Badan Penanaman Modal & Pelayan Terpadu

-

Alamat : Jl.Maryawati
No. Telepon : (0266) 21217
E-Mail : -



BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

TAHUN 2012 NOMOR 48

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL     :    5 DESEMBER 2012

NOMOR       :    48 TAHUN 2012

TENTANG     :    KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI

 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

 

 

NOMOR 48 TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR  48  TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang     :
bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;

Mengingat     :
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

9.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

10.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  TERPADU KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

7.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.

10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal  2

Badan adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Badan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan dan penetapan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu;
b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu;
c.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu;
d.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal danpelayanan terpadu;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.


BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR BADAN

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal  5

(1)Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut :
a.membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;   
b.memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan;
c.membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas Badan dalam rangka pelaksanaan tugas;
d.mengadakan koordinasi/kerja sama dengan perangkat Daerah/ instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
e.membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kantor dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
f.melaksanakan pengembangan kegiatan penanaman modal;
g.menyelenggarakan pembinaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
h.mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
i.memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
j.menyelenggarakan pelayanan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
k.mempertanggungjawabkan tugas Badan secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
l.mempertanggungjawabkan tugas Badan secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dibantu oleh :
a.Sekretariat;
b.Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
c.Bidang Pelayanan Perizinan;
d.Bidang Informasi dan Pengaduan;
e.UPT; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal  6

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :
a.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b.pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Badan;
c.penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan;
d.penghimpunan data perencanaan yang diusulkan oleh perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi vertikal;
e.pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
f.penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Badan;
g.pengumpulan peraturan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
h.penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Badan;
i.pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
j.penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
k.pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Badan;
l.pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan;
m.pengkoordinasian dan konsultasi dengan perangkat daerah/instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
n.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh :

a.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.Subbagian Keuangan; dan
c.Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.


Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
b.penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Badan;
c.penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Badan
d.pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Badan
e.penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai Badan;
f.penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai Badan;
g.pengelolaan ketertiban, kebersihan, dan keamanan di lingkungan Badan;
h.pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Badan; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh :

a.Pengelola Administrasi Umum; dan
b.Pengelola Administrasi Kepegawaian.


Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 8

(1)    Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
a.penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Badan;
b.pelaksanaan pengendalian pengelolaan keuangan Badan;
c.penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
d.pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan dokumen surat-surat berharga; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh :

a.Pengelola Anggaran/Bendahara;
b.Pengelola Administrasi Keuangan.


Paragraf 3

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 9

(1)Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
b.pengkoordinasian program kegiatan di lingkungan Badan;
c.pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
d.pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dibantu oleh :

a.Pengelola Rencana Kegiatan; dan
b.Pengelola Laporan Kegiatan.

Bagian Ketiga

Bidang Penanaman Modal dan Promosi

Pasal 10

(1)Bidang Penanaman Modal dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

a.penyusunan rencana kerja bidang penanaman modal dan promosi;
b.perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan promosi;
c.pengkajian dan perumusan bahan penetapan kebijakan rencana pengembangan/peningkatan penanaman modal;
d.perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang penanaman modal dan promosi;
e.pengkajian terhadap upaya dalam menarik investasi;
f.penyiapan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bidang penanaman modal;
g.fasilitasi penyelenggaraan promosi dan kerja sama bidang penanaman modal;
h.fasilitasi usulan persetujuan fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota;
i.inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang penanaman modal dan promosi;
j.pelaksanaan promosi penanaman modal daerah baik di dalam/luar negeri;
k.pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
l.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan promosi;
m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal dan Promosi dibantu oleh :

a.Subbidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
b.Subbidang Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal.


Paragraf 1

Subbidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal

Pasal 11

(1)Subbidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal dalam hal :

a.pengumpulan dan analisis data pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
b.penyusunan dan perumusan konsep bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
c.penyusunan sistem dan prosedur di bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
d.pembinaan, bimbingan dan penyuluhan ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
e.pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan penanaman modal;
f.pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal dibantu oleh :
a.Pengelola Data Pengembangan Penanaman Modal;
b.Pengelola Data Pengendalian Penanaman Modal.

Paragraf 2

Subbidang Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal

Pasal 12

(1)    Subbidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal dalam hal :

a.pengumpulan dan analisis data bidang promosi dan kerja sama penanaman modal;
b.penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan di bidang promosi dan kerja sama penanaman modal;
c.penyusunan sistem dan prosedur bidang promosi dan kerja sama penanaman modal;
d.pelaksanaan pengajuan usulan materi dan kerja sama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
e.pelaksanaan bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
f.penyiapan bahan fasilitasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
g.penyiapan bahan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam maupun luar negeri;
h.pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal dibantu oleh :

a.Pelaksana Promosi Penanaman Modal;
b.Pengelola Data Promosi Penanaman Modal; dan
c.Pengelola Data Kerja Sama Penanaman Modal.


Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Perizinan

Pasal 13

(1)Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

a.penyusunan rencana kerja bidang pelayanan perizinan;
b.perumusan kebijakan bidang pelayanan perizinan;
c.perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pelayanan perizinan;
d.perumusan penyusunan sistem dan prosedur di bidang pelayanan perizinan;
e.koordinasi pelaksanaan teknis operasional pelayanan perizinan;
f.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dibantu oleh Tim Teknis Perizinan, Pengelola Adminstrasi, dan Pengelola Perizinan.

(3)Pembentukan Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang beranggotakan unsur perangkat Daerah.

(4)Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu unsur instansi/lembaga sesuai dengan jenis perizinan.


Bagian Kelima
 
Bidang Informasi dan Pengaduan

Pasal 14

(1)Bidang Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

a.penyusunan perencanaan sistem informasi dan pengaduan;
b.perumusan kebijakan teknis sistem informasi dan pengaduan;
c.pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan sistem informasi dan pengaduan;
d.pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi dan pengaduan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan dibantu oleh :

a.Subbidang Sistem Informasi; dan
b.Subbidang Penerimaan dan Penanganan Pengaduan.


Paragraf 1

Subbidang Sistem Informasi

Pasal 15

(1)Subbidang Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan dalam hal :

a.penyusunan rencana kerja subbidang;
b.penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi perizinan dan penanaman modal;
c.pengumpulan dan pengolahan data informasi perizinan dan penanaman modal;
d.pelaksanaan pemberian informasi layanan perizinan dan penanaman modal;
e.pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
f.pemeliharaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal;
g.pendokumentasian informasi perizinan dan penanaman modal;
h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Sistem Informasi dibantu oleh :
a.Pengelola Data Informasi Perizinan; dan
b.Pengelola Data Informasi Penanaman Modal.


Paragraf  2
Subbidang Penerimaan dan Penanganan Pengaduan
Pasal 16

(1)Subbidang Penerimaan dan Penanganan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan dalam hal :
a.penyusunan rencana kerja subbidang;
b.pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengaduan perizinan;
c.penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan perizinan
d.pelayanan penerimaan dan penanganan pengaduan serta komplain layanan perizinan;
e.pelaksanaan klarifikasi pengaduan layanan perizinan;
f.penyiapan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan perizinan;
g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Penerimaan dan Penanganan Pengaduan dibantu oleh :
a.Pengelola Data Pengaduan; dan
b.Pengelola Penanganan Pengaduan.

Bagian Kelima

UPT

Pasal 17

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.


BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

(3)Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(2)Setiap pimpinan pada Badan wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

(3)Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

(1)Setiap pimpinan pada Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2)Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan pada Badan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

(3)Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4)Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 22

(1)Apabila Kepala Badan tidak berada di tempat, Sekretaris mewakili Kepala Badan.

(2)Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Badan sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Badan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1)Pejabat Struktural pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2)Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3)Kepala Badan menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk di sampaikan kepada Kepala Daerah.

(4)Setiap pimpinan pada Badan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan Badan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5)Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

DOWNLOAD FILE