PERENCANAAN BERBASIS GENDER

Penulis : SKPD Kota Sukabumi
 03 - 02 - 2016


Oleh : Dedi Sunardi (Kasi. Dokumentasi dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi)

 

Pengertian Gender:

GENDER adalah perbedaan perilaku (behavioral differences) antara laki-laki dan perempuan yang socially constructed , yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh baik laki-laki dan perempuan melalui proses social dan budaya yang panjang. (Lilis Widaningsih, Konsep Dasar Isu Gender, BP3AKB Provinsi Jawa Barat, tahun 2015.)

Penyusunan perencanaan yang memperhatikan isu Gender tidak menjadi masalah apabila dilakukan secara adil karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Gender menjadi masalah apabila terjadi ketidak adilan gender/ ketimpangan gender, antara lain:

  1. salah satu jenis kelamin dirugikan
  2. salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya
  3. salah satu jenis kelamin dianggap tidak mampu
  4. salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah
  5. salah satu jenis kelamin mengalami ketidakadilan gender yang disebabkan oleh penilaian-penilaian yang berat sebelah karena faktor jenis kelaminnya.

 

Ketidak adilan gender dapat bersifat;

  1. Langsung, yaitu pembedaan perlakuan secara terbuka dan berlangsung, baik disebabkan perilaku/sikap, norma/nilai, maupun aturan yang berlaku.
  2. Tidak langsung, seperti peraturan sama, tapi pelaksanaanya menguntungkan jenis kelamin tertentu.
  3. Sistemik, yaitu ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan yang bersifat membeda-bedakan.

 Reformasi sikap dan perilaku sebuah perencanaan yang berbasis gender adalah sebagai perwujudan pelayanan yang baik, seimbang dan prima kepada pengunjung tanpa membeda-bedakan perilaku terhadap laki-laki dan perempuan. Demikian penyusunan perencanaan berbasis gender yang membutuhkan perhatian diantaranya:

  1. Kelembagaan yang melaksanakan pengarusutamaan gender khususnya dalam kebijakan, program kegiatan terkait perencanaan dan penganggaran.
  2. Mengoptimalkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
  3. Meningkatkan akses, partisipasi dan kontrol manfaat perempuan dalam pembangunan, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi politik, hukum serta sosial budaya.
  4. Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan tidak triskriminatif terhadap perempuan.

(S.M. Faounawati, google.com)

Begitupula upaya untuk menjadikan yang tidak adil menjadi setara, adalah kewajiban kita bersama dalam penyusunan perencanaan pembangunan terkait dengan merubah sosio kultur eksternal dan internal lembaga yang ada, sehingga berdampak terhadap kepuasan pengunjung dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang memperhatikan gender.

Demikian sekelumit gambaran untuk menciptakan sebuah perencanaan yang ber-isu gender. Semoga dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan.

 Sukabumi, 28 Januari 2016