Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Keluarga Berencana

-

Alamat : Jl.Kenari
No. Telepon : (0266) 22109
E-Mail : -



BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

TAHUN 2012 NOMOR 47

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL     :    5 DESEMBER 2012

NOMOR       :    47 TAHUN 2012

TENTANG     :    KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

 

NOMOR 47 TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR  47  TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang :bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana  Kota Sukabumi;

Mengingat:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);


6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

9.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

10.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);


MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,  FUNGSI, DAN TATA KERJA  BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Sukabumi.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

7.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana  Kota Sukabumi.

8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi.

9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi.

10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.


BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal  2

Badan adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis  bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR BADAN

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal  5

(1) Kepala Badan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a.membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
b.memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan;
c.membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan dalam rangka pelaksanaan tugas;
d.mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
e.membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Badan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
f.menyelenggarakan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
g.mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
h.membimbing, mengendalikan, dan memonitor pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;

i.melaksanakan konsultasi dan/atau mengadakan penelitian untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
j.memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
k.mempertanggungjawabkan tugas Badan secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
l.mempertanggungjawabkan tugas Badan secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dibantu oleh :
a.Sekretariat;
b.Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
c.Bidang Pemberdayaan Perempuan;
d.Bidang Keluarga Berencana;
e.Bidang Keluarga Sejahtera;
f.UPT; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal  6

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

a.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b.pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Badan;
c.penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan;
d.pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
e.penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Badan;
f.pengumpulan peraturan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
g.penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Badan;
h.pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
i.penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
j.pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Badan;
k.pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan;
l.pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh :
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b.Subbagian Keuangan; dan
c.Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a.pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
b.penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Badan;
c.penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Badan;
d.penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi;
e.pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Badan;
f.penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai Badan;
g.penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai Badan;
h.pengelolaan ketertiban, kebersihan, dan keamanan di lingkungan Badan;
i.pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Badan; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh :

a.Pengelola Administrasi Umum;
b.Pengelola Administrasi Kepegawaian;

c.Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
d.Pengelola Alat Kontrasepsi dan Non kontrasepsi.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 8

(1)Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
a.penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Badan;
b.pelaksanaan pengendalian pengelolaan keuangan Badan;
c.penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
d.pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat-surat berharga; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dibantu oleh :
a.Pengelola Anggaran; dan
b.Pengelola Administrasi Keuangan.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 9

(1)Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris  dalam hal :

a.penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
b.pengkoordinasian program kegiatan di lingkungan Badan;
c.pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
d.pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan Program dibantu oleh :
a.Pengelola Rencana Kegiatan; dan
b.Pengelola Laporan Kegiatan.


Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

(1)Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

a.penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat;
b.penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya, dan peran serta masyarakat;
c.penyusunan program kerja/kegiatan pengembangan kelurahan, kelembagaan masyarakat, dan sumber daya;
d.merumusan bahan kebijakan teknis pengembangan kelurahan, kelembagaan masyarakat, dan sumber daya;
e.perumusan bahan fasilitasi peningkatan/pengembangan sumber daya manusia melalui perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat kelurahan;
f.pengembangan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara sinergis di bidang pemberdayaan masyarakat;
g.pembinaan dan pengendalian kegiatan kelembagaan, sumber daya dan peran serta masyarakat;
h.koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
i.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Masayarakat dibantu oleh :

a.Subbidang Peningkatan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat; dan
b.Subbidang Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 1

Subbidang Peningkatan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 11

(1)Subbidang Peningkatan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam hal :

a.pengumpulan dan analisis data/informasi tentang kegiatan prakarsa masyarakat, potensi sosial budaya, permodalan dan teknologi tepat guna;
b.koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
c.penyusunan bahan fasilitasi pengembangan prakarsa masyarakat, potensi sosial budaya, permodalan, dan teknologi tepat guna;
d.penyelenggaraan kegiatan pembinaan penumbuhan kesadaran, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
e.pengumpulan dan penyusunan profil Kelurahan;
f.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Peningkatan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat dibantu oleh Pengelola Data Potensi Masyarakat.

Paragraf 2

Subbidang Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

(1)Subbidang Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam hal :

a.pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat;
b.penyusunan kebijakan teknis pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat;
c.pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
d.pembinaan kelembagaan masyarakat Posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
e.penyusunan bahan fasilitasi pengembangan kelembagaan masyarakat;
f.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibantu oleh :
a.Pengelola Data LPM; dan
b.Petugas Pendata.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 13
 
(1)Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

a.penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan;
b.penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan dan anak, dan kerjasama organisasi perempuan;
c.pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;
d.mengadakan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, peningkatan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
e.perumusan bahan fasilitasi pengembangan pemberdayaan perempuan;
f.pembinaan dan pengendalian program pemberdayaan perempuan;
g. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
h.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh :

a.Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
b.Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kerjasama Organisasi Perempuan.

Paragraf 1

Subbidang Pengarusutamaan Gender dan
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 14

(1)Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam hal :

a.penyusunan bahan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
b.fasilitasi terhadap upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
c.pengembangan penguatan kelembagaan perempuan;
d.pelaksanaan pengembangan dan kemitraan jaringan kerja program pemberdayaan perempuan;
e.penyusunan bahan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup;


f.koordinasi dan kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bantu oleh Pengelola Kesetaraan dan Keadilan Gender.


Paragraf 2

Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak
dan Kerja Sama Organisasi Perempuan

Pasal 15

(1)Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kerja Sama Organisasi Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam  hal :
a.penyusunan bahan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan hak anak;
b.pelaksanaan fasilitasi dalam perluasan kesempatan hak anak dan perempuan;
c.pembinaan kerja sama organisasi perempuan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
d.pendataan profil perempuan dan anak;
e.pencatatan, pelaporan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan hak anak;


f.koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kerja Sama Organisasi Perempuan dibantu oleh :

a.Pengelola Data Perempuan dan Anak; dan
b.Pengelola Pengembangan Organisasi Perempuan;


Bagian Kelima

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 16

(1)Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

a.penyusunan rencana kerja bidang keluarga berencana;
b.pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan program keluarga berencana;
c.pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pembinaan institusi masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi;

d.pelaksanaan peningkatan pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pembinaan institusi masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi;
e.pengendalian penyelenggaraan jaminan pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pembinaan institusi masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi;
f.koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
g.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh :
a.Subbidang Pelayanan Peserta Keluarga Berencana; dan
b.Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

Paragraf 1

Subbidang Pelayanan Peserta Keluarga Berencana

Pasal 17

(1)Subbidang Pelayanan Peserta Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam hal :
a.pelaksanaan pelayanan peserta keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana aktif;
b.pelaksanaan pengayoman sosial terhadap peserta keluarga berencana;

c.inventarisasi dan fasilitasi peserta keluarga berencana yang mendapat perlindungan/kegagalan dan komplikasi;
d.pelaksanaan perlindungan hak reproduksi;
e.pembinaan peserta KB Aktif dan KB Lestari;
f.penyusunan rencana pendistribusian alat kontrasepsi dan nonkontrasepsi ke klinik KB;
g.pembinaan klinik KB Pemerintah dan Klinik KB swasta;
h.koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
i.evalusi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pelayanan Peserta Keluarga Berencana dibantu oleh :
a.Pengelola Data Peserta KB; dan
b.Pengelola Pelayanan KB.

Paragraf 2

Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Pasal 18

(1)Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana  dalam hal :
a.pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang  Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Seksual Menular (IMS), dan bahaya Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA);

b.penyelenggaraan dukungan operasional KRR, KIE, pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAFZA;
c.pengembangan dan pembinaan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, kelompok remaja, serta kelompok sebaya di luar sekolah;
d.pelaksanaan advokasi/komunikasi informasi dan edukasi dalam program keluarga berencana;
e.pelaksanaan peningkatan pelayanan kelangsungan hidup ibu, kesehatan reproduksi remaja, pembinaan institusi masyarakat/ kelompok sebaya di luar sekolah/satuan pramuka keluarga berencana, komunikasi, informasi dan edukasi;
f.koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi  dibantu  oleh :

a.Pengelola Data Kesehatan Reproduksi Remaja; dan
b.Pengelola Data Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

Bagian Keenam

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 19

(1)Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal :

a.penyusunan rencana kerja bidang keluarga sejahtera;
b.pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan program keluarga sejahtera;
c.pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang keluarga sejahtera, pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga, ketahanan keluarga, dan pengolahan data serta pelaporan;
d.peningkatan ketahanan keluarga dan usaha peningkatan pendapatan keluarga;
e.peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang pengentasan kemiskinan secara sinergis;
f.pembinaan dan penilaian ketahanan keluarga;
g.pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Keluarga Rentan;
h.peningkatan dan pengendalian kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga;
i.penyelenggaraan kerja sama kelembagaan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan;
j.koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dibantu oleh :

a.Subbidang Peningkatan Pendapatan Keluarga; dan
b.Subbidang Ketahanan dan Pengolahan Pelaporan Data Keluarga.


Paragraf 1

Subbidang Peningkatan Pendapatan Keluarga

Pasal 20

(1)Subbidang Peningkatan Pendapatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dalam hal :

a.penumbuhkembangan minat wirausahaan bagi anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
b.pembinaan dan pemberian bimbingan kewirausahaan bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
c.pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);

d.penyelenggaraan fasilitasi kegiatan yang mendukung Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) meliputi, organisasi, permodalan, dan pemasaran produksi;
e.koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
f.evalusi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Peningkatan Pendapatan Keluarga dibantu oleh Pengelola Data Usaha Keluarga.

Paragraf 2

Subbidang Ketahanan dan Pengolahan Pelaporan Data Keluarga

Pasal 21

(1)Subbidang Ketahanan dan Pengolahan Pelaporan Data Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dalam hal :

a.pelaksanaan pendataan, pengolahan, analisis, dan pelaporan hasil pendataan keluarga setiap tahun dalam upaya pengumpulan data keluarga dan tahapan keluarga;
b.penumbuhkembangan serta penyelenggaraan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK);

c.pembinaan dan penilaian ketahanan keluarga bagi pasangan kawin perak (25 tahun) dan kawin emas (50 tahun);
d.penyelenggaraan kerja sama dengan lembaga pemerintah dalam pemanfaatan data keluarga sebagai bahan perencanaan kegiatan;
e.pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan dan klinik;
f.koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Ketahanan dan Pengolahan Pelaporan Data Keluarga dibantu oleh :

a.Pengelola Data Keluarga;
b.Pengelola Data Ketahanan Keluarga; dan
c.Penyusun Laporan Data Keluarga.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 22

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.


BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.


Pasal 24

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

(3)Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(2)Setiap pimpinan pada Badan wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

(3)Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

(1)Setiap pimpinan pada Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(2)Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan pada Badan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

(3)Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4)Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.


Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 27

(1)Apabila Kepala Badan tidak berada di tempat, Sekretaris mewakili Kepala Badan.

(2)Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Badan sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Badan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1)Pejabat struktural di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2)Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3)Setiap pimpinan pada Badan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan Badan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)Kepala Badan menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk di sampaikan kepada Kepala Daerah.

(5)Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

DOWNLOAD FILE