Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

Alamat : Jl SARASA NO 9
No. Telepon : (0266) 22161
E-Mail : -



Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

  • Peran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.Undang-Undang No 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan sebagai berikut:     1) Mendukung koordinasi antar pelaku, 2) Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku, 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, 5) Menjamin penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan.

Secara umum harapan dari ditetapkannya SPPN adalah, Pertama membakukan fungsi perencanaan secara resmi dalam proses perencanaan pembangunan agar terdapat kepastian hukum atas fungsi perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Kedua, penetapan kepastian hukum pendekatan perencanaan baik secara politis, teknokratis, partisipatif, top down maupun bottom up. Ketiga, penetapan siklus tahapan perencanaan mulai dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat, Penetapan Mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan RPJPN, RPJMN, RKP dan Renstra K/L hingga ke penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD.

Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sukabumi adalah Lembaga Teknis Daerah bagian dari Pemerintah Kota Sukabumi. BAPPEDA berfungsi sebagai perencana pembangunan melalui upaya memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (Bottom-up) dengan kebijakan pembangunan kota, kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional (Top-Down).

Peran BAPPEDA sangat strategis dalam mengawal proses perencanaan agar senantiasa berada dalam koridor yang baik, dimana dalam penyusunan dokumennya senantiasa berada dalam alur yang telah ditetapkan secara berjenjang mulai dari RPJMD yang dijabarkan dengan RKPD dan juga Renstra yang dijabarkan melalui renstra dan renja.

 

  • Bidang Kewenangan Bappeda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah memiliki kewenangan di bidang perencanaan meliputi penyusunan :

  1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun kedepan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional;
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional;
  3. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
  4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah mapun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
  5. RPJP Daerah dan RPJM Daerah sebagaimana berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

 

  • Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sukabumi adalah Lembaga Teknis Daerah bagian dari Pemerintah Kota Sukabumi. BAPPEDA berfungsi sebagai perencana pembangunan melalui upaya memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (Bottom-up) dengan kebijakan pembangunan kota, kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional (Top-Down).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi adalah Badan adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

 

Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

 

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, BAPPEDA mempunyai fungsi melakukan :

  1. Rumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  4. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

 1.3.2 Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, sebagai berikut :

  1. Kepala Badan

Kepala Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Badan;
  3. Membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja Badan dalam  rangka  pelaksanaan tugas;
  4. Mengadakan koordinasi/kerja sama dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Badan  dalam upaya meningkatan produktivitas kerja;
  6. Menyelenggarakan pembinaan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  7. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan kepala daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  8. Membimbing, mengendalikan, dan memonitor pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  9. Melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
  10. Meyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  11. Mengevaluasi dan mengkaji serta merumuskan hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  12. Melaksanakan konsultasi dan/atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan di Daerah;
  13. Memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  14. Mempertanggungjawabkan tugas Badan Secara operasional kepada Kepala Daerah melalui wakil Kepala Daerah;
  15. Mempertanggungjawabkan tugas Badan Secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
  16. Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dibantu oleh :

  • Sekretariat ;
  • Bidang Fisik dan Penataan Wilayah;
  • Bidang Ekonomi;
  • Bidang Sosial Budaya;
  • Bidang Pengkajian, evaluasi, dan Pelaporan;
  • UPT; dan
  • Kelompok Jabatan Fungsional

 

  1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

  1. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
  2. Pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegaiwaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Badan;
  3. Penyedian dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis , Rencana kerja , dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
  4. Penghimpunan data perencanaan yang diusulkan oleh Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi vertikal;
  5. Pengkoordinasian penyusanan rencana kerja, dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  6. Penyusunan angaran dan penatausahahaan keuangan Dinas;
  7. Pengumpulan peraturan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  8. penyelenggaraan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Badan;
  9. Pembinaan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keungan;
  10. Penyelenggaraan dan pengolahan system informasi keuangan;
  11. Pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Badan;
  12. Pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan;
  13. pengkoodinasian dan konsultasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

 

  1. Bidang Fisik dan Penataan Wilayah

Bidang Fisik dan Penataan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

  1. Penyusunan rencana kerja Bidang Fisik dan Penataan Wilayah;
  2. Pengkoordinasian pengumpulan dan analisis data perencanaan pembangunan Bidang Fisik dan Penataan Wilayah meliputi urusan tata ruang, infrastruktur kota, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, dan pemukiman;
  3. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Fisik dan Penataan Wilayah;
  4. Pengkoordinasian rencana pembangunan Bidang Fisik dan Penataan Wilayah dalam rangka penyusunan dan/atau pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  5. Penginventarisasian masalah di Bidang Fisik dan Penataan Wilayah, serta perumusan langkah kebijakan pemecahannya;
  6. Penyiapan bahan untuk keperluan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Bidang Fisik dan Penataan Wilayah;
  7. Pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

  1. Penyusunan rencana kerja bidang ekonomi;
  2. Pengkoordinasian, pengumpulan, dan analisis data perencanaan pembangunan Bidang ekonomi meliputi urusan bidang primer, sekunder, dan Tersier;
  3. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  4. Pengkoordinasian rencana pembangunan Bidang Ekonomi dalam rangka penyusunan dan/atau pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  5. Penginventarisasian masalah di Bidang Ekonomi, serta perumusan langkah kebijakan pemecahannya;
  6. Penyiapan bahan untuk keperluan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Bidang Ekonomi;
  7. Pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Bidang Sosial Budaya

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

  1. Penyusunan rencana kerja bidang Sosial Budaya;
  2. Pengkoordinasian, pengumpulan, dan analisis data perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya meliputi urusan pemerintahan, kesehatan, kesejahteraan Sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
  3. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya;
  4. Pengkoordinasian rencana pembangunan Bidang Sosial Budaya dalam rangka penyusunan dan/atau pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  5. Penginventarisasian masalah di Bidang Sosial Budaya, serta perumusan langkah kebijakan pemecahannya;
  6. Penyiapan bahan untuk keperluan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Bidang Sosial Budaya;
  7. Pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Bidang Pengkajian, Evaluasi, dan Pelaporan

Bidang Pengkajian, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

  1. Penyusunan rencana kerja bidang Pengkajian, Evaluasi, dan Pelaporan;
  2. Pengkoordinasian, pengumpulan, dan analisis data perencanaan makro pembangunan;
  3. Memformulasikan perencanaan program-program pembangunan yang berasal dari setiap bidang untuk dijadikan perencanaan program pembangunan daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  4. Penyiapan bahan dan data dalam rangka meyusun LKPJ Kepala Daerah;
  5. Pelaksanaan kegiatan bidang pengkajian, evaluasi, dan pelaporan;
  6. Penyiapan bahan untuk keperluan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Bidang Pengkajian, Evaluasi, dan Pelaporan;
  7. Pengkoordinasian pengkajian pengembangan kebijakan pembangunan daerah;
  8. Pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.

 

  1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.Kelompok jabatan fungsional, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 

  • Permasalahan Utama (Strategic Isue)

Dalam UU No 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah tertuang bahwa salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan. Proses menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan tentunya bukanlah hal yang mudah. Proses tersebut harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga keterkaitan dan konsistensi perencanaan tetap terjaga.

Dalam implementasinya terdapat beberapa dokumen yang wajib disusun terkait dengan perencanaan yaitu :

  1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun kedepan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional;
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
  3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  5. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

 

Terkait dengan penganggaran, maka dokumen yang disusun adalah :

  1. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kemudian dalam proses pelaksanaan pembangunan, Bappeda melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan sebagai implementasi menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD di Kota Sukabumi.

Sebagai refleksi dari keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan beberapa dokumen dibuat dijadikan rujukan diantaranya adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

  1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
  3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

 

Untuk dapat mengimplementasikan hal-hal yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 kemudian pemerintah mengeluarkan aturan terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dalam PP tersebut dimuat mengenai Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :

  1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
  2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
  3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
  4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, dan
  5. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2004. Dalam suatu organisasi, setiap kegiatan evaluasi dan perencanaan pasti memerlukan data sebagai alat pendukung. Data dapat menjawab sejauh mana tingkat keberhasilan dari setiap program yang telah dijalankan. Dengan data pula, perencanaan yang baik dapat disusun. Perencanaan yang tidak berlandaskan pada data adalah pekerjaan meraba-raba dengan resiko kegagalan yang sangat tinggi. Begitu pula dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi, ketersediaan data yang berkualitas sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi para pengambil kebijakan adalah hal yang amat penting.

Berdasarkan paparan di atas maka beberapa hal yang dapat menjadi isue strategis dalam bidang perencanaan yang tentunya merupakan permasalahan yang harus diselesaikan dalam mendapatkan suatu sistem perencanaan yang baik adalah :

  1. Penguatan kelembagaan perencana
  2. Upaya menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan,
  3. Pelaksanaan koordinasi antar pelaku pembangunan,
  4. Adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan Daerah,
  5. Optimalisasi partisipasi masyarakat,
  6. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,
  7. Perencanaan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

 

 

 

 

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1    Target Kinerja Bappeda Dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2016

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2013-2018, Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013-2018 adalah :

“Dengan Iman Dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil ‘Alamin”

 

Dari visi diatas dijabarkan menjadi 5 misi Pemerintah Kota Sukabumi dalam upaya membangun Kota Sukabumi yaitu :

  1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berilmu.
  2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan ikhlas.
  3. Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas.
  4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
  5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota.

 

Dari misi diatas, yang berkaitan langsung dengan tupoksi Bappeda  terdapat Misi kedua yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan ikhlas”. Misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran..Adapun rangkaian misi menjadi sasaran misi dapat digambarkan sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

 

Tabel 2.1

Rangkaian Misi, Tujuan dan Sasaran yang terkait dengn kinerja Bappeda Dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018

 

Misi

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, profesional, mendengar dan melayani masyarakat dengan ikhlas.

Mengembangkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, terukur dan sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu.

Sumber : RPJMD Kota Sukabumi 2013 – 2018

Kemudian dari sasaran misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator sasaran yang selanjutnya menjadi strategi pencapaian yang meliputi kebijakan dan program yang dilaksanakan dan target pencapaiannya di bagi per tahun selama perioe 2013-2018. Rangkaian sasaran misi menjadi kebijakan program dan targetnya pada tahun 2014 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Target Kinerja Bappeda Dalam RPJMD

Kota Sukabumi PadaTahun 2016

 

No.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja (Outcome)

Satuan

2016

Program Pembangunan Daerah

1

2

3

4

5

6

 

9

2.

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu

Penyediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu dan tepat waktu beserta SOPnya

1.Penyediaan  dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah tepat waktu berserta SOPnya.

2.Menyajikan  publikasi atas dokumen perencanaan daerah.

Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD

 

%

 

 

 

 

85

 

 

 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber : RPJMD Kota Sukabumi 2013 – 2018

 

2.2 Rencana Strategis

2.2.1 Visi Bappeda Kota Sukabumi

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018, adalah :

TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERPADU

”Terpadu” merupakan suatu keadaan akhir dimana dalam pencapaian keadaan tersebut telah melewati proses yang bertahap dan mempertimbangkan juga melibatkan setiap faktor yang mempengaruhi untuk pencapaian keadaan akhir tersebut.

Pernyataan visi diatas dimulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up), yang mencakup proses penyusunan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, dan penyusunan alokasi pembiayaan program.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, responsif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan para pelaku pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan bertujuan untuk mengefektifkan prroses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan peroses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Perencanaan pembangunan daerah akan dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, sehingga terdapat adanya keterpaduan antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan  masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pengendalian perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya, dan mekanisme koordinasi perencanaan horisontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencana dan SKPD dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Adapun target Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah adalah :

  • Untuk meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukakan oleh organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
  • Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
  • Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
  • Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
  • Mewujudkan penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD 2013 – 2018, sehingga tercapai efektifitas perencanaan.

Adapun pencapaian target Perencanaan dan Pengendalian tersebut menggunakan Pendekatan“Pereakasi”:

”Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasikan aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

”Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi didaerah.

”Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang optimal.

”Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unadangan yang berlaku;

“Sinergis” adalah memadukan berbagai sumber program dan sumber pendanaan baik secara vertical maupun horizontal untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu mewujudkan visi Kota Sukabumi;

 

2.2.2 Misi Bappeda Kota Sukabumi

Untuk mencapai Visi maka ada 3 (tiga)  Misi yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Bappeda 2013-2018 adalah :

  • Misi 1 (satu) : Meningkatkan kualitas kelembagaan dan aparatur perencana.
  • Misi 2 (dua) : Meningkatkan kualitas perencana.
  • Misi 3 (tiga) : Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

 

  • Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi

Dalam rangka mewujudkan setiap misi yang telah disebutkan diatas, dijabarkan menjadi 3 tujuan yaitu :

  1. Meningkatkan Profesionalisme aparat perencana
  2. dengan sasaran :
    1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana
  3. Meningkatkan Implementasi Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah, denga sasaran :
    1. Mewujudkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Partisipasi Perencanaan Pembangunan di daerah
  4. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, serta data pembangunan yang dapat Dipertanggungjawabkan, dengan sasaran “
    1. Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di daerah

 

2.2.3. Strategi

  1. Analisis Lingkungan

Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh guna tercapainya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis lingkungan guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

  1. Lingkungan Eksternal

1) Peluang

  • Keberadaan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  • Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik;
  • Kerjasama pembangunan antar daerah dengan kabupaten Sukabumi;
  • Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan kota;
  • Penciptaan kebijakan yang kondusif dan pro-pasar;
  • Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan PKL dan sektor informal lainnya;
  • Transparansi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah kota;
  • Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD Kota (APBD Provinsi, dan APBN) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan;
  • Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatanefisiensi APBD.

2) Ancaman

  • Sanksi pidana kepada Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD yang melakukan penyimpangan terhadap APBD;
  • Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (adanya potensi konflik yang tinggi);
  • Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkret diperkirakan akan membutuhkan waktu yang relatif lama;
  • Inefisiensi dalam sistem transportasi kota dan adanya potensi kerugian sosial-ekonomi akibat banjir;
  • Tidak adanya investor yang masuk;
  • Kebijakan yang dihasilkan bisa kepentingan pada kelompok tertentu;
  • Tingginya arus urbanisasi, maraknya PKL, degradasi terhadap estetika dan lingkungan kota, kekumuhan, serta instabilitas keamanan kota;
  • Banyaknya kebijakan pemerintah kota yang terkoreksi;
  • Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran;
  • Faktor netralitas PNS dalam berpolitik praktis.

 

  1. Lingkungan Internal

1) Kekuatan

  • Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  • SDM secara kuantitatif sangat memadai;
  • Tersedianya sarana - prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  • Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Bappeda;
  • Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, dan statistik pembangunan;
  • Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.

 

2) Kelemahan

  • Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
  • Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;
  • Manajemen keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;
  • Penyiapan rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan;
  • Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang fokus.

 

  1. Penetapan Strategi

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

 

  1. Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan produk
  • Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga kota dalam turut memikirkan kemajuan Kota Sukabumi.
  • Selain itu, kaitan dengan pengembangan produk adalah dimaksudkan untuk memperbaiki produk perencanaan yang ada dan/atau mengembangkan produk perencanaan yang baru - baik yang akan maupun tanpa dilengkapi dengan kekuatan hukum - yang diharapkan dapat dijadikan pedoman/rujukan (road map) bagi Pemerintah Kota Sukabumi sendiri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan organisasi lainnya (termasuk masyarakat dan dunia usaha) sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki untuk dapat terlibat dalam pembangunan di Kota Sukabumi.

 

  1. Strategi Integrasi Kedepan

Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksudkan untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai ekses negatif sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan.

 

  1. Strategi Penguatan Kedalam

Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan; menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan dan pengendalian; serta memperbaiki manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi

 

2.2.5. Program dan Kegiatan Pada Tahun 2015

Formulasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan.Sebagaimana telah diuraikan di atas maka disusun Rencana Kerja Bappeda pada Tahun 2015.Rencana kerja ini telah memuat indikator-indikator sasaran pada masing-masing program dan kegiatan.Terdiri dari 4 sasaran, 10 indikator kinerja yang akan dicapai melalui 8 program dan 24 kegiatan.Adapun Rencana Kerja Bappeda Kota Sukabumi pada Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

 

.Tabel 2.3

Sasaran, Program dan Kegiatan Pada Tahun 2016

 

 

No

Sasaran

Program/ kegiatan

Kegiatan

 

1

Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

 

Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

 

2

Meningkatnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan

Program  perencanaan pembangunan daerah

 Penyusunan Rancangan RKPD

 
 
 

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

 

Penetapan RKPD

 

Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS

 

Program perencanaan dan penganggaran

PenyusunanRencana Kerja SKPD

 
 
 

3

Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di daerah

Program Pengembangan data/informasi

Kegiatan Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

 

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan

 

Program  perencanaan pembangunan daerah

Koordinasi Penyusunan LKPJ

 

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

 

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (DAK)

 

Program Perencanaan Pengembangan  Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

 

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah

 

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

 

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

 

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

 

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Ekonomi

 

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

 

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sosial budaya

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

 

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

 

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan

 

Penyusunan keuangan akhir tahun

 

 

Tabel 2.4

Rencana Kinerja Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2015

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun

: Tahun 2015

   

 

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

2016

Program

Kegiatan

Meningkatkan Profesionalisme aparat perencana

Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana

Persentase  Aparatur perencana yang kompeten

65%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sosialisai Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatkan Implementasi Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Mewujudkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Partisipasi Perencanaan Pembangunan di daerah

Persentase usulan kegiatan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

30%

1. Program  perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik

Persentase Indikator Kinerja RKPD yang ditetapkan dalam RKA/DPA

65%

 Penyusunan Rancangan RKPD

Persentase Keselarasan indikator kinerja Renja SKPD dengan Indikator kinerja RKPD

90%

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Persentase Keselarasan indikator kinerja RKPD dengan indikater kinerja RPJMD

90%

Penetapan RKPD

Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS

Persentase Keselarasan indikator kinerja Renstra dengan indikater kinerja RPJMD

90%

2.   Program perencanaan dan penganggaran

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, serta data pembangunan yang dapat Dipertanggungjawabkan

Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di daerah

Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            &