 25
(1) Subbagian Sarana Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dalam hal :
a.pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan bahan kebijakan pengembangan bidang koperasi, transportasi, penanaman modal, pemanfaatan dana bergulir, usaha simpan pinjam/lembaga keuangan masyarakat, dan sarana perekonomian lainnya;
b.penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian kegiatan bidang koperasi, transportasi, penanaman modal, pemanfaatan dana bergulir, usaha simpan pinjam/lembaga keuangan masyarakat, dan sarana perekonomian lainnya;
c.pemonitoran dan pemantauan di bidang koperasi, transportasi, penanaman modal, pemanfaatan dana bergulir, usaha simpan pinjam/lembaga keuangan masyarakat, dan sarana perekonomian lainnya;
d.pembuatan telaahan, evaluasi, dan saran tindak bidang koperasi, transportasi, penanaman modal, pemanfaatan dana bergulir, usaha simpan pinjam/lembaga keuangan masyarakat, dan sarana perekonomian lainnya; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Sarana Perekonomian dibantu oleh Pengelola Data Sarana Perekonomian.
 
Paragraf 2
Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Daerah
Pasal 26
(1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) dalam hal :
a.pengkoordinasian perumusan kebijakan peningkatan dan pengembangan pembangunan fisik dan non fisik;
b.pengumpulan bahan dan pengadministrasian program bantuan pembangunan dari pemerintah pusat dan provinsi;
c.pengkoordinasian penyusunan bahan program pembangunan;
d.pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi;
e.penganalisisan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
f.pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Daerahdibantu oleh :
a.Subbagian Program;
b.Subbagian Pengendalian dan Pelaporan; dan
c.Subbagian Kerja Sama Daerah.
Pasal 27
(1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Daerah dalam hal :
a.pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pembangunan Daerah;
b.pengadministrasian bantuan pembangunan Daerah;
c.penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis tata cara penyusunan rencana dan program pembangunan Daerah;
d.penyusunan konsep rekomendasi dalam rangka penyusunan program pembangunan Daerah; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Program dibantu oleh :
a.Pengumpul Data Program; dan
b.Pengelola Data Program.
Pasal 28
(1) Subbagian Pengendalian dan Pelaporandipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Daerah dalam hal :
a.penyusunan bahan dalam rangka pengendalian dan pelaporan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
b.pelaksanaan monitoring dan pengendalian pembangunan secara berkala;
c.pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan;
d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan secara berkala;
e.pelaksanaan ketatausahaan Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Daerah; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pengendalian dan Pelaporandibantu oleh :
a.Pengumpul Data Pengendalian dan Pelaporan; dan
b.Pengelola Data Pengendalian dan Pelaporan.
Pasal 29
(1) Subbagian Kerja Sama Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Daerah dalam hal :
a.pengkoordinasian seluruh kerja sama Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri;
b.pelaksanaan fasilitasi kerja sama antara Perangkat Daerah dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri;
c.penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri;
d.pengadministrasian penyelenggaraan hubungan kerja sama Daerah;
e.pelaksanaan evaluasi kerja sama Daerah; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Kerja Sama Daerah dibantu oleh :
a.Pengumpul Data Kerja Sama Daerah; dan
b.Pengelola Data Kerja Sama Daerah.
 
Paragraf 3
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Pasal 30
(1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) dalam hal :
a.penyelenggaraan pembinaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan;
b.penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan;
c.pemantauan dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan;
d.pengkoordinasian dan pemantauan serta pengadministrasian pelaksanaan pemberian bantuan di bidang pelayanan dan bantuan sosial;
e.pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :
a.Subbagian Kesejahteraan Sosial;
b.Subbagian Keagamaan dan Pendidikan; dan
c.Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan.
Pasal 31
(1) Subbagian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalam hal :
a.pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan sosial;
b.pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
c.monitoring atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
d.pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
e.fasilitasi pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial untuk peningkatan kesejahteraan sosial; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial dibantu oleh
a.Pengelola Data Potensi Kesejahteraan Sosial;
b.Pengelola Data Kegiatan Pembinaan/Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
c.Pengelola Dana Bantuan Kesejahteraan Sosial; dan
d.Pengelola Administrasi, Dokumentasi, dan Publikasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
Pasal 32
(1) Subbagian Keagamaan dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalam hal :
a.pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan dalam bidang agama dan pendidikan;
b.penyiapan bahan koordinasi perencanaan pelaksanaan urusan haji;
c.fasilitasi dalam rangka pembinaan di bidang agama dan pendidikan;
d.penyiapan bahan pengaturan bantuan pendidikan dan hal keagamaan;
e.monitoring atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama, dan hal keagamaan;
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keagamaan dan Pendidikan dibantu oleh :
a.Pengelola Data Keagamaan;
b.Pengelola Data Pendidikan; dan
c.Pengelola Dana Bantuan Keagamaan dan Pendidikan.
Pasal 33
(1) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalam hal :
a.penyiapan bahan dan data tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat, peranan perempuan, dan kesehatan;
b.pembinaan dan pemberian bantuan bagi pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat, peranan perempuan, dan kesehatan;
c.pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, peranan perempuan, dan kesehatan;
d.fasilitasi penilaian keluarga sakinah dalam penerapan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS);
e.pemonitoran atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, peranan perempuan, dan kesehatan; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan dibantu oleh :
a.Pengelola Data Potensi Peranan Masyarakat;
b.Pengelola Data Potensi Peranan Perempuan;
c.Pengelola Data Kesehatan; dan
d.Pengelola Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat, Peranan Perempuan dan Kesehatan.
 
Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 34
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat Daerah secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 35
(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah.
(3)Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Bagian Keempat
Asisten Administrasi (Asda III)
Pasal 36
(1) Asisten Administrasi (Asda III) dipimpin oleh seorang Asisten, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam hal sebagai berikut :
a.mengoordinasi bidang pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan, protokol, dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
b.memimpin, mengoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan bagian yang ada dalam lingkungan Asisten Administrasi (Asda III);
c.menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
d.membagi tugas kepada bagian yang ada dalam lingkungan Asisten Administrasi (Asda III);
e.membina kemampuan dan prestasi kerja pegawai dalam lingkungan Asisten Administrasi (Asda III);
f.mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g.mengkaji, menilai, dan mengoreksi usulan perencanaan keperluan administrasi keuangan dan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, humas, protokol, dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
h.mengoreksi, menyempurnakan, dan memaraf atau menandatangani naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
i.memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah;
j.mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan Asisten Administrasi (Asda III) secara operasional dan administratif kepada Sekretaris Daerah;
k.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah dalam penetapan kebijakan di bidang administrasi keuangan dan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, protokol, dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi (Asda III) dibantu oleh :
a.Bagian Umum dan Protokol;
b.Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan;
c.Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
 
Paragraf 1
Bagian Umum dan Protokol
Pasal 37
(1) Bagian Umum dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi (Asda III), dalam hal :
a.penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan pimpinan, kehumasan, protokoler, serta sandi dan telekomunikasi;
b.pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian kegiatan perumusan ketatausahaan, kehumasan, protokoler, serta sandi dan telekomunikasi;
c.pengkoordinasian kegiatan peliputan, dokumentasi, publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
d.pengkoordinasian kegiatan protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e.evaluasi dan penilaian kegiatan urusan rumah tangga, humas, protokol, dan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Umum dan Protokol dibantu oleh :
a.Subbagian Tata Usaha;
b.Subbagian Humas dan Protokol; dan
c.Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
Pasal 38
(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam hal :
a.pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan tata usaha;
b.penyiapan bahan pembinaan di bidang tata usaha;
c.pembuatan telaahan, evaluasi, dan perumusan urusan tata usaha;
d.pelaksanaan administrasi surat masuk dan keluar;
e.pelaksanaan urusan arsip dan ekspedisi;
f.pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :
a.Pengelola Administrasi;
b.Pengelola Kearsipan; dan
c.Caraka
Pasal 39
(1) Subbagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam hal :
a.pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan humas dan protokol;
b.pelaksanaan kegiatan bidang peliputan, dokumentasi, publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c.penyiapan bahan penyusunan pers release tentang kegiatan Pemerintah Daerah untuk materi pemberitaan pers;
d.penyiapan jadwal acara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkaitan dengan tugas keprotokolan guna kelancaran tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e.pembuatan telaahan, evaluasi, dan perumusan urusan-urusan kehumasan dan protokol;
f.pemberian pelayanan kepada tamu Pemerintah Daerah;
g.penyiapan dan pelaksanaan acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik upacara rutin maupun keprotokolan lainnya; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Humas dan Protokol dibantu oleh :
a.Pengelola Administrasi;
b.Petugas Protokol;
c.Petugas Humas; dan
d.Pengelola Jamuan.
Pasal 40
(1) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam hal :
a.pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan-urusan sandi dan telekomunikasi;
b.penyiapan bahan pembinaan di bidang sandi dan telekomunikasi;
c.pembuatan telaahan, evaluasi, dan perumusan urusan-urusan sandi dan telekomunikasi;
d.pengaturan dan pengurusan jaringan hubungan komunikasi;
e.pemeliharaan alat sandi dan telekomunikasi;
f.pengiriman, penerimaan, penyampaian, dan pengamanan berita sandi dan telekomunikasi serta berita lain; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Sandi dan Telekomunikasi dibantu oleh :
a.Pengelola Data Telekomunikasi;
b.Pengelola Pemeliharaan Alat Telekomunikasi; dan
c.Petugas Sandi.
Paragraf 2
Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan
Pasal 41
(1) Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi (Asda III) dalam hal :
a.penyusunan rencana kerja Bagian perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
b.perumusan dan penetapan bahan kebijakan teknis administratif di bidang inventarisasi dan analisis kebutuhan, pengadaan dan distribusi, dan pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
c.penyelenggaraan kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan dan distribusi barang serta pemeliharaan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
d.penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan dan distribusi barang serta pemeliharaan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
e.penyelenggaraan administrasi pengadaan barang dan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
f.pengelolaan pengamanan dan pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
g.evaluasi dan penilaian kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan dibantu oleh :
a.Subbagian Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan;
b.Subbagian Pengadaan dan Distribusi; dan
c.Subbagian Pemeliharaan.
Pasal 42
(1) Subbagian Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan dalam hal :
pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis pengadministrasian inventarisasi dan penganalisisan kebutuhan barang;
penyiapan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bidang inventarisasi dan analisa kebutuhan;
pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
pelaksanaan analisis dan penelitian terhadap rencana kebutuhan barang perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan;
penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan dibantu oleh :
Pengelola Inventarisasi Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan; dan
Pengelola Data Analisis Kebutuhan Perlengkapan.
Pasal 43
(1) Subbagian Pengadaan dan Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan dalam hal :
pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengadaan dan distribusi perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
penyiapan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan bidang pengadaan dan distribusi perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
pelaksanaan pengkoordinasian tugas pengadministrasian pengadaan barang perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
pelaksanaan penelitian terhadap kelengkapan data rekanan dalam rangka pemilihan dan penunjukan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan pengadministrasian pengadaan barang;
pelaksanaan pendistribusian barang perlengkapan sesuai rencana kebutuhan yang telah disusun;
penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Pengadaan dan Distribusi; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pengadaan dan Distibusi dibantu oleh :
Pengelola Administrasi Pengadaan; dan
Pengelola Administrasi Distribusi.
Pasal 44
(1) Subbagian Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan dalam hal :
pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan barang perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
penyiapan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan bidang pemeliharaan;
pemeliharaan barang perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
penyiapan perlengkapan dalam kegiatan pelaksanaan acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik upacara rutin maupun acara keprotokolan lainnya;
pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan pemeliharaan barang;
penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Pemeliharaan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pemeliharaan dibantu oleh :
Pemelihara Perlengkapan Sekretariat Daerah;
Pemelihara Perlengkapan Rumah Jabatan.
Paragraf 3
Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda
Pasal 45
(1) Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi (Asda III) dalam hal :
penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan;
penyelenggaraan kegiatan di bidang anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, dan urusan kepegawaian Sekretariat Daerah;
penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pelaporan, dan urusan kepegawaian Sekretariat Daerah;
penyelenggaraan administrasi bidang keuangan dan kepegawaian;
pengendalian pengeluaran keuangan Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kas;
pengkajian dan perumusan bahan pembinaan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
pengendalian dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang dibutuhkan di lingkungan Sekretariat Daerah;
pengkoordinasian pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
pengesahan surat pertanggungjawaban pengeluaran;
penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan Sekretariat Daerah;
penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda dibantu :
Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
Subbagian Kepegawaian.
Pasal 46
(1) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda dalam hal :
pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan anggaran dan perbendaharaan;
penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan rencana kerja program dan kegiatan;
pengkoordinasian pengumpulan, penyusunan, dan pengkajian Rencana Kerja Anggaran (RKA);
pembinaan dan pengawasan penerimaan dan pengeluaran anggaran;
pelaksanaan pengelolaan administrasi perbendaharaan dan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
monitoring, evaluasi, dan pelaporan anggaran dan perbendaharaan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan dibantu oleh :
Pengelola Anggaran Belanja;
Pengelola Administrasi Perbendaharaan; dan
Pengelola Belanja Pegawai.
Pasal 47
(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda dalam hal :
pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan akuntansi dan pelaporan;
pengkoordinasian pelaksanaan sistem akuntansi Sekretariat Daerah;
pengendalian kegiatan akuntansi dan konsolidasi laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
penyusunan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan dibantu oleh :
Pengelola Akuntansi Penerimaan;
Pengelola Akuntansi Pengeluaran;
Pengelola Akuntansi Aset dan Selain Kas;
Pengumpul dan Pengolah Data; dan
Operator Komputer.
Pasal 48
(1) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda dalam hal :
pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
penyiapan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan bidang kepegawaian;
penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, pensiun, dan penghargaan di lingkungan Sekretariat Daerah;
penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Kepegawaian dibantu oleh :
Pengelola Administrasi Kepegawaian; dan
Pengelola Data Kepegawaian.
Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 49
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat Daerah secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 50
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah.
(3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
BAB IV
TATA KERJA
 
Bagian Pertama
Umum
Pasal 51
(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
(3)Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (2), pelaksanaannya melalui Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 52
(1) Setiap pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan Sekretariat Daerah di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
(3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
(4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Hal Berhalangan
Pasal 53
Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian dari pejabat struktural yang eselonnya satu tingkat di bawah Sekretaris Daerah untuk mewakilinya.

DOWNLOAD FILE