WAKIL WALIKOTA SUKABUMI MEMBUKA PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARJAS TAHUN 2017

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 19 - 04 - 2017


Reporter : ENDANG SUMARDI

 

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., secara resmi membuka Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barjas (Barang dan Jasa), di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2017, tepatnya hari Rabu, 19 April 2017, di Hotel Taman Sari Kota Sukabumi. Dalam sambutannya Wakil Walikota Sukabumi menjelaskan, seperti diketahui bersama, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan lebih dari 60 persen anggaran daerah dialokasikan untuk pengadaan barang, jasa kontruksi dan belanja modal. Adapun yang paling besar menyerap anggaran, yakni yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana kontruksi jalan, gedung, jembatan, taman dan lain-lain.

 

Berdasarkan data dari ULP (Unit Layanan Pengadaan), untuk paket pengadaan jasa kontruksi melalui pelelangan umum saja, atau diluar paket pelelangan sederhana dan pemilihan umum, yang telah dilaksanakan di Kota Sukabumi pada tahun 2014 mencapai 52 paket pengadaan jasa kontruksi pembangunan infrastruktur, dengan total nilai anggaran mencapai Rp. 42,4 milyar. Selanjutnya pada tahun 2015 mencapai 46 paket pembangunan infrastruktur, dengan total nilai anggaran mencapai Rp. 57,3 milyar, dan pada tahun 2016 mencapai 88 paket pembangunan kontruksi serta 42 paket pengadaan barang dan jasa lainnya, dengan total nilai anggaran mencapai Rp. 72 milyar. Dijelaskan pula, dengan alokasi anggaran pengadaan Barjas yang relatif besar, diperlukan adanya kecermatan dalam pelaksanaannya, serta dituntut untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pembangunan insfrastruktur, karena akan menopang terhadap berbagai pembangunan pada sektor-sektor lainnya.

 

Selain itu juga dijelaskan, kebijakan prioritas bersertifikat Ahli Pengadaan Barjas bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya para pejabat struktural, dengan pertimbangan bahwa pejabat Eselon III dan IV secara ex-officio akan menjadi bagian dari organisasi pengadaan, sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang pengadaan Barjas. Sedangkan jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang sudah memiliki Sertifikat Barjas, antara lain Pejabat Eselon III baru 53 orang dari jumlah keseluruhan Pejabat Eselon III sebanyak 116 orang, Pejabat Eselon IV baru 138 orang dari jumlah keseluruhan Pejabat Eselon IV sebanyak 546 orang, dan Pelaksana sebanyak 97 orang. Dikatakannya, kompetensi Barjas ini sangat penting, yakni untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan meminimalisir kesalahan.

 

Sementara Kepala Bidang PSDM dan IP (Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi Pegawai) BKP-SDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Sukabumi, Dedi Permana, S.IP., selaku Panitia Penyelenggara menjelaskan, Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barjas ini, dilaksanakan selama 7 hari, tepatnya dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 April 2017, dilanjutkan Ujian Sertifikasi pada tanggal 27 April 2017. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barjas ini, diantaranya untuk meningkatkan kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barjas dan memenuhi kebutuhan aparatur, khususnya pejabat struktural yang memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Barjas.

 

Sedangkan jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barjas ini, seluruhnya mencapai 60 orang, yang teridiri dari Pejabat Eselon IV sebanyak 20 orang, PLT Eselon IV sebanyak 24 orang, dan Pelaksana Golongan III-A dan III-B sebanyak 16 orang, dibagi dalam 2 kelas, yakni masing masing kelasnya sebanyak 30 orang. Sementara yang menjadi Nara Sumber dalam Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barjas ini, yakni dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) RI Jakarta, Harry Sri Kahartan, dari Pemerintah Kota Sukabumi, Dr. Fahrurrazi dan Dion Sanaha, S.T., dari Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Munargas Simamora, dari BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Cimahi, Dungtji Munawar, serta Pengawas Pusat dari LKPP RI Jakarta.